Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar REPUBLIK TNDONESTA -4,- Agar setizrp pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkar, Undang-Undang ini dengan dalam Lembaran Negare.. Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA ttd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONES]A TAHUN 2023 NOMOR 4I Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTER]AN SEKRETARIAT NEGARA De uti Bidang Perundang-undangan strasi Hukum, sit na Djaman REPUEUK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG I. UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran, dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena:
a.jumlah angkatan kerja pada Februari Tahun 2022 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,20juta orang dibanding Februari Tahun 2O2l;
b.penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, di mana sebanyak 81,33 juta orang (59,97%o) bekerja pada kegiatan informal;
c.pandemi Corona Virus Disease 2OL9 (COVID-19) memberikan dampak kepada 11,53 juta orang (5,53%) penduduk usia kerja, yaitu pengangguran sebanyak 0,96 juta orang, Bukan Angkatan Kerja sebanyak 0,55 juta orang, tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekeda yang mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 9,44 juta orang; d.dibutuhkan... REPUEUK INDONESIA
d.dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Pemerintah Ilusat telah berupaya untuk perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja. Terhadap hal tersebut, Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, terutama yang menyangkut terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga (yang dikenal dengan fenomena stagflasi). Pada laporan the World Economic Outlook (WEO) Oktober Tahun 2022, lnternational Monetary Fund (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya menjadi 3,2o/o pada Tahun 2022 dari sebelumnya di angka 3,6oh di WEO pada April Tahun 2022. Kondisi perekonomian dunia diproyeksikan akan memburuk di Tahun2O23, turun pada level 2,7o/o, jauh di bawah angka 4,9o/o yang dilaporkan WEO pada Oktober Tahun 2021. Revisi pertumbuhan paling tajam dilaporkan untuk perekonomian utama Eropa, perekonomian Amerika Serikat, dan perekonomian Republik Rakyat Tiongkok. Pertumbuhan Amerika Serikat diproyeksikan akan turun pada level 1,Oo/o di Tahun 2023, dari ekspektasi l,60/o di Tahun 202'2 dan 5,7oh di Tahun 2021. Ekonomi Zona Eropa yang tumbuh sebesar 5,2o/o di Tahun 2O2l diprediksi akan turun pada level 3,17o Tahun 2022 dan 0,5%o di Tahun 2023. Perekonomian Republik Rakyat Tiongkok diperkirakan tumbuh sekitar 3,2o/o di Tahun 2022 dan 4,4o/o di Tahun 2023,jauh di bawah 8,Io/o yang dilaporkan tahun lalu. Yang terjadi di dunia saat ini, permasalahan supplg chains atau mata rantai pasokan yang dalam berdampak pada keterbatasan suplai, terrrtama pada barang-barang pokok, seperti makanan dan energi. Keterbatasan pasokan yang jauh lebih parah dari pada turunnya permintaan berdampak pada kenaikan inflasi yang tidak pernah tedadi selama 40 tahun terakhir di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Ekonomi pasar yang disurvei Bloomberg pada pertengahan Tahun 2022 mengantisipasi laju inflasi dunia di atas 60/0 di Tahun 2o22,jauh lebih tinggi dari pada angka di sekitar 2o/o berdasarkan survei Bloomberg di akhir Tahun 2021. Perekonomian . . . Perekonomian Indonesia akan terdampak akibat stagflasi global yang sudah terlihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semula diproyeksikan IMF akan pada kisaran 60/o pada Tahun 2022 sebagaimana disampaikan WEO pada bulan Oktober Tahun 2O2l telah dipangkas turun cukup signifikan. Survei Bloomberg dan laporan IMF sebagaimana disampaikan WEO pada bulan C)ktober Tahun 2022 Bank Dunia dan Asian Development Bank melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,lo/o - 5,3o/o untuk Tahun 2022, dan turrrn pada level 4,8o/o di Tahun 2023. Pada saat bersamaan tekanan inflasi sudah mulai terlihat, di mana laju inflasi pada akhir Kuartal III Tahun 2022 sudah mencapai hampir 6%o year-on-Aear, dibandingkan dengan level di kisaran 3oh di Kuartal I Tahun 2022. Tingkat ketidakpastian (uncertaintiesl yang tinggi pada perekonomian dunia, terutama didorong oleh kondisi geopolitik, mendorong risiko pada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih lemah dan inflasi yang lebih tinggi. Respons standar bauran kebijakan, khususnya antara kebdakan moneter dan fiskal, yang terus diperkuat semenjak awal pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) akan semakin dibutuhkan. Di era stagflasi, koordinasi kebijakan menjadi jauh lebih kompleks, di mana Pemerintah harus menavigasi antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan menahan inflasi. Di tengah kondisi global yang bergejolak dan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro, penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama. Stabilitas kekuatan permintaan domestik, terutama konsumsi privat dan investasi di tengah meningkatnya tekanan harga dan terpuruknya pertumbuhan global, sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor. Di sini pelaksanaan reformasi struktural yang komprehensif yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi sangat penting dan urgen. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu men5rusun dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup yang terkait dengan:
a.peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b.peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja;
c.kemudahan, pemberdayaan, dan pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
d.peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Penciptaan Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja yang telah menggunakan metode omnibus (omnibus lau). Namun Undang-Undang tersebut telah dilakukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-X\Illll2O2O telah menetapkan putusan dengan amar, antara lain:
1.pembentukan Undang-Undang Nomor 1 l Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Repr:blik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersr,-arat sepanjang tidak dimakrrai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan;
2.Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan; dan
3.melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII I 2020 tersebut, telah dilakukan:
a.menetapkan Uridang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubaharr Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalanr pen5rusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturarl perundang-undangan. Dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut maka peng€iunaan rnetode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perlrndang-trndangan.
b.meningkatkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation) yang mencakup 3 (tiga) komponen yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be h.eardl, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (rigltt to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasa,n atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explainedl. Untuk itu Pemerintah Pusat telah membentuk Satuan T\rgas Percepatan Sosialisasi Undang- Undang Nomor 1l Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Satgas Undang- Undang Cipta Kerja) yang memiliki tungsi untuk melaksanakan proses sosialisasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja. Satgas Undang-Llndang Cipta Kerja bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan telah melaksanakan proses sosialisasi di berbagai w-ilayah yang diharapkan dapat meningliatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2A tentang Cipta. Kerja.
c.perbaikan. . .
c.perbaikan kesalahan teknis penulisan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial. Selain sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9I/PUU-XUII/2O2O tersebut, Peraturan Pemerintah Pengganti Urrdang- Undang tentang Cipta Kerja juga melakukan perbaikan rumusan ketentuan umum Undang-Undang sektor yang diundangkan sebelum beriakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan perbaikan rumusan ketentuan umum (batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, dan hal- hal yang bersifat umum) tersebut malia ketentuan yang ada dalam Undang- Undang sektor yang tidak diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Clipta Kerja harrs dibaca dan dimaknai sama dengan yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tentarrg Cipta Kerja. Sebagai tindak lanjut berikutnya, perlu men5rusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja untuk melakukan perbaikan darr penggantian atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini meliputi:
a.peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b.ketenagakerjaan;
c.kemudahan, pelindunga.n, serta pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
d.kemudahan berusaha;
e.dukungan riset dan inovasi;
f.pengadaan tanah;
g.kawasan ekonomi;
h.investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
i.pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
j.pengenaan sanksi. Sesuai Putusan Mahkamah I(onstitusi Nomor 138/PI-IU-V1[/2OO9, kondisi tersebut di atas telah mernenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa dalam rangka penetapan Feraturan Pemerrntah Pengganti Undang-Undang antara lain :
a.karena adanya kebutuhan mendesak- untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undarrg-Undang;
b.Undang-Undang yang dibutuhkan beiurm ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memaCainya- llndang-r.)nciang lrang saat ini ada; dan
c.kondisi. . . REPUBLIK INDONESTA
c.kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak t-ersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 30 Desember 2022 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang. II. PASAL DEMT PASAL