Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pos Pelayanan Terpadu. MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIKINDONESA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIDALAMNEGERI NOMOR 13 TAHUN2024 TENTANG POS PELAYANAN TERPADU SALINAN MengingatMenimbang BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desajlembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desaj kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa. 2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa 3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. BAB I KETENTUAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG POS PELAYANAN TERPADU. Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 7. Peraturan Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433); Menetapkan BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Pasa13
BAB I
ayat
pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. BAB II TUGASDANFUNGSIPOSYANDU 5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai un sur penyelenggara pemerintahan desa. 6. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu. 7. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu. 8. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/Jurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/ kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal. 9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengannama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, darr/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri perpustakaan Desa; c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi;
BAB II
ayat
. a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia; d. rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut USIa yang memiliki risiko masalah kesehatan; e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan f. penjangkauan akses yang terdiri atas: 1) imunisasi;2) vitamin A; dan3) tablet tam bah darah,di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
ayat
edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/ rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa; b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku; c. pemeliharaan jaringan air pedesaan; d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa;
identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah un tuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
pendidikan anak usia dini; b. identifikasi ketersediaan BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Pasa15
Bagian Kesatu Kedudukan dan Pembentukan BAB III KEPENGURUSAN POSYANDU Pasa14 Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi untuk mendukung: a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat; b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desai Kelurahan kepada masyarakat Desai Kelurahan; c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif; d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan f. peningkatan kualitas sumber daya manusia. dimaksud dalam
ayat
penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana; c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini; d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
ayat
komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial; b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan c. memfasilitasi danl atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Pasal 8
ketua; b. sekretaris; c. bendahara;dan d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desai Kelurahan; b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu; c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat; d. bisa membaca dan menulis huruf latin; e. berdomisili di Desai Kelurahan setempat; dan f. sehat jasmani dan rohani.
a. Keputusan Kepala Desa untuk yang berkedudukan di Desa; dan b. Keputusan Lurah untuk yang berkedudukan di Kelurahan.
Posyandu sebagaimana dalam
dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader. Bagian Ketiga Kepengurusan dan Kader Pasal 6
keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan; b. memiliki kepengurusan yang tetap; c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan saran a pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
(2), dapat menggunakan fasilitas lainnya. Bagian Kedua Syarat Pembentukan
BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri
melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya; b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu; c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan stan dar pelayanan mininal; d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.
Tugas Pengurus meliputi:a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/ subkegiatan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan; b. melaksanakan program/kegiatan/ subkegiatan Posyandu; c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa. Bagian Kelima Tugas Pengurus dan Kader Posyandu Pasa19
logo; b. duaja; c. vandel; d. lencana; e. mars; f. kop surat; g. stempel; h. papan nama; 1. seragam; dan j. plakat.
(2), ditetapkan oleh Menteri. Bagian Keempat Identitas Kelembagaan Posyandu BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri
Membuka PDF…