DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Susunan organisasi UPTD RSUD Kamang Baru terdiri atas: a. subbagian tata usaha, b. seksi pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan, dan c. seksi penunjang medik. (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha yang berada dan bertanggungjawab kepada direktur. (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan huruf c, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur. (4) Pada subbagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. (5) Susunan organisasi UPTD RSUD Kamang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kamang Baru Pada Dinas Kesehatan: Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): 2: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6887):

4.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawhlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4832),
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6659),
6.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159):
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama,
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit,
0.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10): MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAMANG BARU PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung. Bupati adalah Bupati kabupaten Sijunjung. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Kamang Baru yang selanjutnya disebut RSUD Kamang Baru adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 5.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD Kamang Baru pada Dinas.
(2)UPTD RSUD Kamang Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan rumah sakit umum daerah kelas D pratama.

Pasal 3

(1)UPTD RSUD Kamang Baru merupakan unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)UPTD RSUD Kamang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur.
(4)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPTD RSUD Kamang Baru terdiri atas:
1. a.subbagian tata usaha,
2. b.seksi pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan, dan
3. c.seksi penunjang medik.
(2)Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha yang berada dan bertanggungjawab kepada direktur.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur.
(4)Pada subbagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
(5)Susunan organisasi UPTD RSUD Kamang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)UPTD RSUD Kamang Baru mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan penapisan teknologi di bidang kesehatan,
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD RSUD Kamang Baru mempunyai fungsi:
1. a.menyelenggarakan pelayanan medik,
2. b.menyelenggarakan pelayanan keperawatan dan kebidanan,
3. c.melaksanakan administrasi RSUD Kamang Baru,
4. d.melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi, dan
(1)
(2)
(1)
(2)
1. e.menyelenggarakan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian RSUD Kamang Baru.

Pasal 6

Subbagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan keuangan dilingkungan UPTD RSUD Kamang Baru. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi umum dan keuangan,
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang administrasi umum dan keuangan: Cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum dan keuangan,
d.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas administrasi umum dan keuangan: dan
e.pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Seksi pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan mempunyai tugas melaksanakan tugas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan menyelenggarakan fungsi:

a.merumuskan, melaksanakan dan mengembangkan program kerja dilingkungan seksi pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan operasional tugas,
b.merumuskan, melaksanakan dan mensosialisasikan program, prosedur, pedoman dan standar pelayanan di pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan,
c.merumuskan, melaksanakan dan mensosialisasikan pengembangan pelayanan medis sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk peningkatan mutu pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan:
d.mengoordinasikan dan merumuskan bersama dengan komiter tentang bahan penetapan prosedur, pedoman dan standar pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan:
e.melaksanakan peningkatan mutu pelayanan medis, peningkatan keamanan dan keselamatan pasien,
f.mengoordinir mutu pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan,
g.melaksanakan kebijakan rumah sakit dalam pelaksanaan program pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan,
h.membantu direktur dalam pelaksanaan rekam medis dan casemix dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
i.melaksanakan pengembangan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian mutu pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan, dan j-. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)5.

Pasal 8

Seksi penunjang medik mempunyai tugas membantu direktur dalam penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan pelayanan penunjang medis. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) seksi penunjang medik mempunyai fungsi:

a.merumuskan, melaksanakan dan mengembangkan program kerja dilingkungan seksi penunjang medik berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan operasional tugas:
b.merumuskan, mensosialisasikan dan melaksanakan program, prosedur, pedoman dan standar pelayanan di seksi penunjang medik,
c.merumuskan, mensosialisasikan dan melaksanakan pengembangan pelayanan penunjang medis sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk peningkatan mutu pelayanan penunjang medis:
d.mengkoordinasi dan merumuskan bersama dengan komite tentang bahan penetapan prosedur, pedoman dab standar pelayanan penunjang medik,
e.melaksanakan peningkatan mutu pelayanan penunjang medik, peningkatan keamanan dan keselamatan pasien,
f.melaksanakan pengembangan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian mutu pelayanan penunjang medis,
g.melaksanakan kebijakan rumah sakit dalam pelaksanaan program pelayanan penunjang medis,
h.merumuskan dan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana medis serta pengadaaan alat medis: dan
i.melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB V

ORGANISASI NON STRUKTURAL

Pasal 9

Pembentukan komite ditetapkan oleh direktur sesuai kebutuhan rumah sakit. Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur. Pembentukan komite ditetapkan oleh direktur.

Pasal 10

Komite mempunyai tugas membantu direktur UPTD RSUD Kamang Baru sebagai berikut:

a.mendukung komunikasi yang efektif antar tenaga profesional:
b.menyusun kebijakan, pedoman, prosedur serta protokol, tata hubungan kerja, alur klinis, dan dokumen lain yang mengatur layanan klinis,
c.menyusun kode etik profesi, dan
d.memantau mutu pelayanan pasien lainnya.

(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komite mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.meningkatkan mutu dan keselamatan pasien secara profesional sesuai bidang keilmuan,
2. b.menyelenggarakan tata kelola pelayanan UPTD RSUD Kamang Baru, dan
3. c.mengoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan pelayanan UPTD RSUD Kamang Baru.

Pasal 11

(1)RSUD Kamang Baru dapat membentuk instalasi sesuai kebutuhan rumah sakit.
(2)Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur.
(3)Instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2026