DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020

Nomor: 53
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA KERJA DAN PENYELARASAN KERJA SERTA PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
3.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disebut TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
9.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di provinsi.
10.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

(1)Gubernur bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah provinsi.
(2)Bupati/wali kota bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah kabupaten/kota.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1)Gubernur dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)membentuk TKPK Provinsi dengan keputusan gubernur.
(2)Bupati/wali kota dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)membentuk TKPK Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 4

(1)TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup provinsi.
(2)TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan RPKD dan rencana aksi provinsi;
2. b.koordinasi penyusunan rancangan RKPD provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
3. c.koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
4. d.fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
5. e.penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
6. f.pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
7. g.harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Pasal 5

(1)TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.
(2)TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota;
2. b.koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
3. c.koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
4. d.fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
5. e.penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
6. f.pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

Pasal 6

Keanggotaan TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 7

Susunan keanggotaan TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

a.penanggungjawab : gubernur;
b.ketua : wakil gubernur;
c.wakil ketua : sekretaris daerah provinsi;
d.sekretaris : kepala Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
e.wakil sekretaris : 1. kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan sosial;
1. 2.kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
2. 3.kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
f.kelompok pengelola program:
1. 1.koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
2. 2.koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
g.anggota : 1. kepala dan unsur Perangkat Daerah provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
1. 2.perwakilan masyarakat;
2. 3.perwakilan dunia usaha; dan
3. 4.pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 8

Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

a.penanggungjawab : bupati/wali kota;
b.ketua : wakil bupati/wakil wali kota;
c.wakil ketua : sekretaris daerah kabupaten/kota;
d.sekretaris : kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
e.wakil sekretaris : 1. kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan sosial;
1. 2.kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
2. 3.kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
f.kelompok pengelola program:
1. 1.koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
2. 2.koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
g.anggota : 1. kepala dan unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
1. 2.perwakilan masyarakat;
2. 3.perwakilan dunia usaha; dan
3. 4.pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 9

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 gubernur membentuk Sekretariat TKPK Provinsi dengan keputusan gubernur.
(2)Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memberikan dukungan administrasi teknis;
2. b.menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
3. c.menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
4. d.memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi.
(3)Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
(4)Sekretariat TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Provinsi.

Pasal 10

Susunan keanggotaan sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:

a.kepala : sekretaris Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
b.wakil kepala : kepala bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah provinsi.
c.anggota : 1. kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan
1. 2.unsur dari Perangkat Daerah provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 11

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bupati/wali kota membentuk sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota.
(2)Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memberikan dukungan administrasi teknis;
2. b.menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
3. c.menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
4. d.memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten/Kota.
(3)Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
(4)Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua TKPK Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA KERJA DAN PENYELARASAN KERJA SERTA PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
3.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disebut TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
9.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di provinsi.
10.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

(1)Gubernur bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah provinsi.
(2)Bupati/wali kota bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah kabupaten/kota.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1)Gubernur dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)membentuk TKPK Provinsi dengan keputusan gubernur.
(2)Bupati/wali kota dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)membentuk TKPK Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 4

(1)TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup provinsi.
(2)TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan RPKD dan rencana aksi provinsi;
2. b.koordinasi penyusunan rancangan RKPD provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
3. c.koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
4. d.fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
5. e.penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
6. f.pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
7. g.harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Pasal 5

(1)TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.
(2)TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota;
2. b.koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
3. c.koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
4. d.fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
5. e.penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
6. f.pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

Pasal 6

Keanggotaan TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 7

Susunan keanggotaan TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

a.penanggungjawab : gubernur;
b.ketua : wakil gubernur;
c.wakil ketua : sekretaris daerah provinsi;
d.sekretaris : kepala Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
e.wakil sekretaris : 1. kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan sosial;
1. 2.kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
2. 3.kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
f.kelompok pengelola program:
1. 1.koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
2. 2.koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
g.anggota : 1. kepala dan unsur Perangkat Daerah provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
1. 2.perwakilan masyarakat;
2. 3.perwakilan dunia usaha; dan
3. 4.pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 8

Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

a.penanggungjawab : bupati/wali kota;
b.ketua : wakil bupati/wakil wali kota;
c.wakil ketua : sekretaris daerah kabupaten/kota;
d.sekretaris : kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
e.wakil sekretaris : 1. kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan sosial;
1. 2.kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
2. 3.kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
f.kelompok pengelola program:
1. 1.koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
2. 2.koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
g.anggota : 1. kepala dan unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
1. 2.perwakilan masyarakat;
2. 3.perwakilan dunia usaha; dan
3. 4.pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 9

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 gubernur membentuk Sekretariat TKPK Provinsi dengan keputusan gubernur.
(2)Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memberikan dukungan administrasi teknis;
2. b.menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
3. c.menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
4. d.memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi.
(3)Sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
(4)Sekretariat TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Provinsi.

Pasal 10

Susunan keanggotaan sekretariat TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:

a.kepala : sekretaris Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
b.wakil kepala : kepala bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah provinsi.
c.anggota : 1. kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan
1. 2.unsur dari Perangkat Daerah provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 11

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bupati/wali kota membentuk sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota.
(2)Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memberikan dukungan administrasi teknis;
2. b.menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
3. c.menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
4. d.memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten/Kota.
(3)Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
(4)Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua TKPK Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 44 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 16 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 44 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 16 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2026