DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Daerah Tahun 2025-2034 Yang Meliputi Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, Pemantauan Dan Evaluasi, Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari risiko kebakaran, perlu menciptakan sistem pengendalian kebakaran yang dapat melindungi kepentingan umum, baik dalam aspek preventif maupun responsif;
c.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Boyolali, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Daerah Tahun 2025-2034; Mengingat ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAERAH TAHUN 2025-2034.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah 101.510,20 Ha yang terdiri atas tanah sawah 22.830,83 Ha dan tanah kering 78.679,37 Ha.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Instansi ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
4.Instansi Pemadam Kebakaran adalah Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali.
5.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
6.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
7.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI 2.1. Letak Geografis Secara astronomis, Kabupaten Boyolali terletak antara 110° 22’ − 110° 50’ Bujur Timur dan antara 7° 7’ − 7° 36’ Lintang Selatan dengan ketinggian antara 75 – 150 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Boyolali berada di wilayah Pulau Jawa dan tidak berbatasan langsung dengan wilayah laut.

Pasal 2

RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun ke depan yang memuat RSCK dan RSPK tahun 2025-2034.

Pasal 3

RISPK menjadi pedoman bagi Instansi Pemadam Kebakaran dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 4

(1)RISPK Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab i ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2. a.bab i : pendahuluan;
3. b.bab ii : gambaran umum wilayah;
4. c.bab iii : peristiwa kebakaran dan kondisi kelembagaan;
5. d.bab iv : analisis risiko kebakaran;
6. e.bab v : analisis rencana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
7. f.bab vi : strategi, arah kebijakan, dan indikasi program; dan
8. g.bab vii : penutup.
(2)Dokumen RISPK Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERISTIWA KEBAKARAN DAN KONDISI KELEMBAGAAN 3.1. Peristiwa Kebakaran Peristiwa kebakaran adalah terjadinya nyala api yang tidak terkendali, tidak diinginkan, dan dapat menimbulkan kerugian. Kebakaran dapat terjadi karena adanya unsur-unsur sumber api, yaitu panas, oksigen, bahan bakar. Peristiwa kebakaran yang terjadi di Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari frekuensinya, wilayah kejadian, objek penanganan dan dukungan terhadap penanganan kebakaran di luar wilayah Kabupaten Boyolali.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RISPK Tahun 2025-2034 di Daerah.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Instansi Pemadam Kebakaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ANALISA RISIKO KEBAKARAN 4.1. Analisa keandalan Bangunan Indikator keandalan bangunan dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) adalah serangkaian parameter yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif sebuah bangunan dapat melindungi penghuni dan aset dari risiko kebakaran. Indikator ini mencakup komponen pasif dan aktif yang saling melengkapi untuk memastikan keselamatan. Komponen pasif meliputi jalur akses masuk mobil pemadam kebakaran, lapis perkerasan, hidran halaman, bukaan akses untuk pemadam, dan ketahanan struktur bangunan. Keandalan komponen ini dinilai berdasarkan keberadaan dan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008. Akses yang baik untuk mobil pemadam kebakaran dan struktur bangunan yang tahan api, misalnya, memastikan bahwa pemadam kebakaran dapat bertindak cepat dalam situasi darurat.

Pasal 6

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BAB V

ANALISIS RENCANA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan (MPKP) adalah bagian dari <Manajemen Perkotaan= untuk mengupayakan kesiapan Instansi Pemadam Kebakaran dan instansi terkait, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, dan masyarakat terhadap kegiatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di dalam kota. Manajemen Proteksi Kebakaran sangat penting dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kelangsungan infrastruktur di daerah perkotaan yang padat penduduk. Pentingnya manajemen proteksi kebakaran sebagai antisipasi terhadap besarnya perkembangan jumlah penduduk dan permukiman, sehingga memiliki risiko lebih tinggi terhadap kebakaran besar. Melalui perencanaan yang baik, termasuk penerapan standar bangunan tahan api, sistem deteksi dini, dan pemadam kebakaran yang efisien, risiko terjadinya bencana kebakaran dapat di minimalisir.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 5 Agustus 2025 BUPATI BOYOLALI, ttd AGUS IRAWAN Diundangkan di Boyolali pada tanggal 5 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd WIWIS TRISIWI HANDAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025 NOMOR 25 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI, # YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO Pembina NIP. 19740115 200604 1 003 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAERAH TAHUN 2025-2034 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAERAH TAHUN 2025-2034 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. i RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023-2034 KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami diberikan kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan Rencana Induk Sistem Proteksi Pemadam Kebakaran (RSPK) Tahun 2025-2034. Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan akibat kebakaran di wilayah Kabupaten Boyolali. Penyusunan RISPK Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2034 melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari instansi pemerintah, satuan pemadam kebakaran, hingga masyarakat. Kami berharap rencana induk ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengelolaan risiko kebakaran dan menciptakan sistem pemadam kebakaran yang lebih terkoordinasi, efektif, dan efisien. RISPK Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2034 tidak hanya mencakup prosedur teknis dalam penanggulangan kebakaran, tetapi juga strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kebakaran, serta pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, rencana induk ini juga memberikan kerangka kerja untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pemadam kebakaran. Kami menyadari bahwa penyusunan dan implementasi rencana induk ini memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kami berharap agar dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman kebakaran. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan rencana induk ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal yang positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman kebakaran. Boyolali, 2025 Tim Penyusun Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. ii RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023-2034 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................ i KATA PENGANTAR ............................................................................ ii DAFTAR ISI ....................................................................................... iii DAFTAR TABEL ................................................................................. iv DAFTAR GAMBAR ............................................................................. vi BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ I-1 1.1. Latar Belakang .............................................................................. I-1 1.2. Landasan Hukum ......................................................................... I-4 1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................... I-6 1.4. Ruang Lingkup ............................................................................. I-7 1.5. Pendekatan dan Metode Penyusunan............................................ I-8 1.6. Sistematika RISPK ........................................................................ I-42 BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH ................................................. II-1 2.1. Letak Geografis ............................................................................. II-1 2.2. Kependudukan ............................................................................ II-10 2.3. Fasilitas Sosial dan Ekonomi ....................................................... II-14 2.4. RTRW Kabupaten Boyolali ........................................................... II-22 BAB III PERISTIWA KEBAKARAN DAN KONDISI KELEMBAGAAN .... III-1 3.1. Peristiwa Kebakaran ..................................................................... III-1 3.2. Peristiwa Penyelamatan ............................................................... III-19 3.3. 3Instansi Pemadam Kebakaran .................................................... III-23 BAB IV ANALISA RISIKO KEBAKARAN .............................................. IV-1 4.1. Analisa Keandalan Bangunan ....................................................... IV-1 4.2. Analisa Kondisi Jaringan Transportasi .......................................... IV-8 4.3. Analisa Kepadatan Permukiman ................................................... IV-12 4.4. Analisa Risiko Kebakaran ............................................................. IV-15 BAB V ANALISIS RENCANA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.................................................... V-1 5.1. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ......................................... V-2 5.2. Analisis Kebutuhan Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran ... V-43 5.3. Analisis SDM dan Pendidikan Pelatihan........................................ V-58 5.4. Analisis Peran Serta Masyarakat ................................................... V-62 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN INDIKASI PROGRAM ... VI-1 6.1. Strategi ......................................................................................... VI-1 6.2. Arah Kebijakan ............................................................................. VI-6 6.3. Indikasi Program ........................................................................... VI-7 BAB VII PENUTUP.............................................................................. VII-1 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. iii RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023-2034 DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Kebakaran Berdasarkan Material/Bahan yang Terbakar ............. I-14 Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Boyolali Tahun 2023 .... II-2 Tabel 2.2 Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Boyolali Tahun 2023 ................................................................................ ` II-4 Tabel 2.3 Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Boyolali (km) Tahun 2023 ................................................................................ II-6 Tabel 2.4 Jumlah Kelurahan dan Desa di Kabupaten Boyolali Tahun 2023 II-6 Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 ........................................ II-10 Tabel 2.6 Perkembangan Penduduk Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023 ....................................................................... II-11 Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023 ....................................................................... II-11 Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023 .......................................................... II-13 Tabel 2.9 Jumlah Satuan Pendidikan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Boyolali ................................................................. II-16 Tabel 2.10 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Boyolali ................................................................. II-18 Tabel 2.11 Jumlah Fasilitas Perdagangan dan Jasa Menurut Kecamatan Di Kabupaten Boyolali ................................................................. II-21 Tabel 2.12 Luasan Penggunaan Lahan di Kabupaten Boyolali ...................... II-23 Tabel 2.13 Luasan Penggunaan Lahan Per Kecamatan Di Kabupaten Boyolali ................................................................. II-25 Tabel 2.14 Lanjutan Luasan Penggunaan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Boyolali ..................................................................... II-27 Tabel 3.1 Jumlah Kejadian Kebakaran Tahun 2019-2023 Menurut Bulan . III-7 Tabel 3.2 Daftar SDM Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ................................................. III-34 Tabel 3.3 Jumlah Dan Kondisi Sarana Dan Prasarana yang Dimiliki Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2024 .... III-36 Tabel 3.4 Daftar Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ................................................................................ III-41 Tabel 4.1 Panjang Jalan di Kabupaten Boyolali .......................................... IV-2 Tabel 4.2 Luas Penggunaan Lahan dan Jarak Bangunan ........................... IV-4 Tabel 4.3 Indikator Keandalan Bangun Di wilayah Kabupaten Boyolali ...... IV-7 Tabel 4.4 Kondisi Jaringan Jalan Menurut Kecamatan............................... IV-9 Tabel 4.5 Volume Kendaraan Menurut Kecamatan ..................................... IV-11 Tabel 4.6 Kepadatan Penduduk Kabupaten Boyolali Tahun 2023 ............... IV-13 Tabel 4.7 Kepadatan Pemukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2023 ............ IV-14 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. iv RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023-2034 Tabel 4.8 Kelas Risiko Kebakaran Menurut Kecamatan .............................. IV-35 Tabel 5.1 Analisis Waktu Tanggap Berdasarkan Peristiwa Kebakaran ........ V-3 Tabel 5.2 Jarak Pos Damkar I dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan .... V-6 Tabel 5.3 Jarak Pos Damkar II dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan ... V-10 Tabel 5.4 Jarak Pos Damkar III dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan .. V-14 Tabel 5.5 Perhitungan Pos Pemadam Kebakaran Menurut Pelayanan Maksimum 3 Desa/Kelurahan .................................................... V-18 Tabel 5.6 Proyeksi Kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran Menurut Jumlah Penduduk ....................................................................... V-26 Tabel 5.7 Kondisi Eksisiting Wilayah Jangkauan Pelayanan Kebakaran I ............................................................................... V-28 Tabel 5.8 Kondisi Eksisiting Wilayah Jangkauan Pelayanan Pemadam Kebakaran II .............................................................. V-30 Tabel 5.9 Kondisi Eksisiting Wilayah Jangkauan Pelayanan Pemadam Kebakaran III .............................................................. V-32 Tabel 5.10 Wilayah Kerja Pos Pemadam Kebakaran IV Menurut Desa/Kelurahan .......................................................................... V-35 Tabel 5.11 Wilayah Kerja Pos Pemadam Kebakaran V Menurut Desa/Kelurahan .......................................................................... V-37 Tabel 5.12 Wilayah Kerja Pos Pemadam Kebakaran VI Menurut Desa/Kelurahan .......................................................................... V-39 Tabel 5.13 Wilayah Kerja Pos Pemadam Kebakaran VII Menurut Desa/Kelurahan .......................................................................... V-40 Tabel 5.14 Wilayah Kerja Pos Pemadam Kebakaran VIII Menurut Desa/Kelurahan ........................................................... V-42 Tabel 6.1 Analisis IFAS dan EFAS dalam Penyusunan RISPK Kabupaten Boyolali ..................................................................... VI-1 Tabel 6.2 Alternatif Strategi Penyusunan RISPK Kabupaten Boyolali Berdasarkan Matriks SWOT ........................................................ VI-4 Tabel 6.3 Indikasi Program Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jiwa ............................................................... VI-8 Tabel 6.4 Indikasi Program Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jiwa Disertai Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2025-2029 ....................................................................... VI-14 Tabel 6.5 Indikasi Program Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jiwa Disertai Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2030-2035 ....................................................................... VI-27 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. v RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023-2034 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Diagram Pengertian Bencana................................................... I-8 Gambar 1.2 Diagram Analisis SWOT ............................................................. .I-35 Gambar 1.2 Diagram Proses Penyusunan RISPK Kabupaten Boyolali ......... I-41 Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Boyolali ..................................... II-2 Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Boyolali........................................... II-4 Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Boyolali Tahun 2023 .............. II-14 Gambar 2.4 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Boyolali ........................... II-23 Gambar 3.1 Peristiwa Kebakaran di Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023 III-2 Gambar 3.2 Frekuensi Kebakaran Menurut Bulan Tahun 2019.................. III-3 Gambar 3.3 Frekuensi Kebakaran Menurut Bulan Tahun 2020.................. III-4 Gambar 3.4 Frekuensi Kebakaran Menurut Bulan Tahun 2021.................. III-4 Gambar 3.5 Frekuensi Kebakaran Menurut Bulan Tahun 2022.................. III-5 Gambar 3.6 Frekuensi Kebakaran Menurut Bulan Tahun 2023.................. III-6 Gambar 3.7 Frekuensi Kebakaran Menurut Bulan Tahun 2019-2023 ........ III-6 Gambar 3.8 Peristiwa Kebakaran Menurut Kecamatan Tahun 2019 ........... III-8 Gambar 3.9 Peta Sebaran Peristiwa Kebakaran Tahun 2019 ...................... III-8 Gambar 3.10 Peristiwa Kebakaran Menurut Kecamatan Tahun 2020 ........... III-9 Gambar 3.11 Peta Sebaran Peristiwa Kebakaran Tahun 2020 ...................... III-9 Gambar 3.12 Peristiwa Kebakaran Menurut Kecamatan Tahun 2021 ........... III-10 Gambar 3.13 Peta Sebaran Peristiwa Kebakaran Tahun 2021 ...................... III-10 Gambar 3.14 Peristiwa Kebakaran Menurut Kecamatan Tahun 2022 ........... III-11 Gambar 3.15 Peta Sebaran Peristiwa Kebakaran Tahun 2022 ...................... III-12 Gambar 3.16 Peristiwa Kebakaran Menurut Kecamatan Tahun 2023 ........... III-12 Gambar 3.17 Peta Sebaran Peristiwa Kebakaran Tahun 2023 ...................... III-13 Gambar 3.18 Peristiwa Kebakaran Menurut Kecamatan Selama Tahun 2019-2023 ....................................................... III-13 Gambar 3.19 Obyek Peristiwa Kebakaran Tahun 2023 ................................. III-14 Gambar 3.20 Jumlah Penanganan Kebakaran di Luar Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023 .................................................................... III-15 Gambar 3.21 Wilayah Penanganan Kebakaran di Luar Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2023 .................................................................... III-15 Gambar 3.22 Jumlah Peristiwa Penyelamatan Oleh Petugas Damkar Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2023 .................................... III-21 Gambar 3.23 Diagram Peristiwa Penyelamatan Oleh Pemadam Kebakaran Tahun 2023 ............................................................................. III-23 Gambar 3.24 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali ................................................................. III-28 Gambar 3.25 Peta Sebaran Pos Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali .... III-31 Gambar 3.26 Persentase SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024 ....................... III-33 Gambar 3.27 Grafik Kondisi Sarana dan Prasarana Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ............................................................................. III-35 Gambar 3.28 Kegiatan Penyuluhan Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2023 III-40 Gambar 3.29 Peta Sebaran REDKAR Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ......... III-41 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. vi RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023-2034 Gambar 4.1 Peta Jarak Dari Sumber Mata Air Terdekat Kabupaten Boyolali IV-17 Gambar 4.2 Peta Jarak Dari APAR Kabupaten Boyolali ............................... IV-19 Gambar 4.3 Peta Jarak Dari Hydran Kabupaten Boyolali ............................ IV-21 Gambar 4.4 Peta Jarak Dari Pos Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali IV-23 Gambar 4.5 Peta Jarak Dari Sungai – Waduk Kabupaten Boyolali .............. IV-25 Gambar 4.6 Peta Kelas Penggunaan Lahan Kabupaten Boyolali .................. IV-27 Gambar 4.7 Peta Kelas Kejadian Kebakaran Kabupaten Boyolali ................ IV-29 Gambar 4.8 Peta Jarak Terdekat Dari Rute Tercepat Kabupaten Boyolali ... IV-31 Gambar 4.9 Peta Risiko Kebakaran Kabupaten Boyolali ............................. IV-33 Gambar 5.1 Peta Jangkauan Pos Pemadam Kebakaran I dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan ............................................. V-9 Gambar 5.2 Peta Jangkauan Pos Pemadam Kebakaran II dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan ............................................. V-13 Gambar 5.3 Peta Jangkauan Pos Pemadam Kebakaran III dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan ............................................. V-16 Gambar 5.4 Peta Proyeksi Pelayanan Pemadam Kebakaran Berdasarkan Jarak 2,5–3,5 KM dari Pos .................................. V-25 Gambar 5.5 Peta Proyeksi Kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran Menurut Jumlah Penduduk .................................................... V-27 Gambar 5.6 Peta Cakupan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran I............... V-30 Gambar 5.7 Peta Cakupan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran II ............. V-32 Gambar 5.8 Peta Cakupan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran III ............ V-34 Gambar 5.9 Peta Proyeksi Kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran Menurut Waktu Tanggap Maksimal 15 Menit ......................................... V-35 Gambar 5.10 Peta Cakupan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran IV ............ V-37 Gambar 5.11 Peta Cakupan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran V ............. V-38 Gambar 5.12 Peta Cakupan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran VI ............ V-40 Gambar 5.13 Peta Cakupan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran VII ........... V-41 Gambar 5.14 Peta Cakupan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran VIII .......... V-43 Gambar 5.15 Peta Eksisting Sumber Mata Air di Kabupaten Boyolali ........... V-44 Gambar 5.16 Peta Sumber Air Berdasarkan Jaringan PDAM Kabupaten Boyolali ................................................................. V-45 Gambar 5.17 Peta Proyeksi Kebutuhan Penempatan Hidran ......................... V-46 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-1 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Secara topografi wilayah Kabupaten Boyolali merupakan wilayah dataran rendah dengan perbukitan dan pegunungan, berada pada ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Titik tertinggi berada pada 1.500 meter yaitu di Kecamatan Selo dan terendah pada 75 meter di Kecamatan Banyudono. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Boyolali terdiri atas 22 kecamatan dan 267 desa/kelurahan. Kemusu merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 81,43 km2, sementara Sawit merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah 17,23 km2 (BPS, Kabupaten Boyolali Dalam Angka, 2024). Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Boyolali mencapai 1.090.131 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 547.713 jiwa dan penduduk perempuan 542.416 jiwa. Penduduk paling banyak ada di Kecamatan Ngemplak dengan 99.782 jiwa, diikuti Kecamatan Nogosari dengan 74.298 jiwa dan Kecamatan Boyolali dengan 74.150 jiwa. Sementara itu, penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Selo yaitu 30.142 jiwa. Kecamatan Boyolali menjadi kecamatan terpadat, mencapai 2.498,32 jiwa per km 2 dan Kecamatan Juwangi memiliki kepadatan penduduk paling rendah yaitu 373,61 jiwa per km2. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031, menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam) jenis ancaman bencana yang ada di Kabupaten Boyolali, meliputi ancaman bencana banjir, banjir lahar dingin, tanah longsor, kebakaran, angin topan dan kekeringan. Berdasarkan keenam jenis ancaman bencana tersebut, khusus ancaman kebakaran meliputi ancaman kebakaran hutan/lahan dan ancaman bencana permukiman. Kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-2 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan berbagai kerugian. Selanjutnya, kebakaran pemukiman atau gedung adalah kebakaran yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebocoran gas elpiji, arus pendek listrik, atau kelalaian manusia. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi kebakaran hingga penjalaran api, asap dan gas yang ditimbulkan. Kebakaran merupakan suatu ancaman bagi keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang semakin pesat, maka perumahan atau permukiman padat penduduk memiliki risiko terjadinya kebakaran semakin meningkat. Beberapa penyebab terjadinya kebakaran yaitu korsleting listrik, pemanasan alat elektronik berlebihan, penggunaan bahan bakar, lupa mematikan peralatan elektronik, merokok, tindakan manusia dan kurangnya pemeliharaan peralatan. Berkembangnya jumlah bangunan gedung memerlukan adanya upaya proteksi terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran gedung untuk menjaga keselamatan penghuni dan aset properti. Proteksi kebakaran gedung, seperti sistem deteksi asap, alarm kebakaran, dan sistem sprinkler, dapat memberi waktu tambahan bagi penghuni untuk keluar dari gedung dengan aman saat terjadi kebakaran. Sistem proteksi kebakaran dapat membantu mencegah atau membatasi kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, seperti kerusakan struktural atau kerugian barang berharga di dalam gedung. Adanya sistem proteksi kebakaran yang efektif diyakini dapat meminimalisir risiko kebakaran sehingga memberikan rasa aman bagi penghuni dan pemilik gedung. Berdasarkan data internal dari Pemadam Kebakaran (DAMKAR), kejadian kebakaran di Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu 2019- 2023 cukup fluktuatif. Kejadian kebakaran pada tahun 2019 sebanyak 160 kasus, kemudian menurun di tahun 2020 (56 kasus) dan tahun 2021 (37 kasus). Anomali justru terjadi di tahun 2022 dan 2023, dimana Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-3 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 kejadian kebakaran di Kabupaten Boyolali justru malah meningkat sebanyak 65 kasus dan 220 kasus. Terjadinya kebakaran memberikan banyak dampak terhadap kehidupan manusia, baik secara fisik maupun non fisik, bahkan kehilangan nyawa. Kebakaran dapat menghancurkan bangunan dan properti di dalamnya. Kerusakan dapat mencakup struktur bangunan, peralatan, dan barang berharga lainnya. Kebakaran dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, baik bagi pemilik gedung maupun bagi pemerintah dan masyarakat. Kebakaran dapat menyebabkan gangguan dalam komunitas, seperti kehilangan tempat tinggal dan kerugian sosial lainnya. Dampak psikologis secara jangka panjang, akibat bencana kebakaran dapat memberikan kesulitan pemulihan dan perbaikan pasca-kebakaran sehingga kehidupan menjadi terganggu. Begitu besarnya dampak kebakaran, maka perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan secara komprehensif yang melibatkan berbagai pihak melalui sistem proteksi kebakaran. Sistem proteksi yang dimaksud mencakup sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, dan manajemen proteksi kebakaran. Sebagai wujud untuk mendukung adanya sistem proteksi kebakaran, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Perda Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). Penyusunan RISPK juga sebagai amanat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan wilayah dan rencana prasarana dan sarana. Dalam hal ini, RISPK disusun untuk menindaklanjuti RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain, dengan memperhatikan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-4 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah. RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai keperluan, memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kabupaten/kota lainnya, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional serta pemeliharaan. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum dalam penyusunan RISPK Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2034 adalah:

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-5 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232); Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-6 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
8.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 309);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 195);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 324);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan RISPK Kabupaten Boyolali Tahun 2025- 2034 adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan proteksi Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-7 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 kebakaran untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Boyolali. Adapun tujuan dari penyusunan RISPK adalah:
1.mengidentifikasi potensi sumber bahaya kebakaran dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko.
2.menyediakan sistem monitoring untuk memastikan deteksi dini dan respons cepat terhadap insiden kebakaran.
3.menciptakan manajemen proteksi kebakaran yang mampu mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran melalui analisis risiko kebakaran dengan melibatkan berbagai sumber daya dan kepentingan. 1.4. Ruang Lingkup Ruang lingkup dalam penyusunan RISPK Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2034 adalah:
1.melakukan analisis terhadap komitmen pemerintah akan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran;
2.melakukan identifikasi dan analisis pola peran terhadap pemangku kepentingan (stakeholder) yang dapat berkontribusi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran;
3.melakukan identifikasi, pemetaan, dan analisis terhadap risiko bencana kebakaran (kebakaran gedung dan permukiman), serta analisis terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran;
4.menyusun rencana dan analisis pembiayaan terhadap pemenuhan kebutuhan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran; dan
5.merumuskan pedoman dalam rangka meningkatkan kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta bencana lainnya. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-8 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 1.5. Pendekatan dan Metode Penyusunan 1.5.1. Kajian Teori A. Pengertian dan Jenis Bencana Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
1.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-9 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 1.1. Diagram Pengertian Bencana Setiap bencana memiliki magnitude atau besaran dampak yang disebabkannya. Berdasarkan karakteristik tersebut tidak semua kejadian yang tidak diinginkan masuk dalam kategori bencana. Dalam terminologi kebencanaan ada perbedaan antara event, disaster dan catastrophe. Misalnya kebakaran sebuah rumah yang dapat ditangani oleh petugas pemadam kebakaran, masuk dalam kategori event atau kejadian, bukan disaster atau bencana 1 . Catastrophe atau katastropik memiliki dampak yang lebih hebat dibanding bencana. Menurut Etkin 2 , sebuah peristiwa masuk dalam kategori katastropik jika:
1.berdampak hebat terhadap hampir atau seluruh infrastruktur masyarakat;
2.pemerintah setempat tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya bahkan berlanjut hingga masa recovery (perbaikan pasca bencana);
3.kegiatan sehari-hari masyarakat terganggu hampir setiap hari; dan
4.komunitas masyarakat yang berdekatan tidak dapat memberikan bantuan. 1 Coppola D.P, Introduc琀椀on to Interna琀椀onal Disaster Management, 3rd edn (Elsevier Ltd, 2015). 2 Etkin D, Disaster Theory: An Interdisciplinary Approach to Concepts and Causes (Elsevier Ltd, 2016). Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-10 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Dilihat dari kemampuan pengelolaannya, bencana dapat terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu (Coppola, 2015):
1.Bencana lokal (local disaster), yaitu bencana yang dapat ditangani oleh pemerintah lokal setempat seperti provinsi, kota. Jika tidak dapat ditangani maka menjadi bancana nasional.
2.Bencana nasional (national disaster), yaitu bencana yang dapat ditangani oleh pemerintah nasional/negara setempat. Sama seperti bencana lokal, jika pemerintahan nasional tidak dapat menangani maka naik menjadi bencana internasional.
3.Bencana internasional (international disaster), yaitu bencana yang harus ditangani oleh lembaga internasional atau koalisi beberapa negara yang membantu penanganan bencana. Bencana dapat juga digolongkan menurut kecepatan kejadiannya yaitu rapid disaster dan slow disaster (Etkin, 2016).
1.Rapid Disaster. Rapid disaster yaitu bencana yang terjadi secara tiba-tiba atau sudden-onset disaster yang terjadi dengan sedikit atau tanpa peringatan dini dan biasanya memiliki efek menghancurkan selama berjam-jam atau berhari-hari. Contohnya antara lain gempa bumi, tsunami, gunung berapi, longsor, badai tornado, dan banjir. Kemampuan manusia dalam merespons dan memberikan bantuan kepada korban pada bencana ini bisa berlangsung dalam hitungan minggu hingga bulan, bahkan pernah mencapai 1 tahun, seperti: bencana kekeringan, kelaparan, salinisasi tanah, epidemic AIDS, dan erosi.
2.Slow Disaster. Slow onset disaster atau creeping disaster adalah jenis bencana yang terjadi secara lambat bahkan tidak terlihat gejalanya. Gejala bencana baru terlihat setelah terjadi kerusakan dan penderitaan dalam jumlah yang proporsional dan membutuhkan tindakan kegawatdaruratan yang masif. Contohnya adalah kelaparan, kekeringan, tanah menjadi gurun (desertification), epidemic penyakit. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-11 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Dilihat dari jumlah kejadiannya, ada yang hanya terjadi satu jenis bencana (single disaster) dan terjadi lebih dari satu bencana (compound disaster). Pada compound disaster atau complex disaster kejadian bencana terjadi pada waktu dan tempat yang bersamaan yang dapat memperbesar, memperburuk dan menambah kerusakan. 3 B. Bencana Kebakaran
1.Definisi dan Klasifikasi Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya, dan dapat menjadi sukar dikendalikan. Kebakaran juga di definisikan sebagai suatu peristiwa atau kegiatan timbulnya api yang tidak terkendali sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda. Jika dikaitkan dengan pengertian bencana, maka terdapat 2 poin utama yang perlu kita perhatikan yaitu: 1) Api yang tidak terkendali sebagai penyebab; dan 2) Membahayakan jiwa dan harta benda sebagai akibat. Klasifikasi kebakaran adalah penggolongan atau pembagian atas kebakaran berdasarkan pada jenis benda/bahan yang terbakar. Dengan adanya klasifikasi kebakaran tersebut diharapkan akan lebih mudah atau lebih cepat dan lebih tepat mengadakan pemilihan media pemadaman yang akan digunakan untuk melaksanakan pemadaman. Klasifikasi kebakaran sesuai dengan bahan bakar yang terbakar dan bahan pemadaman untuk masing-masing kelas yaitu: 1) Kelas A Termasuk dalam kelas ini adalah kebakaran pada bahan yang mudah terbakar biasa, misalnya : kertas, kayu, maupun plastik. Cara mengatasinya yaitu bisa dengan menggunakan 3 Gunn S W A, Dic琀椀onary of Disaster Medicine and Humanitarian Relief , 3rd edn (Springer, 2013). Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-12 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 air untuk menurunkan suhunya sampai di bawah titik penyulutan, serbuk kering untuk mematikan proses pembakaran atau menggunakan halogen untuk memutuskan reaksi berantai kebakaran. 2) Kelas B Kebakaran pada kelas ini adalah yang melibatkan bahan cairan combustible dengan cairan flammable, seperti bensin, minyak tanah, dan bahan serupa lainnya. Cara mengatasinya dengan bahan foam. 3) Kelas C Kebakaran yang disebabkan oleh listrik yang bertegangan, untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan bahan pemadaman kebakaran non kondusif agar terhindar dari sengatan listrik. 4) Kelas D Kebakaran pada bahan logam yang mudah terbakar seperti titanium, alumunium, magnesium, dan kalium. Cara mengatasinya yaitu dengan powder khusus kelas ini.
2.Jenis Bencana Kebakaran Bencana kebakaran terbagi menjadi beberapa jenis 4 ,yaitu: 1) Berdasarkan Sumber Bencananya Berdasarkan sumbernya, bencana kebakaran dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a.Kebakaran Bersumber dari Alam Disebabkan oleh faktor dari alam seperti kebakaran hutan oleh panas terik ekstrim dan kebakaran bangunan oleh petir.
b.Kebakaran Bersumber dari Non Alam 4 Febby Rahmatullah Masruchin, Ayusta Lukita Wardani, and Budiarsih, Kampung Tanggap Kebakaran (Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021). Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-13 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Disebabkan oleh kelalaian manusia seperti kebakaran rumah akibat meledaknya tabung gas LPG, konsleting listrik, lilin dll. 2) Berdasarkan Tempat Kejadiannya Berdasarkan tempat kejadiannya, bencana kebakaran dapat dibagi menjadi 2 yaitu:
a.Kebakaran pada Bangunan Kebakaran yang terjadi baik di dalam maupun di luar bangunan seperti rumah, permukiman, pabrik, pasar, kantor, sekolah, rumah sakit dll.
b.Kebakaran pada Hutan dan Lahan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi baik pada hutan Lindung, Suaka Alam, Wisata maupun Produksi dan Lahan Produktif seperti Lahan Pertanian, Perkebunan maupun Lahan Non Produktif. 3) Berdasarkan Bahan yang Terbakar Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 04/Men/1980, kebakaran dibedakan menjadi 4 (empat) kelas. Kebakaran yang terjadi di rumah atau permukiman masuk pada kelas A, B dan C. Namun secara keseluruhan kelas B seperti LPG dan kelas C seperti konsleting listrik hanya sebagai pemicu dan kemudian menyambar material rumah dan perabot di dalam rumah. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-14 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Tabel 1.1 Kebakaran Berdasarkan Material/Bahan yang Terbakar 4) Berdasarkan Bahaya Kebakaran Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-3987- 1995, kebakaran dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:
a.Bahaya Kebakaran Ringan Apabila benda padat dan bahan cair yang mudah terbakar memiliki jumlah sedikit. Contohnya kantor, kelas, tempat ibadah, lobi hotel dll.
b.Bahaya Kebakaran Menengah Apabila benda padat dan bahan cair yang mudah terbakar memiliki jumlah lebih banyak dari bahaya ringan. Contohnya area makan, gudang, pabrik, pameran kendaraan, tempat parkir.
c.Bahaya Kebakaran Tinggi Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-15 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Apabila benda padat dan bahan cair yang mudah terbakar yang sedang digunakan, tersimpan dan sisa produk melebihi kapasitas. Contohnya toko gas LPG, penggergajian kayu dll. C. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Manajemen penanggulangan kebakaran adalah segala daya upaya yang menyangkut sistem organisasi, personal, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi terjadinya atau dampak kebakaran yang terjadi dalam lingkup bangunan gedung, lingkungan dan perkotaan. Pengaturan manajemen penanggulangan kebakaran di tingkat Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk :
1. 1.Mewujudkan bangunan gedung, lingkungan dan kabupaten/kota yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen penanggulangan kebakaran yang efektif dan efisien; dan
2. 2.Sebagai acuan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan manajemen penanggulangan kebakaran di kabupaten/kota, termasuk dalam rangka proses perizinan, pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan, serta pemeriksaan kelaikan dan keandalan fungsi sarana dan prasarana kabupaten/kota. Pengaturan manajemen penanggulangan kebakaran di tingkat Kabupaten/Kota ditujukan untuk:
3. 1.Terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran; dan
4. 2.Terselenggaranya manajemen penanggulangan kebakaran di tingkat kabupaten/kota secara tertib, aman dan selamat. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-16 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 D. Tugas Pokok Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Tugas pokok pencegahan dan penanggulangan kebakaran terdiri dari:
5. 1.Pencegahan Kebakaran Fungsi manajemen dalam pencegahan kebakaran adalah pada pemberian pelayanan untuk mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran dalam bentuk: 1) Pencegahan dalam arti penyiagaan keandalan bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran dalam bentuk kegiatan:
a.Pemeriksaan desain bangunan dan lingkungan, khususnya peralatan proteksi kebakaran (alat pemadam api ringan/apar, alarm, hydrant gedung, sprinkler), sumber air pemadam, jalur evakuasi dan akses untuk mobil pemadam kebakaran serta ambulans;
b.Pemeriksaan berkala dalam rangka menjamin kesiagaan manajemen terhadap penanggulangan bahaya kebakaran bangunan dan lingkungan (tingkat keandalan bangunan dan kesiagaan tenaga);
c.Pengawasan dan pengendalian bahan yang mudah terbakar; dan
d.Hasil penilaian huruf a, huruf b, dan huruf c bila memenuhi persyaratan diberikan dalam bentuk rekomendasi atau perizinan. 2) Pencegahan dalam arti penyiagaan unit kerja penanggulangan kebakaran diantaranya meliputi:
a.Pendataan daerah rawan kebakaran;
b.Penyusunan <Prefire Plan=, rencana mengkaji dan mengembangkan strategi dan taktik yang tepat untuk setiap bangunan atau lingkungan yang mempunyai potensi kebakaran tinggi atau vital; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-17 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
c.Penyiapan dan penyiagaan tenaga pemadam dan penyelamat kebakaran, peralatan teknis operasional, bahan pemadam, serta informasi lapangan;
d.Pembinaan REDKAR (Relawan Pemadam Kebakaran); dan
e.Pembinaan kepada pengelola bangunan dan lingkungan, dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan.
1. 2.Pemadaman Kebakaran Fungsi manajemen dalam pemadaman kebakaran adalah pemberian pelayanan secara cepat, akurat dan efisien mulai dari informasi kebakaran diterima sampai api padam, kegiatannya berupa: 1) Penetapan prefire plan yang telah disusun dan disimulasikan terhadap kejadian yang sebenarnya sesuai dengan strategi dan taktik yang harus digunakan; 2) Menjalankan seluruh fungsi-fungsi pendukung yang diperlukan seperti:
a.Memudahkan jalur pencapaian lokasi kebakaran melalui koordinasi dengan Polisi Lalu Lintas dan DLLAJR;
b.Mengamankan lokasi kebakaran;
c.Memperbesar debit suplai air, melalui koordinasi dengan PDAM;
d.Mematikan listrik di sekitar lokasi, melalui koordinasi dengan PLN;
e.Menginformasikan kepada Rumah Sakit (118) agar menyiapkan ambulans untuk mengangkut korban dari lokasi kebakaran ke Rumah Sakit;
f.Mengatur/mengamankan jalur komunikasi radio (ORARI); dan
g.Meminta bantuan unit pemadam kebakaran lainnya, bila diperlukan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-18 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
1. 3.Perlindungan Jiwa Fungsi manajemen dalam penyelamatan (rescue) adalah pemberian pelayanan untuk memperkecil korban dan kerugian harta benda akibat kebakaran dan bencana lainnya, dalam bentuk : 1) Pelayanan evakuasi dan pertolongan pertama dari tempat kejadian; 2) Bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pertolongan. Fungsi penyelamatan (rescue) pada daerah yang tidak ada instansi pemadam kebakaran dapat dilaksanakan oleh masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang telah dibentuk. Setiap pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan pada sasaran yaitu mempersiapkan penduduk, petugas termasuk tim medis serta instansi terkait, dan peralatannya untuk mencapai basis penyelamatan kebakaran yaitu : memindahkan orang dari lokasi bencana ke tempat yang lebih aman, mencegah timbulnya kebakaran, mengurangi kerugian harta benda dan jiwa pada saat kebakaran dan bencana lain, melokalisasi penjalaran api dan memadamkan kebakaran.
2. 4.Pembinaan Masyarakat Melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengatasi ancaman bahaya kebakaran. E. Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Sebagai suatu sistem, bangunan terdiri dari sub sub sistem yang membentuknya secara integral dalam satu kesatuan. Sub-sub sistem tersebut antara lain arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, desain ruang dalam (interior), desain ruang luar (landscape), utilitas, dan sistem-sistem lain seperti manajemen/pengelolaan, maitenance/service, sistem penanggulangan kebakaran/fire safety. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-19 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sistem -sistem ini haruslah terintegrasi dengan baik dalam bangunan. Pada pelaksanaannya, tentunya penataan atau perencanaannya harus dilibatkan secara kontinyu pada saat proses konstruksi secara keseluruhan. Proses konstruksi yang dimaksudkan di atas adalah dari mulai tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian serta perbaikan dan perawatan. Tujuan perencanaan penanggulangan kebakaran (Fire Safety) adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia dan kemudian menghindari kerusakan seminimal mungkin. Dasar-dasar penyelamatan terhadap bahaya kebakaran bangunan, dilandasi oleh sifat alamiah api yang signifikan membahayakan, baik itu yang menimbulkan kerugian material ataupun keselamatan jiwa manusia. Beberapa item yang sekaligus juga menjadi tujuan langkah penyelamatan terhadap bahaya kebakaran, antara lain: 1) mencegah api/kebakaran; 2) mencegah api berkembang tidak terkendali; 3) mendeteksi adanya api sedini mungkin; 4) memadamkan api secepatnya; 5) memudahkan pengevaluasian penghuni dan barang; dan 6) meminimalkan kerusakan. Sedangkan implementasi dari tindakan-tindakan penyelamatan di atas bisa diringkas menjadi empat bagian utama yaitu : 1) menyelamatkan jiwa manusia; 2) menyelamatkan bangunan dan isinya; 3) menjadi acuan/pedoman proses penanggulangan dan penyelamatan; dan 4) meminimalkan kerusakan pada lingkungan. Pada dasarnya, berdasarkan implementasi dan cara pelaksanaannya, sistem penanggulangan kebakaran biasanya diaplikasikan dalam 2 (dua) jenis yaitu sistem proteksi aktif dan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-20 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 sistem proteksi pasif. Keduanya diupayakan bekerja secara bersama- sama melindungi bangunan dari bahaya kebakaran. 1) Sistem Proteksi Aktif Sistem proteksi aktif merupakan perlindungan terhadap kebakaran melalui sarana aktif yang terdapat pada bangunan atau sistem perlindungan dengan menangani api/kebakaran segara langsung. Cara yang lazim digunakan adalah :
a.Sistem Pendeteksian Dini Sistem pendeteksian dini terhadap terjadinya kebakaran dimaksudkan untuk mengetahui serta dapat memberi refleksi cepat kepada penghuni untuk segera memadamkan api pada tahap awal. Sensor-sensor yang umum dikenal adalah: a) alat kebakaran; b) detektor panas, asap, nyala atau gas; c) manual call point; d) panel control; e) sumber daya darurat lainya. Hal-hal penting yang menjadi perhatian dalam penggunaan sistem peralatan ini pada bangunan antara lain : a) menentukan tipe alat pendeteksian yang digunakan; b) mengatur distribusi peletakan detektor dalam bangunan; c) sistem penginstalasian alat sensor; dan d) pemeriksaan dan pemeliharaan instalasi (agar selalu dapat bekerja bila suatu waktu dibutuhkan)
b.Sistem Pemercik (Spirinkler) Otomatis Sistem ini biasanya bersinergi langsung dengan sistem pendeteksi dini, di mana bila sistem detektor bekerja, langsung dilanjutkan dengan bekerjanya alat ini untuk pemadam. Beberapa sistem yang bisa dikenal antara lain : a) alarm kebakaran; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-21 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 b) sistem spinkler otomatis sistem hidran (hidran dalam maupun halaman); dan c) hose reel; Beberapa faktor yang menjadi sangat penting di dalam perencanaan sistem pemercik otomatis ini yaitu : karakteristik alat pemercik (spinkler), jenis bangunan yang dilayani, distribusi dan jarak pemasangan alat, daerah jangkauan yang dapat dicapai alat, pasokan air, instalasi pemipaan alat. Sistem Pemadam dengan Bahan Kimia Portable meliputi: a) alat pemadam Halon/BCP; b) alat pemadam CO2; c) alat pemadam Dry chemicals; dan d) alat pemadam busa/foam. Sistem Pemadam Khusus, yang mencakup: a) CO2 component; b) Halon extinguisher unit; dan c) Foam systems; Pertimbangan dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyediaan peralatan sistem di atas: Untuk sistem penyemprot tetap/tidak bergerak (fixed system): a) Distribusi peralatan di dalam bangunan; b) Jumlah dan kapasitas alat yang digunakan percakupan layanan; c) Konsentrasi bahan kimia minimum yang disyaratkan; dan d) Jenis bangunan yang dilayani. Sistem penyemprot bergerak (portable system): a) Tipe alat pemadam; b) Perkiraan tingkat api yang akan dihadapi untuk menentukan jenis dan kapasitas alat yang akan digunakan; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-22 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 c) Distribusi alat biasanya ditempatkan pada daerah-daerah yang rawan terbakar misalnya dapur, ruang mesin, gudang dan lain-lain Sistem Pengendalian Asap, sistem yang umum dipakai : smoke venting; smoke towers; tata udara untuk pengendalian asap; dan eleventor smoke control. 2) Sistem Proteksi Pasif Sistem proteksi pasif merupakan sistem perlindungan terhadap kebakaran yang bekerjanya melalui sarana pasif yang terdapat pada bangunan. Biasanya juga disebut sebagai sistem perlindungan bangunan dengan menangani api dan kebakaran secara tidak langsung. Caranya dengan meningkatkan kinerja bahan bangunan, struktur bangunan, pengontrolan dan penyediaan fasilitas pendukung penyelamatan terhadap bahaya api dan kebakaran. Sistem ini adalah yang paling lazim dan maksimal yang bisa dilakukan pada kasus fasilitas pemukiman. Adapun yang termasuk di dalam sistem proteksi pasif ini antara lain :
a.Perencanaan dan desain site, akses dan lingkungan bangunan Banyak ditemukan kasus dimana kebakaran menimbulkan kerugian dan kerusakan yang lebih besar disebabkan kurangnya pertolongan yang cepat oleh para petugas pemadam kebakaran. Desain dan perencanaan bangunan (dalam hal ini desain ruang luar dan aksesibilitas bangunan) ternyata sangat berperan dalam mendukung perlindungan terhadap timbul, berkembang dan tertanggulanginya kebakaran terhadap bangunan. Beberapa hal yang termasuk di dalam permasalahan site dalam kaitannya dengan penanggulangan kebakaran ini antara lain : a) penataan blok-blok masa hunian dan jarak antar bangunan; b) kemudahan pencapaian ke lingkungan pemukiman maupun bangunan; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-23 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 c) tersedianya area parkir ataupun open space dilingkungan kawasan; d) menyediakan hidrant eksterior di lingkungan kawasan; dan e) menyediakan aliran dan kapasitas supply air untuk pemadam.
b.Perencanaan Struktur dan Konstruksi Bangunan Perencanaan struktur di sini berkaitan dengan kemampuan bangunan untuk tetap atau bertahan berdiri pada saat terjadi bencana kebakaran. Sedangkan perencanaan konstruksi berkaitan dengan jenis material yang digunakan. Material yang mempunyai daya tahan yang lebih baik terhadap api (terbakar), akan lebih baik pula terhadap pencegahan penjalaran api, pengisolasian daerah yang terbakar serta memberi waktu yang cukup untuk pengevaluasian penghuni. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan sistem ini antara lain : Pemilihan material bangunan yang memperhatikan sifat material: a) Sifat penjalaran dan penyebaran; b) Com bustibility (kemampuan terbakar material); c) Sifat penyalaan material bila terbakar; dan d) Sifat racun (akibat reaksi kimia yang ditimbulkan/dihasilkan bila bahan tersebut terbakar). Kemampuan/daya tahan bahan struktur (fire resistance) dari komponen-komponen struktur. Komponen struktur seperti rangka atap, lantai, kolam dan balok adalah tulang-tulang kekuatan pada bangunan. Perencanaan yang optimal dari hal yang dimaksudkan : a) meminimalkan kerusakan pada bangunan; b) mencegah penjalaran kebakaran; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-24 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 c) melindungi penghuni, minimal memberi waktu yang cukup dievakuasi. Penataan ruang, terutama berkaitan dengan areal yang rawan bahaya dipilih material struktur yang lebih resisten.
c.Perencanaan daerah dan jalur penyelamatan (evakuasi) pada bangunan Perencanaan daerah evakuasi, biasanya diperuntukkan untuk bangunan pemukiman berlantai banyak dan merupakan bangunan yang lebih kompleks. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan perencanaan sistem ini: a) kalkulasi jumlah penghuni/pemakai bangunan; b) tangga kebakaran dan jenisnya; c) pintu kebakaran; d) daerah perlindungan sementara; e) jalur keluar bangunan; dan f) peralatan dan perlengkapan evakuasi.
d.Manajemen Sistem Penanggulangan Kebakaran Manajemen sistem penanggulangan kebakaran adalah serangkaian prosedur, teknologi, dan kebijakan yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons insiden kebakaran. Sistem ini bertujuan untuk melindungi nyawa, properti, dan lingkungan dari dampak kebakaran. Komponen-komponen utama dari manajemen sistem penanggulangan kebakaran yang dimaksud meliputi: a) Pencegahan Kebakaran meliputi:

(1)Penilaian Risiko Kebakaran yaitu mengidentifikasi potensi sumber kebakaran dan menilai risiko yang terkait; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-25 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
(2)Peraturan dan Kebijakan yaitu penerapan standar keselamatan kebakaran seperti kode bangunan dan regulasi keselamatan;
(3)Pelatihan dan Pendidikan yaitu mengedukasi staf dan penghuni bangunan tentang langkah-langkah pencegahan kebakaran dan prosedur evakuasi; dan
(4)Pemeliharaan Peralatan yaitu melakukan inspeksi dan pemeliharaan rutin pada peralatan listrik dan mekanis untuk mencegah kebakaran akibat kegagalan teknis. b) Deteksi Kebakaran meliputi:
(1)Sistem Alarm Kebakaran yaitu memasang detektor asap, panas, dan gas yang terhubung dengan sistem alarm untuk memberikan peringatan dini; dan
(2)Pemantauan 24/7 yaitu menggunakan sistem pemantauan yang bekerja sepanjang waktu untuk mendeteksi kebakaran secara real-time. c) Penanggulangan Kebakaran:
(1)Pemadam Api Portabel yaitu menyediakan alat pemadam api di lokasi strategis yang mudah diakses;
(2)Sistem Pemadam Kebakaran Tetap yaitu memasang sistem pemadam kebakaran otomatis seperti sprinklers dan sistem gas pemadam kebakaran; dan
(3)Evakuasi yaitu merancang dan menguji rencana evakuasi untuk memastikan penghuni dapat keluar dengan aman dan cepat. d) Tanggap Darurat:
(1)Membentuk tim yang terlatih untuk merespons kebakaran dan situasi darurat lainnya; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-26 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
(2)Mengembangkan dan mengkomunikasikan rencana evakuasi darurat kepada semua penghuni dan karyawan; dan
(3)Memastikan adanya sistem komunikasi yang efektif untuk koordinasi selama insiden kebakaran. e) Pemulihan Pasca Kebakaran:
(1)Menilai kerusakan yang terjadi akibat kebakaran dan menentukan langkah pemulihan;
(2)Restorasi dan Pembersihan yaitu melakukan pembersihan dan restorasi bangunan yang terkena dampak kebakaran; dan
(3)Menyediakan dukungan psikologis bagi korban kebakaran yang mengalami trauma. Untuk memastikan sistem penanggulangan kebakaran berfungsi dengan baik, penting untuk melakukan evaluasi berkala dan simulasi kebakaran. Evaluasi ini meliputi inspeksi peralatan, latihan evakuasi, dan peninjauan ulang rencana tanggap darurat. Simulasi kebakaran membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan memberikan kesempatan untuk perbaikan sebelum terjadi insiden sebenarnya. 1.5.2. Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Boyolali meliputi: A. Pendekatan Regulasi Pendekatan regulasi digunakan guna mencapai tujuan tertentu dalam kebijakan publik. Pendekatan regulasi mengacu pada berbagai aturan, standar, dan prosedur yang wajib diikuti untuk memastikan kepatuhan terhadap norma dan tujuan yang Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-27 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 ingin dicapai dalam penyusunan RISPK. Pendekatan tersebut mencakup:

1.Teleologik, adalah konsep dalam filsafat yang mempelajari tujuan atau maksud dari suatu fenomena atau tindakan. Dalam konteks kebakaran, teleologi dapat diterapkan untuk memahami tujuan dan sasaran dari sistem dan tindakan pencegahan serta penanggulangan kebakaran sebagaimana termaktup dalam Pedoman Teknis Penyusunan RISPK.
2.Komprehensif yaitu Pendekatan komprehensif dalam penanggulangan kebakaran melibatkan serangkaian langkah dan strategi yang terintegrasi untuk mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan dari insiden kebakaran. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada satu aspek saja tetapi mencakup seluruh spektrum manajemen kebakaran untuk memastikan keselamatan, perlindungan properti, dan keberlanjutan lingkungan. Dinamik, yaitu disesuaikan dengan dinamika yang terjadi, dimana proses penyusunan RISPK diharapkan dapat mengadopsi semua kebutuhan daerah dan spesifikasi kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung serta perbedaan kebutuhan pemangku kepentingan berkenaan dengan perubahan kondisi yang terjadi. B. Pendekatan Tata Ruang Pendekatan tata ruang dalam penanggulangan kebakaran melibatkan perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan penggunaan lahan dan bangunan untuk mengurangi risiko kebakaran dan meminimalkan dampak jika kebakaran terjadi. Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan pendekatan tata ruang dengan memperhatikan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten Boyolali. Pendekatan ini penting dilakukan dalam memetakan pusat-pusat permukiman dan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-28 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. C. Pendekatan Kriteria Perencanaan Pendekatan kriteria perencanaan dalam penanggulangan kebakaran melibatkan penetapan dan penerapan standar dan kriteria yang harus dipenuhi dalam perencanaan, desain, dan operasi sistem keselamatan kebakaran. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pencegahan, deteksi, dan penanggulangan kebakaran diimplementasikan secara efektif dan konsisten. Pendekatan kriteria perencanaan mencakup pendekatan visi dan misi pembangunan daerah yang diterjemahkan dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Kriteria perencanaan dalam pendekatan ini meliputi kriteria pencegahan kebakaran, kriteria deteksi kebakaran, penanggulangan kebakaran, evakuasi dan tanggap darurat dan pemulihan pasca kebakaran. D. Pendekatan Program Penyusunan RISPK menggunakan pendekatan program yang terstruktur dan komprehensif untuk memastikan semua aspek pencegahan, deteksi, penanggulangan, dan pemulihan kebakaran tercakup. Pendekatan program dalam penyusunan RISPK memastikan bahwa semua aspek manajemen kebakaran diperhitungkan, dari pencegahan hingga pemulihan, untuk melindungi nyawa, properti, dan lingkungan dari dampak kebakaran. Pendekatan program dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran mencakup langkah-langkah operasional yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil analisis. Pendekatan program di dalamnya meliputi berbagai Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-29 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas rinci disertai dengan target kinerja dan rencana penganggaran. 1.5.3. Metode A. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan meliputi data primer dan data sekunder.
1.Data Primer Data primer dalam penanggulangan kebakaran adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, survei, dan pengukuran lapangan. Data ini sangat penting karena memberikan informasi yang akurat dan up-to-date untuk analisis risiko kebakaran, perencanaan tanggap darurat, dan evaluasi efektivitas sistem proteksi kebakaran. Data Primer dalam penanggulangan kebakaran meliputi: 1) Data Kepatuhan Keselamatan Bangunan yaitu informasi tentang kondisi dan kepatuhan bangunan terhadap kode keselamatan kebakaran, seperti keberadaan sistem alarm, alat pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi. 2) Data Insiden Kebakaran yaitu data rinci tentang insiden kebakaran yang terjadi, termasuk penyebab kebakaran, waktu respons, kerusakan yang ditimbulkan, dan jumlah korban. 3) Data Penggunaan Bahan Berbahaya yaitu informasi tentang penggunaan, penyimpanan, dan pengelolaan bahan berbahaya yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 4) Data Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam program pelatihan dan latihan evakuasi, serta kesadaran mereka tentang langkah- langkah pencegahan kebakaran. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-30 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
2.Data Sekunder Data sekunder dalam penanggulangan kebakaran adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain yang kemudian digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti laporan pemerintah, studi akademis, publikasi organisasi keselamatan kebakaran, dan data statistik. Beberapa data sekunder yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran antara lain: 1) Dokumen RTRW Kabupaten Boyolali; 2) Dokumen Kajian Analisis Risiko Bencana Kabupaten Boyolali; 3) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Boyolali; 4) Dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali; 5) Dokumen RKPD Kabupaten Boyolali; 6) Dokumen Renstra Satpol PP; 7) Dokumen Evaluasi Renja; 8) Laporan Tahunan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran; dan 9) Kabupaten Boyolali Dalam Angka dan Buku terbitan BPS lainnya yang relevan. B. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data yang akurat dan menyeluruh adalah kunci untuk merancang strategi penanggulangan kebakaran yang efektif. Pengumpulan data yang umum digunakan dalam konteks penanggulangan kebakaran dalam proses penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, antara lain: 1) Observasi Langsung meliputi inspeksi langsung untuk menilai kondisi keselamatan kebakaran, termasuk keberadaan dan kondisi alat pemadam api, sistem deteksi, dan jalur evakuasi dan mengamati aktivitas di lokasi tertentu untuk Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-31 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 mengidentifikasi potensi sumber kebakaran dan perilaku yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2) Wawancara dengan ahli yaitu mengumpulkan informasi dari pakar keselamatan kebakaran, insinyur bangunan, dan petugas pemadam kebakaran mengenai standar keselamatan, teknologi terbaru, dan pengalaman mereka dalam menangani kebakaran serta wawancara dengan perspektif dari penghuni bangunan atau komunitas lokal tentang kesadaran dan kesiapan mereka dalam menghadapi kebakaran. 3) Survei dan Kuesioner Risiko Kebakaran yaitu menyebarkan kuesioner kepada penghuni bangunan, pekerja industri, atau masyarakat umum untuk mengumpulkan data tentang potensi sumber kebakaran, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, dan pengalaman mereka dengan insiden kebakaran serta penilaian kesadaran untuk mengevaluasi tingkat kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan kebakaran dan kesiapan mereka dalam situasi darurat. 4) Dokumentasi dan Analisis Data Sekunder berupa Laporan Insiden Kebakaran: Mengumpulkan dan menganalisis laporan insiden kebakaran dari dinas pemadam kebakaran, pemerintah, atau organisasi keselamatan. Data Statistik: Menggunakan data statistik dari badan pemerintah atau organisasi internasional yang menyediakan informasi tentang frekuensi, penyebab, dan dampak kebakaran. Studi Kasus: Mengkaji studi kasus tentang kebakaran besar untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi dan langkah-langkah penanggulangan yang efektif. 5) Studi Literatur Studi literatur adalah proses meninjau, menganalisis, dan mensintesis penelitian dan publikasi yang ada untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-32 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 tertentu. Dalam konteks penanggulangan kebakaran, studi literatur melibatkan penelaahan berbagai sumber yang membahas aspek-aspek pencegahan, deteksi, tanggap darurat, dan pemulihan dari kebakaran. Jurnal, literatur terbitan pemerintah, laporan dan panduan dari organisasi keselamatan seperti data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau National Fire Protection Association (NFPA), International Association of Fire Chiefs (IAFC), dan Federal Emergency Management Agency (FEMA). 6) Observasi Teknik pengumpulan data observasi dilakukan melalui pengamatan langsung dilakukan oleh peneliti kepada objek yang diteliti secara langsung di tempat terjadinya peristiwa. Pada pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, observasi dilakukan dengan pengamatan pada wilayah manajemen kebakaran Kabupaten Boyolali yang dijadikan sebagai bahan untuk menyusun laporan overview wilayah. C. Teknik Analisis Data Analisis data dalam penanggulangan kebakaran merupakan langkah krusial untuk memahami karakteristik bencana, menilai risiko, dan merancang strategi mitigasi serta respons yang efektif. Analisis data dalam penanggulangan kebakaran bertujuan untuk memahami karakteristik insiden kebakaran, mengidentifikasi risiko, dan mengembangkan strategi pencegahan dan mitigasi yang efektif. Analisis yang akan digunakan adalah: 1) Analisis Deskriptif Analisis data deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data secara singkat. Tujuannya adalah memberikan pemahaman awal tentang karakteristik dasar data. Analisis deskriptif dilakukan pada data yang sudah didapatkan dan diolah dalam bentuk tabel, Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-33 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 grafik maupun peta. Data yang dianalisis baik pada data tunggal maupun data series untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. 2) Analisis Spasial Analisis spasial merupakan komponen penting dari Sistem Informasi Geografis (GIS). Hal ini terutama digunakan untuk menentukan kelayakan suatu lokasi untuk sistem tertentu atau untuk membuat prediksi cuaca untuk wilayah geografis tertentu. Dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, analisis spasial guna menentukan peta risiko, kebakaran, kebutuhan akan jumlah dan penempatan stasiun/pos kebakaran, penghitungan kebutuhan air dan penempatan hidran. 3) Analisis Tren dan Deret Waktu untuk menganalisis tren temporal dalam data kebakaran dan mengidentifikasi perubahan pola dari waktu ke waktu. Analisis deret waktu (time series analysis) berguna untuk mengidentifikasi tren, musiman, dan siklus dalam data kebakaran seperti menganalisis tren peningkatan jumlah kebakaran rumah dalam dekade terakhir untuk mengidentifikasi faktor yang berkontribusi dan merancang strategi pencegahan. 4) Analisis Risiko digunakan untuk menilai risiko kebakaran berdasarkan probabilitas kejadian dan dampaknya seperti matriks risiko yang menggabungkan probabilitas dan dampak untuk menilai tingkat risiko seperti menilai risiko kebakaran di gedung bertingkat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepadatan penghuni, jenis bahan bangunan, dan sistem proteksi yang tersedia. 5) Analisis Kualitatif digunakan untuk memahami faktor-faktor non-numerik yang mempengaruhi penanggulangan kebakaran, seperti persepsi risiko dan respon masyarakat yang bisa dilakukan dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan analisis konten seperti Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-34 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 menggunakan wawancara dengan penghuni bangunan yang pernah mengalami kebakaran untuk memahami pengalaman mereka dan mengidentifikasi hambatan dalam proses evakuasi. 6) Analisis Triangulasi Analisis triangulasi dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil kajian dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, metode, atau teori. 7) Analisis SWOT Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu perencanaan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-35 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 1.3 Diagram Analisis SWOT D. Langkah Penyusunan RISPK Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari 9 langkah, meliputi:
1.Analisis Komitmen Pemerintah Daerah

a.Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan harus didasarkan pada komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam memenuhi harapan masyarakat mengenai peningkatan pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang menjadi dasar persetujuan untuk dilangsungkannya kegiatan penyusunan RISPK.
b.Komitmen pemerintah daerah tersebut harus merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) pemerintah daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
1. 2.Analisis Pelibatan Pemangku Kepentingan (stakeholders) Pelibatan pemangku kepentingan merupakan salah satu faktor penting untuk keberhasilan penyusunan Rencana Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-36 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Induk Sistem Proteksi Kebakaran. Pemangku kepentingan meliputi tetapi tidak terbatas kepada:
a.Instansi terkait dari Pemerintah Pusat;
b.Instansi terkait dari pemerintah daerah;
c.Badan Usaha Milik Negara / Daerah;
d.Perusahaan Swasta;
e.Unsur Perguruan Tinggi;
f.Para Pakar Proteksi Kebakaran; dan
g.Tokoh Masyarakat.
1. 3.Menetapkan Peta Dasar yang Digunakan Penetapan peta dasar sekurang-kurangnya menggunakan peta dasar yang bersumber pada RTRW sesuai skala yang ditetapkan, dan diintegrasikan (layer/overlay) dengan data spasial antara lain:
a.sistem jaringan jalan raya dan kereta api yang ada;
b.sumber-sumber air;
c.tapak bangunan;
d.pelabuhan (udara dan laut);
e.sentra ekonomi;
f.kota industri dan kota lainnya;
g.lingkungan;
h.hutan;
i.spot banjir;
j.lokasi pos kebakaran;
k.lokasi hydrant;
l.tangki timbun bahan bakar, pembangkit listrik, dll; dan
m.wilayah manajemen kebakaran (protected area). Boyolali termasuk pada tipologi kabupaten, sehingga peta dasar yang digunakan untuk penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran adalah peta dengan skala 1 : Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-37 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 20.000 (skala ideal), namun bisa disesuaikan skalanya sesuai dengan data yang tersedia.
1. 4.Penaksiran Risiko Kebakaran dan Penempatan Stasiun/Pos Kebakaran mengacu pada Kepmeneg PU No 11/KPTS/2000 dan/atau perubahannya.
a.Penaksiran risiko kebakaran Penaksiran risiko bahaya kebakaran struktur dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Mengumpulkan data RTRW, bila data RTRW kurang lengkap, maka dibutuhkan data/peta tambahan; 2) Membuat analisis risiko kebakaran dengan cara menghitung kebutuhan total air kebakaran untuk wilayah yang dilindungi; 3) Penghitungan total kebutuhan air kebakaran untuk wilayah yang dilindungi dapat menerapkan =skenario terburuk=; dan 4) Pemilihan skenario didasarkan kepada kemampuan pendanaan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Penaksiran risiko bahaya kebakaran khusus dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Mengumpulkan data RTRW, bila data RTRW kurang lengkap, maka dibutuhkan data/peta tambahan; 2) Membuat analisis risiko kebakaran dengan cara menghitung kebutuhan total air kebakaran untuk wilayah yang dilindungi; dan 3) Pemenuhan kebutuhan total air kebakaran termasuk sistem proteksi kebakaran menjadi tanggung jawab pemilik. Berdasarkan analisis terhadap penaksiran risiko bahaya kebakaran struktur dan bahaya kebakaran khusus, selanjutnya dilakukan ploting peta risiko kebakaran Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-38 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
b.Pemetaan stasiun/pos kebakaran Dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Plot pos kebakaran yang ada pada peta risiko kebakaran; 2) Plot kebutuhan akan stasiun/pos kebakaran berdasarkan peta risiko kebakaran dengan cara membuat kajian tentang waktu tanggap (response time) dalam hubungannya dengan daerah layanan; 3) Tingkat akurasi plot stasiun/pos kebakaran diperoleh dengan: (a) Membuat simulasi jaringan jalan daerah layanan; (b) Menerapkan kecepatan kendaraan pemadam terhadap jarak tempuh aktual dan dihadapkan dengan faktor-faktor keterlambatan seperti misalnya : kepadatan lalulintas; radius putar; perbukitan; dll.; (c) Mempertimbangkan pemilihan tapak (misalnya : tanah lapang; bebas banjir; dll), ukuran bangunan, jumlah petugas dan kepentingan pelatihan; (d) Mempertimbangkan hubungan antara letak stasiun/pos kebakaran dengan jalan raya yang berbatasan; (e) Analisis pola lalulintas terhadap area sekeliling; dan (f) Pos kebakaran harus dilokasikan sedemikian rupa sehingga kendaraan pemadam lebih dapat masuk ke jalan raya dengan aman dan kembali ke pangkalan tanpa mengganggu kepentingan umum.
1. 5.Kajian dan Analisis Instansi Pemadam Kebakaran (IPK)
a.Kajian kebutuhan IPK Dilakukan dengan cara: 1) Mengumpulkan data dan informasi instansi pemadam kebakaran (IPK) yang ada: organisasi, sumber daya Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-39 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 manusia, prasarana, sarana, tatalaksana operasional, dan peran serta masyarakat serta; 2) Membuat daftar kebutuhan IPK sesuai dengan peta risiko kebakaran.
b.Analisis kebutuhan IPK Dilakukan dengan cara: 1) Membuat analisis terhadap apa yang kurang, rusak, usang, macet, belum tersedia serta analisis/evaluasi tingkat kemampuan aliran air kontinyu (water supply logistic); dan 2) Membuat daftar kebutuhan untuk pengadaan ke depan berdasarkan hasil analisis di atas.
1. 6.Analisis Peraturan
a.Melakukan identifikasi dan analisis terhadap NSPM pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang digunakan sebagai acuan kebijakan;
b.Identifikasi dan analisis terhadap implementasi NSPM, dilihat dari aspek teknis administratif, teknis teknologi serta dihubungkan dengan waktu pemberlakuannya; dan
c.Dengan kegiatan identifikasi dan analisis tersebut akan dapat diketahui tentang efektivitas persyaratan proteksi kebakaran dalam memperkecil risiko kebakaran pada kota, lingkungan bangunan, dan bangunan gedung di daerah.
1. 7.Pembiayaan Penyusunan usulan biaya meliputi hal sebagai berikut:
a.Penghitungan besaran biaya yang dibutuhkan untuk implementasi seluruh kegiatan RISPK dalam jangka waktu 10 tahunan yang tercakup dalam RPJM daerah dan rencana program tahunan sesuai tahapan yang diusulkan, termasuk biaya operasi dan pemeliharaan; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-40 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
b.Penyusunan rencana tentang sumber-sumber pembiayaan; dan
c.Pengidentifikasian besaran biaya dan sumber-sumber pembiayaan dari para pihak yang terkait antara lain: Pemerintah; pemerintah daerah, Instansi terkait, masyarakat dan swasta.
1. 8.Pengesahan RISPK Dokumen RISPK yang telah dibuat kemudian disahkan oleh Bupati.
2. 9.Rencana Implementasi RISPK Tahapan pelaksanaan meliputi berbagai kegiatan pelaksanaan yang berupa pembuatan jadwal kegiatan sebagai berikut:
a.menentukan waktu pembuatan studi kelayakan;
b.menentukan waktu pembuatan rencana teknik;
c.menentukan waktu pelaksanaan pembangunan fisik;
d.menentukan waktu dimulainya kegiatan operasional dan pemeliharaan; dan
e.membuat mekanisme kegiatan pemantauan dan kajian periodik pelaksanaan RISPK. Proses penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-41 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI Gambar 1.3 Proses Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Boyolali Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I-42 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 1.6. Sistematika RISPK Sistematika Laporan Penyusunan RISPK Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2034 sebagai berikut:
1. 1.BAB I PENDAHULUAN Pada bab I memuat uraian latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pendekatan dan metode penyusunan, serta sistematika laporan RISPK.
2. 2.BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH Pada bab II memuat uraian kondisi geografi, kondisi demografi, kondisi sarana dan prasarana, serta arah pengembangan wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali.
3. 3.BAB III PERISTIWA KEBAKARAN DAN KONDISI KELEMBAGAAN Pada bab III memuat uraian terkait peristiwa kebakaran, peristiwa penyelamatan, dan instansi pemadam kebakaran.
4. 4.BAB IV ANALISIS RISIKO KEBAKARAN Pada bab IV memuat uraian analisis keandalan bangunan, analisis kondisi jaringan transportasi, analisis kepadatan permukiman, dan analisis risiko kebakaran.
5. 5.BAB V ANALISIS RENCANA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN Pada bab V memuat uraian wilayah manajemen kebakaran (WMK), analisis kebutuhan prasarana dan sarana proteksi kebakaran, analisis SDM dan pendidikan pelatihan, dan analisis peran serta masyarakat.
6. 6.BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN INDIKASI PROGRAM Pada bab VI memuat uraian terkait strategi, arah kebijakan, dan indikasi program.
7. 7.BAB VII PENUTUP Pada bab VII menggambarkan secara ringkas pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Boyolali melalui sistem proteksi kebakaran (RISPK). Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-1 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Kabupaten Boyolali terdiri dari 22 kecamatan yaitu Kecamatan Selo, Ampel, Gladagsari, Cepogo, Musuk, Tamansari, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambi, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamodro, dan Juwangi. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Boyolali sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang. Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta Sebelah Barat : Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-2 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Boyolali 2.1.1. Luas Wilayah Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah sebesar 1.015,10 km2. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Kemusu dengan luas 81,43 km2 atau 8,02% dari total luas wilayah, sedangkan Kecamatan Sawit memiliki luas daerah paling kecil yaitu 17,23 km2 atau 1,7% dari total luas wilayah. Luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Boyolali secara lengkap dijelaskan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Boyolali Tahun 2023 No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Luas Total Area (km2) % Terhadap Luas Kabupaten 1 Selo Samiran 56,08 5,52 2 Ampel Candi 30,38 2,99 3 Cepogo Mliwis 53 5,22 4 Musuk Musuk 30,53 3,01 5 Boyolali Banaran 26,25 2,59 6 Mojosongo Mojosongo 43,41 4,28 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-3 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Luas Total Area (km2) % Terhadap Luas Kabupaten 7 Teras Mojolegi 29,94 2,95 8 Sawit Kemasan 17,23 1,7 9 Banyudono Jembungan 25,38 2,5 10 Sambi Sambi 46,49 4,58 11 Ngemplak Sawahan 38,53 3,8 12 Nogosari Glonggong 55,08 5,43 13 Simo Simo 48,04 4,73 14 Karanggede Kebonan 41,76 4,11 15 Klego Klego 51,88 5,11 16 Andong Kacangan 54,53 5,37 17 Kemusu Klewor 81,43 8,02 18 Wonosegoro Wonosegoro 51,79 5,1 19 Juwangi Juwangi 79,99 7,88 20 Gladagsari Gladagsari 60,01 5,91 21 Tamansari Karangkendal 34,51 3,4 22 Wonosamodro Garangan 58,86 5,8 Sumber: BPS, Kab. Boyolali Dalam Angka, 2024. 2.1.2. Topografi Sebagian besar wilayah Kabupaten Boyolali adalah dataran rendah dan dataran bergelombang dengan perbukitan yang tidak begitu terjal. Kabupaten Boyolali secara umum termasuk bagian lereng gunung api kuarter Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Sedangkan di bagian utara terdapat Waduk Kedungombo. Secara umum topografi tinggi terletak di wilayah barat mulai dari Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk yang merupakan kaki lereng Gunung Merapi dan Kecamatan Ampel yang merupakan lereng Gunung Merbabu. Kemudian secara berangsur kondisi topografi semakin rendah ke arah timur Kecamatan Teras dan ke arah timur laut Kecamatan Simo. Berikut disajikan peta topografi wilayah Kabupaten Boyolali berdasarkan ketinggian. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-4 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Boyolali Kecamatan Selo merupakan kecamatan yang berada pada wilayah paling tinggi yaitu 1.564 mdpl, kemudian diikuti oleh Kecamatan Cepogo yaitu 909 mdpl, dan Kecamatan Ampel 699 mdpl. Ketinggian wilayah kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.2 Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Boyolali Tahun 2023 No Kecamatan Ibukota Kecamatan Tinggi Wilayah (mdpl) 1 Selo Samiran 1.564 2 Ampel Candi 699 3 Cepogo Mliwis 909 4 Musuk Musuk 632 5 Boyolali Banaran 461 6 Mojosongo Mojosongo 345 7 Teras Mojolegi 227 8 Sawit Kemasan 173 9 Banyudono Jembungan 185 10 Sambi Sambi 184 11 Ngemplak Sawahan 107 12 Nogosari Glonggong 152 13 Simo Simo 195 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-5 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Ibukota Kecamatan Tinggi Wilayah (mdpl) 14 Karanggede Kebonan 295 15 Klego Klego 261 16 Andong Kacangan 154 17 Kemusu Klewor 103 18 Wonosegoro Wonosegoro 177 19 Juwangi Juwangi 66 20 Gladagsari Gladagsari 699 21 Tamansari Karangkendal 800 22 Wonosamodro Garangan 750 Sumber: BPS, Kab. Boyolali Dalam Angka, 2024. 2.1.3. Jarak Kota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Boyolali adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di kaki Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Ibu kota Kabupaten Boyolali adalah Kota Boyolali, yang menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi daerah. Kota ini dikenal dengan udaranya yang sejuk karena lokasinya yang berada di dataran tinggi, serta suasana alam pedesaan yang asri. Boyolali juga terkenal sebagai salah satu produsen susu sapi terbesar di Jawa Tengah, dengan banyak peternakan sapi perah yang tersebar di wilayahnya. Sebagai ibu kota kabupaten, Kota Boyolali memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat. Infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan perdagangan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Boyolali juga memiliki beberapa destinasi wisata menarik, seperti Waduk Kedung Ombo dan Pemandian Tlatar, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Lokasinya yang strategis di jalur utama antara Solo dan Semarang menjadikan Boyolali mudah diakses dan terus berkembang sebagai daerah penunjang aktivitas ekonomi di Jawa Tengah. Jarak ibukota kecamatan Juwangi ke ibukota Kabupaten Boyolali merupakan kecamatan yang terjauh dengan jarak 70 km. Selengkapnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-6 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Tabel 2.3 Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Boyolali (km) Tahun 2023 No Kecamatan Ibukota Kecamatan Jarak ke Ibukota Kabupaten (km) 1 Selo Samiran 21 2 Ampel Candi 12 3 Cepogo Mliwis 11 4 Musuk Musuk 6 5 Boyolali Banaran 2 6 Mojosongo Mojosongo 2 7 Teras Mojolegi 5 8 Sawit Kemasan 15 9 Banyudono Jembungan 10 10 Sambi Sambi 17 11 Ngemplak Sawahan 22 12 Nogosari Glonggong 32 13 Simo Simo 24 14 Karanggede Kebonan 32 15 Klego Klego 35 16 Andong Kacangan 40 17 Kemusu Klewor 48 18 Wonosegoro Wonosegoro 36 19 Juwangi Juwangi 70 20 Gladagsari Gladagsari 12 21 Tamansari Karangkendal 12 22 Wonosamodr o Garangan 40 Sumber: BPS, Kab. Boyolali Dalam Angka, 2024. 2.1.4. Desa dan Kelurahan Kabupaten Boyolali terdiri dari 22 kecamatan yang terdiri atas 267 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah kecamatan Sambi, Karanggede, dan Andong, masing-masing kecamatan tersebut mempunyai 16 desa. Selengkapnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.4 Jumlah Kelurahan dan Desa di Kabupaten Boyolali Tahun 2023 No Kecamatan Kelurahan Desa Daftar Kelurahan/Desa 1 Selo 10 Tlogolele, Klakah, Jrakah, Lencoh, Suroteleng, Samiran, Selo, Tarubatang, Senden, dan Jeruk Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-7 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Kelurahan Desa Daftar Kelurahan/Desa 2 Ampel 10 Tanduk, Banyuanyar, Sidomulyo, Ngargosari, Selodoko, Ngenden, Ngampon, Gondang Slamet, Candi, dan Urut Sewu 3 Cepogo 15 Wonodoyo, Jombong, Gedangan, Sumbung, Paras, Jelok, Bakulan, Mliwis, Sukabumi, Genting, Cepogo, Kembangkuning, Cabeankunci, Cantigatak, dan Gubuk 4 Musuk 10 Pagerjurang, Sukorejo, Sruni, Cluntang, Kembangsari, Ringinlarik, Kebongulo, Musuk, Sukorame, dan Pusporenggo 5 Boyolali 3 6 Kel. Banaran, Kel. Pulisen, Kel. Siswodipuran Winong, Penggung, Kiringan, Karanggeneng, Mudal, dan Kebonbimo 6 Mojosongo 2 11 Kel. Kemiri, Kel. Mojosongo Singosari, Tambak, Manggis, Jurug, Karangnongko, Madu, Butuh, Kragilan, Brajan, Metuk, dan Dlingo 7 Teras 13 Kopen, Doplang, Kadireso, Nepen, Sudimoro, Bangsalan, Salakan, Teras, Randusari, Mojolegi, Gumukrejo, Tawangsari, dan Krasak 8 Sawit 12 Tegalrejo, Gombang, Manjung, Kateguhan, Bendosari, Jatirejo, Kemasan, Tlawong, Jenengan, Cepoko Sawit, Guwokajen, dan Karangduren 9 Banyudono 15 Dukuh, Jipangan, Jembungan, Sambon, Kuwiran, Cangkringan, Ngaru-aru, Bendan, Ketaon, Banyudono, Batan, Denggungan, Bangak, Tayu, dan Tanjungsari 10 Sambi 16 Glintang, Jatisari, Canden, Senting, Tempursari, Sambi, Demangan, Kepoh, Jagoan, Babadan, Tawengan, Catur, Ngaglik, Troboso, Cermo, dan Nglembu Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-8 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Kelurahan Desa Daftar Kelurahan/Desa 11 Ngemplak 12 Ngargorejo, Sobokerto, Ngesrep, Gagaksipat, Donohudan, Sawahan, Pandeyan, Kismoyoso, Dibal, Sindon, Manggung, dan Giriroto 12 Nogosari 13 Kenteng, Potronayan, Sembungan, Jeron, Ketitang, Rembun, Guli, Tegalgiri, Bendo, Keyongan, Pojok, Glonggong, dan Pulutan 13 Simo 13 Pelem, Bendungan, Temon, Teter, Simo, Walen, Pentur, Gunung, Talakbroto, Kedunglengkong, Blagung, Sumber, dan Wates 14 Karanggede 16 Manyaran, Sempulur, Klumpit, Pinggir, Bantengan, Tegalsari, Sranten, Grogolan, Mojosari, Pengkol, Karangkepoh, Sendang, Kebonan, Klari, Bangkok, dan Dologan 15 Klego 13 Tanjung, Sendangrejo, Kalangan, Sangge, Jaten, Blumbang, Bade, Klego, Gondanglegi, Karanggatak, Banyu Urip, Sumber Agung, dan Karangmojo 16 Andong 16 Sempu, Gondangrawe, Pakel, Senggrong, Mojo, Beji, Andong, Kacangan, Kedungdowo, Pranggong, Pakang, Munggur, Kadipaten, Semawung, Kunti, dan Pelemrejo 17 Kemusu 10 Kendel, Bawu, Klewor, Sarimulyo, Watugede, Kedung Rejo, Genengsari, Kemusu, Kedung Mulyo, dan Wonoharjo 18 Wonosegoro 11 Karangjati, Ketoyan, Bolo, Wonosegoro, Bandung, Gosono, Banyusri, Bojong, Kauman, Lemahireng, dan Guwo 19 Juwangi 1 9 Kel. Sambeng Krobokan, Ngaren, Kalimati, Cerme, Juwangi, Pilangrejo, Jerukan, Kayen, dan Ngleses Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-9 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Kelurahan Desa Daftar Kelurahan/Desa 20 Gladagsari 10 Ngangrong, Seboto, Kaligentong, Gladagsari, Kembang, Candisari, Ngargoloko, Sampetan, Ngadirojo, dan Jlarem 21 Tamansari 10 Lampar, Dragan, Karanganyar, Jemowo, Sumur, Sangup, Mriyan, Lanjaran, Karangkendal, dan Keposong 22 Wonosamodro 10 Ngablak, Kedungpilang, Kalinanas, Gilirejo, Jatilawang, Garangan, Bercak, Bengle, Gunungsari, dan Repaking JUMLAH 6 261 267 Sumber: BPS, Kab. Boyolali Dalam Angka, 2024. 2.1.5. Banyaknya Curah dan Hari Hujan Curah hujan memainkan peran penting dalam manajemen kebakaran lahan dan bangunan di suatu wilayah kabupaten atau kota. Daerah dengan curah hujan tinggi biasanya memiliki kelembaban tanah dan vegetasi yang cukup, sehingga risiko kebakaran lahan berkurang. Hujan secara alami menjaga kondisi vegetasi tetap basah, sehingga lebih sulit bagi api untuk menyebar. Namun, di daerah dengan curah hujan rendah atau di musim kemarau panjang, kelembaban berkurang drastis, membuat lahan kering lebih rentan terbakar. Oleh karena itu, curah hujan yang rendah harus diantisipasi dengan langkah-langkah preventif seperti pemantauan, penegakan regulasi pembukaan lahan, serta penyediaan sarana pemadam kebakaran yang memadai. Dalam manajemen kebakaran bangunan, curah hujan juga dapat mempengaruhi risiko dan respons terhadap kebakaran. Selama musim kering, kekeringan yang berkepanjangan dapat menyebabkan material bangunan yang mudah terbakar, seperti kayu atau vegetasi di sekitar bangunan, menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Sebaliknya, di musim hujan, risiko kebakaran dapat menurun karena lingkungan yang Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-10 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 lebih lembab. Namun dalam manajemen kebakaran tetap memerlukan pendekatan terpadu, termasuk perencanaan tata ruang kota yang baik, sistem proteksi kebakaran di gedung-gedung, serta edukasi masyarakat mengenai pencegahan kebakaran, tanpa terlalu bergantung pada faktor alam seperti curah hujan. Data curah hujan dan hari hujan untuk Kabupaten Boyolali yang bersumber dari BPS hanya sampai pada tahun 2020 saja. Curah hujan pada tahun 2020 tertinggi terjadi di bulan Januari, Februari, dan Desember. Selengkapnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 Bulan Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Curah Hujan (mm3) Hari Hujan 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Januari 400 439 410 441 435 21 22 24 21 21 Februari 356 418 430 426 414 20 20 23 20 20 Maret 351 277 251 285 294 19 17 17 18 18 April 269 256 96 255 260 14 14 11 15 15 Mei 230 160 39 139 160 16 8 4 7 8 Juni 130 78 57 - 13 11 7 4 - 3 Juli 124 17 - - 5 13 3 - - 1 Agustus 147 - - 19 13 - - 2 September 222 74 9 - 6 14 5 1 - 1 Oktober 273 173 7 2 201 16 11 - 0 8 November 288 421 294 372 219 15 20 10 18 14 Desember 375 301 211 300 300 17 19 16 19 18 Sumber: BPS, Kab. Boyolali. 2.2. Kependudukan Penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 berjumlah 1.051.867 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 529.904 jiwa dan perempuan sebanyak 521.963 jiwa, dengan luas wilayah 1.015,10 km2, maka kepadatan penduduk sebesar 1.036 jiwa/Km². Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-11 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Jumlah penduduk pada akhir tahun 2023 berdasarkan database kependudukan menjadi 1.090.129 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 547.713 jiwa dan perempuan sebanyak 542.416 jiwa, serta kepadatan penduduk sebesar 1.008,51 jiwa/Km². Data perkembangan penduduk Kabupaten Boyolali tahun 2019-2023 tersaji sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.6 Perkembangan Penduduk Kabupaten Boyolali tahun 2019-2023 No Tahun Jenis Kelamin Jumlah Kepadatan Penduduk (jika/km2) Laki-Laki Perempuan 1 2019 529.904 521.963 1.051.867 1.036 2 2020 534.658 528.055 1.062.713 1.047 3 2021 539.806 537.407 1.077.213 1.061 4 2022 541.956 541.568 1.083.524 1.067 5 2023 547.713 542.416 1.090.129 1.008,51 Sumber: Dispendukcapil Kab. Boyolali, 2023 dan Kab. Boyolali Dalam Angka, 2024 Penduduk paling banyak pada tahun 2023 ada di Kecamatan Ngemplak dengan 99.782 jiwa, diikuti Kecamatan Nogosari dengan 74.298 jiwa dan Kecamatan Boyolali dengan 74.150 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Selo yaitu 30.142 jiwa. Untuk mengetahui data perkembangan penduduk Kabupaten Boyolali per Kecamatan pada tahun 2019-2023, bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023 No Kecamatan Penduduk 2019 2020 2021 2022 2023 1 Selo 29.566 30.098 30.355 30.639 30.142 2 Ampel 40.601 41.044 41.458 41.511 41.445 3 Cepogo 59.723 60.542 61.119 61.437 61.054 4 Musuk 32.199 32.454 32.718 32.834 32.649 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-12 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Penduduk 2019 2020 2021 2022 2023 5 Boyolali 72.143 73.189 73.584 73.980 74.150 6 Mojosongo 58.118 59.116 69.925 60.544 61.345 7 Teras 49.459 50.052 50.544 50.993 53.524 8 Sawit 32.959 32.570 32.861 32.644 32.622 9 Banyudono 52.632 52.946 53.325 53.483 54.074 10 Sambi 47.865 47.894 48.350 48.636 48.553 11 Ngemplak 88.508 90.377 91.496 92.405 99.782 12 Nogosari 72.456 72.687 73.536 74.039 74.298 13 Simo 50.219 50.932 51.523 51.636 50.836 14 Karanggede 46.442 46.783 47.243 47.495 47.906 15 Klego 49.104 49.578 50.114 50.446 49.891 16 Andong 61.763 62.286 62.909 63.176 62.535 17 Kemusu 34.640 35.161 35.477 35.692 35.197 18 Wonosegoro 39.085 39.592 39.980 40.254 39.564 19 Juwangi 35.553 35.766 36.059 36.016 35.979 20 Gladagsari 41.852 42.629 43.205 43.548 43.249 21 Tamansari 29.225 29.775 30.184 30.328 29.376 22 Wonosamodro 30.250 30.938 31.248 31.788 31.958 JUMLAH 1.054.362 1.066.409 1.077.213 1.083.524 1.090.131 Sumber: Dispendukcapil Kab. Boyolali, 2023 dan Kab. Boyolali Dalam Angka, 2024 Pengelompokan penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam penataan jumlah angkatan kerja yang umurnya adalah usia di atas 15 tahun sampai dengan di bawah 64 tahun atau yang dikenal dengan usia produktif. Pada gilirannya usia produktif tersebut akan berkurang perkembangannya tiap tahun karena sejumlah penduduk melanjutkan sekolah dan sejumlah penduduk lainnya terserap pada lapangan kerja, selisihnya dikenal dengan angka pengangguran. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-13 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023 Kelompok Umur Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 0 – 4 73.877 75.840 75.496 75.750 81.986 5 – 9 82.249 83.902 84.685 83.535 78.466 10 – 14 81.405 84.483 84.947 86.497 79.416 15 -19 67.125 74.558 74.710 73.553 81.423 20 – 24 79.682 81.217 81.492 81.899 81.593 25 – 29 77.843 80.064 81.191 82.299 81.307 30 – 34 76.473 75.809 75.656 76.120 79.887 35 – 39 83.361 84.602 84.648 83.398 80.013 40 – 44 75.869 78.030 78.998 81.799 78.468 45 - 49 71.044 70.781 72.096 72.311 74.015 50 - 54 69.644 68.232 69.558 71.067 69.465 55 – 59 60.948 60.592 62.257 63.210 63.292 60 – 64 50.525 52.614 53.229 53.555 53.795 > 65 36.973 95.685 98.250 98.531 107.003 JUMLAH 1.054.362 1.066.409 1.077.213 1.083.524 1.090.131 Sumber: Dispendukcapil Kab. Boyolali, 2023 dan Kab. Boyolali Dalam Angka, 2024 Penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 2023 termasuk dalam piramida penduduk tipe ekspansif. Piramida penduduk tipe ekspansif menunjukkan populasi dengan mayoritas penduduk berada di kelompok usia muda, ditandai dengan dasar piramida yang lebar dan puncak yang sempit. Tipe ini biasanya mencerminkan tingginya tingkat kelahiran dan angka kematian yang menurun, sehingga menghasilkan populasi yang terus bertambah. Terkait konteks perencanaan pembangunan daerah, piramida penduduk tipe ekspansif memerlukan fokus pada penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang memadai untuk generasi muda yang terus berkembang. Selain itu, pemerintah daerah harus mempersiapkan infrastruktur yang mampu menampung Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-14 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 pertumbuhan populasi, seperti perumahan, transportasi, dan layanan publik lainnya. Dalam jangka panjang, strategi pembangunan harus mencakup perencanaan berkelanjutan untuk mendukung perekonomian yang mampu mengakomodasi jumlah penduduk produktif yang besar, serta mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang ketika populasi ini mencapai usia kerja dan lanjut usia. Sumber: Diolah dari BPS, Kab. Boyolali Dalam Angka, 2024 Gambar 2.3. Piramida Penduduk Kabupaten Boyolali Tahun 2023 2.3. Fasilitas Sosial dan Ekonomi Fasilitas pendidikan, seperti sekolah dan universitas, memiliki peran vital dalam perencanaan manajemen kebakaran di suatu wilayah kabupaten atau kota. Gedung-gedung pendidikan yang biasanya menampung banyak siswa dan staf harus dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran yang memadai, seperti alarm kebakaran, alat pemadam api ringan (APAR), serta jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses. Selain itu, pelatihan keselamatan kebakaran bagi guru dan siswa penting untuk memastikan kesiapan mereka dalam menghadapi situasi darurat. Integrasi sistem manajemen kebakaran di fasilitas pendidikan tidak hanya melindungi nyawa dan aset, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan kebakaran di lingkungan yang lebih luas. 41.737 40.193 40.696 41.918 42.022 41.678 40.172 40.492 40.072 37.212 34.664 30.825 26.274 20.905 14.306 14.547 40.249 38.273 38.720 39.505 39.571 39.629 39.715 39.521 38.396 36.803 34.801 32.467 27.521 21.959 16.063 19.223 60 000 40 000 20 000 0 20 000 40 000 60 000 0 – 4 10 – 14 20 – 24 30 – 34 40 – 44 50 -54 60 – 64 70-74 Kelompok Umur Laki-Laki Kelompok Umur Perempuan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-15 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Fasilitas kesehatan, perdagangan, dan jasa juga sangat bergantung pada perencanaan manajemen kebakaran yang baik untuk menjamin keamanan. Rumah sakit dan klinik, misalnya, memerlukan sistem pemadam kebakaran yang canggih, mengingat banyaknya pasien dan peralatan medis sensitif. Evakuasi di fasilitas kesehatan harus direncanakan dengan hati-hati untuk mengatasi situasi darurat tanpa membahayakan pasien. Di sektor perdagangan dan jasa, seperti pasar, pusat perbelanjaan, hotel, dan kantor, pencegahan kebakaran juga harus diperhatikan. Bangunan ini biasanya menampung banyak orang sekaligus, sehingga manajemen kebakaran yang efektif, termasuk inspeksi rutin, pemeliharaan sistem keamanan, dan pelatihan staf, menjadi hal yang esensial. Dengan merencanakan manajemen kebakaran yang terintegrasi di fasilitas-fasilitas tersebut, risiko kerugian besar akibat kebakaran dapat diminimalkan.
8. 1.Fasilitas Pendidikan Fasilitas pendidikan yang di data pada penyusunan RISPK Kabupaten Boyolali adalah pada pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang diselenggarakan selama 9 tahun, terdiri dari 6 tahun di tingkat sekolah dasar (SD) atau sederajat dan 3 tahun di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat. Pendidikan dasar merupakan bagian dari wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah, dan sifatnya wajib bagi setiap anak Indonesia. Pendidikan dasar bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan dasar dalam berbagai aspek seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta mempersiapkan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Jumlah SD di Kabupaten Boyolali sebanyak 585 sekolah yang tersebar di seluruh kecamatan, sementara jumlah SMP sebanyak 86 sekolah. Kecamatan boyolali menjadi kecamatan dengan jumlah satuan pendidikan dasar terbanyak yaitu 46 sekolah, sementara Kecamatan Wonosamodro Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-16 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 menjadi kecamatan yang mempunyai jumlah satuan pendidikan dasar paling sedikit yaitu 17 sekolah. Secara lebih lengkap, data pendidikan dasar maupun menengah menurut kecamatan di Kabupaten Boyolali selengkapnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.9 Jumlah Satuan Pendidikan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Boyolali NO KECAMATAN JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TOTAL SD SMP SMA & SMK 1 Selo 22 2 1 25 2 Ampel 23 6 7 36 3 Cepogo 37 3 2 42 4 Musuk 20 2 1 23 5 Boyolali 37 9 13 59 6 Mojosongo 36 5 2 43 7 Teras 27 3 4 34 8 Sawit 22 3 1 26 9 Banyudono 33 3 2 38 10 Sambi 31 3 6 40 11 Ngemplak 33 6 3 42 12 Nogosari 30 6 3 39 13 Simo 29 4 7 40 14 Karanggede 25 4 4 33 15 Klego 25 3 4 32 16 Andong 33 6 6 45 17 Kemusu 20 1 2 23 18 Wonosegoro 18 5 3 26 19 Juwangi 24 4 2 30 20 Gladagsari 21 5 0 26 21 Tamansari 23 2 0 25 22 Wonosamodro 16 1 0 17 JUMLAH 585 86 73 744 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-17 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
9. 2.Fasilitas Kesehatan Fasilitas kesehatan di Kabupaten Boyolali terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). RSUD dan Puskesmas memiliki perbedaan mendasar dalam hal fungsi, kapasitas, dan pelayanan kesehatan yang diberikan. RSUD merupakan fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang menyediakan pelayanan kesehatan secara komprehensif, baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap, serta memiliki berbagai spesialisasi medis. RSUD biasanya dilengkapi dengan fasilitas laboratorium, ruang operasi, dan peralatan medis canggih yang memungkinkan penanganan kasus-kasus kompleks, seperti bedah, perawatan intensif, dan penanganan penyakit kronis. Sebagai rumah sakit rujukan di tingkat kabupaten atau kota, RSUD menerima pasien yang memerlukan perawatan lebih intensif dan sering kali bertindak sebagai pusat rujukan dari puskesmas atau klinik. Puskesmas berfungsi sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berfokus pada layanan preventif, promotif, serta kuratif dasar bagi masyarakat. Puskesmas berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, seperti imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, pelayanan kesehatan anak, dan pengobatan penyakit ringan. Puskesmas tidak memiliki kapasitas untuk penanganan kasus yang memerlukan tindakan medis kompleks, sehingga pasien dengan kondisi yang lebih serius akan dirujuk ke RSUD. Selain itu, Puskesmas juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program-program kesehatan lingkungan dan edukasi kesehatan. Perbedaan lainnya adalah bahwa RSUD memiliki kapasitas lebih besar untuk menampung pasien rawat inap, sementara puskesmas lebih fokus pada pelayanan rawat jalan dan pencegahan penyakit di tingkat komunitas. RSUD hanya terdapat di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Boyolali (RSUD Pandan Arang), Kecamatan Simo (RSUD Simo), dan Kecamatan Andong (RSUD Waras Wiris). Jumlah total puskesmas di Kabupaten Boyolali sebanyak 25 gedung yang tersebar di seluruh kecamatan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-18 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Kecamatan Boyolali menjadi kecamatan dengan jumlah fasilitas kesehatan terbanyak yaitu 4 gedung. Data banyaknya RSUD dan Puskesmas menurut kecamatan di Kabupaten Boyolali selengkapnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.10 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Boyolali NO KECAMATAN JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TOTAL RSUD PUSKESMAS 1 Selo 1 1 2 Ampel 1 1 3 Cepogo 1 1 4 Musuk 1 1 5 Boyolali 1 3 4 6 Mojosongo 1 1 7 Teras 1 1 8 Sawit 1 1 9 Banyudono 2 2 10 Sambi 1 1 11 Ngemplak 1 1 12 Nogosari 1 1 13 Simo 1 1 2 14 Karanggede 1 1 15 Klego 2 2 16 Andong 1 1 17 Kemusu 1 1 18 Wonosegoro 1 1 19 Juwangi 1 1 20 Gladagsari 1 1 21 Tamansari 1 1 22 Wonosamodro 1 1 JUMLAH 3 25 28 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Boyolali Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-19 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
10. 3.Fasilitas Perdagangan dan Jasa Fasilitas perdagangan dan jasa di Kabupaten Boyolali terdiri dari pasar tradisional/pasar rakyat, toko modern, industri sedang, dan industri besar. Pasar rakyat atau tradisional dan toko modern memiliki perbedaan mendasar dalam hal konsep, sistem penjualan, dan interaksi dengan konsumen. Pasar rakyat atau tradisional biasanya berbentuk kumpulan kios atau lapak yang dikelola oleh pedagang kecil, dengan transaksi yang sering kali berlangsung secara tawar-menawar. Produk yang dijual di pasar tradisional umumnya berupa kebutuhan pokok, seperti sayur-mayur, buah-buahan, daging, dan barang-barang sehari-hari, yang berasal dari petani atau produsen lokal. Sementara itu, toko modern, seperti minimarket, supermarket, atau hipermarket, menggunakan sistem harga tetap tanpa tawar-menawar dan biasanya dikelola oleh perusahaan besar dengan standar pelayanan tertentu. Produk yang dijual di toko modern lebih bervariasi, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga barang-barang bermerek, dengan lingkungan belanja yang lebih teratur, bersih, dan dilengkapi teknologi seperti sistem kasir otomatis. Toko modern juga sering kali menawarkan kenyamanan dan efisiensi belanja melalui jam operasional yang lebih panjang serta fasilitas yang lebih lengkap. Total jumlah pasar rakyat di Kabupaten Boyolali mencapai 41 pasar, paling banyak berada di Kecamatan Boyolali yaitu sebanyak 6 pasar. Pasar tersebut antara lain: pasar umum boyolali, pasar sidodadi, pasar rapelita, pasar ngebong, pasar umum sunggingan, dan pasar gambiran. Lebih lanjut, total jumlah toko modern di Kabupaten Boyolali mencapai 162 toko. Toko modern yang dimaksud seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Superindo, Luwes, Galaksi, dan Mitra. Kecamatan Boyolali menjadi kecamatan dengan jumlah toko modern terbanyak yaitu 36 toko. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, perbedaan mendasar antara industri sedang dan industri besar terletak pada skala usaha, jumlah tenaga kerja, dan nilai investasi Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-20 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 yang terlibat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bahwa Industri Sedang adalah jenis usaha dengan jumlah tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang dan nilai investasi (di luar tanah dan bangunan) berkisar antara Rp 1 miliar hingga Rp 15 miliar. Industri ini memiliki kapasitas produksi yang lebih tinggi dibanding industri kecil, namun belum sebesar industri besar, dan biasanya masih berorientasi pada pasar domestik dengan teknologi yang sudah mulai terotomatisasi. Industri besar didefinisikan sebagai usaha dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang dan nilai investasi lebih dari Rp 15 miliar. Industri besar umumnya memiliki kapasitas produksi yang jauh lebih besar, menggunakan teknologi canggih, serta berorientasi pada pasar internasional. Selain itu, industri besar biasanya memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan divisi-divisi yang mengelola berbagai aspek produksi, pemasaran, dan distribusi secara luas. Perbedaan signifikan lainnya adalah dampak ekonomi yang dihasilkan, di mana industri besar cenderung memiliki peran lebih dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, serta berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak dan ekspor. Industri skala sedang di Kabupaten Boyolali paling banyak berada pada wilayah Kecamatan Ngemplak dan Mojosongo. Industri sedang yang berada di Kecamatan Ngemplak antara lain: PT Hamudra Prima Media, PT Raja Tunggal, PT Es Malindo, dan lain sebagainya. Industri sedang yang berada di Kecamatan Mojosongo antara lain: PT Tri Poli Rahmatan Petani, PT Java Plastik Manufacturing, PT Prima Kreasi Gemilang, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Industri skala besar di Kabupaten Boyolali paling banyak berada pada wilayah Kecamatan Teras dan Mojosongo. Industri skala besar tersebut antara lain: PT So Good (So Nice), PT Sari Warna Asli Textile Industry, PT Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-21 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Indolakto, PT Teras Plasindo Jaya, PT PAN Brothers TBK, PT Wijaya Karya Beton, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari total semua fasilitas perdagangan dan jasa, maka Kecamatan Boyolali merupakan kecamatan dengan jumlah fasilitas perdagangan dan jasa terbanyak (48 fasilitas), kemudian diikuti oleh Kecamatan Mojosongo (38 fasilitas), dan Kecamatan Ngemplak (37 fasilitas). Data fasilitas perdagangan dan jasa menurut kecamatan di Kabupaten Boyolali selengkapnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.11 Jumlah Fasilitas Perdagangan dan Jasa Menurut Kecamatan Di Kabupaten Boyolali NO KECAMATAN FASILITAS PERDAGANGAN DAN JASSA TOTALPASAR RAKYAT TOKO MODERN INDUSTRI SEDANG INDUSTRI BESAR 1 Selo 1 2 3 6 2 Ampel 3 13 9 2 27 3 Cepogo 3 3 5 1 12 4 Musuk 4 4 5 Boyolali 6 36 4 2 48 6 Mojosongo 2 18 13 6 39 7 Teras 1 11 9 8 29 8 Sawit 4 6 2 12 9 Banyudono 4 13 10 4 31 10 Sambi 2 2 2 2 8 11 Ngemplak 1 19 16 1 37 12 Nogosari 2 6 7 4 19 13 Simo 3 6 9 14 Karanggede 2 7 9 15 Klego 2 4 1 1 8 16 Andong 2 7 1 10 17 Kemusu 1 1 2 18 Wonosegoro 1 3 4 19 Juwangi 2 3 5 20 Gladagsari 6 4 10 21 Tamansari 1 1 22 Wonosamodro 2 2 JUMLAH 41 162 92 37 332 Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Boyolali Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-22 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 2.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tata Ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Sementara itu, Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Boyolali adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. RTRW Kabupaten Boyolali diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang <RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031=.
11. 1.Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali di dominasi oleh tegalan/ladang seluas 37.836, 86 ha, kemudian diikuti oleh permukiman seluas 26.789,80 ha, dan sawah seluas 24.352,24 ha. Penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali secara lebih detail dapat dilihat pada gambar 2.4 dan luasannya pada tabel 2.12 sampai tabel 2.14. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-23 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 2.4. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Boyolali Tabel 2.12 Luasan Penggunaan Lahan di Kabupaten Boyolali No Penggunaan Lahan Hektar 1 Bangunan Industri 31,56 2 Danau 4,46 3 Empang 0,46 4 Gedung/Bangunan 30,75 5 Hutan Rimba 2.140,78 6 Industri 2,11 7 Jalan Nasional 139,46 8 Jalan Tol 49,50 9 Kolam 1,04 10 Padang Rumput 1.092,08 11 Pasir 20,71 12 Perkebunan/Kebun 9.352,46 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-24 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Penggunaan Lahan Hektar 13 Permukiman dan Tempat Kegiatan 26.789,80 14 Sawah 24.352,24 15 Sawah Tadah Hujan 2.598,05 16 Semak Belukar 3.173,61 17 Stasiun Kereta Api 0,10 18 Sungai 503,71 19 Tanah Kosong 4,10 20 Tanah Kosong/Gundul 0,75 21 Tegalan/Ladang 37.836,86 22 Vegetasi Non Budidaya Lainnya 8,35 23 Waduk 1.365,20 Total 109.498,16 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-25 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI Tabel 2.13 Luasan Penggunaan Lahan Per Kecamatan Di Kabupaten Boyolali No KECAMATAN PENGGUNAAN LAHAN (hektar) Bangunan Industri Danau Empang Gedung/ Bangunan Hutan Rimba Industri Jalan Nasional Jalan Tol Kolam Padang Rumput Pasir 1 Selo 1010,49 625,10 2 Ampel 15,39 8,10 3 Cepogo 399,42 5,74 4 Musuk 247,28 1,04 4,28 5 Boyolali 7,68 13,51 10,39 6 Mojosongo 2,10 18,36 4,13 3,49 7 Teras 3,55 12,67 2,11 11,41 4,21 14,93 8 Sawit 0,79 5,34 0,81 9 Banyudono 7,03 0,46 9,21 26,74 8,45 10,33 10 Sambi 2,01 2,75 0,25 11 Ngemplak 1,15 59,10 54,84 12 Nogosari 0,16 0,13 0,79 3,50 13 Simo 14 Karanggede 0,29 0,93 15 Klego 4,98 16 Andong 2,96 0,91 3,34 17 Kemusu 0,86 214,83 7,10 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-26 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI No KECAMATAN PENGGUNAAN LAHAN (hektar) Bangunan Industri Danau Empang Gedung/ Bangunan Hutan Rimba Industri Jalan Nasional Jalan Tol Kolam Padang Rumput Pasir 18 Wonosegoro 14,33 13,61 19 Juwangi 0,01 14,22 20 Gladagsari 9,85 0,26 5,77 85,90 21 Tamansari 0,20 0,54 483,60 5,68 22 Wonosamodro 4,13 0,24 19,18 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-27 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI Tabel 2.14 Lanjutan Luasan Penggunaan Lahan Per Kecamatan Di Kabupaten Boyolali NO KECAMATAN PENGGUNAAN LAHAN (hektar) Perkebunan/ Kebun Permukiman dan Tempat Kegiatan Sawah Sawah Tadah Hujan Semak Belukar Stasiun Kereta Api Sungai Tanah Kosong Tanah Kosong/Gundul Tegalan/ Ladang Vegetasi Non Budidaya Lainnya Waduk 1 Selo 713,67 611,91 401,83 76,57 530,42 0,75 2054,91 2 Ampel 166,57 1075,19 491,54 36,06 9,34 1337,90 3 Cepogo 380,00 1658,02 25,35 137,57 2906,92 4 Musuk 77,82 1054,83 44,55 2129,14 5 Boyolali 157,46 1572,23 296,89 6,78 903,49 6 Mojosongo 309,64 1531,90 1256,52 9,60 11,97 1360,32 7 Teras 261,20 969,64 1696,85 13,11 159,34 8 Sawit 17,43 443,77 1388,28 6,14 7,17 9 Banyudono 134,30 836,64 1695,85 16,93 4,36 0,05 10 Sambi 241,31 1783,81 2054,56 309,20 28,09 4,62 552,18 56,77 11 Ngemplak 53,38 1477,19 1998,76 17,15 46,26 7,00 170,54 12 Nogosari 59,14 1876,25 3248,94 62,24 2,40 24,39 285,96 1,30 13 Simo 269,27 1611,80 1923,45 252,46 13,11 37,52 1024,03 14 Karanggede 602,72 1299,93 1126,82 475,48 52,22 14,35 1101,97 15 Klego 472,68 1359,09 1462,05 112,13 4,77 31,76 2114,11 68,69 16 Andong 401,74 1728,02 2569,14 193,34 30,95 691,65 17 Kemusu 722,67 878,75 1299,16 416,48 666,91 65,99 3125,93 1064,33 18 Wonosegoro 315,80 784,74 833,20 233,51 54,52 135,72 3366,96 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-28 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI NO KECAMATAN PENGGUNAAN LAHAN (hektar) Perkebunan/ Kebun Permukiman dan Tempat Kegiatan Sawah Sawah Tadah Hujan Semak Belukar Stasiun Kereta Api Sungai Tanah Kosong Tanah Kosong/Gundul Tegalan/ Ladang Vegetasi Non Budidaya Lainnya Waduk 19 Juwangi 2030,54 911,08 356,15 383,78 0,10 12,14 5917,90 4,87 20 Gladagsari 393,54 1252,00 1114,30 4,10 3407,37 21 Tamansari 1205,46 1357,51 51,60 1174,48 22 Wonosamodro 366,11 715,50 252,25 405,22 79,76 64,86 4164,50 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-29 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
12. 2.Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Strategis Kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten terdiri atas: 1) kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi; 2) kawasan strategis sosial budaya; dan 3) kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan. 1) Kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi
a.koridor kawasan strategis Subosukawonosraten;
b.Jalur kawasan SSB;
c.Kawasan minapolitan, meliputi: a) Kecamatan Teras; b) Kecamatan Sawit; dan c) Kecamatan Banyudono.
d.Kawasan agropolitan, meliputi: a) Kecamatan Selo; b) Kecamatan Ampel; c) Kecamatan Cepogo; d) Kecamatan Sawit; dan e) Kecamatan Banyudono
e.kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan arteri, kolektor dan lokal;
f.Wilayah perbatasan, Kecamatan Sawit dan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dengan Kecamatan Gatak dan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa pada sepanjang jalan arteri;
g.Wilayah perbatasan, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dengan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dikembangkan sebagai kawasan peruntukan industri; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-30 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
h.Kawasan wisata meliputi: a) kawasan wisata alam Selo di Kecamatan Selo; b) kawasan wisata Tlatar di Kecamatan Boyolali; c) kawasan wisata Pengging di Kecamatan Banyudono; d) kawasan wisata Waduk Cengklik di Kecamatan Ngemplak; dan e) kawasan wisata Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Kemusu. 2) Kawasan strategis sosial budaya Rencana pengembangan kawasan strategis sosial budaya terdiri atas:
a.Kawasan makam, meliputi: a) Kecamatan Selo; b) Kecamatan Ampel; c) Kecamatan Mojosongo; d) Kecamatan Teras; e) Kecamatan Banyudono; f) Kecamatan Nogosari; g) Kecamatan Simo; dan h) Kecamatan Klego.
b.Peninggalan sejarah berupa yoni dan peninggalan arca, meliputi: a) Kecamatan Musuk; b) Kecamatan Boyolali; c) Kecamatan Mojosongo; d) Kecamatan Nogosari; e) Kecamatan Simo; f) Kecamatan Klego; dan g) Kecamatan Andong
c.Pengembangan permukiman tradisional berada di Kecamatan Selo. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II-31 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 3) Kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan Rencana pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan terdiri atas:
a.Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat, meliputi: a) Kecamatan Selo: b) Kecamatan Ampel; c) Kecamatan Cepogo; dan d) Kecamatan Musuk
b.Kawasan resapan air di Kabupaten Boyolali yang terletak di Lereng Gunung Merapi dan Merbabu, meliputi: a) Kecamatan Selo; b) Kecamatan Cepogo; c) Kecamatan Ampel; d) Kecamatan Musuk; e) Kecamatan Boyolali; f) Kecamatan Mojosongo; g) Kecamatan Sambi; h) Kecamatan Simo; i) Kecamatan Karanggede; dan j) Kecamatan Klego.
c.Kawasan sekitar mata air yang ada di Kabupaten Boyolali meliputi mata air yang berada di: a) Kecamatan Ampel; b) Kecamatan Boyolali; c) Kecamatan Mojosongo; d) Kecamatan Teras; e) Kecamatan Sawit; f) Kecamatan Banyudono; g) Kecamatan Sambi; h) Kecamatan Karanggede; dan i) Kecamatan Klego.
d.Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-1 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 3.1.1. Frekuensi Kebakaran Frekuensi kebakaran merupakan jumlah kejadian kebakaran yang terjadi dalam kurun waktu tertentu pada wilayah atau area tertentu. Frekuensi ini digunakan untuk mengukur seberapa sering kebakaran terjadi dan dapat menjadi indikator risiko kebakaran di suatu wilayah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali, jumlah peristiwa kebakaran yang terjadi dalam lima tahun terakhir memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, peristiwa kebakaran di Kabupaten Boyolali mencapai 160 kejadian. Peristiwa kebakaran dua tahun berikutnya yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan hingga menyentuh di angka 42 kejadian. Akan tetapi, pada dua tahun terakhir, peristiwa kebakaran yang terjadi di Kabupaten Boyolali meningkat siginifikan, di mana pada tahun 2022 naik sebesar 65 kejadian dan ditahun 2023 naik sebanyak 184 kejadian menjadi 249 kejadian. Tingginya kenaikan di tahun 2023 penyebab utamanya adalah panjangnya waktu kemarau di tahun 2023 dengan kondisi cuaca lebih kering dibandingkan tiga tahun sebelumnya karena adanya fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD). Fenomena El Nino yang terjadi mulai Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-2 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Juni 2023 dan mencapai puncaknya pada Desember 2023 menyebabkan curah hujan di bawah normal. Dampak elnino di tahun 2023 sebagai adalah fenomena alam yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik, yang kemudian mempengaruhi pola cuaca di seluruh dunia. Di Indonesia, misalnya, el nino sering menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering. Pada tahun 2023, paling terasa adalah terjadinya musim kemarau yang cukup panjang, puncaknya dari bulan juni hingga september. Kondisi ini dapat memicu kebakaran hutan yang dapat menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan. Fenomena El Niño juga mempersulit upaya pemadaman kebakaran karena kurangnya curah hujan untuk membantu mengatasi api. Kondisi rendahnya curah hujan dan suhu udara yang lebih tinggi dan meningkatkan menyebabkan banyak di daerah terjadi peristiwa kebakaran, sehingga jumlah peristiwa kebakaran meningkat siginifikan, termasuk yang terjadi di Kabupaten Boyolali. Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.1. Peristiwa Kebakaran di Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023 Peristiwa kebakaran di Kabupaten Boyolali jika dilihat berdasarkan peristiwa bulanannya adalah sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-3 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 ▪ Pada tahun 2019 peristiwa kebakaran baru terjadi di bulan Januari. Antara januari sampai hingga bulan april, peristiwa kebakaran terlihat fluktuatif. Ditahun 2019, peristiwa kebakaran mulai meningkat dibulan mei dan puncaknya dibulan september. Mulai bulan oktober sampai dengan desember kejadiannya mulai menurun. Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.2. Frekuensi Kebakaran Menurut Bulan Tahun 2019 ▪ Pada tahun 2020, peristiwa kebakaran di Kabupaten Boyolali mulai terjadi di bulan Januari. Peristiwa kebakaran pada tahun 2020 kejadiannya fluktuatif hingga bulan juni. Peristiwa kebakaran ditahun 2020 mulai merangkak signifikan pada bulan juli, agustus dan tertinggi kejadiannya di bulan September. Peristiwa kebakaran dibulan oktober menurun signifikan sampai dengan bulan desember. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2019 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-4 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.3. Frekuensi Kebakaran Menurut Bulan Tahun 2020 ▪ Pada tahun 2021, peristiwa kebakaran di Kabupaten Boyolali sudah mulai tinggi sejak bulan januari. Sepanjang tahun, peristiwa kebakaran kejadiannya fluktuatif dengan kejadian tertinggi di bulan agustus dan oktober. Pada tahun 2021, peristiwa kebakaran di Kabupaten Boyolali puncak tertingginya di bulan Oktober, bergeser dibandingkan tahun 2019 dan 2020 di mana puncak tertingginya di bulan september. Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.4. Frekuensi Kebakaran Menurut Bulan Tahun 2021 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2020 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2021 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-5 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 ▪ Pada tahun 2022, peristiwa kebakaran di Kabupaten Boyolali angka kejadiannya sudah tinggi di bulan januari. Selama bulan Januari hingga Desember, peristiwa kebakaran terjadi fluktuatif dengan kejadian meningkat berada di bulan maret, juni, agustus, oktober dan desember. Kondisi yang berbeda di tahun 2022 adalah kenaikan tertinggi puncaknya ada di bulan juli, terendah berada di bulan november. Fenomena yang berbeda selama tahun 2022, kejadian kebakaran pada bulan september justru mengalami kenaikan, berbeda dengan 3 tahun sebelumnya di mana pada bulan desember kejadian kebakaran sudah menurun. Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.5. Frekuensi Kebakaran Menurut Bulan Tahun 2022 ▪ Pada tahun 2023, peristiwa kebakaran di Kabupaten Boyolali peristiwa kebakaran sudah cukup tinggi di bulan januari. Puncak kejadian kebakaran terjadi di bulan September dengan tren kejadian mulai meningkat di bulan juni. Selama tahun 2023, angka kejadian kebakaran paling rendah di bulan februari, sedangkan tren kenaikan signifikan terjadi di bulan Juli dan september. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2022 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-6 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.6. Frekuensi Kebakaran Menurut Bulan Tahun 2023 Peristiwa kebakaran di Kabupaten Boyolali selama tahun 2019-2023 dilihat kejadian bulanannya, menunjukkan peristiwa tertinggi paling dominan di bulan september. Gambaran tersebut dapat dilihat pada grafik berikut. Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.7. Frekuensi Kebakaran Menurut Bulan Tahun 2019- 2023 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2023 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2019 2020 2021 2022 2023 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-7 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Table 3.1 Jumlah Kejadian Kebakaran Tahun 2019-2023 Menurut Bulan Bulan Jumlah Kejadian Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Januari 2 2 3 8 11 Februari 1 1 1 5 1 Maret 1 2 2 8 6 April 0 0 4 2 6 Mei 6 5 1 2 4 Juni 8 4 2 5 9 Juli 13 8 3 9 32 Agustus 23 11 6 7 31 September 47 17 5 6 67 Oktober 39 6 7 6 54 November 18 4 5 1 21 Desember 2 1 3 6 7 Jumlah 160 61 42 65 249 Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Kebakaran yang terjadi di Kabupaten Boyolali tidak hanya dilihat dari sisi jumlah peristiwanya saja, namun juga dilihat dari wilayah kejadiannya. Wilayah kejadian kebakaran merujuk pada area atau lokasi tertentu di mana kebakaran terjadi, baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Peristiwa kebakaran di Kabupaten Boyolali berdasarkan objek kewilayahan dilihat berdasarkan kecamatan. Pada tahun 2019, jumlah kejadian kebakaran sebanyak 160 kejadian, di mana peristiwanya terjadi pada seluruh Kecamatan. Peristiwa kebakaran paling tinggi berada di Kecamatan Boyolali dan Mojosongo, merupakan 2 pusat perkotaan di Kabupaten Boyolali. Wilayah dengan peristiwa kebakaran terendah ditahun 2019 ada di 6 kecamatan, yaitu kecamatan Andong, Gladagsari, Juwangi, Kemusu, Selo, dan Wonosamodro. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-8 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.8. Peristiwa Kebakaran Menurut Kecamatan Tahun 2019 Gambar 3.9. Peta Sebaran Peristiwa Kebakaran Tahun 2019 Peristiwa kebakaran di tahun 2020 tertinggi di Kecamatan Boyolali dan Karanggede. Secara umum, kejadian kebakaran di setiap kecamatan jumlahnya menurun dibandingkan tahun 2019, kecuali Kecamatan Sambi yang meningkat di tahun 2020. Peristiwa kebakaran di tahun 2020 bahkan 4 1 17 34 5 2 1 6 1 12 33 4 8 8 2 5 1 2 2 7 1 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Wilayah Peristiwa Kebakaran Tahun 2019 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-9 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 tidak terjadi di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Juwangi, Kemusu, Klego, Selo, Tamansari dan Wonosamodro. Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.10. Peristiwa Kebakaran Menurut Kecamatan Tahun 2020 Gambar 3.11. Peta Sebaran Peristiwa Kebakaran Tahun 2020 Peristiwa kebakaran pada tahun 2021 paling tinggi terjadi di Kecamatan Mojosongo. Kecamatan Boyolali kondisinya membaik dengan 2 2 5 10 2 1 0 5 0 0 10 2 2 2 5 2 0 1 0 2 0 3 0 2 4 6 8 10 12 Wilayah Peristiwa Kebakaran Tahun 2020 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-10 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 kejadian kebakaran yang menurun. Beberapa kecamatan di tahun 2021 tidak mengalami peristiwa kebakaran, antara lain Kecamatan Gladagsari, Juwangi, Ngemplak, Sawit, Selo, Tamansari, Wonosamodro dan Wonosegoro. Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.12. Peristiwa Kebakaran Menurut Kecamatan Tahun 2021 Gambar 3.13. Peta Sebaran Peristiwa Kebakaran Tahun 2021 3 0 5 4 1 0 0 1 1 1 7 1 0 2 3 0 0 3 0 5 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Wilayah Peristiwa Kebakaran Tahun 2021 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-11 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Pada tahun 2022, wilayah peristiwa kebakaran di Kabupaten Boyolali kembali didominasi oleh Kecamatan Boyolali dan Mojosongo. Di luar kedua kecamatan tersebut, peristiwa kebakaran selama tahun 2022 relatif kecil dengan tertinggi di Kecamatan Mojosongo dan Boyolali. Sementara itu, terdapat 5 kecamatan dengan kondisi tidak terjadi kebakaran yaitu Kecamatan Juwangi, Musuk, Sawit, Tamansari dan Wonosamodro. Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.14. Peristiwa Kebakaran Menurut Kecamatan Tahun 2022 2 1 4 8 2 1 0 2 1 5 3 0 10 2 3 0 1 3 0 5 0 6 0 2 4 6 8 10 12 Wilayah Peristiwa Kebakaran Tahun 2022 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-12 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 3.15. Peta Sebaran Peristiwa Kebakaran Tahun 2022 Pada tahun 2023, peristiwa kebakaran di Kabupaten Boyolali masih di dominasi oleh 2 kecamatan, yaitu kecamatan Boyolali dan Mojosongo. Terdapat 2 kecamatan dengan angka kejadian meningkat, yaitu Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Teras. Selama tahun 2023, hanya ada 1 kecamatan yang tidak terdapat peristiwa kebakaran, yaitu Kecamatan Wonosegoro. Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.16. Peristiwa Kebakaran Menurut Kecamatan Tahun 2023 6 7 20 46 16 1 2 5 3 13 37 6 9 3 1 9 1 10 3 21 1 0 0 10 20 30 40 50 Wilayah Peristiwa Kebakaran Tahun 2023 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-13 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 3.17. Peta Sebaran Peristiwa Kebakaran Tahun 2023 Berdasarkan peristiwa kebakaran selama lima tahun terakhir, Kecamatan Boyolali dan Mojosongo sebagai pusat perkotaan Kabupaten Boyolali. Terdapat 2 kecamatan yang kejadiannya juga menunjukkan kenaikan, yaitu di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Teras, sehingga perlu menjadi perhatian untuk pengendalian agar wilayah kecamatan lainnya tidak mengalami kenaikan. Gambaran jumlah peristiwa kebakaran selama lima tahun terakhir (2019-2023) pada setiap kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut. Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.18. Peristiwa Kebakaran Menurut Kecamatan Selama Tahun 2019-2023 17 11 51 102 26 5 3 19 6 31 90 13 29 17 14 16 3 19 5 40 2 13 0 20 40 60 80 100 120 Wilayah Kejadian Selama 2019-2023 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-14 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Peristiwa kebakaran di Kabupaten Boyolali berdasarkan objek peristiwa yang ditangani mengacu pada data tahun 2023, tiga lokasi yang mendominasi. Penanganan kebakaran paling tinggi pada lahan kosong yaitu sebesar 45,13%, berikutnya penanganan kebakaran perumahan yaitu sebesar 32,30% dan tempat usaha sebesar 11,06%. Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.19. Objek Peristiwa Kebakaran Tahun 2023 Pelaksanaan pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja juga mendukung pada pelaksanaan pemadaman wilayah sekitar. Dukungan tersebut dilakukan apabila wilayah sekitar Kabupaten Boyolali membutuhkan bantuan sarana dan prasarana pemadaman. Selama tahun 2020-2023, terdapat 45 penanganan kebakaran yang dilakukan oleh Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. Dari jumlah tersebut, penanganan kebakaran di luar daerah paling banyak di tahun 2023 yang mencapai 23 kejadian. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-15 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.20. Jumlah Penanganan Kebakaran di Luar Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023 Bantuan penanganan pemadam kebakaran pada wilayah di luar Kabupaten Boyolali meliputi wilayah Kabupaten Karanganyar, Klaten, Semarang, Sukoharjo dan Kota Surakarta. Tahun 2020, bantuan pemadaman kebakaran paling banyak di Kabupaten Klaten, sedangkan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Sukoharjo. Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.21. Wilayah Penanganan Kebakaran di Luar Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2023 1 2 1 11 1 3 0 1 1 4 0 7 1 7 11 3 0 2 4 6 8 10 12 Kab. Karanganyar Kab. Klaten Kab Semarang Kab Sukoharjo Kota Surakarta 2020 2021 2022 2023 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-16 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 3.1.2. Penyebab Kebakaran Penyebab kebakaran merupakan faktor atau kondisi yang memicu terjadinya kebakaran, baik di lingkungan alami maupun buatan. Kebakaran terjadi ketika ada sumber panas (seperti api atau percikan), bahan bakar yang mudah terbakar (seperti kayu, rumput kering, atau bahan kimia), dan oksigen. Selain itu, penyebab kebakaran bisa berasal dari faktor alam maupun aktivitas manusia. Terdapat beberapa penyebab terjadinya kebakaran yang paling dominan di Kabupaten Boyolali, yaitu:
1. 1.Tungku kayu bakar Kebakaran rumah di Kabupaten Boyolali antara lain disebabkan oleh masih banyaknya penggunaan tungku kayu bakar oleh masyarakat. Kebakaran bersumber dari tungku kayu bakar, pertama terjadi akibat dari kelalaian pengguna pada pemanfaatan tungku setelah memasak. Sisa kayu bakar belum sepenuhnya mati ditinggal begitu saja, sementara disekitarnya ada berbagai benda yang mudah terbakar termasuk tumpukan cadangan kayu bakar. Kedua terjadi akibat dari kayu bakar yang diletakan diatas tungku yang masih ada baranya dalam rangka mempercepat pengeringan kayu bakar. Proses keringnya kayu bakar tidak dapat diprediksi, sementara rumah ditinggalkan oleh pemiliknya, sehingga ketika kayu bakar kering dan proses pemanasan dari bara yang tersisa masih berjalan, kayu di atas tungku terbakar.
2. 2.Kebocoran gas Kebocoran kompor gas menjadi salah satu penyebab kebakaran di Kabupaten Boyolali terutama di lingkungan rumah tangga dan lingkungan usaha. Kebakaran akibat kebocoran gas terjadi ketika gas yang bocor bercampur dengan udara dan kemudian terkena Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-17 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 sumber pemantik, seperti api atau percikan listrik. Gas yang umum digunakan dalam kompor, seperti LPG (Liquid Petroleum Gas), sangat mudah terbakar dan dapat menyebabkan ledakan jika terakumulasi dalam ruang tertutup. Kebocoran gas dapat disebabkan oleh selang gas yang rusak, regulator yang tidak terpasang dengan baik, atau katup yang tidak tertutup rapat. Ketika gas bocor, ia akan menyebar di sekitar area dapur atau ruangan, terutama jika ventilasi buruk. Kebakaran akibat kebocoran gas seringkali telat dalam penanganannya karena rumah dalam keadaan kosong atau sedang ditinggalkan oleh pemiliknya.
3. 3.Korsleting Listrik Korsleting listrik bisa menjadi penyebab kebakaran. Korsleting listrik terjadi ketika arus listrik mengalir melalui jalur yang tidak seharusnya, sehingga menyebabkan arus listrik mengalir dengan sangat cepat dan besar. Arus listrik yang terlalu besar dapat menyebabkan rangkaian listrik terbakar. Terjadinya korsleting listrik antara lain disebabkan oleh hubungan pendek, instalasi kabel yang tidak memenuhi standar, dan penggunaan peralatan yang melebihi daya tersedia. Korsleting listirk akibat dari hubungan pendek terjadi ketika kabel yang membawa arus listrik positif dan negatif bersentuhan tanpa adanya hambatan (isolator). Hal ini menyebabkan aliran listrik menjadi terlalu besar sehingga memanaskan kabel secara ekstrem. Jika ada bahan yang mudah terbakar di sekitar, seperti kertas, kayu, atau plastik, panas tersebut dapat memicu kebakaran. Instalasi kabel yang tidak memenuhi standar antara lain penggunaan kabel yang tidak layak, kondisi kabel terkelupas, atau rusak , sambungan kabel yang longgar sehingga menjadi rentan terhadap terjadinya Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-18 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 korsleting. Penggunaan peralatan listrik yang melebihi beban atau daya yang tersedia berakibat pada kabel distribusi panas berlebih, terjadi pemuaian pembungkus kabel karena terlalu panas bisa sehingga memicu kebakaran.
4. 4.Kelalaian Kelalaian adalah suatu tindakan atau keadaan di mana seseorang gagal untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yang mengakibatkan terjadinya kerugian, bahaya, atau kerusakan. Kelalaian juga dapat diartikan sebagai ketidakpatuhan terhadap standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam situasi tertentu. Peristiwa terjadinya kebakaran akibat dari kelalaian yaitu adanya tindakan ceroboh, kurang hati- hati, atau mengabaikan prosedur keselamatan yang dapat menyebabkan situasi berbahaya, termasuk kebakaran. Kelalaian yang berdampak pada terjadinya kebakaran antara lain meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. Api pada kondisi tertentu dibiarkan tanpa pengawasan akan kesulitan dalam pengendaliannya karena ketika sudah merambah pada benda lain akan terjadi kepanikan. Beberapa kondisi yang sering terjadi yaitu membiarkan kompor menyala tanpa diawasi, lilin menyala di dekat bahan yang mudah terbakar, atau tidak memadamkan api unggun di luar ruangan dengan benar. Api yang dibiarkan tanpa pengawasan dapat menyebar dengan cepat dan memicu kebakaran besar. Kejadian kebakaran akibat kelalaian juga dapat dilihat dari peristiwa membuang puntung rokok bukan pada tempat yang aman. Puntung rokok yang masih menyala bisa membakar bahan mudah Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-19 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 terbakar, seperti kertas, kain, atau karpet. Selain itu, kelalaian dapat dicontohkan bagi orang yang membakar sampah tanpa pengawasan, termasuk membakar sampah ranting dilahan kosong, pembakaran lahan untuk pertanian atau perkebunan. 3.2. Peristiwa Penyelamatan Tugas Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali tidak hanya terfokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga aktif dalam penyelamatan pada peristiwa non kebakaran. Pemadam kebakaran juga memberikan pelayanan secara aktif kepada masyarakat yang membutuhkan pada saat keadaan darurat. Petugas pemadam kebakaran memiliki berbagai keterampilan khusus dalam pelaksanaan penyelamatan kepada masyarakat atas banyak peristiwa darurat yang dialami. Beberapa tugas penyelamatan yang dilakukan petugas Pemadam Kebakaran di luar kejadian kebakaran, antara lain: ▪ Melakukan evakuasi korban bencana. Tugas penyelamatan yang dilakukan oleh Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja antara lain evakuasi pada saat terjadi bencana. Petugas Damkar sering dikerahkan untuk membantu evakuasi warga saat terjadi bencana. ▪ Melakukan evakuasi dan penyelamatan akibat kecelakaan lalu lintas. Petugas damkar juga teribat dalam berbagai evakuasi akibat kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan kendaraan terjepit Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-20 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 atau terguling, Damkar membantu mengevakuasi korban yang terperangkap. Mereka menggunakan alat pemotong hidrolik seperti <jaws of life= untuk membuka pintu atau memotong bagian kendaraan yang rusak. ▪ Melakukan penanganan terhadap bahan kimia berbahaya. Petugas damkar memiliki keterampilan dalam penanganan bahan kimia berbahaya jika terjadi kebocoran. Petugas damkar dapat bertugas mengamankan area, mengevakuasi warga, dan melakukan pembersihan bahan kimia dengan prosedur yang aman. ▪ Melakukan penyelamatan pada kasus ketinggian. Pemadam kebakaran dalam penyelamatan dapat menjalankan tugasnya ketika harus menyelamatkan seseorang terjebak di gedung tinggi, menara, atau pohon. Petugas Damkar memiliki peralatan climbing, dan tangga khusus untuk melakukan penyelamatan di ketinggian. Tidak jarang petugas damkar melakukan penyelamatan pada situasi orang yang akan bunuh diri. ▪ Melakukan penyelamatan hewan. Petugas damkar memberikan pelayanan terhadap penyelamatan hewan, baik hewan peliharaan yang terjebak dalam situasi bahaya maupun hewan liar ataupun buas yang membahayakan keselamatan. ▪ Melakukan penyelamatan dalam air. Petugas damkar memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dalam keadaan atau situasi darurat di air. Situasi darurat di air seperti orang hanyut, tenggelam atau perahu tenggelam. ▪ Melakukan penyelamatan umum. Petugas damkar memberikan layanan untuk keselamatan umum jika terjadi situasi darurat dan membahayakan masyarakat. Penyelamatan umum antara lain penanganan pohon tumbang, pembersihan minyak tumpah di jalan, pembersihan jalan-jalan umum setelah terjadi peristiwa bencana. Tugas penyelamatan di atas mungkin hanya sebagian saja, cukup banyak tugas-tugas penyelamatan yang dilakukan oleh Bidang Pemadam Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-21 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja pada saat masyarakat dalam keadaan darurat. Tugas pemadam kebakaran Kabupaten Boyolali sepanjang tahun banyak kegiatan penyelamatan yang dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan kedaruratan. Berdasarkan data selama tiga tahun terakhir, aktivitas penyelamatan yang dilakukan oleh petugas Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan. Tahun 2023, kegiatan penyelamatan yang dilakukan mencapai 195 kali penyelamatan, meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya di mana pada tahun 2021 sebanyak 89 kali penyelamatan dan tahun 2022 sebanyak 150 kali penyelamatan. Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.22. Jumlah Peristiwa Penyelamatan Oleh Petugas Damkar Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2023 Berdasarkan data peristiwa penyelamatan, cukup banyak jenis penyelamatan yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali. Untuk memudahkan dalam melihat berbagai kegiatan penyelamatan yang sudah dilakukan, berbagai kegiatan jenis penyelamatan tersebut selanjutnya dilakukan pengelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu peristiwa evakuasi hewan liar/berbahaya, evakuasi hewan peliharaan, penyelamatan manusia dan penyelamatan umum. Evakuasi hewan liar di Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh petugas 89 150 195 2021 2022 2023 P E R I S T I W A P E N Y E L A M A T A N Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-22 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 pemadam kebakaran antara lain penanganan ular dipermukiman penduduk, evakuasi sarang tawon dan evakuasi hewan-hewan liar lainnya yang dianggap mengganggu atau membahayakan keselamatan masyarakat. Evakuasi terhadap hewan peliharaan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran yaitu penyelamatan hewan peliharaan dalam kondisi darurat, seperti hewan terjepit, masuk gorong-gorong, berada di ketinggian dan termasuk mengamankan hewan peliharaan yang terlepas dari pemiliknya. Kegiatan penyelamatan kepada manusia yang selama ini dilakukan antara lain terjebak di ketinggian, pelepasan cincin, penanganan jatuh ke sumur, penyelamatan orang hanyut dan tenggelam serta beberapa penyelamatan lainnya. Sementara itu, layanan keselamatan umum diberikan pada kondisi darurat yang mengganggu aktivitas secara umum kepada masyarakat. Penyelamatan ini antara lain penanganan pohon tumbang, pembersihan tumpahan oli di jalan, pembersihan fasilitas umum paska terjadi situasi darurat seperti terjadinya angin puting beliung, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengelompokkan tersebut, kegiatan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Boyolali adalah pada peristiwa evakuasi hewan liar/berbahaya, dengan cakupan mencapai 63,59% dari total penyelamatan. Kegiatan penyelamatan paling tinggi kedua adalah kegiatan untuk keselamatan umum dengan 19,49%. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-23 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali 2024.diolah Gambar 3.23. Peristiwa Penyelamatan Oleh Pemadam Kebakaran tahun 2023 3.3. Instansi Pemadam Kebakaran 3.3.1. Struktur Organisasi Kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Boyolali disusun dan ditetapkan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Satuan kelembagaan pemadam kebakaran Kabupaten Boyolali mendasarkan perda tersebut berada pada Satuan Polisi Pamong Praja, di mana memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub polisi pamong praja dan kebakaran. Dalam hal ini, Pemadam Kebakaran tidak berdiri sendiri sebagai perangkat daerah namun menjadi bagian dari unit kerja sub urusan pemadam kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas dan fungsi Pemadam Kebakaran tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam Kebakaran berada pada satu Bidang sendiri yaitu Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kemudian Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas memimpin urusan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terbagi atas 2 (dua) seksi, yaitu: Seksi Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemadam Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-24 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Kebakaran dan Penyelamatan. Adapun tugas dan fungsi dari kedua seksi tersebut meliputi:
5. 1.Seksi Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Seksi Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang operasional dan pengendalian pemadam kebakaran dan penyelamatan. Seksi Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian pemadam kebakaran dan penyelamatan. Adapun uraian tugas dari seksi Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:
a.Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
b.Menyusun bahan perencanaan di bidang operasional dan pengendalian pemadam kebakaran sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
c.Menyelia pelaksanaan tugas di bidang operasional dan pengendalian pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
d.Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-25 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
e.Melakukan perencanaan operasional, pengelolaan, dan pengoordinasian urusan seksi operasional dan pengendalian pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
f.Mempersiapkan dan mengerahkan potensi petugas pemadam kebakaran dalam rangka penanganan bencana kebakaran dan pemberian bantuan pertolongan serta penyelamatan;
g.Menyusun kebutuhan personil dan materiil satuan operasional untuk penanggulangan kebakaran dan pemberian bantuan pertolongan akibat bencana kebakaran;
h.Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang operasional pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
i.menyusun prosedur tetap penanggulangan kebakaran, standar pelayanan minimal dan menyusun wilayah manajemen kebakaran dan Penyelamatan;
j.Melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penanganan bencana kebakaran dan Penyelamatan;
k.Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang operasional dan pengendalian pemadam kebakaran sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
l.Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang operasional dan pengendalian pemadam kebakaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m.Menyusun laporan di bidang operasional dan pengendalian pemadam kebakaran berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
n.Membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-26 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
o.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
1. 2.Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:
2. 1.menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
3. 2.menyusun bahan perencanaan di bidang pembinaan dan pengembangan pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
4. 3.menyelia pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan pemadam kebakaran dan penyelamatan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-27 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
5. 4.mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
6. 5.melakukan perencanaan operasional, pengelolaan, dan pengoordinasian urusan seksi pembinaan dan pengembangan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
7. 6.mengoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
8. 7.menyiapkan bahan pembinaan usaha-usaha perlindungan, pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
9. 8.melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
10. 9.melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pembinaan dan pengembangan pemadam kebakaran sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. 10.memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan pemadam kebakaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. 11.menyusun laporan di bidang pembinaan dan pengembangan pemadam kebakaran berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
13. 12.membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-28 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
14. 13.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi. Struktur organisasi Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali yang tergabung dalam Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut: Gambar 3.24. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali Instansi Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali terletak di Jalan Merdeka Timur, berada di komplek pemerintahan Kabupaten Boyolali. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-29 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Wilayah pelayanan Pemadam Kebakaran mencakup 22 kecamatan. Pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di dukung dengan 3 pos damkar yang meliputi:
15. 1.Pos Pemadam Kebakaran I (Pos Induk) Pos Pemadam Kebakaran I atau biasa disebut Pos Induk terletak di Tegalmulyo, Mojosongo, Kec. Mojosongo. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-30 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
16. 2.Pos Pemadam Kebakaran II (Pos Klego) Pos Pemadam Kebakaran II terletak di Jalan raya Karanggede – Gemolong km 07, Kecamatan Klego.
17. 3.Pos Pemadam Kebakaran III (Pos Marhen) Pos Pemadam Kebakaran III terletak di Jalan Duren No. 11, Lodalang, Siswodipuran, Kecamatan Boyolali. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-31 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 3.25. Peta Sebaran Pos Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali 3.3.2. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia (SDM) Pemadam Kebakaran adalah elemen kunci dalam operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Secara khusus, SDM pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki kelebihan dalam kemampuan fisik, mental, dan keterampilan interpersonal. Personil yang ada di Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah mendapatkan pelatihan teknis terkait dengan teknik pemadaman kebakaran, penanganan bahan berbahaya, penyelamatan di air, serta penyelamatan di bangunan tinggi. Kemampuan tersebut penting dimiliki untuk memastikan kesiapan dan keselamatan dalam situasi darurat. Jumlah SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Boyolali berdasarkan data ditahun 2024 sebanyak 63 jiwa. Jumlah tersebut terbagi ke dalam 3 kategori, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Tenaga Harian Lepas Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-32 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 (THL). SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat ini paling banyak didukung oleh tenaga THL yang mencapai 87,30%. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kebutuhan akan jangkauan pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang menjadi tugasnya. Banyak SDM pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dikarenakan beberapa hal, antara lain: • Menuntut respon yang lebih cepat dan efektif. Jumlah personil yang lebih banyak, tim pemadam kebakaran dapat merespons insiden dengan lebih cepat dan efisien. Ini sangat penting dalam situasi darurat di mana setiap detik berharga. • Penanganan Insiden yang Lebih Kompleks. Tugas tidak hanya sebatas pada memadamkan api, tetapi juga berlaku pada tugas- tugas penyelamatan. Pelayanan kebakaran dan penyelamatan sering kali memerlukan penanganan yang rumit dan berbahaya. Dengan lebih banyak personel, tim dapat dibagi untuk menangani berbagai aspek insiden, seperti pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi. • Cakupan Wilayah yang Lebih Luas. Penanganan kebakaran dan penyelamatan berhubungan dengan jangkauan wilayah. Kabupaten Boyolali yang terdiri dari wilayah perkotaan dan perdesaan menyebabkan jangkauan pelayanan menjadi lebih luas. Jumlah SDM yang lebih besar memungkinkan penyebaran tim ke berbagai lokasi dengan cepat, sehingga meningkatkan cakupan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan. • Pengurangan Beban Kerja: Pemadam kebakaran sering kali bekerja dalam shift panjang dan menghadapi situasi yang sangat menegangkan. Dengan lebih banyak personel, beban kerja dapat dibagi, mengurangi risiko kelelahan dan cedera, serta meningkatkan kesejahteraan keseluruhan. • Siaga dalam Situasi Darurat Besar. Kondisi darurat besar seperti kebakaran pada pasar dan permukiman padat, jumlah personel yang memadai sangat penting untuk memastikan respons yang Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-33 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 memadai. Lebih banyak personel memungkinkan operasi yang lebih terkoordinasi dan terorganisir. • Peningkatan Pelayanan Publik. Semakin banyak SDM juga memungkinkan peningkatan layanan lain, seperti edukasi kebakaran di komunitas, pelatihan, dan kegiatan preventif lainnya yang penting untuk mengurangi risiko kebakaran. Jumlah SDM di luar THL jumlahnya jauh lebih sedikit. Untuk SDM yang berstatus pegawai negeri itu hanya sebesar 11,11% dan SDM pada kategori P3K itu hanya sebesar 1,59%. Gambaran SDM di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dilihat pada grafik berikut: Gambar 3.26. Persentase SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024 Berdasarkan struktur jabatan, terdapat 1 Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, 1 orang Kasi Operasional dan Pengendali Pemadam Kebakaran, dan 1 orang Kasi Pembinaan dan Pengembangan Pemadam Kebakaran. Berikutnya terdapat 59 orang sebagai fungsional pranata pemadam kebakaran dan 1 orang sebagai pemadam kebakaran trampil. Sementara itu, kapasitas SDM digambarkan dengan kondisi SDM yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran. Dari 53 SDM Bidang Damkar, 59 di antaranya sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Tingkat 1, sebanyak 1 orang SDM Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-34 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 telah mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS, Diklat Damkar 1, Diklat Inspektur, Inspeksi Proteksi Kebakaran Wilayah Perkotaan, dan 3 di antaranya belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Daftar lengkap SDM Bidang Pemadam Kebakaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Table 3.2 Daftar SDM Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 No. Jabatan Jml. Pendidikan Diklat Status
18. 1.Kepala Bidang 1 (satu) orang. Sarjana PPNS, Damkar 1, Inspektur Muda PNS
19. 2.Kasi Operasional dan Pengendalian 1 (satu) orang. Sarjana - PNS
20. 3.Kasi Pembinaan dan Pengembangan 1 (satu) orang. Sarjana - PNS
21. 4.Damkar Trampil 1 (satu) orang. D-3 - PPPK
22. 5.Pranata Damkar 58 orang. S-1 : 6 (enam) orang, D-III : 3 (tiga) orang, SMA/SMK : 49 orang. Damkar 1 : 58 orang, Inspektur Muda : 1 (satu) orang. PNS : 4 (empat) orang, THL 54 orang. Sumber: Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 3.3.3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pemadam kebakaran sangat penting untuk memastikan keselamatan masyarakat dan melindungi properti dari kerugian akibat kebakaran. Sarana pemadam kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APAR), sistem sprinklers, dan hydrant dapat secara cepat mengatasi kebakaran kecil sebelum menjadi besar. Ini sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah terjadinya korban. Kebakaran dapat menyebabkan kerugian material yang besar. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-35 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Dengan adanya prasarana yang memadai, seperti mobil pemadam kebakaran, sistem deteksi kebakaran, dan jaringan hydrant, risiko kerusakan properti dapat dikurangi. Prasarana seperti jaringan hydrant, akses jalan yang baik, dan sumber air yang memadai sangat penting untuk memadamkan kebakaran sebelum menyebar ke area yang lebih luas. Hal ini mengurangi risiko kebakaran besar yang dapat berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Sarana dan prasarana yang baik memungkinkan petugas pemadam kebakaran untuk merespons situasi dengan cepat dan efisien. Ketersediaan alat komunikasi, kendaraan pemadam yang canggih, dan pusat kendali yang baik sangat krusial dalam penanganan darurat. Keberadaan sarana pemadam kebakaran yang memadai memberikan rasa aman kepada masyarakat. Mereka tahu bahwa jika terjadi kebakaran, ada sistem dan tim yang siap merespons dengan cepat. Sarana dan prasarana yang dimiliki Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali saat ini tercatat ada 321 jenis. Dari jumlah tersebut, tercatat saat ini 92,74% dalam kondisi baik, kondisi ringan sebesar 5,05% dan kondisi rusak berat sebesar 2,21%. Sumber: Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 Gambar 3.27. Grafik Kondisi Sarana dan Prasarana Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-36 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambaran secara rinci mengenai jumlah dan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.3 Jumlah Dan Kondisi Sarana Dan Prasarana yang Dimiliki Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2024 No Jenis Sarana Dan Prasarana Jumlah Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak Berat 1 Truck Pemadam 8 6 1 1 2 Mobil Rescue 1 1 3 Mobil Ambulance 1 1 4 Genset 1 1 5 Stick Ular (Grabstick) 6 5 1 6 Handy Talky (HT) 3 3 7 APAR 49 47 2 8 APD Pemadam 30 28 1 1 9 APD Tawon 6 4 2 10 Baju Tahan Api 2 1 1 11 Helm Damkar 38 37 1 12 Sepatu Harvik 30 28 2 13 Selang 2,5 Inch 12 6 2 14 Selang 1,5 Inch 23 22 1 15 Nozzle Gun 2,5 Inch 4 4 16 Nozzle Gun 1,5 Inch 12 11 1 17 Pipa Pemancar 2,5 Inch 4 3 1 18 Pipa Pemancar 1,5 Inch 2 2 19 SCBA 1 1 20 Tabung Oksigen Portabel 2 2 21 Tripod 2 1 1 22 Twin Pulley 1 1 23 Single Pulley 2 2 24 Tandem Pulley 2 2 25 Jumar Set 1 1 26 Tali Webbing 2 2 27 Plat Rigging 5 Lubang 1 1 28 Sarung Tangan Rescue 2 2 29 Harness Fullbody 1 1 30 Carabiner 5 5 31 Gerinda Mini 6 5 1 32 Pelampung Ban 2 2 33 Life Jacket ( Rompi Pelampung) 6 6 34 Dayung 4 4 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-37 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Jenis Sarana Dan Prasarana Jumlah Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak Berat 35 Helm Rescue 6 6 36 Perahu Karet 1 1 37 Sarang Tangan 8 7 1 38 Y Connection ( Overshock 2,5" ke 1,5" ) 8 7 1 39 Kompresor Udara 3/4Hp 1 1 40 Dragbar 1 1 41 Chainsaw 22'' 1 1 42 Sound System 1 1 43 Pompa Portabel 8 7 1 44 Folding Bed (DHAULAGIRI) 4 4 45 Lampu Emergency (KRISBOW) 2 2 46 Dispenser (MODENA) 1 1 47 Dispenser (NIKO) 1 1 48 TV LED 24" (POLYTRON) 2 2 49 Kursi Public Chair (IMPORTA) 2 2 50 Meja Kantor 3 Laci 1 Pintu 2 2 Jumlah 321 294 16 7 Sumber: Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 3.3.4. Manajemen Pencegahan Kebakaran
23. 1.Operasional Penanggulangan Kebakaran Operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali selalu mengupayakan hasil kerjanya secara optimal. Pelayanan antisipasi kebakaran dilakukan penuh selama 24 jam dalam setiap hari yang dilakukan oleh setiap Regu Jaga dan dilakukan oleh petugas Regu Jaga yang berikutnya di bawah koordinasi dan pengawasan Komandan Pos Pelayanan Kebakaran. Sistem penugasan dalam pelayanan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Boyolali dibagi ke dalam 4 regu. Setiap regu memiliki anggota sebanyak 14 orang yang dipimpin oleh Komandan Regu dan Wakil Komandan Regu. Setiap Regu Jaga akan bertugas secara penuh selama 12 jam dalam satu hari kerja dan berikutnya akan digantikan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-38 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 oleh Regu Jaga yang lain. Pola pembagian kerja dalam pelayanan kebakaran dan penyelamatan terbagi atas 4 shift, yaitu pagi, malam, turun piket dan libur. Setelah bertugas, setiap regu jaga akan mendapatkan kesempatan untuk libur. Namun selama libur, regu jaga ada dalam posisi Turun Piket, artinya yang bersangkutan sifatnya berupa waktu tunggu dan selalu harus siap bila diperlukan peran keterlibatannya dalam keadaan bahaya/emergency dalam konteks tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pada peristiwa terjadinya kebakaran baik dalam teritorial tugasnya ataupun di luar teritorialnya seandainya diperlukan tenaga dan peralatannya. Pada saat pergantian Regu Jaga, dilakukan serah terima tugas-tugas dari regu sebelumnya yang dituliskan dalam buku kerja harian. Laporan yang tertuang dalam buku kerja harian berisi data perkembangan situasi / keadaan yang meliputi seluruh cakupan wilayah / area yang menjadi tanggung jawab kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali. Bentuk pelaporan yang telah dituliskan menjadi Laporan Bulanan dan Tahunan yang akan dimasukkan dalam Format Laporan sesuai dengan ketentuan dan bentuk format yang berlaku. Data tersebut tentunya akan sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perkembangan tugas-tugas personal Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Adapun struktur pembagian regu jaga dalam pelayanan kebakaran dan penyelamatan adalah sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-39 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 3.28 Gambar Struktur Pembagian Regu
24. 2.Aktivitas Penyuluhan Disamping upaya-upaya peningkatan kesiagaan dan kewaspadaan pada petugas, tidak kalah pentingnya adalah melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui: ▪ Pelatihan dan penyuluhan di lingkungan masyarakat secara umum dan organisasi perkantoran serta kegiatan industri yang ada ▪ Membuat Poster yang ditempelkan pada tempat strategis, membuat media cetakan yang dipublikasi melalui Media Cetakan (Koran) ataupun Media Elektronik (Radio, Televisi dan media online) ▪ Menerbitkan pengumuman dan Surat Edaran Berdasarkan data yang dihimpun selama tahun 2021-2023 kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali antara lain: ▪ Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara umum pada fasilitas kesehatan dan beragai perusahaan ▪ Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan APAR Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-40 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 ▪ Melaksanakan tugas sosialisasi pada berbagai satuan pendidikan ▪ Melakukan pengecekan fungsi APAR pada berbagai perusahaan ▪ Melaksanakan tugas cek proteksi kebakaran pada Perumahan ▪ Melaksanakan tugas sosialisasi di desa-desa terpilih Jumlah aktivitas penyuluhan pemadam kebakaran selama tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut: Sumber: Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 Gambar 3.29 Kegiatan Penyuluhan Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2023
25. 3.Peran Serta Masyarakat Upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dengan peningkatan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam mengantisipasi bahaya kebakaran di lingkungannya sendiri. Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) adalah relawan yang diambil dari masyarakat, instansi/perusahaan ataupun lembaga tertentu yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dari Bidang Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. Selain staf dan petugas yang menjadi bagian dari organisasi Pemadam Kebakaran, untuk penanganan dan antisipasi kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Boyolali, telah dibentuk beberapa Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di beberapa Kelurahan/desa di Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-41 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 berbagai kecamatan dengan jumlah anggota mencapai 150 orang. Rincian jumlah Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel 3.4. Gambar 3.30 Peta Sebaran REDKAR Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Tabel 3.4 Daftar Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali Tahun 2024 No. Kecamatan Desa/Kelurahan Jumlah
26. 1.Sawit Karangduren 5 orang
27. 2.Sawit Guwokajen 10 orang
28. 3.Sawit Gombang 10 orang
29. 4.Banyudono Bangak 10 orang
30. 5.Banyudono Denggungan 11 orang
31. 6.Ngemplak Kismoyoso 9 orang
32. 7.Ngemplak Sawahan 11 orang
33. 8.Ngemplak Manggung 10 orang
34. 9.Andong Andong 14 orang Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-42 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
35. 10.Andong Beji 14 orang
36. 11.Andong Gondangrawe 13 orang
37. 12.Andong Kadipaten 23 orang
38. 13.Andong Kedungdowo 14 orang
39. 14.Andong Mojo 13 orang
40. 15.Andong Munggur 13 orang
41. 16.Andong Pakel 14 orang
42. 17.Andong Pelemrejo 14 orang
43. 18.Andong Pranggong 10 orang
44. 19.Andong Sempu 13 orang
45. 20.Andong Senggrong 13 orang
46. 21.Juwangi Cerme 10 orang
47. 22.Juwangi Jerukan 14 orang
48. 23.Juwangi Kalimati 10 orang
49. 24.Juwangi Kayen 10 orang
50. 25.Juwangi Krobokan 10 orang
51. 26.Juwangi Ngleses 11 orang
52. 27.Juwangi Ngaren 10 orang
53. 28.Juwangi Pilangrejo 10 orang
54. 29.Juwangi Sambeng 10 orang
55. 30.Karanggede Bangkok 10 orang
56. 31.Karanggede Dologan 13 orang
57. 32.Karanggede Karangkepoh 13 orang
58. 33.Karanggede Kebonan 14 orang 34 Karanggede Klumpit 13 orang
59. 35.Karanggede Manyaran 13 orang
60. 36.Karanggede Mojosari 14 orang
61. 37.Karanggede Pengkol 14 orang
62. 38.Karanggede Pinggir 11 orang
63. 39.Karanggede Sempulur 14 orang
64. 40.Karanggede Sendang 14 orang Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-43 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
65. 41.Karanggede Sranten 6 orang
66. 42.Karanggede Tegalsari 14 orang
67. 43.Kemusu Bawu 25 orang
68. 44.Kemusu Genengsari 14 orang
69. 45.Kemusu Kedungmulyo 22 orang
70. 46.Kemusu Kedungrejo 26 orang
71. 47.Kemusu Kemusu 14 orang
72. 48.Kemusu Kendel 14 orang
73. 49.Kemusu Klewor 10 orang
74. 50.Kemusu Sarimulyo 14 orang
75. 51.Kemusu Watugede 14 orang
76. 52.Kemusu Wonoharjo 14 orang
77. 53.Wonosamodro Bengle 11 orang
78. 54.Wonosamodro Bercak 11 orang
79. 55.Wonosamodro Garangan 14 orang
80. 56.Wonosamodro Gilirejo 14 orang
81. 57.Wonosamodro Kalinanas 14 orang
82. 58.Wonosamodro Ngablak 14 orang
83. 59.Wonosegoro Banyusri 10 orang
84. 60.Wonosegoro Bojong 14 orang
85. 61.Wonosegoro Bolo 14 orang
86. 62.Wonosegoro Gosono 14 orang
87. 63.Wonosegoro Karangjati 14 orang
88. 64.Wonosegoro Kauman 14 orang Sumber: Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 3.3.5. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Konkuren terdiri dari: 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-44 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, maupun penanaman modal. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam undang- undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM. Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggung jawab antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-45 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Sub urusan kebakaran termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bagian dari Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum linmas). Pengaturan terhadap Sub urusan kebakaran secara teknis diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit memuat: 1) Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran, 2) Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran, 3) Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi, 4) Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran, dan 5) Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran. Secara teknis analisis perencanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran berpedoman pada Permen PU No 20/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-46 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Selanjutnya, dalam pengaturan standar pelayanan minimal secara keseluruhan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal diatur tentang: a) Tahapan Penerapan dan Penghitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, b) Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal, c) Pelaporan, d) Pembinaan dan Pengawasan, dan e) Pendanaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal menjadi dasar dalam perencanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sehingga menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk memastikan terkait standar dan mutu pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Perencanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Boyolali secara terperinci dituangkan dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). Keberadaan RISPK sebagai dokumen perencanaan yang sangat penting dalam mengelola pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Boyolali. Untuk itu, RISPK memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mengurangi dampak dari kebakaran. Adanya rencana induk yang matang, baik dari segi pencegahan, deteksi, penanggulangan, maupun evakuasi, kebakaran dapat dicegah atau diatasi dengan lebih efektif, menjaga keselamatan semua pihak yang terlibat. Keberadaan RISPK yang menunjang pencapai SPM Sub Urusan Kebakaran menjadi perhatian penting dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga Pemerintah Kabupaten Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. III-47 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Boyolali perlu memberikan perhatian secara serius terhadap upaya implementasi RISPK dalam mendukung pelayanan keselamatan bagi masyarakat. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-1 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sementara itu, komponen aktif meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, penghisap asap, springkler, alat pemadam api ringan, dan hidran dalam gedung. Komponen ini berfungsi secara dinamis untuk mendeteksi, memperlambat penyebaran, dan memadamkan api sebelum mencapai titik yang lebih parah. Nilai keandalan untuk setiap komponen aktif dinilai berdasarkan ketersediaan dan fungsionalitasnya, di mana komponen yang tersedia dan berfungsi sesuai standar memperoleh nilai tertinggi. Secara keseluruhan, sistem proteksi kebakaran yang andal harus memiliki kombinasi optimal dari komponen-komponen ini untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran, melindungi nyawa, dan mengurangi kerusakan material. Evaluasi keandalan RISPK memberikan panduan bagi pengelola bangunan dalam melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai standar keselamatan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-2 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
89. 1.Jalur akses masuk mobil pemadam kebakaran Di Kabupaten Boyolali, berdasarkan klasifikasi jalan, sebagian besar panjang jalan di dominasi oleh jalan desa (66,6%) dengan panjang 2951,5 km, diikuti oleh jalan lokal dengan 835,1 km (18,9%), jalan setapak dengan 554,3 km (12,5%), dan jalan arteri serta kolektor yang masing-masing memiliki persentase sangat kecil, yaitu 0,6% dan 1,3%. Dalam konteks sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan (RISPK), kendaraan pemadam kebakaran, khususnya yang memerlukan akses jalan dengan lebar minimum 2,4 meter, kemungkinan besar hanya dapat melalui jalan arteri, jalan kolektor, dan sebagian dari jalan lokal. Jalan desa dan jalan setapak yang cenderung sempit, terutama di daerah pedesaan, sering kali tidak memenuhi syarat sebagai jalur akses mobil pemadam kebakaran. Oleh karena itu, total panjang jalan yang dapat diakses oleh mobil pemadam kebakaran di Boyolali diperkirakan terbatas pada kurang dari 21% dari keseluruhan panjang jalan, yakni jalan arteri, kolektor, dan beberapa bagian jalan lokal. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah, terutama jalan desa dan setapak, kurang mendukung respons cepat terhadap situasi kebakaran. Tabel 4.1 Panjang Jalan di Kabupaten Boyolali Kelas Jalan Panjang Jalan (Km) Persentase Jalan Arteri 28,4 0,6 Jalan Kolektor 59,2 1,3 Jalan desa 2951,5 66,6 Jalan Lokal 835,1 18,9 Jalan Setapak 554,3 12,5 Grand Total 4428,5 100,0 Sumber: Data Peta RTRW Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-3 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
90. 2.Hidrant Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah 1.080,93 km² dengan hanya 12 titik hidran yang tersebar, dan distribusi hidran tersebut terkonsentrasi di Kecamatan Boyolali dan Mojosongo. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan (RISPK), karena mayoritas wilayah lain tidak memiliki akses langsung ke hidran. Jika dilihat dari segi perbandingan, setiap titik hidran melayani rata-rata wilayah seluas 90,08 km², yang sangat luas untuk standar proteksi kebakaran ideal. Dengan hanya 12 titik, ketersediaan hidran mencakup kurang dari 1,2% dari total luas wilayah kabupaten. Sebagian besar daerah pedesaan yang lebih luas dan terpencil terabaikan dari akses proteksi kebakaran yang efektif. Konsentrasi hidran yang memusat di dua kecamatan ini menunjukkan bahwa banyak wilayah yang rentan terhadap penundaan respons kebakaran, sehingga perlu adanya peningkatan jumlah dan distribusi hidran secara merata untuk memperkuat sistem perlindungan kebakaran di seluruh kabupaten Boyolali.
91. 3.Akses petugas pemadam kebakaran Berdasarkan data di Kabupaten Boyolali, terlihat bahwa semakin kecil jarak antar bangunan, semakin tinggi risiko kerentanan terhadap kebakaran dalam konteks sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan (RISPK). Kecamatan Juwangi dengan jarak bangunan 10,6 meter memiliki jarak antar bangunan yang relatif aman dibandingkan kecamatan seperti Boyolali dengan jarak bangunan 1,9 meter, yang menandakan tingginya kepadatan bangunan dan tingginya risiko kebakaran. Dengan rata-rata jarak antar bangunan sebesar 4,1 meter di seluruh wilayah Boyolali, beberapa kecamatan seperti Selo (9,8 meter), Kemusu (9,6 meter), dan Wonosamodro (8,5 meter) menunjukkan jarak yang lebih besar, yang berarti risiko kebakaran lebih rendah. Sebaliknya, kecamatan dengan jarak bangunan di bawah 3 meter, seperti Boyolali dan Ngemplak, menjadi prioritas untuk peningkatan sistem proteksi kebakaran. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-4 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
92. 4.Jarak antar bangunan Di Kabupaten Boyolali, sebagian besar wilayah terdiri dari permukiman penduduk yang jarang menerapkan desain pintu kebakaran, terutama di rumah-rumah pribadi. Pintu kebakaran umumnya hanya ditemukan di gedung-gedung penting, industri, dan hotel yang mematuhi standar keselamatan bangunan. Pintu kebakaran berfungsi untuk mencegah penyebaran api dan asap, memberikan waktu lebih bagi penghuni bangunan untuk evakuasi, dan memfasilitasi akses bagi petugas pemadam kebakaran. Dalam konteks sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan (RISPK), penerapan pintu kebakaran menjadi krusial, terutama di area-area dengan kepadatan bangunan tinggi seperti Boyolali dan Ngemplak. Meskipun banyak bangunan permukiman tidak mendesain pintu kebakaran, penting bagi bangunan publik dan fasilitas umum untuk memprioritaskan fitur ini sesuai regulasi keamanan kebakaran. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pintu kebakaran juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan keselamatan secara keseluruhan, mengingat risiko kebakaran yang dapat terjadi kapan saja. Tabel 4.2 Luas Penggunaan Lahan dan Jarak Bangunan Kecamatan Penggunaan Lain (Ha) Permukiman (Ha) Luas Wilayah (Ha) Jarak Bangunan (M) Ampel 2064,9 1075,2 3140,1 2,9 Andong 3894,0 1728,0 5622,0 3,3 Banyudono 1913,7 836,6 2750,4 3,3 Boyolali 1396,2 1572,2 2968,4 1,9 Cepogo 3855,0 1658,0 5513,0 3,3 Gladagsari 5020,9 1252,0 6272,9 5,0 Juwangi 8719,7 911,1 9630,8 10,6 Karanggede 3374,8 1299,9 4674,7 3,6 Kemusu 7584,3 878,7 8463,0 9,6 Klego 4271,2 1359,1 5630,3 4,1 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-5 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Kecamatan Penggunaan Lain (Ha) Permukiman (Ha) Luas Wilayah (Ha) Jarak Bangunan (M) Mojosongo 2976,1 1531,9 4508,0 2,9 Musuk 2504,1 1054,8 3558,9 3,4 Ngemplak 2486,6 1477,2 3963,8 2,7 Nogosari 3688,9 1876,2 5565,1 3,0 Sambi 3251,8 1783,8 5035,6 2,8 Sawit 1426,0 443,8 1869,7 4,2 Selo 5413,7 611,9 6025,6 9,8 Simo 3519,8 1611,8 5131,6 3,2 Tamansari 2921,3 1357,5 4278,8 3,2 Teras 2179,4 969,6 3149,0 3,2 Wonosamodro 5356,1 715,5 6071,6 8,5 Wonosegoro 4967,7 784,7 5752,4 7,3 Total 82786,2 26789,8 109576,0 4,1
93. 5.Pintu kebakaran Di Kabupaten Boyolali, sebagian besar wilayah terdiri dari permukiman penduduk yang jarang menerapkan desain pintu kebakaran, terutama di rumah-rumah pribadi. Pintu kebakaran umumnya hanya ditemukan di gedung-gedung penting, industri, dan hotel yang mematuhi standar keselamatan bangunan. Pintu kebakaran berfungsi untuk mencegah penyebaran api dan asap, memberikan waktu lebih bagi penghuni bangunan untuk evakuasi, dan memfasilitasi akses bagi petugas pemadam kebakaran. Dalam konteks sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan (RISPK), penerapan pintu kebakaran menjadi krusial, terutama di area-area dengan kepadatan bangunan tinggi seperti Boyolali dan Ngemplak. Meskipun banyak bangunan permukiman tidak mendesain pintu kebakaran, penting bagi bangunan publik dan fasilitas umum untuk memprioritaskan fitur ini sesuai regulasi keamanan kebakaran. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pintu kebakaran juga menjadi salah satu langkah Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-6 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 untuk meningkatkan keselamatan secara keseluruhan, mengingat risiko kebakaran yang dapat terjadi kapan saja.
94. 6.Sistem deteksi dan alarm kebakaran Sistem deteksi dan alarm kebakaran di Kabupaten Boyolali telah diterapkan secara memadai pada bangunan pemerintah besar dan industri. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi tanda-tanda awal kebakaran melalui alat otomatis maupun manual, yang kemudian akan memicu alarm sebagai peringatan dini. Pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran merupakan langkah penting dalam memastikan keselamatan bangunan dan penghuninya, terutama pada area-area yang berisiko tinggi.
95. 7.Penghisap asap Penghisap asap juga tersedia di sejumlah bangunan pemerintah besar dan industri di Kabupaten Boyolali. Alat ini berperan penting dalam menghisap asap yang dihasilkan oleh kebakaran, sehingga mengurangi risiko terjadinya sesak napas dan meningkatkan jarak pandang selama proses evakuasi. Keberadaan penghisap asap membantu mencegah penyebaran asap beracun yang dapat membahayakan penghuni dan pekerja.
96. 8.Sistem sprinkler Sistem sprinkler dipasang pada bangunan pemerintah besar dan industri di Boyolali. Sistem ini merupakan alat pemadam otomatis yang aktif ketika mendeteksi adanya suhu panas akibat kebakaran, menyiramkan air secara langsung pada sumber api untuk menekan penyebaran api hingga tim pemadam tiba di lokasi.
97. 9.Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersebar di berbagai bangunan pemerintah dan swasta besar, termasuk sekolah-sekolah. Terdapat 90 unit APAR yang terpasang di bangunan-bangunan ini, dengan fungsi utama untuk memberikan alat pertolongan pertama dalam Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-7 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 memadamkan api skala kecil sebelum kebakaran meluas. APAR menjadi alat krusial yang mudah dioperasikan, terutama di area yang memiliki akses terbatas terhadap sumber pemadam kebakaran lainnya. Tabel 4.3 Indikator Keandalan Bangun Di wilayah Kabupaten Boyolali Indikator Nilai Keterangan 1 2 3 4 Jalur akses masuk mobil pemadam kebakaran √ 21% yang dapat dilalui mobil pemadam Hidrant √ 12 titik Akses petugas pemadam kebakaran √ Relatif mudah Jarak antar bangunan √ Sebagian wilayah pedesaan Pintu kebakaran √ Hanya ada di kantor pemerintahan dan industri Sistem deteksi dan alarm kebakaran √ Hanya ada di kantor pemerintahan dan industri Penghisap asap √ Hanya ada di kantor pemerintahan dan industri Springkler √ Hanya ada di kantor pemerintahan dan industri Alat Pemadam api ringan √ 90 titik yang masih aktif Nilai per poin keandalan bangun 4 4 6 4 Total nilai keandalan bangun 18 Berdasarkan tabel indikator keandalan bangunan di wilayah Kabupaten Boyolali, penilaian menunjukkan bahwa dari total nilai 36, hanya tercapai 18 poin, atau sekitar 50%. Hal ini mencerminkan bahwa keandalan bangunan di Boyolali masih tergolong sedang dan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-8 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 membutuhkan perbaikan, terutama dalam aspek proteksi kebakaran. Beberapa indikator penting seperti jalur akses mobil pemadam kebakaran, hidran, dan ketersediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) mendapatkan nilai cukup baik. Sebanyak 21% wilayah memiliki jalur yang dapat dilalui mobil pemadam kebakaran, dan 90 unit APAR telah terpasang di titik-titik strategis. Namun, jumlah titik hidran yang hanya 12 masih terbatas untuk mencakup seluruh wilayah, khususnya di area padat penduduk. Meski begitu, terdapat kekurangan pada aksesibilitas petugas pemadam kebakaran dan ketersediaan pintu kebakaran, yang hanya ada di kantor pemerintah dan industri. Sistem deteksi dan alarm kebakaran, penghisap asap, serta sprinkler juga terbatas hanya di bangunan pemerintahan dan industri, menunjukkan kurangnya perlindungan untuk bangunan lainnya, seperti permukiman atau fasilitas umum di luar sektor tersebut. Jarak antar bangunan di sebagian wilayah pedesaan masih tidak ideal, yang meningkatkan risiko penyebaran api jika terjadi kebakaran. Oleh karena itu, kesimpulannya, untuk meningkatkan keandalan bangunan, perlu dilakukan penguatan infrastruktur kebakaran di seluruh wilayah, peningkatan jumlah hidran, penyediaan peralatan proteksi kebakaran di area pemukiman, serta penambahan sistem deteksi di bangunan non-industri dan non-pemerintah. 4.2. Analisa Kondisi Jaringan Transportasi Kondisi jaringan transportasi di Kabupaten Boyolali, berdasarkan data BPS tahun 2023, menunjukkan bahwa total panjang jalan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali mencapai 678 km. Dari jumlah tersebut, 67,38% jalan sudah beraspal, 25,41% jalan masih berupa kerikil, dan 6,92% jalan masih berupa tanah. Ini mencerminkan bahwa sebagian besar jaringan jalan di Boyolali sudah dalam kondisi baik, namun Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-9 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 masih ada beberapa jalan yang membutuhkan peningkatan kualitas, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil. Dari segi kualitas jalan, sekitar 60,9% jalan yang dikelola pemerintah berada dalam kondisi baik, sementara 21,96% dalam kondisi sedang, 9,91% dalam kondisi rusak, dan 7,23% mengalami kerusakan berat. Ini menandakan bahwa sebagian besar jaringan transportasi di Boyolali memadai untuk mendukung mobilitas masyarakat, meskipun ada sebagian kecil jalan yang memerlukan perhatian lebih untuk perbaikan dan peningkatan. Kendaraan bermotor yang beroperasi di Boyolali pada tahun 2023 tercatat mencapai 1.069.980 unit. Sebagian besar kendaraan adalah sepeda motor roda dua dengan jumlah 466.577 unit, diikuti oleh kendaraan penumpang pribadi seperti minibus yang mencapai 38.693 unit. Jumlah kendaraan yang terus meningkat ini menambah tantangan bagi infrastruktur transportasi, khususnya dalam hal kapasitas jalan untuk menampung volume kendaraan yang besar. Tabel 4.4 Kondisi Jaringan Jalan Menurut Kecamatan Kecamatan Aspal (km) Kerikil (km) Tanah (km) Selo 45,6 18,5 8,7 Ampel 50,1 22,4 9,3 Gladagsari 60,3 25,7 10,4 Cepogo 43,5 19,3 7,5 Musuk 65,7 21,5 9,8 Tamansari 54,2 20,6 10,6 Boyolali 70,1 23,4 11,3 Mojosongo 49,5 21,2 8,5 Teras 62,8 22,8 10,7 Sawit 58,9 19,5 9,9 Banyudono 47,6 24,6 8,4 Sambi 61,4 21,3 10,6 Ngemplak 66,7 25,7 9,8 Nogosari 49,9 20,8 8,9 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-10 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Kecamatan Aspal (km) Kerikil (km) Tanah (km) Simo 55,6 23,5 9,5 Karanggede 61 26,3 10 Klego 44,5 20,1 8,8 Andong 50,7 22 9,7 Kemusu 63,9 24,1 10,6 Wonosegoro 49,2 23 9,5 Wonosamodro 55,1 20,4 9,9 Juwangi 47,3 18,9 9,3 Sumber: DPU Kab Boyolali Berdasarkan data yang telah disusun, kondisi jaringan jalan di Kabupaten Boyolali menunjukkan variasi dalam jenis permukaan jalan yang tersebar di setiap kecamatan. Secara umum, jalan dengan permukaan aspal mendominasi di sebagian besar kecamatan, menandakan bahwa infrastruktur jalan di wilayah ini cukup baik untuk mendukung mobilitas dan aktivitas transportasi. Kecamatan Boyolali mencatat panjang jalan aspal yang signifikan, yaitu 70,1 km, menjadikannya salah satu wilayah dengan jaringan jalan aspal terpanjang. Hal ini mencerminkan pusat kegiatan ekonomi dan administrasi yang membutuhkan aksesibilitas jalan yang baik. Mojosongo, Ngemplak, dan Cepogo juga mencatat panjang jalan aspal yang cukup besar, masing- masing dengan 49,5 km, 66,7 km, dan 43,5 km. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki prioritas pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan ekonomi. Sementara itu, jalan berkerikil masih terdapat di beberapa kecamatan seperti Gladagsari dan Teras dengan panjang masing-masing 25,7 km dan 22,8 km. Meskipun jalan berkerikil ini masih dapat digunakan, namun kualitasnya kurang optimal dibandingkan jalan aspal, terutama dalam kondisi cuaca buruk. Jalan tanah, yang merupakan jalan dengan kualitas terendah, masih terdapat di beberapa kecamatan seperti Tamansari (10,6 km) dan Boyolali (11,3 km). Jalan tanah umumnya berada di wilayah pedesaan atau area yang belum berkembang, dan cenderung sulit dilalui Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-11 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 saat hujan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa wilayah di Boyolali yang memerlukan perhatian lebih dalam peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Secara keseluruhan, infrastruktur jalan di Kabupaten Boyolali sudah cukup memadai di banyak kecamatan, namun peningkatan kualitas jalan di beberapa wilayah masih diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Tabel 4.5 Volume Kendaraan Menurut Kecamatan Kecamatan Truck Mobil Bus Sepeda Motor Total Kendaraan Selo 189 438 9 1345 1981 Ampel 51 812 4 2315 3182 Gladagsari 58 579 5 1670 2312 Cepogo 70 325 3 950 1348 Musuk 93 700 7 2134 2934 Tamansari 168 150 10 3250 3578 Boyolali 317 123 25 1550 2015 Mojosongo 91 860 9 2100 3060 Teras 804 352 17 1700 2873 Sawit 402 490 14 1390 2296 Banyudono 10 812 7 2190 3019 Sambi 168 705 6 2850 3729 Ngemplak 159 920 8 2120 3207 Nogosari 50 123 5 1180 1358 Simo 60 159 3 1590 1812 Karanggede 12 93 2 1780 1887 Klego 7 90 4 1300 1401 Andong 317 789 14 1890 3010 Kemusu 402 312 8 1990 2712 Wonosegoro 189 354 11 1750 2304 Wonosamodro 91 560 6 2100 2757 Juwangi 93 231 7 1890 2221 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-12 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 4.3. Analisa Kepadatan Permukiman Kepadatan penduduk di Kabupaten Boyolali bervariasi di setiap kecamatan, mencerminkan perbedaan karakteristik geografis dan sosial ekonomi di wilayah ini. Berdasarkan data tahun 2023, Boyolali memiliki kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang beragam, dengan Boyolali sebagai salah satu kecamatan dengan kepadatan tertinggi, mencapai 2.546 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Ngemplak dan Banyudono juga menunjukkan angka kepadatan tinggi, masing-masing sebesar 2.514 dan 1.964 jiwa per kilometer persegi, yang menunjukkan konsentrasi penduduk yang padat di wilayah-wilayah perkotaan dan pusat kegiatan ekonomi. Di sisi lain, beberapa kecamatan seperti Kemusu dan Juwangi memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih rendah, masing-masing hanya 436 dan 497 jiwa per kilometer persegi. Hal ini mencerminkan karakteristik wilayah pedesaan dengan lahan yang lebih luas namun jumlah penduduk yang lebih sedikit, sehingga menghasilkan kepadatan yang rendah. Kecamatan seperti Selo dan Wonosamodro juga termasuk dalam kategori kepadatan rendah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan luas wilayahnya. Secara keseluruhan, pola kepadatan penduduk di Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa wilayah dengan infrastruktur lebih baik dan akses ke pusat kegiatan ekonomi memiliki kepadatan yang lebih tinggi. Sementara itu, daerah yang lebih terpencil, seperti wilayah pedesaan dan pegunungan, cenderung memiliki kepadatan yang lebih rendah. Perbedaan ini penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, untuk memastikan pemerataan pembangunan dan kualitas hidup yang lebih baik di seluruh wilayah Boyolali. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-13 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Tabel 4.6 Kepadatan Penduduk Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Kecamatan Penduduk

(2023)Luas (km2) Kepadatan (Penduduk/km2) Kategori Kepadatan Selo 30142 60,16 501,0 Rendah Ampel 41445 31,68 1308,2 Rendah Gladagsari 43249 62,88 687,8 Rendah Cepogo 61054 55,76 1094,9 Rendah Musuk 32649 34,69 941,2 Rendah Tamansari 29376 42,81 686,2 Rendah Boyolali 74150 29,12 2546,4 Tinggi Mojosongo 61345 44,89 1366,6 Rendah Teras 53524 29,25 1829,9 Sedang Sawit 32622 18,74 1740,8 Sedang Banyudono 54074 27,52 1964,9 Sedang Sambi 48553 41,97 1156,9 Rendah Ngemplak 99782 39,68 2514,7 Tinggi Nogosari 74298 55,58 1336,8 Rendah Simo 50836 48,36 1051,2 Rendah Karanggede 47906 46,8 1023,6 Rendah Klego 49891 56,36 885,2 Rendah Andong 62535 50,85 1229,8 Rendah Kemusu 35197 80,67 436,3 Rendah Wonosegoro 39564 56,47 700,6 Rendah Wonosamodro 31958 52,12 613,2 Rendah Juwangi 35979 72,36 497,2 Rendah Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka.2024 Analisis kepadatan permukiman pada lahan terbangun di Kabupaten Boyolali menunjukkan adanya variasi signifikan antara kecamatan- kecamatan yang ada. Berdasarkan perhitungan, beberapa kecamatan memiliki kepadatan permukiman yang sangat tinggi, terutama di wilayah pusat kegiatan ekonomi. Kecamatan Boyolali, sebagai ibu kota kabupaten, mencatat kepadatan permukiman yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 7.000 jiwa per kilometer persegi. Hal ini disebabkan oleh luas lahan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-14 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 terbangun yang relatif kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggi, yang mencerminkan konsentrasi penduduk di area perkotaan. Selain Boyolali, Kecamatan Mojosongo dan Ngemplak juga memiliki kepadatan yang tinggi, menunjukkan pola serupa di mana wilayah-wilayah yang lebih dekat dengan pusat ekonomi dan akses fasilitas umum cenderung menarik lebih banyak penduduk untuk bermukim. Tingginya kepadatan di daerah-daerah ini bisa menjadi indikator kebutuhan akan penataan ruang yang lebih baik, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan fasilitas umum untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduk. Di sisi lain, kecamatan-kecamatan seperti Kemusu dan Juwangi menunjukkan kepadatan permukiman yang jauh lebih rendah. Dengan luas lahan yang lebih besar dan jumlah penduduk yang relatif sedikit, daerah-daerah ini masih mempertahankan karakteristik pedesaan. Rendahnya kepadatan di wilayah ini mencerminkan penggunaan lahan yang lebih dominan untuk pertanian atau kehutanan, dengan sedikitnya kawasan permukiman. Secara keseluruhan, kepadatan permukiman di Kabupaten Boyolali menunjukkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini penting diperhatikan dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur, agar pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah dapat diakomodasi secara seimbang, serta mencegah penumpukan penduduk di area-area tertentu. Tabel 4.7 Kepadatan Pemukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Kecamatan Penduduk
(2023)Luas Permukiman/Lahan Terbangun (km2) Kepadatan Permukiman (Penduduk/km2) Kategori Kepadatan Selo 30142 15 2009,5 Tinggi Ampel 41445 10 4144,5 Tinggi Gladagsari 43249 25 1730,0 Tinggi Cepogo 61054 20 3052,7 Tinggi Musuk 32649 12 2720,8 Tinggi Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-15 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Kecamatan Penduduk
(2023)Luas Permukiman/Lahan Terbangun (km2) Kepadatan Permukiman (Penduduk/km2) Kategori Kepadatan Tamansari 29376 22 1335,3 Tinggi Boyolali 74150 10 7415,0 Tinggi Mojosongo 61345 18 3408,1 Tinggi Teras 53524 9 5947,1 Tinggi Sawit 32622 8 4077,8 Tinggi Banyudono 54074 13 4159,5 Tinggi Sambi 48553 18 2697,4 Tinggi Ngemplak 99782 19 5251,7 Tinggi Nogosari 74298 25 2971,9 Tinggi Simo 50836 20 2541,8 Tinggi Karanggede 47906 22 2177,5 Tinggi Klego 49891 25 1995,6 Tinggi Andong 62535 18 3474,2 Tinggi Kemusu 35197 40 879,9 Tinggi Wonosegoro 39564 28 1413,0 Tinggi Wonosamodro 31958 30 1065,3 Tinggi Juwangi 35979 40 899,5 Tinggi 4.4. Hasil Analisa Risiko kebakaran Analisis buffer jarak dari sumber mata air dapat memberikan informasi penting mengenai distribusi wilayah berdasarkan jarak dari sumber air, yang dapat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Dalam kasus ini, jarak dari sumber mata air dibagi menjadi lima kelas: sangat dekat (2,5 km), dekat (5 km), sedang (7,5 km), jauh (10 km), dan sangat jauh (>10 km). Setiap kelas memiliki peran berbeda dalam mengidentifikasi aksesibilitas terhadap sumber air. Kelas sangat dekat mencakup wilayah dalam radius 2,5 km dari sumber mata air. Wilayah ini biasanya dianggap sebagai zona dengan akses paling mudah ke air, sehingga memungkinkan pengguna air di daerah ini untuk mendapatkan pasokan air dengan sedikit usaha. Infrastruktur distribusi Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-16 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 air juga lebih mudah dan ekonomis untuk dibangun dan dipelihara di wilayah ini. Kelas dekat yang mencakup wilayah dalam radius 5 km dari sumber air masih relatif mudah dijangkau, tetapi mungkin memerlukan sedikit lebih banyak usaha dalam hal distribusi dan pemeliharaan infrastruktur air. Wilayah ini umumnya menjadi daerah potensial bagi pengembangan sistem penyediaan air, meskipun membutuhkan investasi yang lebih besar dibandingkan kelas sangat dekat. Kelas sedang yang mencakup radius 7,5 km mulai menandakan wilayah yang memerlukan lebih banyak investasi dalam infrastruktur pengaliran air. Daerah ini masih bisa dijangkau, tetapi pengguna air mungkin memerlukan teknologi tambahan atau sistem distribusi yang lebih rumit. Kelas jauh yang mencakup wilayah dalam radius 10 km mulai menjadi tantangan dalam hal distribusi air. Wilayah ini memerlukan sistem distribusi yang lebih canggih, seperti pipa bertekanan tinggi atau sistem pompa untuk menjaga ketersediaan air. Kelas sangat jauh, yang mencakup wilayah di luar radius 10 km, seringkali merupakan wilayah yang sangat sulit untuk diakses dari segi penyediaan air. Penduduk di wilayah ini kemungkinan besar akan menghadapi tantangan serius dalam mendapatkan akses air bersih tanpa investasi besar dalam infrastruktur. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-17 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 4.1. Peta Jarak Dari Sumber Mata Air Terdekat Kabupaten Boyolali Analisis buffer jarak dari Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sangat penting untuk mengukur aksesibilitas terhadap perangkat keselamatan kebakaran di suatu area. Buffer jarak ini mengklasifikasikan wilayah berdasarkan kedekatan dengan APAR dalam lima kelas: sangat dekat (250 meter), dekat (500 meter), sedang (750 meter), jauh (1000 meter), dan sangat jauh (>1000 meter). Setiap kelas memberikan informasi tentang kesiapsiagaan area dalam menghadapi situasi darurat kebakaran. Kelas sangat dekat mencakup radius 250 meter dari APAR. Area ini adalah yang paling ideal dalam hal aksesibilitas terhadap APAR, karena jarak yang dekat memungkinkan respon cepat saat terjadi kebakaran. Dalam konteks keselamatan, wilayah ini memiliki tingkat kesiapsiagaan tinggi, dengan potensi risiko kebakaran yang dapat ditanggulangi dengan cepat. Kelas dekat yang mencakup radius 500 meter dari APAR masih berada dalam batas aman aksesibilitas, meskipun membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk mencapai APAR dibandingkan dengan kelas sangat Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-18 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 dekat. Daerah ini tetap memiliki potensi untuk merespon kebakaran secara efektif jika dilengkapi dengan personel yang terlatih dan prosedur yang baik. Kelas sedang, dengan radius 750 meter, menandakan bahwa APAR berada dalam jarak yang lebih jauh dan membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama untuk dijangkau saat kebakaran. Ini meningkatkan risiko keterlambatan dalam merespons, terutama jika terdapat hambatan di sepanjang jalur akses. Kelas jauh yang mencakup radius 1000 meter mulai menunjukkan bahwa area ini berada dalam jarak yang terlalu jauh dari APAR, yang dapat mengakibatkan risiko besar jika terjadi kebakaran. Keterlambatan dalam merespons kebakaran di wilayah ini dapat menyebabkan kebakaran menjadi sulit dikendalikan. Kelas sangat jauh, dengan radius lebih dari 1000 meter dari APAR, merupakan area yang paling berisiko dalam hal kesiapsiagaan kebakaran. Wilayah ini sangat rentan terhadap dampak kebakaran karena akses terhadap APAR sangat terbatas. Di sini, sangat penting untuk mempertimbangkan penambahan jumlah APAR atau strategi mitigasi lainnya untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap kebakaran. Distribusi yang optimal dari APAR di setiap kelas akan membantu meningkatkan kesiapsiagaan dan keamanan di berbagai zona, sehingga potensi dampak kebakaran dapat diminimalkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-19 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 4.2. Peta Jarak Dari APAR Kabupaten Boyolali Analisis buffer jarak dari hydrant merupakan hal krusial dalam menentukan tingkat kesiapan dan respons terhadap kebakaran di suatu wilayah. Dengan pengklasifikasian jarak ini, area dibagi menjadi lima kelas: sangat dekat (1 km), dekat (2 km), sedang (3 km), jauh (4 km), dan sangat jauh (>4 km). Setiap kelas menggambarkan seberapa mudah atau sulit akses ke hydrant, yang merupakan sumber utama air untuk pemadaman kebakaran. Kelas sangat dekat mencakup radius 1 km dari hydrant. Wilayah ini merupakan zona paling ideal karena jaraknya yang dekat memungkinkan petugas pemadam kebakaran untuk segera mendapatkan air yang dibutuhkan dalam situasi darurat. Akses yang mudah ke hydrant di area ini berkontribusi pada respon yang cepat, sehingga risiko kebakaran bisa diminimalisir secara efektif. Kelas dekat mencakup radius 2 km dari hydrant. Meski tidak seoptimal kelas sangat dekat, area ini masih dianggap cukup aman dengan waktu tempuh yang relatif singkat menuju hydrant. Petugas pemadam kebakaran tetap dapat menjangkau sumber air dengan baik, namun memerlukan sedikit lebih Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-20 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 banyak waktu dan sumber daya untuk merespons kebakaran, terutama jika ada hambatan di sepanjang jalur. Kelas sedang meliputi area dalam radius 3 km dari hydrant. Pada jarak ini, waktu tempuh menuju hydrant lebih lama, dan penanganan kebakaran bisa tertunda. Meski demikian, dengan penempatan strategis peralatan dan prosedur yang tepat, wilayah ini masih dapat dijaga keamanannya dari risiko kebakaran yang besar. Kelas jauh, mencakup radius 4 km dari hydrant, mulai menunjukkan wilayah dengan akses yang terbatas ke sumber air utama. Keterlambatan dalam mendapatkan air dari hydrant dapat meningkatkan risiko eskalasi kebakaran. Area ini memerlukan perencanaan tambahan seperti penggunaan tangki air atau strategi mitigasi kebakaran lain untuk memastikan respons cepat saat terjadi kebakaran. Kelas sangat jauh, mencakup wilayah di luar radius 4 km dari hydrant, merupakan zona yang paling berisiko. Di area ini, akses terhadap hydrant sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Wilayah ini memerlukan langkah-langkah mitigasi tambahan seperti penambahan hydrant baru, penyediaan tangki air bergerak, atau stasiun pompa air terdekat agar bisa menangani situasi kebakaran secara efisien. Kegagalan dalam memperbaiki akses ke sumber air di wilayah ini dapat meningkatkan kemungkinan kerugian yang besar dalam kebakaran. Penyebaran hydrant yang optimal dan aksesibilitas yang baik sangat penting untuk meningkatkan keamanan wilayah dari bahaya kebakaran. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-21 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 4.3. Peta Jarak Dari Hydran Kabupaten Boyolali Analisis buffer jarak dari pos pemadam kebakaran merupakan bagian penting dalam evaluasi kesiapsiagaan kebakaran di suatu wilayah. Jarak akses ke pos pemadam kebakaran dapat mempengaruhi seberapa cepat petugas pemadam kebakaran dapat merespons insiden kebakaran. Dalam klasifikasi ini, area dibagi menjadi lima kelas: sangat dekat (2,5 km), dekat (5 km), sedang (7,5 km), jauh (10 km), dan sangat jauh (>10 km). Setiap kelas menggambarkan tingkat aksesibilitas yang berbeda terhadap pos pemadam kebakaran. Kelas sangat dekat mencakup radius 2,5 km dari pos pemadam kebakaran. Wilayah ini memiliki akses terbaik untuk respons kebakaran. Dengan jarak yang relatif dekat, petugas pemadam kebakaran dapat dengan cepat tiba di lokasi insiden, sehingga kebakaran dapat dikendalikan lebih awal dan risiko kerusakan dapat diminimalisir. Area ini dianggap sebagai zona paling aman dan paling siap dalam menghadapi bahaya kebakaran. Kelas dekat mencakup radius 5 km dari pos pemadam kebakaran. Meskipun tidak seoptimal kelas sangat dekat, area ini masih berada dalam batas yang wajar untuk respons kebakaran yang cepat. Pos pemadam kebakaran dapat mencapai wilayah ini dengan waktu tempuh Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-22 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 yang relatif singkat, meski mungkin memerlukan sedikit lebih banyak waktu untuk menjangkau lokasi kebakaran, terutama jika ada hambatan lalu lintas atau jalan yang kurang baik. Kelas sedang, dengan radius 7,5 km, mulai menandakan wilayah yang lebih menantang dalam hal aksesibilitas. Waktu tempuh dari pos pemadam kebakaran ke wilayah ini lebih lama, yang dapat mengurangi efektivitas respons awal terhadap kebakaran. Di wilayah ini, kebakaran mungkin berkembang lebih besar sebelum bantuan tiba, sehingga penanganan kebakaran akan lebih sulit. Kelas jauh mencakup radius 10 km dari pos pemadam kebakaran, yang menunjukkan wilayah dengan akses yang lebih terbatas ke layanan pemadam kebakaran. Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam menangani kebakaran, yang meningkatkan risiko kerusakan besar. Di wilayah ini, infrastruktur tambahan atau strategi mitigasi yang lebih cermat diperlukan. Kelas sangat jauh, mencakup wilayah di luar radius 10 km dari pos pemadam kebakaran. Wilayah ini sangat rentan terhadap kebakaran karena jarak yang jauh membuat respons cepat menjadi hampir tidak mungkin. Tanpa adanya pos pemadam kebakaran terdekat, wilayah ini berisiko tinggi dan memerlukan upaya mitigasi serius seperti penambahan pos pemadam baru atau penyediaan peralatan pemadam yang lebih dekat ke area tersebut. Pentingnya distribusi pos pemadam kebakaran yang merata dan akses yang cepat ke seluruh wilayah akan sangat membantu dalam meminimalisir dampak kebakaran serta menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-23 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 4.4. Peta Jarak Dari Pos Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali Analisis buffer jarak dari pos pemadam kebakaran berdasarkan klasifikasi jarak sangat dekat (0,5 km), dekat (1 km), sedang (1,5 km), jauh (2 km), dan sangat jauh (>2 km) memainkan peran penting dalam memahami seberapa cepat dan efektif petugas pemadam kebakaran dapat merespons kebakaran di berbagai wilayah. Setiap kelas ini memberikan gambaran tentang kesiapan dan efisiensi respons kebakaran di area-area tertentu. Kelas sangat dekat, yang mencakup wilayah dalam radius 0,5 km dari pos pemadam kebakaran, merupakan zona paling ideal dalam hal kesiapsiagaan kebakaran. Di wilayah ini, petugas pemadam kebakaran dapat mencapai lokasi kebakaran dalam waktu yang sangat cepat, memungkinkan mereka untuk mengendalikan api lebih awal dan mencegah kerusakan yang meluas. Ini adalah zona dengan tingkat keamanan kebakaran tertinggi. Kelas dekat meliputi area dengan radius 1 km dari pos pemadam kebakaran. Wilayah ini masih memiliki akses yang baik terhadap respons kebakaran. Meskipun sedikit lebih jauh, waktu Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-24 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 tempuh menuju lokasi kebakaran tetap singkat, sehingga risiko kerusakan dapat diminimalisir. Di daerah ini, meskipun waktu respons sedikit lebih lama dibandingkan zona sangat dekat, tindakan penanggulangan kebakaran masih dapat dilakukan dengan cepat. Kelas sedang, dengan radius 1,5 km, menunjukkan wilayah di mana jarak mulai mempengaruhi waktu respons pemadam kebakaran. Wilayah ini memerlukan waktu tempuh yang lebih lama, sehingga ada potensi peningkatan risiko kebakaran menyebar sebelum bantuan tiba. Area ini masih bisa dilayani dengan cukup baik, namun membutuhkan infrastruktur jalan yang baik dan manajemen lalu lintas untuk memastikan respons yang cepat. Kelas jauh, mencakup area dengan radius 2 km dari pos pemadam kebakaran. Pada jarak ini, waktu respons semakin meningkat, yang dapat mengakibatkan kebakaran berkembang menjadi lebih besar sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Wilayah ini memerlukan perhatian lebih dalam hal pengaturan sumber daya pemadam kebakaran, termasuk aksesibilitas jalan dan strategi mitigasi tambahan, seperti alat pemadam kebakaran di tempat atau sistem deteksi dini yang lebih baik. Kelas sangat jauh, yaitu wilayah yang berada di luar radius 2 km dari pos pemadam kebakaran, merupakan area yang paling berisiko. Akses terhadap layanan pemadam kebakaran di wilayah ini sangat terbatas, sehingga respons terhadap kebakaran bisa tertunda secara signifikan. Wilayah ini memerlukan upaya tambahan seperti penambahan pos pemadam kebakaran baru, atau alat pemadam api yang dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat untuk mengurangi risiko kebakaran besar. Distribusi pos pemadam kebakaran yang merata dan akses yang cepat sangat penting untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat dari bahaya kebakaran di semua kelas jarak tersebut. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-25 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 4.5. Peta Jarak Dari Sungai – Waduk Kabupaten Boyolali Berdasarkan tabel yang menggambarkan kelas kerentanan kebakaran dari berbagai jenis penggunaan lahan, dapat dilakukan analisis mengenai potensi risiko kebakaran di setiap kelas. Kelas kerentanan ini terbagi menjadi lima kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, yang mencerminkan tingkat potensi kebakaran yang berbeda tergantung pada jenis penggunaan lahannya. Kelas sangat rendah mencakup lahan-lahan alami seperti danau, empang, sungai, waduk, dan pasir. Lahan ini memiliki risiko kebakaran yang sangat minim karena sifatnya yang berhubungan langsung dengan air atau memiliki vegetasi yang sangat sedikit. Kebakaran di wilayah ini jarang terjadi kecuali dalam kondisi ekstrim. Kelas rendah meliputi sawah, sawah tadah hujan, tanah kosong, tanah kosong/gundul, dan tegalan/ladang. Lahan ini berpotensi terbakar, terutama selama musim kemarau panjang, namun risiko kebakaran relatif rendah karena sifat vegetasinya yang terkontrol, serta adanya sumber air atau pengelolaan lahan yang baik. Kelas sedang mencakup padang rumput dan perkebunan/kebun. Wilayah ini memiliki Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-26 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 vegetasi yang lebih lebat dibandingkan kelas rendah, sehingga meningkatkan risiko kebakaran jika tidak dikelola dengan baik, terutama selama musim panas atau kondisi kering. Kebakaran pada padang rumput dan perkebunan bisa dengan cepat meluas jika tidak diatasi dengan cepat. Kelas tinggi meliputi hutan rimba, semak belukar, dan vegetasi non- budidaya lainnya. Area ini memiliki risiko kebakaran yang lebih tinggi karena vegetasi yang padat dan sulit dijangkau oleh alat pemadam kebakaran. Hutan rimba dan semak belukar terutama rentan terhadap kebakaran hutan yang besar, terutama selama musim kemarau dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Kelas sangat tinggi mencakup bangunan industri, gedung, industri, permukiman, tempat kegiatan, dan stasiun kereta api. Wilayah ini sangat rentan terhadap kebakaran karena aktivitas manusia yang tinggi, serta adanya bahan- bahan yang mudah terbakar di sekitar bangunan dan fasilitas industri. Pemukiman padat juga sering menjadi tempat kebakaran yang merusak karena kerapatan bangunan yang mempersulit upaya pemadaman kebakaran. Dari analisis ini, terlihat bahwa semakin padat dan beragam aktivitas manusia serta semakin lebat vegetasi di suatu wilayah, semakin tinggi pula risiko kebakaran di wilayah tersebut. Oleh karena itu, strategi pencegahan kebakaran harus disesuaikan dengan jenis penggunaan lahan di setiap kelas kerentanan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-27 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 4.6. Peta Kelas Penggunaan Lahan Kabupaten Boyolali Analisis buffer jarak dari kejadian kebakaran dengan klasifikasi jarak sangat dekat (0,1 km), dekat (0,25 km), sedang (0,5 km), jauh (0,75 km), dan sangat jauh (>1 km) sangat penting untuk memahami potensi dampak kebakaran terhadap wilayah sekitar serta kecepatan respons pemadam kebakaran. Setiap kelas ini mencerminkan seberapa besar risiko penyebaran kebakaran dan seberapa cepat tindakan pencegahan atau penanggulangan dapat dilakukan. Kelas sangat dekat, yang mencakup radius 0,1 km dari kejadian kebakaran, merupakan zona dengan risiko tertinggi. Dalam jarak ini, kebakaran dapat dengan cepat menyebar ke bangunan atau lahan di sekitarnya. Area ini membutuhkan respons darurat yang sangat cepat, karena api dapat merambat dan membesar dalam waktu singkat. Tindakan pencegahan kebakaran, seperti pemisahan yang cukup antara bangunan dan instalasi pemadam kebakaran yang mudah diakses, sangat diperlukan di wilayah ini. Kelas dekat, mencakup radius 0,25 km dari titik kebakaran, masih berada dalam risiko yang cukup tinggi. Kebakaran dapat menyebar ke wilayah ini, terutama jika Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-28 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 angin kencang atau bahan mudah terbakar terdapat di sekitar lokasi kebakaran. Respon cepat tetap menjadi prioritas di zona ini untuk memastikan api tidak meluas lebih jauh. Infrastruktur dan aksesibilitas pemadam kebakaran harus direncanakan dengan baik agar respons di zona ini tetap efektif. Kelas sedang, dengan radius 0,5 km dari kejadian kebakaran, memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dua kelas sebelumnya, namun masih perlu diwaspadai. Di wilayah ini, kebakaran mungkin menyebar lebih lambat, tetapi kondisi cuaca atau material mudah terbakar di jalur api dapat memperbesar ancaman kebakaran. Pemantauan kebakaran di wilayah ini sangat penting untuk mencegah api merambat lebih jauh. Kelas jauh, dengan radius 0,75 km, mulai menunjukkan area yang relatif lebih aman dari penyebaran langsung api. Meskipun demikian, ancaman kebakaran tetap ada, terutama jika kondisi lingkungan mendukung penyebaran api, seperti cuaca kering atau tiupan angin yang kuat. Respons kebakaran di zona ini dapat difokuskan pada pencegahan meluasnya api lebih jauh, dengan memitigasi titik api atau mempersiapkan jalur evakuasi yang aman. Kelas sangat jauh, dengan jarak lebih dari 1 km dari titik kebakaran, biasanya dianggap lebih aman dari dampak langsung kebakaran. Namun, wilayah ini masih berisiko terhadap asap atau percikan api, terutama jika kebakaran besar terjadi. Di wilayah ini, langkah-langkah mitigasi seperti pengaturan area yang aman dari api dan pemantauan asap sangat diperlukan untuk melindungi warga dan properti. Secara keseluruhan, semakin dekat suatu area ke lokasi kebakaran, semakin cepat kebakaran dapat menyebar dan semakin mendesak respons pemadam kebakaran. Buffer jarak ini membantu perencanaan yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan risiko di tiap zona. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-29 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 4.7. Peta Kelas Kejadian Kebakaran Kabupaten Boyolali Analisis buffer jarak dari jalan rute tercepat penanganan kebakaran memberikan gambaran tentang seberapa cepat petugas pemadam kebakaran dapat tiba di lokasi kejadian kebakaran. Dalam analisis ini, wilayah-wilayah di sekitarnya diklasifikasikan menjadi lima kelas jarak, yaitu sangat dekat (0,5 km), dekat (1 km), sedang (1,5 km), jauh (2 km), dan sangat jauh (>2 km). Setiap kelas menunjukkan tingkat aksesibilitas terhadap jalan utama yang mempengaruhi kecepatan respons terhadap kebakaran. Kelas sangat dekat, yaitu dalam radius 0,5 km dari jalan rute tercepat, merupakan zona dengan akses paling ideal bagi petugas pemadam kebakaran. Di wilayah ini, petugas dapat mencapai lokasi kebakaran dengan sangat cepat karena dekat dengan jalur utama. Respons yang cepat akan sangat membantu dalam meminimalkan kerusakan akibat kebakaran, terutama jika infrastruktur jalan mendukung dan tidak ada hambatan lalu lintas. Wilayah ini memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi terhadap kebakaran. Kelas dekat, mencakup radius 1 km dari jalan rute tercepat, masih berada dalam jangkauan yang baik bagi tim pemadam Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-30 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 kebakaran. Meskipun memerlukan sedikit waktu tambahan untuk mencapai lokasi, area ini masih memungkinkan respons yang efisien. Kondisi lalu lintas yang baik dan akses yang tidak terhalang akan membantu petugas mencapai lokasi kebakaran dalam waktu yang relatif singkat. Kelas sedang, dengan radius 1,5 km, menunjukkan area yang memerlukan waktu tempuh lebih lama untuk dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran. Dalam situasi ini, keberadaan jalan akses yang baik menjadi penting untuk memastikan bahwa waktu tempuh dapat dipersingkat. Wilayah ini mungkin memerlukan infrastruktur penunjang seperti hydrant di area yang lebih dekat atau jalur evakuasi yang efisien untuk meminimalkan risiko kerusakan. Kelas jauh, mencakup radius 2 km dari jalan rute tercepat, mulai menunjukkan wilayah dengan akses yang lebih sulit. Di sini, waktu tempuh akan meningkat secara signifikan, yang dapat berdampak pada respons kebakaran yang lebih lambat. Kondisi ini dapat menyebabkan kebakaran berkembang lebih besar sebelum tim pemadam tiba di lokasi. Di area ini, sangat penting untuk memastikan bahwa akses jalan tetap terbuka dan tidak ada hambatan yang menghalangi pergerakan kendaraan pemadam kebakaran. Kelas sangat jauh, yaitu wilayah yang berada di luar radius 2 km dari jalan rute tercepat, merupakan zona dengan aksesibilitas yang paling sulit. Petugas pemadam kebakaran akan memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai wilayah ini, sehingga risiko kerusakan akibat kebakaran meningkat. Penanganan kebakaran di zona ini mungkin memerlukan penambahan pos pemadam kebakaran atau akses jalan alternatif yang lebih cepat untuk mempercepat respons. Kesimpulannya, semakin dekat wilayah dengan jalan rute tercepat penanganan kebakaran, semakin cepat petugas pemadam kebakaran dapat merespons kebakaran dan mengendalikan situasi. Oleh karena itu, infrastruktur dan akses jalan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah yang lebih jauh dari jalan utama tetap dapat dilayani dengan efisien dalam situasi darurat kebakaran. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-31 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 4.8. Peta Jarak Terdekat Dari Rute Tercepat Kabupaten Boyolali Dalam analisis ini, semua data terkait penggunaan lahan, jarak dari kejadian kebakaran, jarak dari jalan rute tercepat penanganan kebakaran, serta buffer dari pos pemadam kebakaran dan hydrant di-overlay dan dijumlahkan sesuai dengan nilai kelas masing-masing. Rentang nilai hasil penjumlahan berkisar antara 8 (nilai terendah) hingga 40 (nilai tertinggi). Berdasarkan total nilai tersebut, data kemudian dibagi menjadi lima kelas risiko kebakaran, yaitu: risiko sangat rendah, risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi, dan risiko sangat tinggi. Masing-masing kelas memberikan gambaran tentang tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap kebakaran. • Risiko Sangat Rendah (8-16 poin): Wilayah dengan risiko kebakaran sangat rendah umumnya terletak di dekat sumber air seperti danau, sungai, waduk, atau empang. Daerah ini juga cenderung memiliki vegetasi yang minim atau lahan yang tidak mudah terbakar, seperti tanah kosong atau padang rumput. Selain itu, akses cepat ke rute Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-32 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 pemadam kebakaran atau pos pemadam juga berkontribusi pada rendahnya risiko. • Risiko Rendah (17-22 poin): Wilayah ini biasanya berupa area pertanian, sawah tadah hujan, atau tanah kosong yang memiliki vegetasi terbatas dan tidak padat. Akses ke rute pemadam kebakaran cukup baik, meskipun masih terdapat potensi kebakaran ringan yang dapat cepat diatasi oleh petugas pemadam kebakaran. • Risiko Sedang (23-28 poin): Area ini meliputi lahan-lahan seperti perkebunan, padang rumput, atau tegalan/ladang yang lebih mudah terbakar, terutama saat musim kemarau. Vegetasi yang padat dan area yang lebih luas meningkatkan risiko kebakaran. Wilayah ini juga mungkin tidak memiliki akses langsung yang cepat ke hydrant atau pos pemadam kebakaran. • Risiko Tinggi (29-34 poin): Wilayah ini mencakup hutan rimba, semak belukar, atau area vegetasi non-budidaya lainnya, yang berpotensi mengalami kebakaran besar. Akses yang sulit ke pos pemadam atau hydrant menambah kerentanan wilayah ini terhadap penyebaran kebakaran yang cepat. • Risiko Sangat Tinggi (35-40 poin): Wilayah dengan risiko sangat tinggi mencakup area yang sangat padat aktivitas manusia, seperti bangunan industri, permukiman, stasiun kereta api, atau gedung/bangunan besar. Di wilayah ini, potensi kebakaran sangat tinggi karena adanya sumber daya yang mudah terbakar dan tingginya aktivitas manusia. Wilayah ini juga sering memiliki akses yang terbatas ke sumber air atau pemadam kebakaran, meningkatkan risiko kerusakan yang signifikan dalam situasi kebakaran. Kesimpulannya, distribusi risiko kebakaran ini sangat dipengaruhi oleh jarak dari sumber air, pos pemadam kebakaran, akses jalan, dan jenis penggunaan lahan. Dengan overlay dari seluruh data ini, peta risiko kebakaran dapat menjadi alat penting dalam perencanaan dan mitigasi risiko kebakaran di suatu wilayah. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-33 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 4.9. Peta Risiko Kebakaran Kabupaten Boyolali Berdasarkan hasil overlay yang telah dilakukan, maka menghasilkan lima kelas risiko kebakaran di Kabupaten Boyolali, dan kita dapat menganalisis distribusi kelas risiko kebakaran di setiap kecamatan. Lima kelas ini merepresentasikan tingkat risiko kebakaran mulai dari risiko sangat rendah (kelas 1) hingga sangat tinggi (kelas 5). Luas setiap kecamatan terbagi ke dalam kelas-kelas tersebut untuk menunjukkan potensi ancaman kebakaran yang berbeda-beda di wilayah ini. • Kelas 1 (Risiko Sangat Rendah): Kategori Wilayah dengan risiko kebakaran sangat rendah di Kabupaten Boyolali tidak ada. • Kelas 2 (Risiko Rendah): Kelas risiko kebakaran rendah di Kabupaten Boyolali hanya totalnya seluas 19,2 km2 yang meliputi wilayah kecamatan Mojosongo, Boyolali, Musuk, Banyudono, Teras, dan Tamansari. Wilayah ini cenderung memiliki vegetasi yang lebih aman dan akses relatif baik untuk penanganan kebakaran, meskipun terdapat potensi risiko dalam skala kecil. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-34 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 • Kelas 3 (Risiko Sedang): Wilayah dengan risiko kebakaran sedang mencakup luas total 642,2 km². Sebagian besar wilayah di Kabupaten Boyolali berada dalam kategori risiko sedang. Kecamatan yang mendominasi kelas ini adalah Cepogo (44,7 km2), Klego (43,2 km2), Nogosari (37,8km2), dan Wonosegoro (37,7 km2). Wilayah ini mungkin memiliki vegetasi yang lebih padat atau aktivitas manusia yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan risiko kebakaran. Namun, dengan manajemen dan infrastruktur yang baik, kebakaran di wilayah ini masih bisa ditangani secara efektif. • Kelas 4 (Risiko Tinggi): Tiga wilayah Kecamatan dengan risiko kebakaran tinggi paling besar berada dua wilayah Juwangi (seluas 75 km 2 ), Kemusu (seluas 62 km 2 ), dan Teras (seluas 42,4 km 2 ). Tingginya risiko ini mungkin disebabkan oleh karakteristik lahan yang lebih mudah terbakar atau kurangnya akses yang memadai ke sumber air dan pos pemadam kebakaran. • Kelas 5 (Risiko Sangat Tinggi): Menariknya, dalam hasil overlay ini, tidak ada wilayah yang masuk dalam kategori risiko kebakaran sangat tinggi (kelas 5). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada area di Kabupaten Boyolali yang dianggap memiliki risiko kebakaran ekstrem, kemungkinan karena ketersediaan infrastruktur mitigasi kebakaran yang memadai atau karakteristik lahan yang tidak mendukung terjadinya kebakaran besar. Secara keseluruhan, distribusi risiko kebakaran di Kabupaten Boyolali memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah berada dalam kategori risiko sedang, dengan beberapa kecamatan memiliki risiko tinggi. Hal ini memberikan indikasi bahwa meskipun ada potensi kebakaran di wilayah ini, tindakan pencegahan yang memadai dapat mengurangi risiko kebakaran besar. Luasan tingkat risiko kebakaran per kecamatan di Kabupaten Boyolali selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV-35 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Tabel 4.8 Kelas Risiko Kebakaran Menurut Kecamatan Kecamatan Kelas Resiko 1 2 3 4 5 Ampel 0,0 28,1 3,4 Andong 26,4 29,8 Banyudono 0,4 22,4 5,0 Boyolali 6,4 23,0 0,4 Cepogo 0,0 44,7 10,4 Gladagsari 29,1 33,6 Juwangi 21,3 75,0 Karanggede 31,8 15,0 0,0 Kemusu 22,6 62,0 Klego 43,2 13,1 Mojosongo 10,3 34,3 0,6 Musuk 1,7 30,5 3,4 Ngemplak 26,0 14,2 Nogosari 37,8 17,8 Sambi 37,0 13,3 Sawit 0,0 17,6 1,0 Selo 26,9 33,3 Simo 25,2 26,2 Tamansari 0,1 27,8 14,8 Teras 0,4 30,1 1,1 Wonosamodro 18,3 42,4 Wonosegoro 37,7 19,8 Total Luasan per kelas 19,2 642,2 435,7 0,0 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-1 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Analisis perencanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan. Selain itu perencanaan kebutuhan juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal. Analisis perencanaan kebutuhan akan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang menjadi perhatian mengacu pada SPM terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, mencakup layanan : 1) Layanan Respon cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran, 2) Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan pengendalian Kebakaran, 3) Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi, 4) Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan kebakaran dan 5) Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-2 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 5.1. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota merupakan pembagian area di dalam suatu kota yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan, pengawasan, dan tanggap darurat terkait proteksi kebakaran. Setiap WMK bertanggung jawab terhadap upaya pencegahan kebakaran, kesiapan darurat, dan pengelolaan risiko di area masing-masing. Dengan adanya WMK, setiap kota dapat mengelola risiko kebakaran secara lebih terstruktur dan efisien, serta meminimalisir dampak kebakaran terhadap keselamatan warga dan infrastruktur kota. 5.1.1. Waktu Tanggap Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/2009, yang dimaksud dengan waktu tanggap terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (dispatch time), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman. Waktu tanggap yang dicapai dalam satu peristiwa kebakaran terkadang di luar prediksi karean dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menentukan waktu tanggap pada satu peristiwa kebakaran adalah sebagai berikut:

1.Jenis layanan yang diberikan oleh Pemadam Kebakaran, terutama jenis layanan penyelamatan jiwa, medis darurat, dan penanggulangan kebakaran;
2.Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi WMK dan kapasitas kemampuan yang ada; dan
3.Kemampuan komunitas termasuk pemerintah setempat dalam penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran. Waktu tanggap darurat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2019, ditetapkan untuk Instansi Pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi di Indonesia tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-3 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034

a.Waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, penentuan lokasi kebakaran, informasi objek yang terbakar dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman;
b.Waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi; dan
c.Waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan. Penghitungan waktu tanggap 15 menit tidak termasuk selang waktu mulai penyulutan sampai diterimanya informasi sampai ke Instansi Pemadam Kebakaran tidak termasuk dalam perhitungan waktu tanggap. Mengacu pada perhitungan tanggap darurat, hasil analisis berdasarkan data peristiwa kebakaran yang tersedia terkait waktu tanggap yang terlaksana di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut: Table 5.1 Analisis Waktu Tanggap Berdasarkan Peristiwa Kebakaran No Waktu Tanggap Wilayah Kecamatan 1 Wilayah dengan waktu tanggap maksimal 15 menit ▪ Boyolali ▪ Mojosongo ▪ Klego ▪ Banyudono ▪ Musuk ▪ Teras 2 Wilayah dengan waktu tanggap maksimal 20 menit ▪ Ampel ▪ Gladagsari ▪ Andong ▪ Sawit ▪ Cepogo ▪ Tamansari ▪ Karanggede 3 Wilayah dengan waktu tanggap lebih dari 20 menit ▪ Wonosegoro ▪ Nogosari ▪ Sambi ▪ Ampel ▪ Wonosamodro ▪ Juwangi ▪ Kemusu ▪ Selo Sumber: data peristiwa kebakaran, diolah Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-4 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Hasil analisis terhadap proyeksi pencapaian 15 menit waktu tanggap untuk saat ini paling besar dipengaruhi oleh letak pos damkar terhadap cakupan wilayah kerja. Hasil pengolahan data menunjukkan beberapa kemungkinan jarak tempuh dari lokasi kejadian ke pos damkar terhambat karena jarak tidak memadai. WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan. Sistem pemberitahuan kebakaran di perkotaan selanjutnya dapat dirancang untuk menjamin respon yang tepat terhadap berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam setiap WMK. Daerah layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km (travel distance) dan dipenuhinya waktu tanggap kurang dari 15 menit. Untuk jenis layanan medis darurat dan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), pemenuhan waktu tanggap disesuaikan dengan kebutuhan. Di luar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang tidak terlindungi (unprotected area). Sementara itu, daerah yang sudah terbangun dan dihuni harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor. Berdasarkan unsur-unsur di atas, selanjutnya digambarkan peta jangkauan layanan proteksi kebakaran secara rinci yang menunjukkan lokasi dari setiap pos pemadam di dalam wilayah tersebut. Adapun gambaran posisi pos damkar terhadap lokasi atau wilayah saat ini di Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada masing-masing pos damkar sebagai berikut:
1. 1.Pos Damkar I (Pos Induk) Pos Damkar I terletak di Tegalmulyo, Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Analisis terhadap wilayah kerja pos damkar I membawahi beberapa kecamatan dan desa/kelurahan. Hasil perhitungan terhadap jarak antara pos damkar I dengan pusat kecamatan, desa/kelurahan adalah sebagai berikut:
a.Kecamatan Banyudono jarak terdekat adalah Desa Kelurahan Ketaon (7,55 km) dan Desa Kelurahan Cangkringan (7,73 km), Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-5 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 sedangkan jarak terjauh adalah ke Desa Denggungan (12,47 km) dan Sambon (12,48 km)
b.Kecamatan Mojosongo jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Mojosongo (0,95 KM) dan Desa/Kelurahan Kemiri (1,02 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Singosari (8,92 KM) dan Desa/Kelurahan Dlingo (9,09 KM).
c.Kecamatan Ngemplak jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Ngargorejo (14,89 KM) dan Desa/Kelurahan Ngesrep (16,51 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Sawahan (23,58 KM) dan Desa/Kelurahan Kismoyoso (24,07 KM).
d.Kecamatan Nogosari jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Bendo (19,75 KM) dan Desa/Kelurahan Kenteng (19,18 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Jeron (26,07 KM) dan Desa/Kelurahan Pulutan (27,02 KM).
e.Kecamatan Sambi jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Glintang (10,73 KM) dan Desa/Kelurahan Jatisari (12,02 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Cermo (18,71 KM) dan Desa/Kelurahan Nglembu (19,17 KM).
f.Kecamatan Sawit jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Tlawong (8,08 KM) dan Desa/Kelurahan Jenengan (9,12 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Bendosari (13,21 KM) dan Desa/Kelurahan Kateguhan (13,30 KM).
g.Kecamatan Simo jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Pelem (81,05 KM) dan Desa/Kelurahan Bendungan (18,43 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Sumber (23,95 KM) dan Desa/Kelurahan Wates (24,24 KM).
h.Kecamatan Teras jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Randusari (3,80 KM) dan Desa/Kelurahan Mojolegi (4,67 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Doplang (8,50 KM) dan Desa/Kelurahan Teras (9,03 KM). Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-6 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Selengkapnya hasil pengukuran jarak antara lokasi Pos Damkar I dengan kecamatan sampai dengan desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut: Table 5.2 Jarak Pos Damkar I dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan No Desa/ Kelurahan Kecamatan Jarak Ke Pos (KM) 1 Denggungan Banyudono 12,47 2 Kuwiran Banyudono 9,55 3 Batan Banyudono 10,12 4 Tayu Banyudono 10,68 5 Tanjungsari Banyudono 8,74 6 Bangak Banyudono 10,84 7 Cangkringan Banyudono 8,41 8 Ketaon Banyudono 7,55 9 Banyudono Banyudono 8,65 10 Jembungan Banyudono 8,06 11 Sambon Banyudono 12,48 12 Bendan Banyudono 7,82 13 Jipangan Banyudono 10,09 14 Dukuh Banyudono 8,45 15 Karangnongko Mojosongo 5,28 16 Kemiri Mojosongo 1,01 17 Singosari Mojosongo 8,92 18 Jurug Mojosongo 3,61 19 Tambak Mojosongo 9,12 20 Manggis Mojosongo 5,2 21 Brajan Mojosongo 4,87 22 Butuh Mojosongo 3,47 23 Kragilan Mojosongo 2,52 24 Metuk Mojosongo 4,62 25 Mojosongo Mojosongo 1,41 26 Dlingo Mojosongo 9,09 27 Sawahan Ngemplak 22,38 28 Gagatsipat Ngemplak 18,91 29 Sindon Ngemplak 19,45 30 Kismoyoso Ngemplak 24,07 31 Sobokerto Ngemplak 16,91 32 Donohudan Ngemplak 22,14 33 Dibal Ngemplak 21,11 34 Ngesrep Ngemplak 16,51 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-7 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Desa/ Kelurahan Kecamatan Jarak Ke Pos (KM) 35 Ngargorejo Ngemplak 14,89 36 Manggung Ngemplak 22,49 37 Pandeyan Ngemplak 23,38 38 Sembungan Nogosari 23,19 39 Guli Nogosari 22,29 40 Ketitang Nogosari 25,81 41 Potronayan Nogosari 20,65 42 Kenteng Nogosari 19,18 43 Jeron Nogosari 26,07 44 Rembun Nogosari 25,55 45 Glonggong Nogosari 23,14 46 Keyongan Nogosari 22,04 47 Bendo Nogosari 18,75 48 Pojok Nogosari 21,06 49 Tegalgiri Nogosari 20 50 Pulutan Nogosari 27,02 51 Tempursari Sambi 13,96 52 Canden Sambi 12,57 53 Senting Sambi 14,71 54 Sambi Sambi 13,58 55 Ngaglik Sambi 15,87 56 Cermo Sambi 18,71 57 Glintang Sambi 10,73 58 Jagoan Sambi 15,07 59 Jatisari Sambi 12,02 60 Kepoh Sambi 17,33 61 Catur Sambi 13,4 62 Babadan Sambi 15,51 63 Nglembu Sambi 19,17 64 Tawengan Sambi 12,93 65 Trosobo Sambi 17,91 66 Demangan Sambi 15,95 67 Tegalrejo Sawit 9,26 68 Kateguhan Sawit 13,3 69 Tlawong Sawit 8,08 70 Gombang Sawit 9,98 71 Manjung Sawit 10,49 72 Bendosari Sawit 13,21 73 Jenengan Sawit 9,12 74 Cepoko Sawit Sawit 10,3 75 Karangduren sawit 13,18 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-8 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Desa/ Kelurahan Kecamatan Jarak Ke Pos (KM) 76 Jatirejo Sawit 10,99 77 Guwokajen Sawit 12,05 78 Kemasan Sawit 9,8 79 Sumber Simo 23,95 80 Pelem Simo 18,49 81 Bendungan Simo 18,43 82 Teter Simo 20,79 83 Blagung Simo 23,16 84 Wates Simo 24,24 85 Kedunglengkong Simo 20,83 86 Walen Simo 20,73 87 Gunung Simo 22,55 88 Temon Simo 20,08 89 Talakbroto Simo 20,59 90 Pentur Simo 22,41 91 Nepen Teras 5,28 92 Kadireso Teras 7,61 93 Doplang Teras 8,5 94 Kopen Teras 5,77 95 Mojolegi Teras 5,07 96 Sudimoro Teras 5,07 97 Bangsalan Teras 6,1 98 Teras Teras 5,53 99 Gumukrejo Teras 8,08 100 Tawangsari Teras 7,08 101 Randusari Teras 3,8 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-9 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Gambar 5.1 Peta Jangkauan Pos Pemadam Kebakaran I dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan
1. 2.Pos Damkar II (Pos Klego) Lokasi Pos Damkar II berada di Jl. Suruh - Karanggede, Sawah, Desa Klego, Kecamatan Klego, tepatnya bersebelahan dengan kantor Bank Boyolali. Pos Damkar II dilihat berdasarkan analisis jarak membawahi 7 kecamatan, dengan hasil perhitungan terhadap jarak antara Pos Damkar II dengan pusat kecamatan, desa/kelurahan adalah sebagai berikut:
a.Kecamatan Andong jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Andong (4,86 KM) dan Desa/Kelurahan Andong (6,65 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Pakel (11,63 KM) dan Desa/Kelurahan Pelemrejo (12,19 KM).
b.Kecamatan Juwangi jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Krobokan (18,70 KM) dan Desa/Kelurahan Ngaren (19,57 KM), sedangkan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-10 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Cerme (29,07 KM) dan Desa/Kelurahan Ngleses (32,49 KM).
c.Kecamatan Karanggede jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Karangkepoh (2,57 KM) dan Desa/Kelurahan Pengkol (3,03 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Pinggir (9,29 KM) dan Desa/Kelurahan Manyaran (10,31 KM).
d.Kecamatan Klego jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Klego (0,2 KM) dan Desa/Kelurahan Bade (1,00 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Karanggatak (7,45 KM) dan Desa/Kelurahan Sendangrejo (7,89 KM).
e.Kecamatan Kemusu jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Kendel (5,97 KM) dan Desa/Kelurahan Klewor (9,85 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Kedungmulyo (15,72 KM) dan Desa/Kelurahan Kayen (27,48 KM).
f.Kecamatan Wonosamodro jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Ngablak (13,46 KM) dan Desa/Kelurahan Garangan (14,45 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Bengle (20,76 KM) dan Desa/Kelurahan Repaking (21,53 KM).
g.Kecamatan Wonosegoro jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Kauman (8,32 KM) dan Desa/Kelurahan Bolo (8,40 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Guwo (13,99 KM) dan Desa/Kelurahan Bojong (16,54 KM). Selengkapnya hasil pengukuran jarak antara lokasi Pos Damkar II dengan kecamatan sampai dengan desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut: Table 5.3 Jarak Pos Damkar II dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan No Desa Kecamatan Jarak Ke Pos (KM) 1 Mojo Andong 9,3 2 Gondangrawe Andong 10,6 3 Semawung Andong 9,7 4 Pakel Andong 11,6 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-11 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Desa Kecamatan Jarak Ke Pos (KM) 5 Kadipaten Andong 7,5 6 Munggur Andong 6,8 7 Sempu Andong 4,9 8 Kunti Andong 10,8 9 Pelemrejo Andong 12,2 10 Pranggong Andong 10,5 11 Pakang Andong 8,1 12 Kacangan Andong 8,7 13 Senggrong Andong 10,8 14 Kedungdowo Andong 11,3 15 Beji Andong 8,1 16 Andong Andong 6,9 17 Juwangi Juwangi 26,2 18 Pilangrejo Juwangi 25,6 19 Sambeng Juwangi 24,2 20 Cerme Juwangi 29,1 21 Jerukan Juwangi 25,6 22 Ngaren Juwangi 19,6 23 Kalimati Juwangi 22,6 24 Krobokan Juwangi 18,7 25 Ngleses Juwangi 32,5 26 Kayen Juwangi 26,0 27 Grogolan Karanggede 5,8 28 Karangkepoh Karanggede 2,6 29 Dolongan Karanggede 4,4 30 Bangkok Karanggede 6,9 31 Sempulur Karanggede 7,1 32 Kebonan Karanggede 7,0 33 Bantengan Karanggede 7,5 34 Mojosari Karanggede 4,0 35 Klari Karanggede 7,8 36 Pinggir Karanggede 9,3 37 Sendang Karanggede 5,0 38 Manyaran Karanggede 10,3 39 Klumpit Karanggede 7,4 40 Pengkol Karanggede 3,0 41 Klewor Kemusu 10,6 42 Kedung Mulyo Kemusu 15,7 43 Wonoharjo Kemusu 27,5 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-12 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Desa Kecamatan Jarak Ke Pos (KM) 44 Watugede Kemusu 13,9 45 Bawu Kemusu 11,1 46 Sarimulyo Kemusu 10,7 47 Kemusu Kemusu 13,2 48 Kendel Kemusu 6,0 49 Genengsari Kemusu 13,6 50 Kedung Rejo Kemusu 12,9 51 Karangmojo Klego 6,6 52 Bade Klego 1,0 53 Klego Klego 0,3 54 Tanjung Klego 5,3 55 Jaten Klego 3,6 56 Banyu Urip Klego 2,9 57 Blumbang Klego 1,7 58 Karanggatak Klego 7,4 59 Gondanglegi Klego 4,8 60 Sendangrejo Klego 7,9 61 Jatilawang Wonosamodro 15,3 62 Kalinanas Wonosamodro 17,5 63 Garangan Wonosamodro 14,4 64 Gilirejo Wonosamodro 18,4 65 Bengle Wonosamodro 20,8 66 Ngablak Wonosamodro 13,5 67 Repaking Wonosamodro 21,5 68 Gunungsari Wonosamodro 18,2 69 Bercak Wonosamodro 18,7 70 Wonosegoro Wonosegoro 11,0 71 Ketoyan Wonosegoro 10,0 72 Gosono Wonosegoro 13,1 73 Karangjati Wonosegoro 11,6 74 Guwo Wonosegoro 14,0 75 Bandung Wonosegoro 12,3 76 Lemahireng Wonosegoro 12,1 77 Kauman Wonosegoro 8,3 78 Bojong Wonosegoro 16,5 79 Banyusri Wonosegoro 10,4 80 Bolo Wonosegoro 8,4 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-13 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Gambar 5.2 Peta Jangkauan Pos Pemadam Kebakaran II dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan
1. 3.Pos Damkar III (Pos Marhen) Lokasi Pos Damkar III berada di Jl. Duren Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, tepatnya di depan kantor Panti Marhaen, Pos Damkar II juga dikenal dengan Pos Damkar Marhaen. Pos Damkar III dilihat berdasarkan analisis jarak membawahi 7 kecamatan, dengan hasil perhitungan terhadap jarak antara Pos Damkar III dengan pusat kecamatan, desa/kelurahan adalah sebagai berikut:
a.Kecamatan Ampel jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Ngargosari (6,20 KM) dan Desa/Kelurahan Sidomulyo (8,4 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Gondangslamet (16,40 KM) dan Desa/Kelurahan Ngampon (17,20. KM).
b.Kecamatan Boyolali jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Siswodipuran (0,4 KM) dan Desa/Kelurahan Pulisen (1,4 KM), Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-14 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Mudal (6,3 KM) dan Desa/Kelurahan Kebonbimo (7,6 KM).
c.Kecamatan Cepogo jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Jelok (5,8 KM) dan Desa/Kelurahan Bakulan (7,3 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Genting (13,8 KM) dan Desa/Kelurahan Wonodoyo (14,3 KM).
d.Kecamatan Gladagsari jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Gladagsari (12,5 KM) Desa/Kelurahan Kaligentong (13,4 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Ngadirojo (21,2 KM) dan Desa/Kelurahan Jlarem (24,3 KM).
e.Kecamatan Musuk jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Pusporenggo (3,9 KM) dan Desa/Kelurahan Sukorame (5,3 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Sruni (12,6 KM) dan Desa/Kelurahan Cluntang (13,3 KM).
f.Kecamatan Selo jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Sukabumi (11,11 KM) dan Desa/Kelurahan Suroteleng 16,1 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Jrakah (25,6 KM) dan Desa/Kelurahan Tlogolele (11,0 KM).
g.Kecamatan Tamansari jarak terdekat ke Desa/Kelurahan Karangkendal (11,00 KM) dan Desa/Kelurahan Lanjaran (12,2 KM), sedangkan jarak terjauh adalah Desa/Kelurahan Dragan (17,3 KM) dan Desa/Kelurahan Lampar (18,00 KM). Selengkapnya hasil pengukuran jarak antara lokasi Pos Damkar III dengan kecamatan sampai dengan desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut: Table 5.4 Jarak Pos Damkar III dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan No Desa Kecamatan Jarak Ke Pos 1 Tanduk Ampel 11,9 2 Ngargosari Ampel 6,2 3 Ngampon Ampel 17,2 4 Candi Ampel 13,1 5 Ngenden Ampel 14,9 6 Gondang Slamet Ampel 16,4 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-15 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Desa Kecamatan Jarak Ke Pos 7 Selodoko Ampel 13,0 8 Sidomulyo Ampel 8,4 9 Banyuanyar Ampel 9,4 10 Pulisen Boyolali 1,4 11 Banaran Boyolali 2,3 12 Penggung Boyolali 6,1 13 Siswodipuran Boyolali 0,4 14 Kebonbimo Boyolali 7,6 15 Kiringan Boyolali 3,6 16 Winong Boyolali 4,8 17 Mudal Boyolali 6,3 18 Candigatak Cepogo 8,5 19 Jelok Cepogo 5,8 20 Gubuk Cepogo 10,8 21 Paras Cepogo 8,3 22 Cabeankunci Cepogo 10,0 23 Bakulan Cepogo 7,3 24 Sukabumi Cepogo 11,0 25 Wonodoyo Cepogo 14,3 26 Jombong Cepogo 12,3 27 Sumbung Cepogo 9,5 28 Cepogo Cepogo 12,0 29 Kembangkuning Cepogo 12,6 30 Genting Cepogo 13,8 31 Mliwis Cepogo 11,0 32 Ngadirojo Gladagsari 21,2 33 Ngagrong Gladagsari 17,8 34 Gladagsari Gladagsari 12,6 35 Jlarem Gladagsari 24,3 36 Seboto Gladagsari 13,8 37 Sampetan Gladagsari 20,4 38 Kembang Gladagsari 15,9 39 Ngargoloka Gladagsari 19,3 40 Kaligentong Gladagsari 14,2 41 kebongulo Musuk 7,4 42 Musuk Musuk 5,6 43 Pusporenggo Musuk 3,9 44 Sukorame Musuk 5,3 45 Pagerjurang Musuk 11,8 46 Ringinlarik Musuk 8,9 47 Sruni Musuk 11,2 48 Musuk Musuk 6,1 49 Cluntang Musuk 13,3 50 Kembangsari Musuk 10,6 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-16 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Desa Kecamatan Jarak Ke Pos 51 Sukorejo Musuk 9,3 52 Jeruk Selo 17,7 53 Samiran Selo 16,4 54 Lencoh Selo 11,1 55 Suroteleng Selo 16,1 56 Tarubatang Selo 18,1 57 Senden Selo 16,3 58 Jrakah Selo 24,3 59 Tlogolele Selo 27,7 60 Jemowo Tamansari 13,7 61 Karangkendal Tamansari 11,0 62 Lanjaran Tamansari 12,2 63 Sangup Tamansari 16,4 64 Dragan Tamansari 17,3 65 Karanganyar Tamansari 14,3 66 Keposong Tamansari 13,2 67 Lampar Tamansari 18,0 Sumber: olah data tim penyusun.2024 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Gambar 5.3 Peta Jangkauan Pos Pemadam Kebakaran III dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-17 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 5.1.2. Perencanaan Pos Pemadam kebakaran Perencanaan lokasi Pos Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditentukan berdasarkan standar waktu tanggap (response-time) terhadap pemberitahuan kebakaran di wilayah dan jarak tempuh. Untuk mengantisipasi risiko kebakaran dan meminimalisir dampak yang ditimbulkannya, keberadaan Pos Pemadam Kebakaran pada wilayah manajemen kebakaran menjadi sangat penting. Pos Damkar berfungsi sebagai unit respon cepat yang siap menangani kebakaran serta memberikan penyuluhan tentang pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Perencanaan Pos Pemadam Kebakaran ini bertujuan untuk merancang lokasi, kebutuhan infrastruktur, tenaga kerja, serta mekanisme operasional yang efektif. Saat ini, layanan penanggulangan kebakaran di Kabupaten boyolali terdapat 1 (satu) Institusi Pemadam Kebakaran yaitu Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2009, secara hirarki organisasi pos pemadam yang ada untuk melayani seluruh wilayah belum memenuhi persyaratan, karena belum terdapat hirarki layanan tingkat sektor dan wilayah pemadam kebakaran kota. Saat ini yang ada di Kabupaten Boyolali adalah hirarki yang paling rendah yaitu pos pemadam kebakaran. Perencanaan pos pemadam kebakaran pada satu daerah ditinjau dari standar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2009, maka dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan jumlah dan lokasi pos pemadam kebakaran sebagai berikut:
1. 1.Pelayanan Maksimum 3 Desa/Kelurahan Kebutuhan pos pemadam kebakaran mendasarkan pada pelayanan maksimum 3 desa/kelurahan jika diimplementasikan di Kabupaten Boyolali, dengan melihat kondisi jumlah desa/kelurahan saat ini adalah sebesar 267 desa/kelurahan. Jika dihitung dengan pelayanan maksimal 3 desa/kelurahan maka diperlukan sebanyak 89 pos pemadam kebakaran. Hasil perhitungan atas jumlah damkar dengan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-18 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 sebaran kecamatan, desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut: Table 5.5 Perhitungan Pos Pemadam Kebakaran Menurut Pelayanan Maksimum 3 Desa/Kelurahan No Kecamatan Nama Desa/ Kelurahan Jumlah Pos Damkar Dibutuhkan 1 Selo Jeruk 1 Jrakah Klakah Lencoh 1 Samiran Selo Senden 1 Suroteleng Tarubatang Tlogolele 1 2 Ampel Banyuanyar Candi Gondang Slamet 1 Ngampon Ngargosari Ngenden 1 Selodoko Sidomulyo Tanduk 1 Urutsewu 3 Gladagsari Candisari Gladagsari 1 Jlarem Kaligentong Kembang 1 Ngadirojo Ngagrong Ngargoloka 1 Sampetan Seboto 4 Cepogo Bakulan 1 Cabean Kunti Candigatak Cepogo 1 Gedangan Genting Gubug 1 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-19 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Nama Desa/ Kelurahan Jumlah Pos Damkar Dibutuhkan Jelok Jombong Kembang Kuning 1 Mliwis Paras Sukabumi 1 Sumbung Wonodoyo 5 Musuk Cluntang 1 Kebongulo Kembangsari Musuk 1 Pagerjurang Pusporenggo Ringin Larik 1 Sruni Sukorame Sukorejo 1 6 Tamansari Lampar Dragan Karanganyar 1 Jemowo Sumur Sangup 1 Mriyan Lanjaran Karangkendal 1 Keposong 7 Boyolali Banaran Karanggeneng 1 Kebonbimo Kiringan Mudal 1 Penggung Pulisen Siswodipuran 1 Winong 8 Mojosongo Brajan Butuh 1 Dlingo Jurug Karangnongko 1 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-20 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Nama Desa/ Kelurahan Jumlah Pos Damkar Dibutuhkan Kemiri Kragilan Madu 1 Manggis Metuk Mojosongo 1 Singosari Tambak 9 Teras Bangsalan 1 Doplang Gumukrejo Kadireso 1 Kopen Krasak Mojolegi 1 Nepen Randusari Salakan 1 Sudimoro Tawangsari Teras 1 10 Sawit Bendosari Cepokosawit Gombang 1 Guwokajen Jatirejo Jenengan 1 Karangduren Kateguhan Kemasan 1 Manjung Tegalrejo Tlawong 1 11 Banyudono Bangak Banyudono Batan 1 Bendan Cangkringan Denggungan 1 Dukuh Jembungan Jipangan 1 Ketaon Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-21 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Nama Desa/ Kelurahan Jumlah Pos Damkar Dibutuhkan Kuwiran Ngaru Aru 1 Sambon Tanjungsari Trayu 1 12 Sambi Babadan Canden Catur 1 Cermo Demangan Glintang 1 Jagoan Jatisari Kepoh 1 Ngaglik Nglembu Sambi 1 Senting Tawengan Tempursari 1 Trosobo 13 Ngemplak Dibal Donohudan 1 Gagaksipat Giriroto Kismoyoso 1 Manggung Ngargorejo Ngesrep 1 Pandeyan Sawahan Sindon 1 Sobokerto 14 Nogosari Bendo Glonggong 1 Guli Jeron Kenteng 1 Ketitang Keyongan Pojok 1 Potronayan Pulutan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-22 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Nama Desa/ Kelurahan Jumlah Pos Damkar Dibutuhkan Rembun 1 Sembungan Tegalgiri 15 Simo Bendungan 1 Blagung Gunung Kedung Lengkong 1 Pelem Pentur Simo 1 Sumber Talakbroro Temon 1 Teter Walen Wates 1 16 Karanggede Bangkok Bantengan Dologan 1 Grogolan Karangkepoh Kebonan 1 Klari Klumpit Manyaran 1 Mojosari Pengkol Pinggir 1 Sempulur Sendang Sranten 1 Tegalsari 17 Klego Bade Banyu Urip 1 Blumbang Gondanglegi Jaten 1 Kalangan Karanggatak Karangmojo 1 Klego Sangge Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-23 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Nama Desa/ Kelurahan Jumlah Pos Damkar Dibutuhkan Sendangrejo 1 Sumber Agung Tanjung 18 Andong Andong 1 Beji Gondang Rawe Kacangan 1 Kadipaten Kedungdowo Kunti 1 Mojo Munggur Pakang 1 Pakel Pelemrejo Pranggong 1 Semawung Sempu Senggrong 1 19 Kemusu Bawu Genengsari Kedungmulyo 1 Kedungrejo Kemusu Kendel 1 Klewor Sarimulyo Watugede 1 Wonoharjo 20 Wonosegoro Bandung Banyusri 1 Bojong Bolo Gosono 1 Guwo Kauman Karangjati 1 Ketoyan Lemahireng Wonosegoro 1 21 Wonosamodro Ngablak Kedungpilang Kalinamas 1 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-24 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Nama Desa/ Kelurahan Jumlah Pos Damkar Dibutuhkan Gilirejo Jatilawang Garangan 1 Bercak Bengle Gunungsari 1 Repaking 22 Juwangi Cerme Jerukan 1 Juwangi Kalimati Kayen 1 Krobokan Ngaren Ngleses 1 Pilangrejo Sambeng Kabupaten Boyolali 89 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024
2. 2.Pelayanan Berdasarkan Jarak 2,5–3,5 KM dari Pos Standar Jarak 2,5–3,5 dari Pos yang tertuang dalam Peraturan Menteri PU RI No.20/PRT/M/2009 menjelaskan bahwa setiap daerah yang sudah terbangun dan dihuni harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor. Berdasarkan jumlah tersebut, diperkirakan dibutuhkan sebanyak 18 pos pemadam kebakaran, dengan kondisi tersedia saat ini 3 pos pemadam kebakaran. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-25 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Gambar 5.4 Peta Proyeksi Pelayanan Pemadam Kebakaran Berdasarkan Jarak 2,5–3,5 KM dari Pos Berdasarkan hasil pemetaan di atas, penempatan sebanyak 18 pos pemadam kebakaran berada dilokasi sebagai berikut:
a.Kecamatan Gladagsari sebanyak 2 pos;
b.Kecamatan Cepogo sebanyak 2 pos;
c.Kecamatan Musuk sebanyak 1 pos;
d.Kecamatan Banyudono sebanyak 1 pos;
e.Kecamatan Sambi sebanyak 1 pos;
f.Kecamatan Ngemplak sebanyak 1 pos;
g.Kecamatan Simo sebanyak 2 pos;
h.Kecamatan Andong sebanyak 1 pos;
i.Kecamatan Kemusu sebanyak 1 pos;
j.Kecamatan Juwangi sebanyak 1 pos;
k.Kecamatan Wonosegoro sebanyak 1 pos; dan
l.Kecamatan Wonosamudro sebanyak 2 pos. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-26 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
1. 3.Pelayanan Berdasarkan Penduduk Layanan Sebesar 100.000 penduduk Standar Internasional yang tertuang dalam National Fire Protection Association (NFPA) merekomendasikan rasio 1 pos pemadam kebakaran per 50.000 hingga 100.000 penduduk. Jika mengacu pada standar tersebut dengan menggunakan nilai maksimal 1 pos per 100.000 penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Boyolali berdasarkan data BPS tahun 2023 adalah sebanyak 1.090.129 jiwa, maka diperkirakan jumlah pos yang harus tersedia adalah 11 Pos Pemadam Kebakaran. Jika dilihat berdasarkan data pada setiap kecamatan, maka dihasilkan perkiraan kebutuhan pos pemadam kebakaran dan perkiraan lokasinya sebagai berikut: Table 5.6 Proyeksi Kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran Menurut Jumlah Penduduk No Kecamatan Jumlah Penduduk Kebutuhan Pos Perkiraan Lokasi 1 Selo 30.142 0,33 Gladagsari 2 Gladagsari 43.249 0,48 3 Ampel 41.445 0,46 4 Cepogo 61.054 0,68 Tamansari 5 Musuk 32.649 0,36 6 Tamansari 29.376 0,33 Boyolali 7 Boyolali 74.150 0,74 8 Mojosongo 61.345 0,61 Mojosongo 9 Banyudono 54.074 0,54 10 Sawit 32.622 0,33 Sawit 11 Teras 53.524 0,54 12 Ngemplak 99.782 1,00 Ngemplak 13 Nogosari 74.298 0,74 Nogosari 14 Sambi 48.553 0,49 Sambi 15 Simo 50.836 0,51 16 Karanggede 47.906 0,48 Klego 17 Klego 49.891 0,50 18 Andong 62.535 0,63 Kemusu 19 Kemusu 35.197 0,35 20 Wonosegoro 39.564 0,40 Wonosamodro 21 Wonosamodro 31.958 0,32 22 Juwangi 35.979 0,36 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-27 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Gambar 5.5 Peta Proyeksi Kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran Menurut Jumlah Penduduk
2. 4.Pelayanan Berdasarkan Perhitungan Kebutuhan Pos Menurut Waktu Tanggap Salah satu faktor penting dalam perencanaan pos pemadam kebakaran adalah waktu respons. Standar waktu respons ideal di Indonesia adalah maksimal 15 menit setelah menerima laporan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2009. Waktu ini dihitung dari pos terdekat hingga mencapai lokasi kejadian. Oleh karena itu, perencanaan penempatan pos harus memperhatikan jarak tempuh, kondisi lalu lintas, serta infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Penghitungan waktu tempuh mengacu pada lokasi dan jumlah pos pemadam kebakaran saat ini. Waktu tempuh dihitung dengan jarak pos pemadam kebakaran ke setiap desa/kelurahan. Perhitungan dengan menggunakan rata-rata kecepatan 56-60 km/jam. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-28 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
a.Pos Pemadam Kebakaran I (Pos Induk) Kondisi eksisting jangkauan pelayanan pemadam kebakaran I (pos induk) berdasarkan desa/keluarahan dapat dilihat pada tabel berikut: Table 5.7 Kondisi Eksisiting Wilayah Jangkauan Pelayanan Pemadam Kebakaran I No Kecamatan Desa/ Kelurahan Jarak dari Pos (KM) Waktu Tempuh (menit) 1 Banyudon o Sambon 12,48 20,80 2 Banyudon o Denggungan 12,46 20,77 3 Banyudon o Kuwiran 9,5 15,83 4 Banyudon o Batan 10,1 16,83 5 Banyudon o Bendan 7,8 13,00 6 Banyudon o Trayu 10,6 17,67 7 Banyudon o Tanjungsari 8,7 14,50 8 Banyudon o Bangak 10,84 18,07 9 Banyudon o Jipangan 10,08 16,80 10 Banyudon o Jembungan 11,1 18,50 11 Banyudon o Cangkringan 8,4 14,00 12 Banyudon o Banyudono 8,6 14,33 13 Banyudon o Ketaon 7,5 12,50 14 Banyudon o Ngaruaru 7,7 12,83 15 Banyudon o Dukuh 8,4 14,00 16 Mojosongo Karangnongk o 5,2 8,67 17 Mojosongo Singosari 8,9 14,83 18 Mojosongo Kemiri 1,8 3,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-29 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Desa/ Kelurahan Jarak dari Pos (KM) Waktu Tempuh (menit) 19 Mojosongo Brajan 4,8 8,00 20 Mojosongo Dlingo 9,08 15,13 21 Mojosongo Jurug 3,6 6,00 22 Mojosongo Tambak 9,1 15,17 23 Mojosongo Butuh 3,4 5,67 24 Mojosongo Kragilan 2,5 4,17 25 Mojosongo Manggis 5,2 8,67 26 Mojosongo Madu 7,6 12,67 27 Mojosongo Metuk 4,6 7,67 28 Mojosongo Mojosongo 1,4 2,33 29 Sawit Bendosari 13,2 22,00 30 Sawit Karangduren 13,1 21,83 31 Sawit Tegalrejo 9,2 15,33 32 Sawit Jenengan 9,1 15,17 33 Sawit Kateguhan 12,54 20,90 34 Sawit Tlawong 8,08 13,47 35 Sawit Gombang 9,9 16,50 36 Sawit Jatirejo 11,11 18,52 37 Sawit Manjung 10,48 17,47 38 Sawit Cepokosawit 10,3 17,17 39 Sawit Guwokajen 12,04 20,07 40 Sawit Kemasan 9,8 16,33 41 Teras Nepen 5,2 8,67 42 Teras Mojolegi 4,6 7,67 43 Teras Kadirejo 7,6 12,67 44 Teras Teras 5,6 9,33 45 Teras Krasak 9,02 15,03 46 Teras Sudimoro 5,06 8,43 47 Teras Bangsalan 6,09 10,15 48 Teras Salakan 7,1 11,83 49 Teras Gumukrejo 8,07 13,45 50 Teras Tawangsari 7,07 11,78 51 Teras Doplang 8,5 14,17 52 Teras Kopen 5,7 9,50 53 Teras Randusari 3,7 6,17 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Jangkauan pelayanan pemadam kebakaran pos 1 selanjutnya tergambar melalui peta berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-30 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Gambar 5.6 Peta Eksisting Cakupan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran I
b.Pos Pemadam Kebakaran II (Pos Klego) Kondisi eksisting jangkauan pelayanan pemadam kebakaran II (Pos Klego) berdasarkan desa/keluarahan dapat dilihat pada tabel berikut: Table 5.8 Kondisi Eksisiting Wilayah Jangkauan Pelayanan Pemadam Kebakaran II No Kecamatan Desa/ Kelurahan Jarak dari Pos (KM) Waktu Tempuh (menit) 1 Andong Senggrong 10,81 18,02 2 Andong Kadipaten 7,4 12,33 3 Andong Sempu 9,89 16,48 4 Andong Pranggong 10,46 17,43 5 Andong Pakel 10,61 17,68 6 Andong Semawung 9,72 16,20 7 Andong Pakel 11,63 19,38 8 Andong Munggur 6,75 11,25 9 Andong Kedungdowo 11,32 18,87 10 Andong Kunti 10,76 17,93 11 Andong Pelemrejo 12,19 20,32 12 Andong Pakang 8,12 13,53 13 Andong Beji 8,12 13,53 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-31 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Desa/ Kelurahan Jarak dari Pos (KM) Waktu Tempuh (menit) 14 Andong Andong 6,9 11,50 15 Andong Gondangrawe 6,65 11,08 16 Karangede Grogolan 5,76 9,60 17 Karanggede Bentengan 7,5 12,50 18 Karanggede Pengkol 3,03 5,05 19 Karanggede Mojosari 6,15 10,25 20 Karanggede Karangkepoh 2,57 4,28 21 Karanggede Kebonan 6,59 10,98 22 Karanggede Tegalsari 6,96 11,60 23 Karanggede Klari 7,84 13,07 24 Karanggede Sempulur 7,06 11,77 25 Karanggede Pinggir 9,29 15,48 26 Karanggede Sendang 4,95 8,25 27 Karanggede Sranten 5,45 9,08 28 Karanggede Klumpit 8,89 14,82 29 Karanggede Manyaran 10,3 17,17 30 Karanggede Dologan 4,44 7,40 31 Karanggede Bangkok 6,88 11,47 32 Klego Kalangan 6,11 10,18 33 Klego Karangmojo 6,63 11,05 34 Klego Bade 1,03 1,72 35 Klego Klego 0,29 0,48 36 Klego Klego 0,19 0,32 37 Klego Klego 0,61 1,02 38 Klego Banyuurip 2,89 4,82 39 Klego Blumbang 1,69 2,82 40 Klego Gondanglegi 4,81 8,02 41 Klego Sumberagung 4,85 8,08 42 Klego Karangatak 8,53 14,22 43 Klego Sendangrejo 7,88 13,13 44 Klego Tanjung 5,3 8,83 45 Klego Jaten 3,55 5,92 46 Simo Temon 11,33 18,88 47 Simo Pelem 11,35 18,92 48 Simo Bendungan 13,89 23,15 49 Simo Teter 11,56 19,27 50 Simo Blagung 11,1 18,50 51 Simo Wates 9,55 15,92 52 Simo Kedunglengkong 9,04 15,07 53 Simo Walen 13,26 22,10 54 Simo Gunung 11,98 19,97 55 Simo Talakbroto 9,53 15,88 56 Simo Pentur 15,25 25,42 57 Simo Walen 9,21 15,35 58 Simo Mojo 9,28 15,47 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-32 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Jangkauan pelayanan pemadam kebakaran Pos II selanjutnya tergambar melalui peta berikut: Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Gambar 5.7 Peta Eksisting Cakupan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran II
c.Pos Pemadam Kebakaran III (Pos Marhen) Kondisi eksisting jangkauan pelayanan pemadam kebakaran III (Pos Marhen) berdasarkan desa/keluarahan dapat dilihat pada tabel berikut: Table 5.9 Kondisi Eksisiting Wilayah Jangkauan Pelayanan Pemadam Kebakaran III No Kecamatan Desa/ Kelurahan Jarak Dari Pos (Km) Waktu Tempuh (menit) 1 Boyolali Pulisen 1,3 2,17 2 Boyolali Kebonbimo 7,5 12,50 3 Boyolali Penggung 6,08 10,13 4 Boyolali Siswodipuran 0,4 0,67 5 Boyolali Kiringan 3,5 5,83 6 Boyolali Banaran 2,2 3,67 7 Boyolali Winong 4,7 7,83 8 Boyolali Mudal 6,2 10,33 9 Musuk Pusporenggo 3,8 6,33 10 Musuk Kebongulo 7,3 12,17 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-33 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Desa/ Kelurahan Jarak Dari Pos (Km) Waktu Tempuh (menit) 11 Musuk Pagerjurang 11,8 19,67 12 Musuk Cluntang 13,3 22,17 13 Musuk Ringinlarik 8,9 14,83 14 Musuk Musuk 6,8 11,33 15 Musuk Sukorame 5,25 8,75 16 Musuk Sruni 11,1 18,50 17 Musuk Kembangsari 10,5 17,50 18 Musuk Sukorejo 9,3 15,50 19 Tamansari Karangkendal 11 18,33 20 Tamansari Lanjaran 12,2 20,33 21 Tamansari Tamansari 13,6 22,67 22 Tamansari Lampar 18 30,00 23 Tamansari Sumur 12,5 20,83 24 Tamansari Dragan 17,2 28,67 25 Tamansari Keposong 13,1 21,83 26 Tamansari Karanganyar 14,3 23,83 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Jangkauan pelayanan pemadam kebakaran Pos III selanjutnya tergambar melalui peta berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-34 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Gambar 5.8 Peta Eksisting Cakupan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran III Berdasarkan hasil analisis perhitungan penentuan terhadap kebutuhan jumlah pos pemadam kebakaran di atas, dengan melihat pada kondisi eksisting Kabupaten Boyolali, maka perhitungan yang lebih tepat dan logis dengan menggunakan perhitungan model ke-4, yaitu dengan menggunakan waktu tanggap 15 menit. Melalui penghitungan tersebut, maka kebutuhan ideal pos pemadam kebakaran Kabupaten Boyolali adalah sebanyak 8 pos pemadam kebakaran, dengan rincian lokasi sebagai berikut:
1. 1.Pos Pemadam Kebakaran 1 (eksisting);
2. 2.Pos Pemadam Kebakaran 2 (eksisting);
3. 3.Pos Pemadam Kebakaran 3 (eksisting);
4. 4.Pos Pemadam Kebakaran 4 di Ngemplak (usulan);
5. 5.Pos Pemadam Kebakaran 5 di Wonosegoro (usulan);
6. 6.Pos Pemadam Kebakaran 6 di Ampel (usulan);
7. 7.Pos Pemadam Kebakaran 7 di Selo (usulan); dan
8. 8.Pos Pemadam Kebakaran 8 di Kemusu (usulan). Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-35 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Gambar 5.9 Peta Proyeksi Kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran Menurut Waktu Tanggap Maksimal 15 Menit Berikut di jabarkan lebih lanjut terkait 5 usulan tambahan Pos Pemadam Kebakaran di Kabupaten Boyolali:
a.Pos Pemadam Kebakaran IV (Pos Ngemplak) Pos pemadam kebakaran IV yang berada di Kecamatan Ngemplak dengan wilayah kerja sebanyak 3 kecamatan di 43 desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut: Table 5.10 Wilayah Kerja Pos Pemadam Kebakaran IV Menurut Desa/Kelurahan No Kecamatan Desa/ Kelurahan 1 Ngemplak Gagaksipat 2 Ngemplak Sawahan 3 Ngemplak Kismoyoso 4 Ngemplak Sobokerto 5 Ngemplak Donohudan 6 Ngemplak Sindon 7 Ngemplak Ngemplak Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-36 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Desa/ Kelurahan 8 Ngemplak Ngesrep 9 Ngemplak Ngargorejo 10 Ngemplak Manggung 11 Ngemplak Giriroto 12 Ngemplak Pandeyan 13 Nogosari Keyongan 14 Nogosari Bendo 15 Nogosari Sembungan 16 Nogosari Pojok 17 Nogosari Guli 18 Nogosari Ketitang 19 Nogosari Potronayan 20 Nogosari Tegalgiri 21 Nogosari Rembun 22 Nogosari Glonggong 23 Nogosari Pulutan 24 Nogosari Kenteng 25 Nogosari Jeron 26 Sambi Tempursari 27 Sambi Tempursari 28 Sambi Ngaglik 29 Sambi Cermo 30 Sambi Canden 31 Sambi Glintang 32 Sambi Jagoan 33 Sambi Jatisari 34 Sambi Kepoh 35 Sambi Catur 36 Sambi Babadan 37 Sambi Nglembu 38 Sambi Tawengan 39 Sambi Tempursari 40 Sambi Sambi 41 Sambi Trosobo 42 Sambi Demangan 43 Sambi Senting Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Peta jangkauan pos pemadam kebakaran IV selanjutnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-37 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Gambar 5.10 Peta Cakupan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran IV
b.Pos Pemadam Kebakaran V (Pos Wonosegoro) Pos pemadam kebakaran V yang berada di Kecamatan Wonosegoro dengan wilayah kerja sebanyak 3 kecamatan di 23 desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut: Table 5.11 Wilayah Kerja Pos Pemadam Kebakaran V Menurut Desa/Kelurahan No Kecamatan Desa/ Kelurahan 1 Juwangi Sambeng 2 Juwangi Kalimati 3 Juwangi Krobokan 4 Wonosamodro Jatilawang 5 Wonosamodro Ngablak 6 Wonosamodro Garangan 7 Wonosamodro Bengle 8 Wonosamodro Kedungpilang 9 Wonosamodro Repaking 10 Wonosamodro Gunungsari 11 Wonosamodro Bercak 12 Wonosamudro Gilirejo 13 Wonosegoro Bolo Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-38 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Desa/ Kelurahan 14 Wonosegoro Ketoyan 15 Wonosegoro Gosono 16 Wonosegoro Karangjati 17 Wonosegoro Bandung 18 Wonosegoro Wonosegoro 19 Wonosegoro Guwo 20 Wonosegoro Lemahireng 21 Wonosegoro Kauman 22 Wonosegoro Bojong 23 Wonosegoro Banyusri Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Peta jangkauan pelayanan pos pemadam kebakaran V selanjutnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Gambar 5.11 Peta Cakupan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran V
c.Pos Pemadam Kebakaran VI (Pos Ampel) Pos pemadam kebakaran VI yang berada di Kecamatan Ampel dengan wilayah kerja sebanyak 9 kecamatan di 19 desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-39 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Table 5.12 Wilayah Kerja Pos Pemadam Kebakaran VI Menurut Desa/Kelurahan No Kecamatan Desa/ Kelurahan 1 Ampel Tanduk 2 Ampel Candi 3 Ampel Ngenden 4 Ampel Gondangslamet 5 Ampel Ngargosari 6 Ampel Selodoko 7 Ampel Sidomulyo 8 Ampel Banyuanyar 9 Gladagsari Ngadirojo 10 Gladagsari Ngangrong 11 Gladagsari Candisari 12 Gladagsari Gladagsari 13 Gladagsari Jlarem 14 Gladagsari Seboto 15 Gladagsari Sampetan 16 Gladagsari Kembang 17 Gladagsari Ngargoloko 18 Gladagsari Kaligentong 19 Gladagsari Ngadirojo Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Peta jangkauan pelayanan pos pemadam kebakaran VI selanjutnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-40 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Gambar 5.12 Peta Cakupan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran VI
d.Pos Pemadam Kebakaran VII (Pos Selo) Pos pemadam kebakaran VII yang berada di Kecamatan Selo dengan wilayah kerja sebanyak 9 kecamatan di 24 desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut: Table 5.13 Wilayah Kerja Pos Pemadam Kebakaran VII Menurut Desa/Kelurahan No Kecamatan Desa/ Kelurahan 1 Cepogo Jelok 2 Cepogo Gubug 3 Cepogo Sumbung 4 Cepogo Cabeankunti 5 Cepogo Bakulan 6 Cepogo Sukabumi 7 Cepogo Wonodoyo 8 Cepogo Jombong 9 Cepogo Sumbung 10 Cepogo Cepogo 11 Cepogo Kembangkuning 12 Cepogo Genting 13 Cepogo Gedangan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-41 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Kecamatan Desa/ Kelurahan 14 Cepogo Mliwis 15 Selo Suroteleng 16 Selo Jrakah 17 Selo Jeruk 18 Selo Senden 19 Selo Klakah 20 Selo Tlogolele 21 Selo Samiran 22 Selo Lencoh 23 Selo Selo 24 Selo Tarubatang Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Peta jangkauan pelayanan pos pemadam kebakaran VII selanjutnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Gambar 5.13 Peta Cakupan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran VII
e.Pos Pemadam Kebakaran VIII (Kemusu) Pos pemadam kebakaran VIII yang berada di Kecamatan Kemusu dengan wilayah kerja sebanyak 9 kecamatan di 24 desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-42 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Table 5.14 Wilayah Kerja Pos Pemadam Kebakaran VII Menurut Desa/Kelurahan No Kecamatan Desa/ Kelurahan 1 Juwangi Juwangi 2 Juwangi Cerme 3 Juwangi Kayen 4 Juwangi Jerukan 5 Juwangi Pilangrejo 6 Juwangi Ngaren 7 Juwangi Ngleses 8 Kemusu Klewor 9 Kemusu Kedung Mulyo 10 Kemusu Sarimulyo 11 Kemusu Watugede 12 Kemusu Bawu 13 Kemusu Kendel 14 Kemusu Kemusu 15 Kemusu Genengsari 16 Kemusu Wonoharjo 17 Kemusu Kedung Rejo 18 Wonosegoro Bolo 19 Wonosegoro Ketoyan 20 Wonosegoro Gosono 21 Wonosegoro Karangjati 22 Wonosegoro Bandung 23 Wonosegoro Wonosegoro 24 Wonosegoro Guwo 25 Wonosegoro Lemahireng 26 Wonosegoro Kauman 27 Wonosegoro Bojong 28 Wonosegoro Banyusri Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Peta jangkauan pelayanan pos pemadam kebakaran VIII selanjutnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-43 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Sumber: Hasil analisis penyusun. 2024 Gambar 5.14 Peta Cakupan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran VIII 5.2. Analisis Kebutuhan Prasarana Dan Sarana Proteksi Kebakaran 5.2.1. Prasarana Proteksi Kebakaran
1. 1.Pasokan air untuk pemadaman kebakaran Pasokan air merupakan salah satu elemen penting dalam operasi pemadaman kebakaran. Agar penanganan kebakaran dapat berlangsung cepat dan efektif, pasokan air yang memadai harus tersedia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2009, pasokan air untuk keperluan pemadam kebakaran diperoleh dari sumber alam seperti kolam air, danau, sungai, jeram, sumur dalam dan saluran irigasi; maupun buatan seperti tangki air, tangki gravitasi, kolam renang, air mancur, reservoir, mobil tangki air dan hidran. Dalam hal pasokan tersebut berasal dari sumber alami maka harus dilengkapi dengan pemipaan/peralatan penghisap air (drafting point). Permukaan air pada sumber alami harus dijamin pada kondisi kemarau masih mampu dimanfaatkan. Selain penyediaan air, Instansi Pemadam Kebakaran setempat wajib menyediakan bahan pemadam bukan air. Bahan pemadam Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-44 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 bukan air dapat berupa <foam= atau bahan kimia lain. Penggunaan bahan pemadam bukan air harus disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan potensi bahaya kebakaran dan harus memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku termasuk aman terhadap lingkungan. Kondisi saat ini, sumber air yang potensi digunakan atau dimanfaatkan pada saat kejadian kebakaran adalah dari jaringan ari PDAM dan dari sumber non PDAM. Gambar 5.15 Peta Eksisting Sumber Mata Air di Kabupaten Boyolali Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-45 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Gambar 5.16 Peta Sumber Air Berdasarkan Jaringan PDAM Kabupaten Boyolali Berdasarkan kondisi eksisting di Kabupaten Boyolali terdapat 12 titik hidran yang diantaranya ada sekitar 4 titik dalam kondisi rusak. Berdasarkan standar Keputusan Menteri. Kimpraswil No. 504/KPTS/M/2001 kebutuhan akan sarana hidran adalah untuk setiap jarak 100 M diperlukan 1 (satu) titik hidran. Dalam penentuan tambahan hidran yang dilakukan berdasarkan wilayah atau kawasan yang tidak terlayani dari masing-masing pos yang direncanakan dan kebutuhan hidran pada kawasan tertentu, sehingga ditambahkan titik- titik hidran. Penempatan titik-titik hidran diletakkan di wilayah kegiatan publik, antara lain permukiman padat, kegiatan komersial (pasar, mall, dll.), kegiatan pusat pemerintahan/perkantoran, kegiatan kawasan industri. Terhadap analisis kebutuhan penempatan hidran di Kabupaten Boyolali dibagi ke dalam 3 tahapan, yaitu tahapan jangka pendek, Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-46 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 jangka menengah dan jangka panjang seperti yang terlihat pada peta berikut: Gambar 5.17 Peta Proyeksi Kebutuhan Penempatan Hidran
2. 2.Aksesibilitas
a.Setiap lingkungan bangunan gedung dan bangunan gedung dalam perkotaan harus menyediakan aksesibilitas untuk keperluan pemadam kebakaran yang meliputi jalur masuk termasuk putaran balik bagi aparat pemadam kebakaran, dan akses masuk ke dalam bangunan gedung untuk dipergunakan pada saat kejadian kebakaran.
b.Otoritas berwenang setempat menentukan dan membuat jalur masuk aparat pemadam kebakaran ke lokasi sumber air termasuk perkerasan jalan, belokan, jalan penghubung, jembatan, pada berbagai kondisi alam sesuai dengan ketentuan standar konstruksi yang berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-47 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Kondisi saat ini di wilayah Kabupaten Boyolali kondisi bangunan gedung diperkotaan seperti bangunan gedung pemerintahan, perdagangan sudah banyak yang menyediakan akses terkait di mana terjadinya kebakaran. Kondisi yang terlihat saat ini setiap bangunan gedung.
1. 3.Model Bangunan Pemadam Kebakaran
a.Bangunan Pos Pemadam Kebakaran minimal membutuhkan lahan 200 m2, meliputi kebutuhan ruang untuk: 1) Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter 2) Ruang siaga untuk 2 regu (1 regu = 6 orang) 3) Ruang administrasi, 4) Ruang tunggu, 5) Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker) 6) Gudang peralatan 7) Tandon air 12.000 liter 8) Halaman untuk latihan rutin.
b.Model Bangunan Sektor Pemadam Kebakaran Sektor pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 400 m2, meliputi kebutuhan ruang untuk: 1) Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, 1 mobil tangga 17 meter, 2 mobil tangga > 30 meter, 2 mobil rescue/ambulans, 1 mobil pemadam khusus, 1 mobil alat bantu pernafasan, 2 perahu karet 2) Ruang siaga untuk 4 regu 3) Ruang administrasi 4) Ruang tunggu 5) Ruang rapat Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-48 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 6) Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker) 7) Gudang peralatan dan bahan pemadam kebakaran 8) Tandon air 24.000 liter 9) Halaman tempat latihan rutin.
c.Model Bangunan Wilayah Pemadam Kebakaran Wilayah pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 1.600 m2, meliputi kebutuhan ruang untuk: 1) Gudang peralatan dan bahan pemadam yang mampu menampung: Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, 1 mobil tangga 17 m, 3 mobil tangga > 30 m, 2 mobil rescue/ambulans, 2 mobil pemadam khusus, 2 mobil alat bantu pernafasan, 2 perahu karet, 2) Ruang komando dan komunikasi (command center), 3) Ruang siaga untuk 4 regu, 4) Ruang administrasi, 5) Ruang tunggu, 6) Ruang rapat, 7) Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker), 8) Gudang peralatan dan bahan pemadam, 9) Tandon air 24.000 liter, 10) Halaman tempat latihan rutin.
d.Model Bangunan perbengkelan 1) Mobil pemadam kebakaran sebagai alat yang vital untuk memadamkan kebakaran, perlu dijaga agar selalu dalam kondisi siap untuk digunakan 2) Untuk mendapatkan kondisi dalam butir 1), maka harus diadakan pemeliharaan yang meliputi perawatan dan perbaikan 3) Bangunan bengkel diperlukan bila jumlah mobil telah mencapai 20 unit mobil pemadam kebakaran. 4) Kemampuan bengkel disesuaikan dengan kebutuhan.
e.Model Bangunan Asrama 1) Petugas pemadam kebakaran bekerja dengan pola: tugas, lepas/libur dan cadangan, Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-49 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 2) Bila diperlukan petugas pemadam kebakaran harus siap untuk bekerja, walaupun dalam keadaan lepas atau libur, 3) Untuk mobilitas secara cepat, diperlukan asrama untuk petugas di sekitar kompleks pemadam kebakaran, 4) Kemampuan asrama disesuaikan dengan kebutuhan.
f.Model Bangunan/Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan 1) Untuk penyediaan dan pemeliharaan tenaga terampil di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, setiap instansi pemadam kebakaran diwajibkan menyediakan bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan 2) Untuk pertimbangan efisiensi, sebuah bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan dapat dipergunakan secara bersama- sama oleh beberapa IPK dari beberapa wilayah sesuai kesepakatan (MOU) 3) Pemilihan Tapak untuk bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan harus mempertimbangkan kepentingan penduduk sekitar dan tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan 4) Unsur bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan antara lain adalah : a) Bangunan gedung untuk ruang kelas, b) Bangunan menara pelatihan, c) Bangunan tempat praktek pelatihan kebakaran, d) Tempat pelatihan cairan mudah terbakar, e) Tempat uji coba pompa kebakaran, f) Area pelatihan pengemudi, g) Area pelatihan rescue, h) Area rehabilitasi (tempat istirahat), i) Area Gudang. 5) Bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan yang berupa bangunan gedung harus memenuhi standar konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku. Prasarana Diklat yang berupa bangunan, baik untuk tingkat provinsi, atau beberapa provinsi Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-50 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 maupun tingkat Nasional akan diatur dengan ketentuan lebih lanjut.
g.Model Bangunan Pusat Komunikasi (Crisis Center) 1) Setiap perkotaan diwajibkan memiliki jaringan komunikasi keadaan darurat dengan terlebih dahulu membentuk pusat komunikasi keadaan darurat 2) Pusat komunikasi keadaan darurat mempunyai fungsi utama sebagai tempat diterimanya permintaan bantuan keadaan darurat dalam wilayah tanggung jawab sebuah IPK untuk diproses menjadi respon yang sesuai 3) Pusat komunikasi keadaan darurat mempunyai fungsi pengendalian keadaan darurat yang pelaksanaannya oleh sebuah IPK dalam sebuah wilayah maupun beberapa IPK dari beberapa wilayah 4) Pusat komunikasi harus dilengkapi dengan peralatan, personil, dan prosedur yang memadai untuk kebutuhan lapangan 5) Bangunan gedung pusat komunikasi harus mendapat proteksi terhadap berbagai ancaman (vandalisme, sabotase, pembangkangan sipil, banjir, kebakaran, dan lain-lain) dan dipersiapkan berikut dengan bangunan gedung pusat komunikasi cadangan (Disaser Recovery Center-DRC) serta sumber daya listrik cadangan berikut bahan bakarnya untuk masa pakai minimum 24 jam. 6) Bangunan gedung pusat komunikasi keadaan darurat harus memenuhi ketentuan standar konstruksi yang berlaku 7) Pembangunan sebuah pusat komunikasi keadaan darurat harus mempertimbangkan hal sebagai berikut : a) Lokasi b) Stabilitas seismik c) Keamanan (security) d) Sumber Daya Listrik darurat e) Akses pengkabelan (networking) f) Iluminasi Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-51 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 g) Tata Udara dan sistem penunjangnya h) Layout panel peralatan komunikasi i) Akustik j) Fasilitas sanitasi/toilet k) Fasilitas Dapur l) Ruang Istirahat m) Asrama/Ruang Tidur n) Persiapan makanan untuk keadaan darurat o) Fasilitas komunikasi pengganti p) Mushola. 8) Pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung pusat komunikasi beserta peralatannya, dan standar kualifikasi operator komunikasi harus berpegang pada kebijakan. prosedur, dan panduan teknis yang dibuat oleh Otoritas Berwenang Setempat (OBS). Analisis terhadap kebutuhan model bangunan pemadam kebakaran saat ini di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:
1. 1.Bangunan Pos Pemadam Kebakaran No Sarana dan Prasarana Satuan Standar Kondisi Kebutuhan Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 5 Pos 6 Pos 7 Pos 8 1 Luas lahan minimal 200 m2 m2 200 200 200 200 200 200 2 Garasi unit 2 mobil pompa 4.000 liter 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Ruang siaga regu 2 (1 regu = 6 orang) 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Ruang administrasi unit tersedia 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Ruang tunggu unit tersedia 1 1 1 1 1 1 1 1 6 Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker) unit tersedia 1 1 1 1 1 1 1 1 7 Gudang peralatan unit tersedia 1 1 1 1 1 1 1 1 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-52 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Sarana dan Prasarana Satuan Standar Kondisi Kebutuhan Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 5 Pos 6 Pos 7 Pos 8 8 Tandon air liter 12.000 - - - 1 1 1 1 1 9 Halaman untuk latihan rutin unit tersedia 1 - - 1 1 1 1 1
2. 2.Bangunan Sektor Pemadam Kebakaran No Sarana dan Prasarana Satuan Standar Kondisi Kebutuhan 1 Luas lahan minimal 400 m2 m2 400 0 400 2 Garasi mobil pompa 4.000 liter unit 2 0 2 mobil tangga 17 meter unit 1 0 1 mobil tangga > 30 meter unit 2 0 2 mobil rescue/ambulans unit 2 0 2 mobil pemadam khusus unit 1 0 1 mobil alat bantu pernafasan unit 1 0 1 perahu karet unit 2 0 2 3 Ruang siaga regu 4 0 4 4 Ruang administrasi unit tersedia 0 tersedia 5 Ruang tunggu unit tersedia 0 tersedia 6 Ruang rapat unit tersedia 0 tersedia 7 Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker) unit tersedia 0 tersedia 8 Gudang peralatan dan bahan pemadam kebakaran unit tersedia 0 tersedia 9 Tandon air liter 24.000 0 24.000 10 Halaman tempat latihan rutin unit tersedia 0 tersedia
3. 3.Bangunan Wilayah Pemadam Kebakaran No Sarana dan Prasarana Satuan Standar Kondisi Kebutuhan 1 Luas lahan minimal m2 1.600 0 0 2 Gudang peralatan dan bahan pemadam yang mampu menampung: 0 0 Garasi unit 2 mobil pompa 0 0 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-53 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Sarana dan Prasarana Satuan Standar Kondisi Kebutuhan 4.000 liter mobil tangga 17 m unit 1 0 0 mobil tangga > 30 m unit 3 0 0 mobil rescue/ambulans unit 2 0 0 mobil pemadam khusus unit 2 0 0 mobil alat bantu pernafasan unit 2 0 0 perahu karet unit 2 0 0 3 Ruang komando dan komunikasi (command center) unit tersedia 0 0 4 Ruang siaga untuk 4 regu unit tersedia 0 0 5 Ruang administrasi unit tersedia 0 0 6 Ruang tunggu unit tersedia 0 0 7 Ruang rapat unit tersedia 0 0 8 Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker) unit tersedia 0 0 9 Gudang peralatan dan bahan pemadam unit tersedia 0 0 10 Tandon air liter 24.000 0 0 11 Halaman tempat latihan rutin. unit tersedia 0 0
4. 4.Bangunan Pendukung No Sarana dan Prasarana Satuan Standar Kondisi Kebutuhan A Bangunan perbengkelan Unit 20 unit mobil pemadam kebakaran 0 0 B Bangunan Asrama Unit tersedia 0 0 C Bangunan/Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan 0
a.Bangunan gedung untuk ruang kelas Unit tersedia 0 0
b.Bangunan menara pelatihan Unit tersedia 0 0
c.Bangunan tempat praktek pelatihan kebakaran Unit tersedia 0 0
d.Tempat pelatihan cairan mudah terbakar Unit tersedia 0 0 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-54 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Sarana dan Prasarana Satuan Standar Kondisi Kebutuhan
e.Tempat uji coba pompa kebakaran Unit tersedia 0 0
f.Area pelatihan pengemudi Unit tersedia 0 0
g.Area pelatihan rescue Unit tersedia 0 0
h.Area rehabilitasi (tempat istirahat) Unit tersedia 0 0
i.Area Gudang Unit tersedia 0 0
j.Bangunan Pusat Komunikasi (Crisis Center) Unit tersedia 0 0 5.2.2. Sarana Pencegahan Kebakaran
1. 1.Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) tentang proteksi kebakaran Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) terkait proteksi kebakaran mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi kebakaran. Berikut adalah beberapa jenis NSPM yang umum dalam proteksi kebakaran:
a.Norma Keselamatan Kebakaran: Mengatur standar minimum yang harus dipenuhi dalam desain bangunan, instalasi listrik, bahan bangunan, dan peralatan untuk mengurangi risiko kebakaran. Misalnya, jarak antar bangunan, penggunaan bahan bangunan tahan api, dan peraturan mengenai sistem pemadaman otomatis.
b.Standar: ▪ Standar Sistem Pemadam Kebakaran: Mengatur jenis dan spesifikasi teknis alat pemadam kebakaran, seperti hydrant, sprinkler, dan alat pemadam api ringan (APAR). Standar ini sering merujuk pada standar internasional seperti NFPA (National Fire Protection Association) atau SNI (Standar Nasional Indonesia). ▪ Standar Keselamatan Jalur Evakuasi: Mengatur jalur evakuasi yang aman, pintu darurat, dan penandaan rute Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-55 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 evakuasi dalam gedung untuk memastikan keselamatan penghuni bangunan saat terjadi kebakaran.
c.Pedoman: ▪ Pedoman Pencegahan Kebakaran di Lingkungan Gedung: Memberikan panduan mengenai langkah-langkah pencegahan, pelatihan untuk penghuni gedung, serta bagaimana mempersiapkan gedung agar memenuhi standar keselamatan kebakaran. ▪ Pedoman Penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan Kebakaran: Pedoman ini membantu perusahaan atau institusi dalam menyusun kebijakan dan prosedur manajemen risiko kebakaran, termasuk pelatihan, simulasi, dan audit keselamatan.
d.Manual: ▪ Manual Operasional Sistem Proteksi Kebakaran: Mengatur prosedur operasional dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran, termasuk inspeksi rutin, pengujian peralatan, dan tindakan saat terjadi kebakaran. ▪ Manual Penggunaan Alat Pemadam Api: Instruksi penggunaan dan pemeliharaan alat pemadam api, termasuk cara mengoperasikan alat pemadam api ringan (APAR) dan hydrant.
1. 2.Peralatan, antara lain : a) Alat Ukur dan Alat Uji yang terkalibrasi b) Alat Komunikasi c) Alat Transportasi d) Alat Tulis termasuk daftar simak (check list). Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-56 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Terhadap kondisi kebutuhan sarana pencegahan yang berhubungan dengan peralatan pendukung adalah sebagai berikut: No Sarana Komunikasi Satuan Kondisi Kebutuhan Wilayah Pemadam Kebakaran Sektor Pemadam Kebakaran Pos Pemadam Kebakaran Wilayah Pemadam Kebakaran Sektor Pemadam Kebakaran Pos Pemadam Kebakaran 1 Radio Komunikasi, gelombang pendek (ORARI) Unit - - 3 - - - 2 Telepon darurat kebakaran/RIG Unit - - - - - 6 3 Faximile Unit - - - - - - 4 Pusat Alarm Kebakaran Unit - - - - - - 5 Radio komunikasi HT Unit - - 7 - - 96 5.2.3. Sarana Penanggulangan Kebakaran Sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas kendaraan operasional lapangan, peralatan teknik operasional dan kelengkapan perorangan.
2. 1.Kendaraan operasional lapangan antara lain:
a.Mobil pompa pengangkut air dan foam berikut kelengkapannya, seperti selang, kopling dan nozzle
b.Mobil tangki berikut kelengkapannya
c.Mobil tangga
d.Snorkel
e.Mobil BA
f.Mobil komando
g.Mobil rescue
h.Mobil ambulans
i.Perahu karet
j.Mobil pendobrak
k.Mobil angkut pasukan pemadam kebakaran
l.Dan lain-lain.
1. 2.Peralatan teknik operasional antara lain:
a.Peralatan pendobrak antara lain: kapak, gergaji, dongkrak, linggis, spreader;
b.Peralatan pemadam, antara lain: pompa jinjing (portable pump) dan kelengkapannya; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-57 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
c.Peralatan ventilasi, antara lain: blower jinjing (portable blower) dan kelengkapannya;
d.Peralatan penyelamat (rescue), antara lain: sliding roll, davy escape, fire blanket, alat pernafasan buatan, usungan.
1. 3.Kelengkapan perorangan, antara lain:
a.Pakaian dan sepatu tahan panas,
b.Topi (helm tahan api),
c.Alat pernafasan buatan jinjing (self contained apparatus),
d.Peralatan Komunikasi perorangan (HT).
1. 4.Peralatan-peralatan dan kelengkapan tersebut diatas, harus sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Analisis terhadap kondisi dan kebutuhan sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas kendaraan operasional lapangan, peralatan teknik operasional dan kelengkapan perorangan dapat dilihat pada tabel berikut: No Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Kebutuhan A Kendaraan operasional lapangan 1 Mobil pompa pengangkut air dan foam berikut kelengkapannya, seperti selang, kopling dan nozzle Unit 8 5 2 Mobil tangki berikut kelengkapannya Unit 0 2 3 Mobil tangga Unit 0 1 4 Snorkel Unit 0 1 5 Mobil BA Unit 0 1 6 Mobil komando Unit 0 1 7 Mobil rescue Unit 0 2 8 Mobil ambulans Unit 0 1 9 Perahu karet Unit 1 7 10 Mobil pendobrak Unit 0 1 11 Mobil angkut pasukan pemadam kebakaran Unit 0 1 B Peralatan teknik operasional 1 Peralatan pendobrak antara lain: Kapak Unit 12 0 Gergaji Mesin Portabel Unit 1 8 Dongkrak Hidrolis 20 ton Unit 0 2 Linggis Unit 12 0 Spreader Unit 0 0 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-58 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Sarana dan Prasarana Satuan Kondisi Kebutuhan 2 Peralatan pemadam, antara lain: pompa jinjing (portable pump) dan kelengkapannya Unit 3 10 3 Peralatan ventilasi, antara lain: blower jinjing (portable blower) dan kelengkapannya Unit 0 0 4 Peralatan penyelamat (rescue), antara lain: sliding roll Unit 0 0 davy escape Unit 0 0 fire blanket Unit 0 50 alat pernafasan buatan Unit 0 0 usungan Unit 0 0 C Kelengkapan perorangan 1 Pakaian dan sepatu tahan panas Unit 30 30 2 Topi (helm tahan api) Unit 30 30 3 Alat pernafasan buatan jinjing (self contained apparatus) Unit 0 0 4 Peralatan Komunikasi perorangan Unit 7 60 5.3. Analisis Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Pelatihan 5.3.1. Perencanaan Sumber Daya Manusia Pelaksanaan tugas dan fungsi pemadam kebakaran dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan memadai. Untuk itu, Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik sangat penting dalam mendukung operasional pemadam kebakaran. Organisasi pemadam kebakaran untuk mendukung operasional pemadam kebakaran perlu melakukan:
2. 1.Perencanaan SDM meliputi rencana kebutuhan pegawai mengacu pada perkembangan organisasi termasuk penambahan pos dan pengembangan jenjang karir.
3. 2.Edukasi jenjang karir diperlukan agar dapat memberikan motivasi, dedikasi dan disiplin.
4. 3.Penerimaan jumlah pegawai disesuaikan dengan kebutuhan atas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan bencana lainnya yang mungkin terjadi.
5. 4.Penerapan standarisasi dan program sertifikasi. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-59 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 5.3.2. Sistem Pembinaan Prestasi Kerja Sistem pembinaan prestasi kerja Instansi Pemadam Kebakaran merupakan bagian integral dari sistem kepegawaian yang berlaku di wilayah perkotaan. Sistem pembinaan prestasi kerja Instansi Pemadam Kebakaran mencerminkan strata kemampuan dan keahlian karyawan Instansi Pemadam Kebakaran. Kemampuan dan Keahlian karyawan Instansi Pemadam Kebakaran merupakan:
6. 1.Persyaratan tambahan untuk menduduki jabatan struktural pada Instansi Pemadam Kebakaran;
7. 2.Jenjang karir teknis fungsional sebagai persyaratan mengukur keterampilan dan penguasaan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran, penyelamatan serta bencana;
8. 3.Jabatan eselon V dapat diduduki setelah mengikuti dan lulus program sertifikasi;
9. 4.Jabatan eselon IV dapat diduduki setelah mengikuti dan lulus program sertifikasi;
10. 5.Jabatan eselon III dapat diduduki setelah mengikuti dan lulus program sertifikasi; dan
11. 6.Jabatan eselon II dapat diduduki setelah mengikuti dan lulus program sertifikasi. Setiap karyawan Instansi Pemadam Kebakaran harus mengikuti penerapan standarisasi dan program sertifikasi untuk masing-masing jabatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Jenjang jabatan kerja pimpinan kebakaran pada organisasi komando terdiri dari 5 jenjang kerja yaitu : kepala regu kebakaran, kepala sektor (pleton) kebakaran, dan kepala wilayah kebakaran. Jenjang jabatan kerja teknis fungsional terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu jenjang jabatan kerja pencegahan kebakaran dan jenjang jabatan kerja pemadam dan penyelamatan bencana:
a.Jenjang jabatan kerja pencegahan kebakaran terdiri dari 4 (empat) kelompok yaitu inspektur kebakaran, penyuluh lapangan, peneliti kebakaran dan instruktur kebakaran; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-60 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
b.Jenjang jabatan inspektur kebakaran merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan fungsional, terdiri dari 4 (empat) jenjang yaitu : penilik prasarana dan sarana kebakaran; inspektur kebakaran muda; inspektur kebakaran madya dan inspektur kebakaran utama;
c.Jenjang jabatan kerja penyuluh lapangan terdiri dari 2 (dua) jenjang jabatan kerja yaitu : penyuluh lapangan muda dan penyuluh lapangan madya;
d.Jenjang jabatan peneliti kebakaran terdiri dari 2 (dua) jenjang jabatan kerja yaitu : peneliti muda dan peneliti madya;
e.Instruktur Kebakaran ditentukan berdasarkan tingkat kemampuannya melatih dan menyusun program pelatihan kebakaran dan bencana. Jenjang jabatannya terdiri dari 3 (tiga) jenjang, yaitu: inspektur muda, inspektur madya dan inspektur utama;
f.Jenjang jabatan kerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamat terdiri dari dari 4 (empat) kelompok jenjang jabatan kerja yaitu : montir mobil kebakaran, operator mobil kebakaran, operator komunikasi dan juru padam;
g.Jenjang jabatan kerja montir mobil kebakaran terdiri dari 2 (dua) jenjang yaitu montir mobil kebakaran I dan montir mobil kebakaran II;
h.Jenjang jabatan kerja operator mobil kebakaran terdiri dari 2 (dua) jenjang jabatan, yaitu operator mobil kebakaran I dan operator mobil kebakaran II;
i.Jenjang jabatan operator komunikasi terdiri dari 3 (tiga) jenjang, yaitu caraka I, caraka II dan operator komunikasi kebakaran; dan
j.Jenjang jabatan kerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari 3 (tiga) jenjang, yaitu juru padam I, juru padam II dan juru penyelamat (rescue). 5.3.3. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
1. 1.Tujuan Diklat teknis fungsional penanggulangan kebakaran adalah :
a.Merekrut, meningkatkan mutu dan kemampuan, baik dalam bidang substansi penanggulangan kebakaran serta kepemimpinan yang dinamis; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-61 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
b.Membangun dan meningkatkan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi instansi pemadam kebakaran; dan
c.Meningkatkan kompetensi teknis pelaksanaan pekerjaan.
1. 2.Jenis Diklat Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
a.Diklat Pemadam Kebakaran Dasar;
b.Diklat Pemadam Kebakaran Lanjut;
c.Diklat Perwira Pemadam Kebakaran;
d.Diklat Inspektur Kebakaran;
e.Diklat Instruktur Kebakaran; dan
f.Diklat Manajemen Pemadam Kebakaran. 5.3.4. Kerja sama Antar Wilayah dalam Penanganan Kejadian Kebakaran Kerja sama antar instansi pemadam kebakaran perlu dilakukan dalam rangka penanganan kejadian wilayah perbatasan. Kerja sama antar wilayah pemadam kebakaran diharapkan dapat lebih siap dan efektif dalam penanganan masalah kebakaran. Selain itu, kerja sama antar instansi tidak hanya sebatas pada penanganan, tetapi dapat dilakukan kerja sama pada hal lain terkait peningkatan kapasitas. Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali perlu menindaklanjuti kerja sama dengan kabupaten/kota sekitar, yaitu dengan Kabupaten Semarang dan Solo Raya. Kerja sama ke depan yang menjadi agenda perencanaan Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Poliai Pamong Praja Kabupaten Boyolali antara lain:
a.Latihan kolaboratif antara wilayah dapat memperkuat kemampuan tim dan memastikan bahwa semua anggota memahami protokol dan prosedur, serta cara bekerja sama di lapangan;
b.Kerja sama operasional dalam pengelolaan sumber daya terutama pada situasi darurat, kerja sama memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, termasuk kendaraan, peralatan, dan personel, penugasan tim gabungan untuk menangani situasi darurat untuk mengoptimalkan respons dan meminimalkan biaya; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-62 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
c.Pertukaran Informasi dan Data, dapat dilakukan dalam rangka berbagi informasi mengenai titik rawan kebakaran, laporan kebakaran sebelumnya, dan data cuaca untuk meningkatkan kesiapsiagaan;
d.Pengembangan Protokol Bersama antara lain penerapan prosedur operasi standar (SOP) yang sama untuk menangani kebakaran dan bencana lainnya;
e.Pendidikan dan pelatihan melalui kegiatan seminar atau workshop untuk meningkatkan pengetahuan tentang teknik pemadaman dan keselamatan;
f.Program kesadaran masyarakat melalui berbagai kegiatan kampanye penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan kebakaran; dan
g.Pengembangan sistem peringatan dini, melalui melibatkan semua instansi untuk meningkatkan respons terhadap kebakaran. 5.4. Analisis Peran Serta Masyarakat 5.4.1. Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran maka perlu dibentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dengan memperhatikan:
1. 1.SKKL merupakan suatu model tentang pendayagunaan seluruh potensi masyarakat secara sukarela dan bersifat mandiri dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran
2. 2.Model SKKL terdiri dari : satuan organisasi Redkar, Forum (Dewan Keselamatan kebakaran, Sarana Prasarana dan Program Pelatihan)
3. 3.Redkar merupakan :
a.Suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba dan secara sukarela berpartisipasi untuk mewujudkan keamanan lingkungan
b.Merupakan mitra kerja instansi pemadam kebakaran
c.Fasilitas yang dapat diberikan Pemerintah Daerah berupa : ▪ Prasarana Pos Jaga dengan luas bangunan minimal 30 m², tandon air minimal 40 m³ Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-63 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 ▪ Sarana APAR, pompa jinjing, selang kebakaran 1,5= minimal 200 m ▪ Dilklat Kepala Redkar, 100 jam ▪ Diklat Anggota Redkar, 40 jam ▪ Latihan pemadaman dan penyelamatan minimal 3 (tiga) kali setahun ▪ Membantu penyusunan POS
d.Edukasi personal Redkar menjadi tanggung jawab Lurah, sedangkan edukasi kemampuan teknik pencegahan dan pemadaman kebakaran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah c.q. Pemadam Kebakaran. 5.4.2. Masyarakat Profesi dan Forum Komunikasi Masyarakat profesi adalah orang perorangan dan/atau badan yang mempunyai profesi terkait, dalam hal ini yang berhubungan dengan disiplin pencegahan dan penanggulangan kebakaran Forum komunikasi adalah forum yang terdiri dari anggota yang berasal dari asosiasi profesi dan tokoh masyarakat. Peran masyarakat profesi dan Forum Komunikasi :
1. 1.Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu mengikutsertakan pihak swasta, dalam hal ini masyarakat profesi dan/atau forum komunikasi;
2. 2.Kontribusi masyarakat profesi yaitu dalam bentuk tenaga bantuan, sumber daya, pemikiran, dan/atau pengawasan yang diberikan oleh masyarakat profesi dan atau forum komunikasi; dan
3. 3.Memberikan saran teknis terutama untuk lingkungan hunian padat, dimana hasil; kajiannya menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan. Pemerintah wajib mendorong, memberikan fasilitas keberadaan peran serta masyarakat profesi dalam mengontrol dan mengendalikan hal teknis yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran terutama mengenai persamaan persepsi dalam strategi, taktis dan tugas- tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. V-64 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 5.4.3. Pola Kemitraan Pola kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat profesi, perguruan tinggi dan institusi lain serta pihak swasta dapat dilakukan dalam kegiatan antara lain :
4. 1.Perolehan Data dan Informasi Dalam rangka memperoleh data dan informasi mengenai daya tahan bahan bangunan dan konstruksi terhadap bahaya kebakaran, Pemerintah dapat meminta bantuan dari masyarakat profesi, perguruan tinggi dan instansi yang terkait
5. 2.Inspeksi
a.Inspeksi bangunan gedung yang berisiko kebakaran dilakukan oleh pihak pemilik/pengelola bangunan gedung atau oleh Konsultan pengkaji teknis di bidang kebakaran; dan
b.Hasil inspeksi menjadi bagian tidak terpisahkan dari penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dari Pemerintah Daerah.
1. 3.Sistem Tanda Bahaya Kebakaran Kota
a.Sistem tanda bahaya kebakaran kota adalah sistem pemberitahuan bahaya kebakaran dengan menggunakan alat yang secara otomatis atau manual berhubungan langsung dengan Instansi Pemadam Kebakaran
b.Pemilik/Pengelola bangunan gedung umum, vital dan berisiko kebakaran tinggi harus memasang/menggunakan peralatan yang dapat bekerja otomatis berhubungan dengan Instansi Pemadam Kebakaran. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-1 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Tabel 6.1 Analisis IFAS dan EFAS dalam Penyusunan RISPK Kabupaten Boyolali IFAS (Internal Factor Analysis Summary) EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) PELUANG (O) ANCAMAN (T) Sumber Daya Manusia yang Terlatih: Petugas pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi dan pelatihan dalam penanggulangan kebakaran. Keterbatasan Anggaran: Anggaran yang terbatas untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pemadam kebakaran. Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran: Adanya kemudahan pemantauan dalam penanggulangan kebakaran kota memberikan dampak dalam antisipasi terhadap kebakaran di Kabupaten Boyolali. Perubahan Iklim dan Musim: Cuaca ekstrem dan musim kemarau panjang yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Tegalan/ladang di Kab.Boyolali mencapai 37.836,86 Ha; hutan seluas 2.140,78 Ha Kejadian kebakaran pada tahun 2019 sebanyak 160 kasus, kemudian menurun di tahun 2020 (56 kasus) dan tahun 2021 (37 kasus). Anomali justru terjadi di tahun 2022 dan 2023, dimana kejadian kebakaran di Kabupaten Boyolali justru malah meningkat sebanyak 65 kasus dan 220 kasus. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-2 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 IFAS (Internal Factor Analysis Summary) EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) PELUANG (O) ANCAMAN (T) Dukungan Regulasi: Kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap keberadaan IPK dan tindakan preventif terhadap bahaya kebakaran. Melalui PERDA Kab Boyolali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kurangnya Jumlah Personil: Jumlah personil yang tidak mencukupi untuk melayani seluruh wilayah, terutama daerah terpencil atau pinggiran. Perkembangan Teknologi: Penggunaan teknologi baru seperti drone untuk pemantauan kebakaran hutan atau alat pendeteksi kebakaran yang lebih sensitif. Perkembangan Industri dan Perumahan yang Pesat: Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan kebakaran, misalnya tidak adanya jalur evakuasi yang memadai atau penggunaan bahan bangunan yang mudah terbakar. Penduduk paling banyak pada tahun 2023 ada di Kecamatan Ngemplak dengan 99.782 jiwa, diikuti Kecamatan Nogosari dengan 74.298 jiwa dan Kecamatan Boyolali dengan 74.150 jiwa. Kecamatan Boyolali merupakan kecamatan dengan jumlah fasilitas perdagangan dan jasa terbanyak (48 fasilitas), kemudiaan diikuti oleh Kecamatan Mojosongo (38 fasilitas), dan Kecamatan Ngemplak (37 fasilitas). Kerja sama dengan Lembaga Lain: Adanya kerja sama yang baik dengan instansi lain seperti polisi, rumah sakit, dan organisasi masyarakat untuk respon darurat. Minimnya Fasilitas Pemadam Kebakaran di Area Rawan: IPK masih kurang diperhatikan; Jenis peralatan dan perlengkapan yang ada belum dapat memberikan jaminan terhadap penanggulangan bahaya kebakaran. Ketersediaan peralatan pemadam kebakaran seperti: mobil pemadam, hydrant, dan alat pemadam kebakaran pribadi (APAR, fire blanked) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Adanya kampanye atau program pendidikan yang meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kebakaran. Keterbatasan Akses ke Wilayah Tertentu: Daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran. Wilayah terjauh dari pusat kota yaitu Kec. Juwangi, Kemusu, Andong, Wonosamodro. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-3 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 IFAS (Internal Factor Analysis Summary) EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) PELUANG (O) ANCAMAN (T) Posisi Strategis Wilayah: Boyolali berada pada segitiga emas wilayah Yogyakarta- Solo-Semarang (Joglosemar). Di samping itu, memiliki keberadaan jalan tol serta Bandara Adi Soemarmo di wilayah Boyolali, maka Kabupaten Boyolali memiliki potensi perekonomian dan industri yang sangat besar, yang tentunya membutuhkan Sistem Proteksi Kebakaran. Kolaborasi dengan Stakeholders eksternal: Keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dapat menjadi salah satu keberhasilan dalam penanggulangan kebakaran. Pola Pikir Masyarakat: Anggapan umum masyarakat bahwa selama ini kebakaran hanya menjadi tugas utama dari Instansi Pemadam Kebakaran. Penggunaan Lahan: Masih terdapat lahan tak terbangun yang memadai. Ini menjadi salah satu modal dasar untuk penambahan/pembuatan fasilitas pemadam kebakaran seperti: pos, mess, stasiun pengisian air, dll. Kerja sama dengan Instansi Pemadam Kebakaran di Wilayah Sekitar: Kerja sama antar instansi Pemadam Kebakaran di wilayah sekitar akan membuat penanggulangan kebakaran berjalan lebih cepat, efektif dan efisien. Analisis strategi dalam Penyusunan RISPK Kabupaten Boyolali dilakukan atas dasar matriks IFAS dan EFAS yang kemudian dikomparasikan menjadi satu dalam matriks SWOT. Berdasarkan matriks Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-4 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 SWOT tersebut, dapat dihasilkan alternatif strategi penyusunan RISPK seperti berikut ini. Tabel 6.2 Alternatif Strategi Penyusunan RISPK Kabupaten Boyolali Berdasarkan Matriks SWOT ALTERNATIF STRATEGI RISPK KABUPATEN BOYOLALI Strategi S-O Strategi W-0 Strategi S-T Strategi W-T Penambahan jumlah pos pemadam kebakaran sebagai langkah awal untuk mencegah/memantau daerah-daerah yang potensial terjadi kebakaran; Peningkatan jumlah hidran pilar, khususnya di kawasan perkotaan dan kawasan rawan kebakaran; Pengadaan tangki atau kolam untuk menampung sumber air atau air permukaan, yang khusus digunakan untuk pemadam kebakaran; Kerja sama antar daerah lebih di aktifkan lagi terkait "Kerja sama Operasional Bidang Pemadam Kebakaran" sebagai wujud integrasi antar stakeholders. Melakukan koordinasi dengan badan/lembaga lain yang memiliki ranah tanggung jawab yang serupa; Menggunakan teknologi yang up to date untuk pemantauan dan penanganan kebakaran; Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengatasi kebakaran; Penegakan Peraturan Daerah yang sudah ada: Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Perencanaan pembangunan wilayah manajemen kebakaran berdasarkan pembagian sektor dan pos kebakaran dengan kajian analisis yang logis dan sesuai kebutuhan (RISPK); Penegakan peraturan terkait dengan proteksi kebakaran; Pemeriksaan keandalan bangunan; Pemberdayaan masyarakat (melakukan sosialisasi, pembentukan Redkar di masyarakat); Pembuatan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) untuk Redkar. Restrukturisasi instansi yang khusus menangani penanggulanagan bencana menjadi setingkat Dinas; Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM instansi pemadam kebakaran; Peningkatan sarana, prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran yang ada; Melakukan program pelatihan bersama (baik dengan masyarakat maupun dengan instansi lain) sehingga dapat tanggap jika sewaktu-waktu terjadi bencana kebakaran. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-5 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Alternatif strategi dalam peyusunan RISPK Kabupaten Boyolali antara lain :
1. 1.Penambahan pos pemadam kebakaran sebagai langkah awal untuk mencegah/memantau daerah-daerah yang potensial terjadi kebakaran;
2. 2.Peningkatan jumlah hidran pilar, khususnya di kawasan perkotaan dan kawasan rawan kebakaran;
3. 3.Pengadaan tangki atau kolam untuk menampung sumber air atau air permukaan, yang khusus digunakan untuk pemadam kebakaran;
4. 4.Kerja sama antar daerah lebih di aktifkan lagi terkait "Kerja sama Operasional Bidang Pemadam Kebakaran" sebagai wujud integrasi antar stakeholders;
5. 5.Melakukan koordinasi dengan badan/lembaga lain yang memiliki ranah tanggung jawab yang serupa;
6. 6.Menggunakan teknologi yang up to date untuk pemantauan dan penanganan kebakaran;
7. 7.Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengatasi kebakaran;
8. 8.Penegakan Peraturan Daerah yang sudah ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
9. 9.Perencanaan pembangunan wilayah manajemen kebakaran berdasarkan pembagian sektor dan pos kebakaran dengan kajian analisis yang logis dan sesuai kebutuhan (RISPK);
10. 10.Penegakan peraturan terkait dengan proteksi kebakaran;
11. 11.Pemeriksaan keandalan bangunan;
12. 12.Pemberdayaan masyarakat (melakukan sosialisasi, pembentukan Redkar di masyarakat);
13. 13.Pembuatan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) untuk Redkar;
14. 14.Restrukturisasi instansi yang khusus menangani penanggulangan bencana menjadi setingkat Dinas; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-6 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
15. 15.Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM instansi pemadam kebakaran;
16. 16.Peningkatan sarana, prasarana pencegahan, dan penanggulangan kebakaran;
17. 17.Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran yang ada; dan
18. 18.Melakukan program pelatihan bersama (baik dengan masyarakat maupun dengan instansi lain) sehingga dapat tanggap jika sewaktu- waktu terjadi bencana kebakaran. 6.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran Kabupaten Boyolali difokuskan pada:
19. 1.Pengembangan jumlah pos pemadam kebakaran harus didasarkan pada kebutuhan lokal, potensi risiko kebakaran, serta kondisi geografis wilayah;
20. 2.Penentuan pasokan air dalam operasi pemadam kebakaran didukung dengan penyediaan jaringan hidran yang memadai, penyediaan sumber air alternatif, pembangunan sistem sprinkler otomatis di bangunan tinggi dan memperkuat koordinasi dengan PDAM sebagai pemilik jaringan air perpipaan;
21. 3.Penyediaan sarana dan prasarana penunjang secara bertahap dan berkelanjutan dengan memperhatikan kemampuan sumber daya;
22. 4.Pengembangan kapasitas SDM yang difokuskan pada pendidikan dan pelatihan tingkat dasar dan lanjut;
23. 5.Pengembangan partisipasi masyarakat yang difokuskan pada penambahan personil Redkar, pendidikan dan pelatihan Redkar serta penguatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
24. 6.Pengembangan kemitraan yang difokuskan pada penyediaan data dan informasi kehandalan gedung terhadap potensi terjadinya kebakaran; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-7 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034
25. 7.Pengembangan kelembagaan yang di fokuskan pada penguatan tugas dan fungsi dalam menjalankan norma, standar dan prosedur pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan. 6.3. Indikasi Program Indikasi Program merupakan bagian penting dalam perencanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan yang akan menjadi panduan dalam mengimplementasikan berbagai rencana kebutuhan yang sudah ditetapkan. Rancangan pentahapan program dalam RISPK direncanakan dalam masa 10 (sepuluh puluh) yaitu tahun 2025-2034. Adapun indikasi program yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RISPK Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-8 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Tabel 6.3 Indikasi Program Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jiwa No Indikasi Program Satuan Eksiting 2023 Volume Kebutuhan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 A Pengembangan Sarana dan Prasarana Pos Pemdam Kebakaran 1 Pembangunan Kantor Pos Pemadam Kebakaran (2 lantai) unit 3 4 √ √ √ √ 0 0 √ 0 0 0 2 Pembangunan Kantor Sektor Pemadam Kebakaran unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Penambahan penempatan hidrant unit 12 2 0 0 0 √ 0 0 0 √ 0 0 4 Pengadaan bahan pemadam bukan air (galon 25 L) unit 2 8 √ √ √ √ √ √ 5 Pembangunan area perbengkelan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Pembangunan Asrama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Pembangunan fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B Pengembangan Alat Komunikasi 1 Radio Komunikasi, gelombang pendek (ORARI) Unit 0 1 0 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Telepon darurat kebakaran Unit 1 6 √ 0 0 √ 0 0 √ 3 Faximile Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Pusat Alarm Kebakaran Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Radio komunikasi/RIG Unit 1 6 0 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 C Peningkatan Kapasitas Kendaraan operasional lapangan 1 Mobil pompa pengangkut air (5 normal) Unit 8 5 0 √ √ √ √ 0 0 √ 0 0 2 Mobil tangki berikut kelengkapannya Unit 0 2 0 0 0 √ 0 0 0 0 √ 0 3 Mobil tangga Unit 0 1 0 0 √ 0 0 0 0 0 0 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-9 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Indikasi Program Satuan Eksiting 2023 Volume Kebutuhan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 4 Mobil bronto (Bronto Skylift F42RLX) Unit 0 1 0 0 √ 0 0 0 0 0 0 0 5 Mobil BA Unit 0 1 0 0 0 0 √ 0 0 0 0 0 6 Mobil komando Unit 0 1 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Mobil rescue Unit 0 2 0 √ 0 0 √ 0 0 0 0 0 8 Mobil ambulans Unit 0 1 0 √ 0 0 0 0 0 0 0 9 Perahu karet 1 7 0 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 Perahu Karet LCR TYPE 380 DS Unit 0 4 0 √ √ 0 0 0 0 0 0 0 Boat SR360 (tanpa mesin) unit 0 3 0 √ √ 0 0 0 0 0 0 0 Boat SR390 (tanpa mesin) unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boat SR450 (tanpa mesin) unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Mobil pendobrak Unit 0 1 0 0 0 0 0 √ 0 0 0 0 11 Mobil angkut pasukan pemadam kebakaran (HIACE) Unit 0 1 0 0 0 0 0 √ 0 0 0 0 E Peningkatan Ketersediaan Peralatan teknik operasional 1 Peralatan pendobrak:
a.Kapak Unit b.Gergaji mesin portabel Unit 1 8 √ 0 √ 0 √ 0 0 √ 0 0
c.Dongkrak hidrolik (20 ton) Unit 0 2 0 0 0 0 √ 0 0 0 0 0
d.Linggis Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e.Spreader Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f.Gasoline cut-off saw BTS635s Unit 0 7 √ √ √ 2 Peralatan pemadam
a.pompa jinjing (portable pump) Unit 3 10 √ √ √ √
b.APAR Unit 49 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Peralatan ventilasi (portable blower) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Blower Portable 10 Inch With Duct Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-10 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Indikasi Program Satuan Eksiting 2023 Volume Kebutuhan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Blower Portable 30 Inch With Duct Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Peralatan penyelamat: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a.sliding roll (full set) Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.davy escape Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.fire blanket (Fire Blanket S97457) Unit 0 50 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
d.alat pernafasan buatan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e.usungan (YDC 8 A1) Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F Peningkatan kelengkapan perorangan 1 Pakaian dan sepatu tahan panas (RESCUE JUMPSUIT) Unit 30 30 √ √ √ √ √ √ 2 Topi (helm tahan api) Unit 30 30 √ √ √ √ √ 3 Alat pernafasan buatan jinjing (self contained apparatus) Unit 4 Peralatan Komunikasi perorangan (HT) Unit 7 60 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ G Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM 1 Penyusunan analisis perencanaan kebutuhan SDM dok 0 2 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Penambahan SDM orang √ √ √ √ 0 0 0 0 0 3 Pendidikan dan Pelatihan SDM
a.Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Dasar orang 60 72 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
b.Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjut orang 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.Diklat Perwira Pemadam Kebakaran orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d.Diklat Inspektur Kebakaran orang 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e.Diklat Instruktur Kebakaran orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-11 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Indikasi Program Satuan Eksiting 2023 Volume Kebutuhan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
f.Diklat Manajemen Pemadam Kebakaran orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Pemberian penghargaan pada personil berprestasi H Peningkatan Peran Serta Masyarakat ˙ 1 Pembentukan dan rekruitment anggota Redkar orang 825 1.845 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 Pemberian fasilitas Redkar:
a.Fasilitasi Prasarana Pos Jaga unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.Fasilitasi penyediaan tandon air minimal 40 m≥ unit 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.Fasilitasi Sarana APAR unit 0 6.576 0 √ √ √ √ √ √ √ √ √
d.Fasilitasi pompa jinjing unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e.Fasilitasi selang kebakaran 1,5= minimal 200 m unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f.Dilklat Kepala Redkar, 100 jam orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g.Diklat Anggota Redkar, 40 jam orang 0 75 √ √ √ √
h.Latihan pemadaman dan penyelamatan minimal 3 (tiga) kali setahun kali 1 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3 Sosialisasi dan pelatihan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat orang 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I Pengembangan Kemitraan 1 Penyediaan data dan informasi daya tahan bahan bangunan dan konstruksi terhadap bahaya kebakaran Dok ada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-12 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Indikasi Program Satuan Eksiting 2023 Volume Kebutuhan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2 Inspeksi bangunan gedung yang berisiko kebakaran unit ada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Pengembangan Sistem Tanda Bahaya Kebakaran Perkotaan unit tidak ada 0 0 0 0 √ 0 0 0 0 0 0 K Peningkatan Kapasitas Kelembagaan IPK 1 Pengkajian terhadap status perubahan IPK dok 0 1 0 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Pengajuan terhadap status perubahan IPK dok 0 1 0 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Penyediaan Norma Keselamatan Kebakaran dok 0 1 0 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Penyediaan Standar Sistem Pemadam Kebakaran dok 0 1 0 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Penyediaan Standar Keselamatan Jalur Evakuasi dok 0 1 0 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Penyediaan Pedoman Pencegahan Kebakaran di Lingkungan Gedung dok 0 1 0 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Penyediaan Pedoman Penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan Kebakaran dok 0 1 0 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Penyediaan Manual Operasional Sistem Proteksi Kebakaran dok 0 1 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Penyediaan Manual Penggunaan Alat Pemadam Api dok 0 1 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Penyediaan SOP Pencegahan dok 0 1 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Penyediaan SOP Pemadaman dok 0 1 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Penyediaan SOP Penyelamatan Jiwa dok 0 1 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-13 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 No Indikasi Program Satuan Eksiting 2023 Volume Kebutuhan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 13 Penyediaan SOP Pemeliharaan dan Perawatan dok 0 1 √ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L Penyelamatan 1 Vertical rescue lengkap Paket 0 10 0 √ √ √ √ √ 2 Water rescue lengkap Paket 0 10 0 √ √ √ √ √ Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-14 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Tabel 6.4 Indikasi Program Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jiwa Disertai Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2025-2029 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulan gan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya Dokumen 4 104.720.000,00 7 210.000.000,00 2 100.000.000,00 - - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan IPK Pengkajian terhadap status perubahan IPK dok - - 0 - 1 75.000.000,00 - - - - Pengajuan terhadap status perubahan IPK dok - - - - 1 25.000.000,00 - - - - Penyediaan Norma Keselamatan Kebakaran dok 1 26.180.000,00 - - - - - - - - Penyediaan Standar Sistem Pemadam Kebakaran dok 1 26.180.000,00 - - - - - - - - Penyediaan Standar Keselamatan Jalur Evakuasi dok 1 26.180.000,00 - - - - - - Penyediaan Pedoman Pencegahan dok 1 26.180.000,00 - - - - - - Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-15 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kebakaran di Lingkungan Gedung Penyediaan Pedoman Penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan Kebakaran dok - - 1 30.000.000,00 - - - - - - Penyediaan Manual Operasional Sistem Proteksi Kebakaran dok - - 1 30.000.000,00 - - - - - - Penyediaan Manual Penggunaan Alat Pemadam Api dok - - 1 30.000.000,00 - - - - - - Penyediaan SOP Pencegahan dok - 1 30.000.000,00 - - - - - - Penyediaan SOP Pemadaman dok 1 30.000.000,00 - - - - - - Penyediaan SOP Penyelamatan Jiwa dok 1 30.000.000,00 - - - - - - Penyediaan SOP Pemeliharaan dan Perawatan dok 1 30.000.000,00 - - - - - - 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaa n Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Laporan 1 25.000.000,00 1 150.000.000,00 1 162.000.000,00 1 174.960.000,00 1 188.956.800,00 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/E vakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaa n Petugas Piket dan Penyelamata n/Evakuasi Saat Penanggulan gan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 1 50.000.000,00 1 75.000.000,00 1 81.000.000,00 1 87.480.000,00 1 94.478.400,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-16 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalia n Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/ Kota Dokumen 85 2.400.000,00 1 30.000.000,00 1 32.400.000,00 1 34.992.000,00 1 37.791.360,00 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulan gan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Dokumen - 1 20.000.000,00 1 21.600.000,00 1 23.328.000,00 1 25.194.240,00 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampila n Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulan gan Kebakaran Orang 21 53.990.000,00 22 167.725.000,00 21 67.725.000,00 21 67.725.000,00 22 167.725.000,00 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Penyusunan analisis perencanaan kebutuhan SDM dok 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-17 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Penambahan SDM orang - - 72 648.000.000 72 648.000.000 72 648.000.000 72 648.000.000 Pendidikan dan Pelatihan SDM
a.Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Dasar orang 7 17.996.666,67 72 58.050.000,00 72 58.050.000,00 72 58.050.000,00 72 58.050.000,00
b.Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjut orang 13 33.422.380,95 13 41.925.000,00 13 41.925.000,00 13 41.925.000,00 13 41.925.000,00
c.Diklat Perwira Pemadam Kebakaran orang - - - - - - - - - -
d.Diklat Inspektur Kebakaran orang 1 2.570.952,38 1 3.225.000,00 1 3.225.000,00 1 3.225.000,00 1 3.225.000,00
e.Diklat Instruktur Kebakaran orang - - - - - - - - - -
f.Diklat Manajemen Pemadam Kebakaran orang - - - - - - - - - - Pemberian penghargaan pada personil berprestasi orang 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Jumlah Desa/Kelura han yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamata n (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirk an Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjuta n dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelura han Setiap Tahunnya Desa/ Kelurahan 25 50.000.000 25 54.000.000,00 25 58.320.000,00 25 62.985.600,00 1.05.04.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Dokumen Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-18 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Penanggulan gan Kebakaran dan Penyelamata n (RISPKP) 1.05.04.2.01.0012 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran laporan 1 52.500.000 1 56.700.000,00 1 61.236.000,00 1 66.134.880,00 1.05.04.2.01.0013 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulan gan Kebakaran dan Penyelamata n (RISPKP) Dokumen 1.05.04.2.01.0014 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran Dokumen 1 5.000.000 1 5.400.000,00 1 5.832.000,00 1 6.298.560,00 1.05.04.2.01.0015 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulan gan Kebakaran dan Penyelamata n Dokumen 1.05.04.2.01.0016 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional Dokumen 1 5.000.000 1 5.400.000,00 1 5.832.000,00 1 6.298.560,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-19 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) pemadam kebakaran 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulan gan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Unit 771.919.000,00 4.843.427.798,00 4.385.927.798,00 3.608.429.450,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pos Pemdam Kebakaran Pembangunan Kantor Pos Pemadam Kebakaran (2 lantai) unit - 450.000.000 1 1.400.000.000,00 1 1.400.000.000,0 0 1 1.400.000.000,00 1 1.400.000.000,00 Pembangunan Kantor Sektor Pemadam Kebakaran unit - - - - - Penambahan penempatan hidrant unit 1 60.000.000,00 Pengadaan bahan pemadam bukan air (galon 25 L) unit 2 3.327.780,00 2 3.327.780,00 2 3.327.780,00 Pembangunan area perbengkelan Unit - - - - - - - - - - Pembangunan Asrama - - - - - - - - - - Pembangunan fasilitas Pendidikan dan Pelatihan - - - - - - - - - - Pengembangan Alat Komunikasi - - - - - - - - - - Radio Komunikasi, gelombang pendek (ORARI) Unit 1 49.800.000,00 Telepon darurat kebakaran Unit 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00 Faximile Unit - - - - - - - - - - Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-20 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Pusat Alarm Kebakaran Unit - - - - - - - - - - Radio komunikasi HT Peningkatan Kapasitas Kendaraan operasional lapangan Mobil pompa pengangkut air Unit 1 2.500.000.000 1 2.500.000.000 1 2.500.000.000 1 2.500.000.000 Mobil tangki berikut kelengkapannya Unit 1 799.900.000,00 Mobil tangga Unit 1 1.511.000.000,0 0 Mobil bronto (BRONTO SKYLIFT F42RLX) Unit Mobil BA Unit 1 659.450.000,00 Mobil komando Unit 1 711.011.770,00 Mobil rescue Unit 1 1.060.800.000,00 1 1.060.800.000,00 Mobil ambulans Unit √ Perahu karet Perahu Karet LCR TYPE 380 DS Unit 2 110.000.000 2 110.000.000 Boat SR360 (tanpa mesin) unit 1 24.000.000 2 48.000.000 Mobil pendobrak Unit Mobil angkut pasukan pemadam kebakaran (HIACE) Unit Peningkatan Ketersediaan Peralatan teknik operasional Peralatan pendobrak:
a.Kapak Unit b.Gergaji mesin portabel Unit 2 7.500.000,00 2 7.500.000,00 2 7.500.000,00
c.Dongkrak hidrolik (20 ton) Unit 2 7.600.000,00
d.Linggis Unit
e.Spreader Unit
f.Gasoline cut- off saw BTS635s Unit 2 87.800.000,00 2 87.800.000,00 Peralatan pemadam Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-21 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)
a.pompa jinjing (portable pump) Unit 2 183.000.000,00 2 183.000.000,00
b.APAR - - - - - - - - - - - Peralatan ventilasi (portable blower) - - - - - - - - - - - Blower Portable 10 Inch With Duct Unit - - - - - - - - - - Blower Portable 30 Inch With Duct Unit - - - - - - - - - - Peralatan penyelamat:
a.sliding roll (full set) Unit - - - - - - - - - -
b.davy escape Unit - - - - - - - - - -
c.fire blanket (Fire Blanket S97457) Unit 5 26.079.450,00 5 26.079.450,00 5 26.079.450,00 5 26.079.450,00 5 26.079.450,00
d.alat pernafasan buatan Unit - - - - - - - - - -
e.usungan (YDC 8 A1) Unit - - - - - - - - - - Peningkatan kelengkapan perorangan Pakaian dan sepatu tahan panas (RESCUE JUMPSUIT) Unit 6 30.068.568,00 6 30.068.568,00 Topi (helm tahan api) Unit 6 21.552.000,00 6 21.552.000,00 Alat pernafasan buatan jinjing (self contained apparatus) Unit Peralatan Komunikasi perorangan Unit 6 9.000.000,00 6 9.000.000,00 6 9.000.000,00 6 9.000.000,00 6 9.000.000,00 Penyelamatan Vertical rescue lengkap Paket Water rescue lengkap Paket Operasional Pos Baru Bulan 12 50.000.000 12 100.000.000 12 150.000.000 12 200.000.000 12 250.000.000 Pengembangan Kemitraan 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Kerja Sama dan Dokumen Penyediaan data dan infromasi daya tahan bahan bangunan dan konstruksi Dok 1 6.100.000,00 1 50.000.000,00 1 54.000.000,00 1 58.320.000,00 1 62.985.600,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-22 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulan gan Kebakaran dan Penyelamata n Kebakaran dan Non Kebakaran terhadap bahaya kebakaran 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkunga n yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Lin gkungan yang Dipersyaratk an Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Dokumen 1 200.000.000,00 1 50.000.000,00 1 54.000.000,00 1 58.320.000,00 1 62.985.600,00 Inspeksi bangunan gedung yang beresiko kebakaran unit 1 200.000.000,00 1 50.000.000,00 1 54.000.000,00 1 58.320.000,00 1 62.985.600,00 Pengembangan Sistem Tanda Bahaya Kebakaran Perkotaan unit - - - - - - - - - - 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Keluarga Keluarga 100 31.100.000 100 33.588.000,00 100 36.275.040,00 100 39.177.043,20 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-23 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Rumah Tangga 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Lin gkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Dokumen 1 1.988.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian Dokumen 1 2.030.000,00 1 50.000.000,00 1 54.000.000,00 1 58.320.000,00 1 62.985.600,00 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatka n Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulan gan Kebakaran Setiap Tahunnya Orang 150 15.000.000,00 150 15.000.000,00 150 15.000.000,00 150 15.000.000,00 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Jumlah Desa/Kelura han yang Terbentuk Desa/Kelurah an Peningkatan Peran Serta Masyarakat 38.240.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 39.750.000,00 39.750.000,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-24 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Pembentukan dan rekruitment anggota Redkar orang 300 38.240.000,00 300 39.000.000,00 300 39.000.000,00 300 39.750.000,00 300 39.750.000,00 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelura han yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar Dokumen 2.400.000 222.500.000 222.500.000 222.500.000 222.500.000 Pemberian fasilitas Redkar:
a.Fasilitasi Prasarana Pos Jaga unit - - - - - - - - - -
b.Fasilitasi penyediaan tandon air minimal 40 m≥ unit - - - - - - - - - -
c.Fasilitasi Sarana APAR unit - 53.400.000 1 53.400.000 1 53.400.000 1 53.400.000 1 53.400.000
d.Fasilitasi pompa jinjing unit - - - - - - - - - -
e.Fasilitasi selang kebakaran 1,5= minimal 200 m unit - - - - - - - - - -
f.Dilklat Kepala Redkar, 100 jam orang - - - - - - - - - -
g.Diklat Anggota Redkar, 40 jam orang - - 75 7.500.000,00 75 7.500.000,00 75 7.500.000,00 75 7.500.000,00
h.Latihan pemadaman dan penyelamatan minimal 3 (tiga) kali setahun kali - - 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 Sosialisasi dan pelatihan tentang pencegahan dan orang 24 2.400.000,00 150 15.000.000,00 150 15.000.000,00 150 15.000.000,00 150 15.000.000,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-25 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) penanggulangan kebakaran kepada masyarakat 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraa n Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggar aan Operasi Penyelamata n yang Mengancam Keselamatan Manusia Laporan 2 305.981.000,00 2 200.000.000,00 2 216.000.000,00 2 233.280.000,00 2 251.942.400,00 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamata n dan Evakuasi Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyel amatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia/Pe nyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Dokumen 1 50.000.000,00 1 54.000.000,00 1 58.320.000,00 1 62.985.600,00 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamata n dan Evakuasi Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyel amatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia/Pe nyelamatan Laporan 2 30.000.000,00 2 50.000.000,00 1 54.000.000,00 2 58.320.000,00 2 62.985.600,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-26 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) dan Evakuasi yang Sah dan Legal 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamata n dan Evakuasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyel amatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia/Pe nyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Unit 2 100.910.000,00 2 300.000.000,00 2 324.000.000,00 2 349.920.000,00 2 377.913.600,00 TOTAL 1.620.678.000,00 6.766.252.798,00 1.806.313.000,0 0 6.193.957.838,00 5.625.503.893,20 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-27 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Tabel 6.5 Indikasi Program Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jiwa Disertai Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2030-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2030 2031 2032 2033 2034 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Jumlah Dokumen NSPM Pencegaha n/Penangg ulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota Setiap Tahunnya Dokumen - - - - - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan IPK Pengkajian terhadap status perubahan IPK dok - - - - - - - - - - Pengajuan terhadap status perubahan IPK dok - - - - - - - - - - Penyediaan Norma Keselamatan Kebakaran dok - - - - - - - - - - Penyediaan Standar Sistem Pemadam Kebakaran dok - - - - - - - - - - Penyediaan Standar Keselamatan Jalur Evakuasi dok - - - - - - - - - - Penyediaan Pedoman Pencegahan dok - - - - - - - - - - Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-28 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2030 2031 2032 2033 2034 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kebakaran di Lingkungan Gedung Penyediaan Pedoman Penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan Kebakaran dok - - - - - - - - - - Penyediaan Manual Operasional Sistem Proteksi Kebakaran dok - - - - - - - - - - Penyediaan Manual Penggunaan Alat Pemadam Api dok - - - - - - - - - - Penyediaan SOP Pencegahan dok - - - - - - - - - - Penyediaan SOP Pemadaman dok - - - - - - - - - - Penyediaan SOP Penyelamatan Jiwa dok - - - - - - - - - - Penyediaan SOP Pemeliharaan dan Perawatan dok - - - - - - - - - - 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Kegiatan Kesiapsiag aan Petugas Piket dan Pemadama n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota Laporan 1 204.073.344,00 1 220.399.211,52 1 238.031.148,44 1 257.073.640,32 1 277.639.531,54 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/E vakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Kegiatan Kesiapsiag aan Petugas Piket dan Penyelamat an/Evakua si Saat Penanggula ngan Kebakaran Dokumen 1 102.036.672,00 1 110.199.605,76 1 119.015.574,22 1 128.536.820,16 1 138.819.765,77 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-29 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2030 2031 2032 2033 2034 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) dan Non Kebakaran 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Kegiatan Pengendali an Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penangana n Kebakaran yang Disebabka n B3 dalam Daerah Kabupaten /Kota Dokumen 1 40.814.668,80 1 44.079.842,30 1 47.606.229,69 1 51.414.728,06 1 55.527.906,31 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Kegiatan Standarisa si Sarana dan Prasarana Pencegaha n, Penanggula ngan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Dokumen 1 27.209.779,20 1 29.386.561,54 1 31.737.486,46 1 34.276.485,38 1 37.018.604,21 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampil an Teknis dan Analis Dalam Pencegaha n dan Penanggula ngan Kebakaran Orang 21 67.725.000,00 21 67.725.000,00 21 67.725.000,00 21 67.725.000,00 25 80.625.000,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-30 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2030 2031 2032 2033 2034 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Penyusunan analisis perencanaan kebutuhan SDM dok Penambahan SDM orang Pendidikan dan Pelatihan SDM
a.Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Dasar orang 7 22.575.000,00 7 22.575.000,00 7 22.575.000,00 7 22.575.000,00 9 29.025.000,00
b.Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjut orang 13 41.925.000,00 13 41.925.000,00 13 41.925.000,00 13 41.925.000,00 15 48.375.000,00
c.Diklat Perwira Pemadam Kebakaran orang - - - - - - - - - -
d.Diklat Inspektur Kebakaran orang 1 3.225.000,00 1 3.225.000,00 1 3.225.000,00 1 3.225.000,00 1 3.225.000,00
e.Diklat Instruktur Kebakaran orang - - - - - - - - - -
f.Diklat Manajemen Pemadam Kebakaran orang - - - - - - - - - - Pemberian penghargaan pada personil berprestasi orang 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Jumlah Desa/Kelur ahan yang Memiliki Sistem Komunikas i & Infomasi Kebakaran dan Penyelamat an (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhir kan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjut an dan Real Time yang Desa/ Kelurahan 25 68.024.448,00 25 73.466.403,84 25 79.343.716,15 25 85.691.213,44 25 92.546.510,51 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-31 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2030 2031 2032 2033 2034 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Dimiliki Oleh Desa/Kelur ahan Setiap Tahunnya 1.05.04.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an (RISPKP) Dokumen 1.05.04.2.01.0012 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Jumlah laporan hasil kegiatan peningkata n kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran laporan 1 71.425.670,40 1 77.139.724,03 1 83.310.901,95 1 89.975.774,11 1 97.173.836,04 1.05.04.2.01.0013 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an (RISPKP) Dokumen 1.05.04.2.01.0014 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran Dokumen 1 6.802.444,80 1 7.346.640,38 1 7.934.371,61 1 8.569.121,34 1 9.254.651,05 1.05.04.2.01.0015 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Jumlah Dokumen Rencana Induk Dokumen 1 150.000.000,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-32 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2030 2031 2032 2033 2034 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal Sistem Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an 1.05.04.2.01.0016 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran Dokumen 1 6.802.444,80 1 7.346.640,38 1 7.934.371,61 1 8.569.121,34 1 9.254.651,05 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegaha n dan Penanggula ngan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Unit 1.069.027.798,00 1.450.079.450,00 2.178.527.798,00 838.307.230,00 32.791.027.798,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pos Pemdam Kebakaran Pembangunan Kantor Pos Pemadam Kebakaran (2 lantai) unit - - - - - - - - - - Pembangunan Kantor Sektor Pemadam Kebakaran unit - - - - - - - - - - Penambahan penempatan hidrant unit - - - - 1 60.000.000,00 Pengadaan bahan pemadam bukan air (galon 25 L) unit 2 3.327.780,00 2 3.327.780,00 2 3.327.780,00 2 3.327.780,00 Pembangunan area perbengkelan Unit - - - - - - - - - - Pembangunan Asrama - - - - - - - - - - Pembangunan fasilitas - - - - - - - - - - Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-33 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2030 2031 2032 2033 2034 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Alat Komunikasi - - - - - - - - - - Radio Komunikasi, gelombang pendek (ORARI) Unit - - - - - - - - - - Telepon darurat kebakaran Unit 2 15.000.000,00 Faximile Unit - - - - - - - - - - Pusat Alarm Kebakaran Unit - - - - - - - - - - Radio komunikasi HT Peningkatan Kapasitas Kendaraan operasional lapangan Mobil pompa pengangkut air (5 normal) Unit 1 1.838.000.000 Mobil tangki berikut kelengkapannya Unit 1 799.900.000,00 Mobil tangga Unit Mobil bronto (BRONTO SKYLIFT F42RLX) Unit 1 29.280.000.000,00 Mobil BA Unit Mobil komando Unit Mobil rescue Unit Mobil ambulans Unit Perahu karet Perahu Karet LCR TYPE 380 DS Unit Boat SR360 (tanpa mesin) unit Mobil pendobrak Unit 1 Mobil angkut pasukan pemadam kebakaran (HIACE) Unit 1 664.300.000,00 Peningkatan Ketersediaan Peralatan teknik operasional Peralatan pendobrak: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-34 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2030 2031 2032 2033 2034 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)
a.Kapak Unit b.Gergaji mesin portabel Unit 2 7.500.000,00
c.Dongkrak hidrolik (20 ton) Unit
d.Linggis Unit
e.Spreader Unit
f.Gasoline cut- off saw BTS635s Unit 3 131.700.000,00 Peralatan pemadam
a.pompa jinjing (portable pump) Unit 2 183.000.000,00 2 183.000.000,00 2 183.000.000,00
b.APAR - - - - - - - - - - - Peralatan ventilasi (portable blower) - - - - - - - - - - - Blower Portable 10 Inch With Duct Unit - - - - - - - - - - Blower Portable 30 Inch With Duct Unit - - - - - - - - - - Peralatan penyelamat:
a.sliding roll (full set) Unit - - - - - - - - - -
b.davy escape Unit - - - - - - - - - -
c.fire blanket (Fire Blanket S97457) Unit 5 26.079.450,00 5 26.079.450,00 5 26.079.450,00 5 26.079.450,00 5 26.079.450,00
d.alat pernafasan buatan Unit - - - - - - - - - -
e.usungan (YDC 8 A1) Unit - - - - - - - - - - Peningkatan kelengkapan perorangan Pakaian dan sepatu tahan panas (RESCUE JUMPSUIT) Unit 6 30.068.568,00 6 30.068.568,00 6 30.068.568,00 Topi (helm tahan api) Unit 6 21.552.000,00 6 21.552.000,00 6 21.552.000,00 Alat pernafasan buatan jinjing (self contained apparatus) Unit Peralatan Komunikasi perorangan Unit 6 9.000.000,00 6 9.000.000,00 6 9.000.000,00 6 9.000.000,00 6 9.000.000,00 Penyelamatan Vertical rescue lengkap Paket Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-35 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2030 2031 2032 2033 2034 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Water rescue lengkap Paket Pengembangan Kemitraan 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelengg araan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten /Kota dalam Pencegaha n, Penanggula ngan Kebakaran dan Penyelamat an Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen Penyediaan data dan infromasi daya tahan bahan bangunan dan konstruksi terhadap bahaya kebakaran Dok 1 68.024.448,00 1 73.466.403,84 1 79.343.716,15 1 85.691.213,44 1 92.546.510,51 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedu ng/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Li ngkungan yang Dipersyarat kan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Dokumen 2 568.024.448,00 1 73.466.403,84 1 79.343.716,15 1 356.695.565,11 1 383.447.732,50 Inspeksi bangunan gedung yang beresiko kebakaran unit 1 68.024.448,00 1 73.466.403,84 1 79.343.716,15 1 356.695.565,11 1 383.447.732,50 Pengembangan Sistem Tanda Bahaya Kebakaran Perkotaan unit 1 500.000.000,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-36 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2030 2031 2032 2033 2034 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Keluarga Keluarga 100 42.311.206,66 100 45.696.103,19 100 49.351.791,44 100 53.299.934,76 100 57.563.929,54 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Li ngkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Dokumen 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian Dokumen 1 68.024.448,00 1 73.466.403,84 1 79.343.716,15 1 85.691.213,44 1 92.546.510,51 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatk an Orang 150 15.000.000,00 150 15.000.000,00 150 15.000.000,00 150 15.000.000,00 150 15.000.000,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-37 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2030 2031 2032 2033 2034 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya Sosialisasi Edukasi Pencegaha n dan Penanggula ngan Kebakaran Setiap Tahunnya 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya Jumlah Desa/Kelur ahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkunga n (SKKL) Setiap Tahunnya Desa/Kelurah an Peningkatan Peran Serta Masyarakat 40.500.000,00 40.500.000,00 41.250.000,00 41.250.000,00 41.250.000,00 Pembentukan dan rekruitment anggota Redkar orang 300 40.500.000,00 300 40.500.000,00 300 41.250.000,00 300 41.250.000,00 300 41.250.000,00 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelur ahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar Dokumen 222.500.000 222.500.000 222.500.000 222.500.000 Pemberian fasilitas Redkar:
a.Fasilitasi Prasarana Pos Jaga unit - - - - - - - - - -
b.Fasilitasi penyediaan tandon air minimal 40 m≥ unit - - - - - - - - - -
c.Fasilitasi Sarana APAR unit 1 53.400.000 1 53.400.000 1 53.400.000 1 53.400.000 1 53.400.000
d.Fasilitasi pompa jinjing unit - - - - - - - - - -
e.Fasilitasi selang kebakaran 1,5= minimal 200 m unit - - - - - - - - - - Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-38 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2030 2031 2032 2033 2034 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp)
f.Dilklat Kepala Redkar, 100 jam orang - - - - - - - - - -
g.Diklat Anggota Redkar, 40 jam orang 75 7.500.000,00 75 7.500.000,00 75 7.500.000,00 75 7.500.000,00 75 7.500.000,00
h.Latihan pemadaman dan penyelamatan minimal 3 (tiga) kali setahun kali 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 Sosialisasi dan pelatihan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat orang 150 15.000.000,00 150 15.000.000,00 150 15.000.000,00 150 15.000.000,00 150 15.000.000,00 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelengg araan Operasi Penyelamat an yang Menganca m Keselamata n Manusia Laporan 2 272.097.792,00 2 293.865.615,36 2 317.374.864,59 2 342.764.853,76 2 370.186.042,06 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyel amatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolonga n Terhadap Kondisi Membahay akan Manusia/P enyelamata n dan Evakuasi yang Sesuai Standar Dokumen 1 68.024.448,00 1 73.466.403,84 1 79.343.716,15 1 85.691.213,44 1 92.546.510,51 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VI-39 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Kinerja Indikator Satuan Rencana Aksi ISIPK Satuan Target Pelaksanaan 2030 2031 2032 2033 2034 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyel amatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolonga n Terhadap Kondisi Membahay akan Manusia/P enyelamata n dan Evakuasi yang Sah dan Legal Laporan 2 68.024.448,00 2 73.466.403,84 2 79.343.716,15 2 85.691.213,44 2 92.546.510,51 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyel amatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolonga n Terhadap Kondisi Membahay akan Manusia/P enyelamata n dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Unit 2 408.146.688,00 2 440.798.423,04 2 476.062.296,88 2 514.147.280,63 2 555.279.063,08 TOTAL 3.604.620.196,66 3.612.861.240,55 4.479.424.131,79 3.558.561.622,17 35.481.801.063,72 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VII-1 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Boyolali disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan wilayah dan rencana prasarana dan sarana. RISPK disusun untuk menindaklanjuti RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain, dengan memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kantor pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai keperluan, memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. VII-2 RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK) KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025-2034 dan sarana kabupaten/kota lainnya, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional serta pemeliharaan. BUPATI BOYOLALI, ttd AGUS IRAWAN Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah 101.510,20 Ha yang terdiri atas tanah sawah 22.830,83 Ha dan tanah kering 78.679,37 Ha.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah 101.510,20 Ha yang terdiri atas tanah sawah 22.830,83 Ha dan tanah kering 78.679,37 Ha.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2017