DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pos Pelayanan Terpadu. MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIKINDONESA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIDALAMNEGERI NOMOR 13 TAHUN2024 TENTANG POS PELAYANAN TERPADU SALINAN MengingatMenimbang BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desajlembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desaj kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa. 2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa 3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG POS PELAYANAN TERPADU. Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 7. Peraturan Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433); Menetapkan BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Pasa13

(1)Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

BAB I

KETENTUAN

Pasal 2

ayat

(2)huruf a meliputi dukungan:

Pasal 2

(1)Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desay lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desai Kelurahan.
(2)Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud 'pada ayat
(1)dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai un sur penyelenggara pemerintahan desa. 6. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu. 7. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu. 8. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/Jurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/ kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal. 9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengannama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, darr/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Kelurahan adalah sebagai perangkat kecamatan. BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri perpustakaan Desa; c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi;
(2)Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

BAB II

TUGASDANFUNGSIPOSYANDU 5.

Pasal 2

ayat

(2)huruf b meliputi dukungan: . a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; d. rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut USIa yang memiliki risiko masalah kesehatan; e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan f. penjangkauan akses yang terdiri atas: 1) imunisasi;2) vitamin A; dan3) tablet tam bah darah,di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Tugas Posyandu dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

ayat

(2)huruf c meliputi dukungan:a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/ rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa; b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku; c. pemeliharaan jaringan air pedesaan; d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa;
(4)Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf d yakni dukungan:a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah un tuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
(5)Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagaimana pengelolaan dan a. pendidikan anak usia dini; b. identifikasi ketersediaan BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Pasa15
(1)Posyandu berkedudukan di Desai Kelurahan setempat.
(2)Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desai Kelurahan dan masyarakat.
(3)Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disertai/ diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. POSYANDU Pasa14 Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi untuk mendukung: a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat; b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desai Kelurahan kepada masyarakat Desai Kelurahan; c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif; d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan f. peningkatan kualitas sumber daya manusia. dimaksud dalam

Pasal 2

ayat

(2)huruf e meliputi dukungan:a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana; c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini; d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
(6)Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

ayat

(2)huruf f meliputi dukungan:a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial; b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan c. memfasilitasi danl atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Pasal 8
(1)Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:a. ketua; b. sekretaris; c. bendahara;dan d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat dengan kriteria:a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desai Kelurahan; b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu; c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat; d. bisa membaca dan menulis huruf latin; e. berdomisili di Desai Kelurahan setempat; dan f. sehat jasmani dan rohani.
(3)Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu;
(4)Kader sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan;
(5)Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan: a. Keputusan Kepala Desa untuk yang berkedudukan di Desa; dan b. Keputusan Lurah untuk yang berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 7

Posyandu sebagaimana dalam

Pasal 5

dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader. dan Kader Pasal 6

(1)Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan; b. memiliki kepengurusan yang tetap; c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan saran a pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
(2)Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan aset Desa/Kelurahan.
(3)Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.
(4)Tata cara pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri

Pasal 12

(1)Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan Tugas Kader meliputi:a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya; b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu; c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan stan dar pelayanan mininal; d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 10

Tugas Pengurus meliputi:a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/ subkegiatan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan; b. melaksanakan program/kegiatan/ subkegiatan Posyandu; c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

(1)Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:a. logo; b. duaja; c. vandel; d. lencana; e. mars; f. kop surat; g. stempel; h. papan nama; 1. seragam; dan j. plakat.
(2)Ketentuan mengenai identitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditetapkan oleh Menteri. Hukum Kemendagri

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

(1)Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

BAB I

KETENTUAN

Pasal 2

ayat

(2)huruf a meliputi dukungan:

Pasal 2

(1)Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desay lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desai Kelurahan.
(2)Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud 'pada ayat
(1)dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai un sur penyelenggara pemerintahan desa. 6. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu. 7. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu. 8. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/Jurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/ kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal. 9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengannama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, darr/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Kelurahan adalah sebagai perangkat kecamatan. BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri perpustakaan Desa; c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi;
(2)Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

BAB II

TUGASDANFUNGSIPOSYANDU 5.

Pasal 2

ayat

(2)huruf b meliputi dukungan: . a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; d. rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut USIa yang memiliki risiko masalah kesehatan; e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan f. penjangkauan akses yang terdiri atas: 1) imunisasi;2) vitamin A; dan3) tablet tam bah darah,di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Tugas Posyandu dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

ayat

(2)huruf c meliputi dukungan:a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/ rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa; b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku; c. pemeliharaan jaringan air pedesaan; d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa;
(4)Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf d yakni dukungan:a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah un tuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
(5)Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagaimana pengelolaan dan a. pendidikan anak usia dini; b. identifikasi ketersediaan BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Pasa15
(1)Posyandu berkedudukan di Desai Kelurahan setempat.
(2)Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desai Kelurahan dan masyarakat.
(3)Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disertai/ diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. POSYANDU Pasa14 Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi untuk mendukung: a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat; b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desai Kelurahan kepada masyarakat Desai Kelurahan; c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif; d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan f. peningkatan kualitas sumber daya manusia. dimaksud dalam

Pasal 2

ayat

(2)huruf e meliputi dukungan:a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana; c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini; d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
(6)Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

ayat

(2)huruf f meliputi dukungan:a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial; b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan c. memfasilitasi danl atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Pasal 8
(1)Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:a. ketua; b. sekretaris; c. bendahara;dan d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat dengan kriteria:a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desai Kelurahan; b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu; c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat; d. bisa membaca dan menulis huruf latin; e. berdomisili di Desai Kelurahan setempat; dan f. sehat jasmani dan rohani.
(3)Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu;
(4)Kader sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan;
(5)Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan: a. Keputusan Kepala Desa untuk yang berkedudukan di Desa; dan b. Keputusan Lurah untuk yang berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 7

Posyandu sebagaimana dalam

Pasal 5

dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader. dan Kader Pasal 6

(1)Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan; b. memiliki kepengurusan yang tetap; c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan saran a pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
(2)Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan aset Desa/Kelurahan.
(3)Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.
(4)Tata cara pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri

Pasal 12

(1)Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan Tugas Kader meliputi:a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya; b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu; c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan stan dar pelayanan mininal; d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 10

(1)Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:a. logo; b. duaja; c. vandel; d. lencana; e. mars; f. kop surat; g. stempel; h. papan nama; 1. seragam; dan j. plakat.
(2)Ketentuan mengenai identitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditetapkan oleh Menteri. Hukum Kemendagri

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 34 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 26 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 34 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 26 Tahun 2025