DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan huruf b ayat (1) Pasal 10, perubahan Pasal 20, penyisipan Pasal 20A, perubahan Pasal 21, perubahan Pasal 22, perubahan Pasal 23.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adanya transformasi dan perkembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai kebutuhan dan tuntutan pelayanan masyarakat di Daerah, perlu meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, melalui layanan kesehatan yang komprehensif dan partisipatif;
c.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Peraturan Bupati Brebes Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan SALINAN Desa dan Lembaga Adat Desa perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
6.Peraturan Bupati Brebes Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 40); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2O24 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 40) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pembentukan rukun tetangga dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.rukun tetangga dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat di lingkungan rukun tetangga yang telah sah menjadi pemilih atau para kepala keluarga di wilayah setempat yang dihadiri Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk; dan
2. b.setiap rukun tetangga terdiri atas paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala keluarga.
(2)Pembentukan rukun warga diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.rukun warga dibentuk melalui musyawarah oleh para pengurus rukun tetangga setempat dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh Kepala Desa.
2. b.setiap rukun warga paling sedikit terdiri atas 2 (dua) rukun tetangga.
(3)Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pos pelayanan terpadu memiliki tugas membantu kepala Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.
(2)Tugas pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum;
4. d.perumahan rakyat;
5. e.ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
  1. 3.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1)Tugas pos pelayanan terpadu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
3. c.penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
4. d.identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
(2)Tugas pos pelayanan terpadu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
1. a.penggerakan kunjungan pos pelayanan terpadu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
2. b.penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
3. c.deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
4. d.rujukan ke unit kesehatan Desa atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki resiko masalah Kesehatan;
5. e.pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan Kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga Kesehatan lingkungan rumah; dan
6. f.penjangkauan akses yang terdiri atas: 1) imunisasi; 2) vitamin A; dan 3) tablet tambah darah, di pos pelayanan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Tugas pos pelayanan terpadu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
1. a.edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di Desa;
2. b.identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
3. c.pemeliharaan jaringan air pedesaan;
4. d.identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
5. e.identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.
(4)Tugas pos pelayanan terpadu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
1. a.identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
2. b.komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
(5)Tugas pos pelayanan terpadu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
1. a.penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
2. b.melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
3. c.pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
4. d.pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
5. e.pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
(6)Tugas pos pelayanan terpadu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
1. a.komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
2. b.identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
3. c.memfasilitasi dan atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pos pelayanan terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berfungsi untuk mendukung:

f.penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
g.peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
h.penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
i.menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
j.peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
k.peningkatan kualitas sumber daya manusia.
1. 5.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pembentukan pos pelayanan terpadu dilaksanakan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat melalui musyawarah Desa yang difasilitasi Kepala Desa.
(2)Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

6.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Pos pelayanan terpadu sebagaimana dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh kader yang dipilih dari warga masyarakat secara musyawarah dalam temu karya pos pelayanan terpadu dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa serta petugas kesehatan masyarakat.
(2)Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris;
3. c.bendahara; dan
4. d.ketua bidang sesuai kebutuhan.
(3)Kader menyesuaikan dengan bidang layanan pos pelayanan terpadu.
(4)Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh Tim Pembina pos pelayanan terpadu Desa.
(5)Tim Pembina pos pelayanan terpadu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.ketua dijabat istri/suami kepala Desa;
2. b.sekretaris;
3. c.bendahara;
4. d.ketua bidang; dan
5. e.anggota.
(6)Tim Pembina pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus pos pelayanan terpadu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 20 Mei 2025 BUPATI BREBES, Ttd PARAMITHA WIDYA KUSUMA Diundangkan di Brebes Pada tanggal 20 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES Ttd Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T Pembina Utama Madya NIP. 19650903 198903 1 010 BERITA DAERAH KAB.BREBES NOMOR 26 TAHUN 2025 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes PURWANINGSIH SETYANI, SH, MH. Penata Tk. I – III/d NIP. 198712142010012020

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 26 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 20

Pasal 20A

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Bupati Brebes Nomor 40 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 20

Pasal 20A

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Bupati Brebes Nomor 40 Tahun 2024