DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 16 Tahun 2026

Nomor: 16
Tahun: 2026
Ditetapkan: 20 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2026-2029, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangkan mengentaskan kemiskinan di Daerah, perlu upaya yang terintegrasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan, program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskikan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2026-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2026-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
5.Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7.Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).
8.Penduduk Miskin Ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022).
9.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil.
11.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Brebes.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2026-2029

Pasal 2

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2026-2029 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk strategi, program, kegiatan dan anggaran. Pasar 3

(1)Sistematika Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.bab I : pendahuluan;
2. b.bab II : kondisi umum Daerah;
3. c.bab III : profil kemiskinan Daerah;
4. d.bab IV : prioritas program dan anggaran penanggulangan kemiskinan;
5. e.bab V : lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan;
6. f.bab VI : pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
7. g.bab VII : penutup.
(2)Dokumen Rencana Penanggulangan Kemikiskinan Daerah Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2026-2029.
(2)Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 20 April 2026 BUPATI BREBES, Ttd. PARAMITHA WIDYA KUSUMA Diundangkan di Brebes Pada tanggal 20 April 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES Ttd. Dr. TAHRONI, M.Pd. Pembina Utama Madya NIP. 19710609 199802 1 001 BERITA DAERAH KAB. BREBES NOMOR 16 TAHUN 2026 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H. Pembina – IV/a NIP. 198712142010012020 Sebagai upaya untuk mendukung penyelesaian persoalan kemiskinan, Kabupaten Brebes menyusun arah kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Secara substansi, dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah tersebut diuraikan mengenai kondisi kemiskinan secara makro dan bidang determinan yang mempengaruhi kondisi kemiskinan masyarakat di Kabupaten Brebes. Hasil analisis tersebut dijadikan dasar untuk melihat isu strategis melalui berbagai permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan dari pemerintah Kabupaten Brebes sebagai pemberi layanan maupun dari masyarakat sebagai penerima layanan. Berbagai permasalahan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan program prioritas penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan daya dukung fiskal daerah. Penetapan target program dan kegiatan prioritas penanggulangan kemiskinan beserta indikatornya yang ada dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi Pemerintah Kabupaten Brebes, pihak swasta, perguruan tinggi masyarakat maupun pihak lainnya dalam menyusun kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, berikutnya perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan urusan kewenangannya. Langkah-langkah koordinasi perlu dilakukan secara berkesinambungan agar program, kegiatan dan sasaran dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat banyak perangkat daerah yang terlibat didalamnya. Selain itu, untuk memastikan bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini dapat dilaksanakan, perlu ada monitoring dan evaluasi setiap tahunnya oleh pemerintah daerah, sehingga tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan dapat tercapai sesuai harapan. 5.2 Rekomendasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah merupakan rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam rencana Aksi Tahunan yang merupakan rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk memperkuat perencanaan tersebut dalam pelaksanaannya, beberapa rekomendasi ke depan adalah sebagai berikut :

1.Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan secara berkesinambungan melakukan peningkatan kapasitas kelompok kerja yang ada. Kegiatan ini penting untuk tetap memiliki pemahaman yang sama terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk berbagai informasi pendanaan dalam penanggulangan kemiskinan
2.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan meningkatkan sistem koordinasi berdasarkan fungsi- fungsinya dalam menjalankan koordinasi penanggulangan kemiskinan, baik antar perangkat daerah, dengan provinsi, nasional dan stakeholder di Kabupaten Brebes.
3.Pemerintah Kabupaten Brebes menetapkan penggunaan satu data dalam penetapan sasaran penanggulangan kemiskinan bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4.Masing-masing perangkat daerah Kabupaten Brebes menetapkan rencana aksi tahunan yang akan menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah maupun dalam Rencana Kerja perangkat daerah.
5.Penguatan sistem monitoring secara berkala oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan serta dilakukan evaluasi tahunan yang hasilnya didokumentasikan dalam bentuk laporan untuk disampaikan kepada Bupati. Pemerintah daerah melakukan integrasi berbagai program kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan terhadap wilayah kategori prioritas utama (lokasi memiliki tingkat kemiskinan ekstrem tinggi). BUPATI BREBES, Ttd. PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 16 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SISTEMATIKA RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2026-2029

Pasal 2

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SISTEMATIKA RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2026-2029

Pasal 2

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020