DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bondowoso

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang prioritas dan fokus penggunaan, pembinaan dan pengawasan dana desa kabupaten bondowoso.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan pen8hapusan kemiskinan ekstrem.

(4)Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Thnai Desa berdasarkan kriteria:
1. a.kehilangan mata pencaharian;
2. b.mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/ atau penyandang disabilitas;
3. c.tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
4. d.rumah tangga dengan anggota tunggal lanj.ut usia; dan/atau
5. e.perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
(5)Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Barituan Langsung Tunai Desa.
(6)Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskin an e ks trem lainnya yang b er su mb er dari kementerian/ 1embaga atau Pemerintah Daerah.
(7)Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 13

(1)Bantuan Langsung Tunai Desa sebagrimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan dengan besaran Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
(2)Bantuan.„
(2)Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikari selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
(3)Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 14

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

a.Adaptasi Dampak Perubahan lklim;
b.Mitigasi Perubahan Iklim; dan
c.pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

Pasal 15

Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk sfurrfeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui :

a.promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
b.promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalarn rangka penanggulangan TBC;
c.promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dari
d.pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.

Pasal 16

(1)F`okus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek:
1. a.ketersediaan pangan di Desa;
2. b.keterjangkauan pangan di Desa; dan
3. c.pemanfaatan pangan di Desa.
(2)Penggunaan..
(2)Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dari kawasan perdesaan.
(3)Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa.
(4)F`okus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
(5)Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa.
(6)Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
(7)Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 17

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangari Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.

Pasal 18

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.

Pasal 19

(1)Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.
(2)Pendanaan...
(2)Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekelja paling sedikit 500/o (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
(3)Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 20

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat {1) huruf h meliputi bantuan permodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/ atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

(1)Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
(2)Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.koordinasi;
2. b.kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
3. c.kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

BAB IV

PUBLIRASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1)Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa terhitung sejak APE Desa ditetapkan. (2} Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.hasil Musyawarah Desa; dan
2. b.data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan Dana Desa, dan dokumen APE Desa.
(3)Publikasi APE Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedihit memuat nana kegiatan, 1okasi kegiatan, dan besaran anggaran.
(4)Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
(5)Media...
(5)Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.baliho;
2. b.papan informasi Desa;
3. c.media elektronik;
4. d.media cetak;
5. e.media sosial;
6. f.website Desa;
  1. 9.selebaran;
7. h.pengeras suara di ruang publik; dan/atau
8. i.media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
(6)Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
(7)Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan; dan/atau
2. b.teguran tertulis.
(8)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan badan permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

Pasal 23

(1)Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.
(4)Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
(5)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional. BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN o

Pasal 24

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan melalul sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pembinaan...
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dibantu secara teknis oleh:
1. a.Carat;
2. b.Dinas PMD; dan
3. c.Inspektorat.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggLmakan sistem informasi Desa.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…