Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018
- Nomor
- 17
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 64
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan;
MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KECAMATAN.Menetapkan :
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB II KECAMATAN Bagian Kesatu Penataan Kecamatan
BAB II
Penataan Kecamatan meliputi:
Bagian Kedua Pembentukan Kecamatan
(3)
Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Persyaratan Dasar
Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
l2l Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(2)
Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 meliputi:
Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupalan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tiiak lebih dari 5O% (lima puluh persen). Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya. Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
Paragraf 4 .#"i.ry PRES IDEN Paragraf 4 Persyaratan Administratif
12) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
Paragraf 5 Pembentukan Kecamatan Dalam Rangka Kepentingan Strategis Nasional
(21 Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Bagian Ketiga Penggabungan Kecamatan
Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah kabupatenlkota. Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat menggunakan narna salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru.
(3)
Bagian KeemPat Penyesuaian Kecamatan
(21 Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
Bagian . . . :r Bagian Kelima T\rgas Camat
Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:
2, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
1.
(2t (3)
Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dilaksanakan dengan kriteria: a, proses sederhana;
dan
Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu. Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan kriteria:
(41 (s) (6)
Ttrgas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih ianjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Qanun