DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018

Nomor: 17
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan;

1.Pasal 5 ayat {21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KECAMATAN.Menetapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
2.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

KECAMATAN

Pasal 2

Penataan Kecamatan meliputi:

a.pembentukan Kecamatan;
b.penggabungan Kecamatan; dan
c.penyesuaian Kecamatan.

Pasal 3

(1)Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:
1. a.pemekaran (21
(3)
1. a.pemekaran I (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; atau
2. b.penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/ kota menjadi Kecamatan baru. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

a.jumlah penduduk minimal;
b.luas wilayah minimal;
c.usia minimal Kecamatan; dan
d.jumlah minimal desa/ Kelurahan yang menj adi cakupan. l2l Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(1)
(2)
(3)(41 REPUBLIK INOONESIA

Pasal 5

Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 meliputi:

a.kemampuan keuangan daerah;
b.sarana dan prasarana pemerintahan; dan
c.persyaratan teknis lainnya. Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupalan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tiiak lebih dari 5O% (lima puluh persen). Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya. Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a.kejeiasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.nama Kecamatan yang akan dibentuk;
c.lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
d.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 6

(1)Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk. 12) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
(3)Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

Pasal 7

(1)Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk Kecamatan. (21 Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kecamatan di kepulauan terpencil dan terluar;
2. b.Kecamatan PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA
3. b.Kecamatan di kawasan perbatasan negara di wilayah darat; dan
4. c.Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan, persyaratan, dan tata cara pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 8

Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah kabupatenlkota. Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:

a.terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
b.terdapat kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; danlatau
c.tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah kabupaten/ kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh desa/Kelurahan yang akan bergabung. Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat menggunakan narna salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru.

(1)(21
(3)
(4)Persyaratan PRES IDEN
(4)Persyaratan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak berlaku untuk penggabungan Kecamatan.
(5)Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyesuaian Kecamatan beruPa:
1. a.perubahan batas wilayah Kecamatan;
2. b.perubahan nama Kecamatan;
3. c.pemindahan ibu kota Kecamatan; dan
4. d.perubahan nama ibu kota Kecamatan. (21 Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
(3)Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
(4)Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.
(5)Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. :r

Pasal 10

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

a.menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
1. 1.partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan; 2, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
2. 3.efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
3. 4.pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
c.mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
i.sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
1. 2.harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
2. 3.peiaporan q,#
3. 3.pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
d.mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
1. 1.sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. 2.pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota; mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
3. 1.sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
4. 2.pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
5. 3.pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota; mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
6. 1.sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
7. 2.efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal kegiatan
8. 3.pelaporan PRESIOEN h.
9. 3.pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota; membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
10. 1.perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
11. 2.fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
12. 3.efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
13. 4.pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.

Pasal 11

(1)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota:
1. a.untuk . (2t
(3)
1. a.untuk melaksanakan sebagian urllsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
2. b.untuk melaksanakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dilaksanakan dengan kriteria: a, proses sederhana;
3. b.objek perizinan berskala kecil;
4. c.tidak memerlukan kqiian teknis yang kompleks; dan
5. d.tidak memerlukan teknologi tinggi. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu. Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan kriteria:
6. a.berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
7. b.kegiatan berskala kecil; dan
8. c.pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. (41 (s)
(6)
(7)Pelimpahan PRES I DEN -t2- (71 Pelimpahan sebagian
(8)(e)
(1)(2t urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat. Ttrgas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih ianjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (38)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 49 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 16 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (38)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 49 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2020