DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 28 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pedoman kerjasama publikasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan media massa mencakup ketentuan hukum; etika kerjasama; hak dan kewajiban; jenis kerjasama publikasi; persyaratan; tim verifikasi; penyelesaian perselisihan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan sanksi; dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIRASI PEMERINTAH RABUPATEN B0 ND OWO SO DENGAN MEDIA MASSA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3.Bupati adalah Bupati Bondwoso.
4.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jumalisik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
6.Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
7.Perusahaan...
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembatan Negara Republik Indoensia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kelja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (I+embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan ApaLratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan lnstansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337); 12.Peraturan...

BAB ILL

RTIRA KERJASAMA

Pasal 6

Etika kerjasama publikasi antara Pemerintah Daerah dan Media Massa meliputi:

a.menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah dan media massa;
b.mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian;
c.memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra positif dan reputasi Pemerintah Daerah dan media massa.
d.menghormati kode etik Aparatur Sipil Negara dan kode etik ju-alistik;
e.menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan afurat.
f.menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta mama baik Pemerintah Daerah; dan
1. 9.melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.
(2)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupa]ran informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelan dipertimbangkan dengan dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
(3)Pemerintah Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nana baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa. Paragraf2...

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya.

Pasal 9

Media massa berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan memcerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 10

Media massa berkewajiban:

a.menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan, dan ,kemasyarakatan Pemerintah Daerah secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami;
b.memberikan informasi secara berimbang;
c.memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan norma kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;
d.melayani hak jawab dan hak koreksi dari pemerintah;
e.menugaskan wartawan profesional. BABV JENIS KERJASAMA PUBLIRASI Pasal 1 1

(1)Jenis keriasama publikasi Pemerintah Daerah dengari Media Massa dituangkan dalam surat pep.anjian kontrak, meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
(2)Keljasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beriangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak mele bihi tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(3)Jenis...
(3)Jenis kerjasama publikasi dengan media cetak dan media siber dapat bempa:
1. a.penerbitan rubrik berita pada ruang/ space halaman khusus;
2. b.penerbitan Ac!z;erforia!,.
3. c.penerbitan iklan/gambar/banner.
(4)Jenis keljasama publikasi dengan media elektronik dapat berupa:
1. a.program Zz.I;e,.
2. b.program ttue delag,.
3. c.program lklan Layanan Masyarakat;
4. d.Program liputan berita/kegiatan.
(5)Surat Pep.anjian Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Perusahaan Media.
(6)Dalam hal tidak terdapat personil yang memenuhi syarat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka penandatanganan dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
(7)Surat Perianjian Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:
1. a.maksud dan tujuan;
2. b.ruang lingkup;
3. c.hak dan kewajiban;
4. d.jangka waktu pelaksanaan;
5. e.pendanaan;
6. f.pembayaran; dan 9,. force majane.

BAB VI

PERSYARATAN

Pasal 12

(1)Perusahaan media massa yang akan melakukan keljasama publikasi dengan Pemerintah Daerah harus mendaftar di LPSE dan mencantumkan produknya di e-katalog.
(2)Perusahaan media yang telah mendaftar di LPSE dan mencantumkan produknya di e-katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan profil perusahaan dan tautan e-katalog perusahaan media.
(3)Profil perusahaan dan tautan e-katalog perusahaan media massa sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Ba8ian...

Pasal 13

Ketentuan Perusahaan Pers (Media) dan Pers Profesional (Wartawan) dirumuskan berdasarkari aturan yang berlaku, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada Undang-Undang Pers, Peraturan Dewan Pers, Edaran Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Standar Kompetensi Wartawan dan Peraturan Materi yang menyelenggara]ran urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Kep.asama Media dengan Instansi Pemerintah.

Pasal 14

Standar Perusahaan Pers meliputi:

a.Perusahaan Pers berbadan hukum perseroan terbatas dan/atau badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
b.Perusahaan Pers mendapat pengesahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau instansi lain yang berwenang;
c.Badan Hukum untuk penyelenggaraan usaha Pers adalah Badan Hukum yang secara khusus menyelenggarakan atau menyalurkan informasi (bentuk badan hukum untuk usaha Pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain bidang Pers);
d.Perusahaan Pers Wajib mengumumkan mama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbit Pers ditambah mama dan alamat percetakan;
e.Tidak menggunakan nana Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Sosial Kemasyarakatan dari Tugas dan Fungsi lembaga atau aparat penegak hukum serta tidak menggunakan atau membuat menjadi mirip simbol-simbol negara/ lembaga Negara/ lembaga penegak hukum.

Pasal 15

Standar Pers Profesional mengacu pada ketentuan Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik.

BAB VII

TIM VERIFIRASI

Pasal 16

(1)Untuk melakukan verifikasi kesesuaian pekeljaan produk jumalistik yang tertuang dalam perjanjian kontrak dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) beriumlah ganjil dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur pemerintah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…