DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam: a. penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026; b. penyusunan rencana kerja perangkat Daerah tahun anggaran 2026; dan c. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah. Dokumen RKPD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Mengingat

Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah SALINAN Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

a.penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026;
b.penyusunan rencana kerja perangkat Daerah tahun anggaran 2026; dan
c.penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RKPD

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab i berisi pendahuluan;
b.bab ii berisi gambaran umum kondisi Daerah;
c.bab iii berisi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
d.bab iv berisi sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e.bab v berisi rencana kerja dan pendanaan Daerah;
f.bab vi berisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
g.bab berisi penutup.

Pasal 5

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 10 Juli 2025 BUPATI BREBES, Ttd. PARAMITHA WIDYA KUSUMADiundangkan di Brebes SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES, Diundangkan di Brebes Pada tanggal 10 Juli 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES Ttd Dr. TAHRONI, M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 19710609 199802 1 001 BERITA DAERAH KAB. BREBES NOMOR 38 TAHUN 2025 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H. Penata Tk. I – III/d NIP. 198712142010012020

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 38 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SISTEMATIKA RKPD

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SISTEMATIKA RKPD

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023