DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 10, perubahan ayat (2) Pasal 11, perubahan Bagian Kelima BAB III, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 13, perubahan Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelarasan tata kelola pemerintahan dengan tata kelola keuangan, perlu dilakukan penyesuaian penataan organisasi dengan perubahan kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;
c.bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembanagan peraturan perundang undangan terkait hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boyolali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boyolali; Mengingat … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 309); MEMUTUSKAN: … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BOYOLALI. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 2), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi BKPSDM terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
3. c.Bidang Pengadaan dan Mutasi;
4. d.Bidang Kinerja Aparatur;
5. e.Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Bidang Pengadaan dan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan:
1. a.penyusunan kebutuhan pegawai;
2. b.penentuan formasi;
3. c.pengadaan ASN;
4. d.pengangkatan;
5. e.pemberhentian;
6. f.kepangkatan; … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
7. f.kepangkatan;
8. g.mutasi;
9. h.promosi; dan
10. i.pengelolaan data dan informasi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi melaksanakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis mengenai penentuan formasi, pengadaan, pengangkatan, perpindahan, pemberhentian aparatur sipil negara dalam jabatan struktural dan fungsional dan pengembangan jabatan struktural dan fungsional, dan pengelolaan data dan informasi;
2. b.perancangan pengembangan jabatan aparatur sipil negara melalui kegiatan berupa ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian kompetensi ASN;
3. c.penyelenggaraan pelayanan administrasi perpindahan/alih tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional, dan pengelolaan data dan informasi; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bidang Pengadaan dan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengadaan dan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.merumuskan kebijakan teknis bidang pengadaan dan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. b.menetapkan … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3. b.menetapkan perencanaan pengelolaan kinerja bidang pengadaan dan mutasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;
4. c.mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengadaan dan mutasi berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
5. d.mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
6. e.mengoordinasikan penyelenggaraan proses pengadaan pegawai ASN meliputi penyusunan kebutuhan pegawai, penentuan formasi, proses pengadaan, dan pengangkatan ASN sesuai dengan prosedur dan berdasarkan analisa kebutuhan pegawai agar terpenuhi kebutuhan pegawai;
7. f.mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat ASN, kenaikan jenjang pejabat fungsional, ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan administrasi kepegawaian lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pelayanan prima bagi ASN;
8. g.mengoordinasikan penyelenggaraan mutasi jabatan, pensiun, dan pemberhentian ASN sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai dasar penataan pegawai;
9. h.mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan jabatan melalui penilaian kompetensi, seleksi terbuka, mutasi kepangkatan, dan promosi jabatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan jabatan ASN sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya;
10. i.mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi ASN meliputi penyediaan data, pemutakhiran data, evaluasi data dan penyajian data ASN berdasar prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga tersedia data ASN yang lengkap, benar, dan terbaru;
11. j.melaksanakan … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
12. j.melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja bidang pengadaan dan mutasi sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
13. k.memberikan saran, pendapat, dan masukan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;
14. l.menyusun laporan bidang pengadaan dan mutasi berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
15. m.membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
16. n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
  1. 4.Bagian Kelima BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 5.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Bidang Kinerja Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pembinaan,;
2. b.penilaian kinerja dan peningkatan kesejahteraan; dan
3. c.pelayanan bimbingan dan konseling permasalahan pegawai ASN.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kinerja Aparatur melaksanakan fungsi:
1. a.perencanaan kegiatan penilaian kinerja, pembinaan pegawai, dan peningkatan kesejahteraan ASN;
2. b.perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penilaian kinerja, pembinaan pegawai, dan peningkatan kesejahteraan ASN;
3. c.penyelenggaraan … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
4. c.penyelenggaraan pembinaan pegawai, penilaian kinerja, dan peningkatan kesejahteraan ASN; dan
5. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  1. 6.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Bidang Kinerja Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang Kinerja Aparatur mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kinerja Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kinerja Aparatur mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.merumuskan kebijakan teknis bidang kinerja aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. b.menetapkan perencanaan pengelolaan kinerja bidang kinerja aparatur sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;
3. c.mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kinerja aparatur berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
4. d.mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
5. e.mengoordinasikan penyelenggaraan disiplin pegawai ASN meliputi sosialisasi, pemantauan kehadiran, pemantauan sikap dan perilaku, serta penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan agar terwujud pegawai ASN yang disiplin dan beretika;
6. f.mengoordinasikan … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
7. f.mengoordinasikan penilaian kinerja, peningkatan kesejahteraan pegawai ASN, pengajuan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, tunjangan keluarga, kenaikan gaji berkala dan peninjauan masa kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud pegawai ASN yang berkinerja dan sejahtera;
8. g.mengoordinasikan penyelenggaraan bimbingan dan konseling atas permasalahan pegawai ASN sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan agar diperoleh masukan, saran dan/atau penyelesaian permasalahan pegawai ASN;
9. h.mengoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengajuan cuti, pemberian penghargaan tanda kehormatan, pengajuan kartu istri atau kartu suami, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta tertib administrasi;
10. i.melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja bidang kinerja aparatur sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. j.memberikan saran, pendapat, dan masukan kepada atasan langsung berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;
12. k.menyusun laporan bidang kinerja aparatur berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
13. l.membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
14. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
  1. 4.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Boyolali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 2) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 12 Januari 2026 BUPATI BOYOLALI, ttd AGUS IRAWAN Diundangkan di Boyolali pada tanggal 12 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd WIWIS TRISIWI HANDAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2026 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI, # YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO Pembina NIP. 19740115 200604 1 003 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BOYOLALI BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BKPSDM BUPATI BOYOLALI, ttd AGUS IRAWAN SEKRETARIAT KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI BIDANG KINERJA APARATUR BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun Tahun 2024