DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2026

Nomor: 13
Tahun: 2026
Ditetapkan: 7 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan, Pelaksanaan, Tim Penilai, Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kesinambungan peningkatan kinerja kecamatan dan kelurahan serta keterpaduan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala setiap tahun yang hasilnya disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kecamatan dan kelurahan;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7.Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat kecamatan.
8.Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan indikator kinerja yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kabupaten Brebes.
9.Evaluasi Kinerja Kelurahan adalah proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan indikator kinerja yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kabupaten Brebes.

Pasal 2

Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan dimaksudkan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pasal 3

Tujuan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan meliputi :

a.meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan;
b.memberikan penghargaan dan apresiasi atas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan berkinerja terbaik; dan
c.mendorong upaya pembinaan dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 4

Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan dengan berasaskan pada:

a.transparansi yaitu evaluasi kinerja dilakukan dengan mengedepankan keterbukaan dan keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah yang terkait;
b.akuntabilitas yaitu evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan pada capaian kinerja yang dapat terukur dan dipertanggungjawabkan;
c.partisipatif yaitu evaluasi kinerja dilakukan secara partisipatif melibatkan unsur independen sebagai bentuk pemerintahan kolaboratif;
d.sinergitas yaitu evaluasi kinerja diselenggarakan secara terpadu antara pemerintah daerah dengan kecamatan dan kelurahan;
e.inovatif yaitu evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja kecamatan dan kelurahan; dan
f.kreativitas yaitu evaluasi kinerja dilaksanakan untuk menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh kecamatan dan kelurahan.

BAB II

RUANG LINGKUP EVALUASI KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 5

(1)Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja Kecamatan meliputi :
1. a.penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka otonomi Daerah;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. c.penyelenggaraan pelayanan terpadu;
4. d.penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat serta disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun kelurahan; dan
5. e.inovasi publik di Kecamatan.
(2)Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja Kelurahan meliputi :
1. a.penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kelurahan;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. c.penyelenggaraan pelayanan publik;
4. d.penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Lurah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. e.inovasi publik di Kelurahan.

Pasal 6

Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke dalam Instrumen Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tahapan:

a.sosialisasi pelaksanaan evaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan;
b.penyusunan dan pengiriman instrumen penilaian laporan evaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan;
c.seleksi penilaian administrasi evaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan;
d.pelaksanaan verifikasi lapangan Kecamatan dan Kelurahan;
e.pelaksanaan presentasi dan wawancara Camat dan Lurah;
f.Penetapan Kecamatan dan Kelurahan terbaik; dan
g.pengumuman Kecamatan dan Kelurahan terbaik.

BAB IV

TIM PENILAI

Pasal 10

(1)Bupati membentuk tim penilai untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan.
(2)Untuk membantu pelaksanaan tugas, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Pelaksana.
(3)Tim Penilai dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018