DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Pemberian dan Penerima Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup dalam rangka memberikan jasa hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin di Kaltara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Bupati adalah Bupati Bulungan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
10.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
14.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
15.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan sebagai pedoman dan legalitas hukum bagi Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
2. b.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
3. c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah;
4. d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan;
5. e.membantu Masyarakat yang tidak mampu terhadap masalah hukum yang dihadapi; dan
6. f.meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum kepada setiap Masyarakat yang tidak mampu dalam menghadapi masalah hukum.

Pasal 4

Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
(3)Perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelaksana Bantuan Hukum yang dilakukan Pemberi Bantuan Hukum selama 1 (satu) tahun.
(4)Ketentuan mengenai tata cara dan syarat teknis kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Permasalaha hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi masalah hukum:
1. a.keperdataan;
2. b.pidana; dan
3. c.tata usaha negara.
(2)Permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)baik dilaksanakan secara Ligitasi maupun non Ligitasi

BAB II

PEMBERIAN DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat.
(2)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
3. c.memiliki kantor atau sekratariat tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.
(3)Pemberian Bantuan Hukum meliputi:
1. a.menerima dan menjalankan kuasa;
2. b.mendampingi;
3. c.mewakili;
4. d.membela; dan/atau
5. e.melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 9

(1)Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
1. a.memberikan Bantuan Hukum sesuai layanan Bantuan Hukum;
2. b.melaporkan program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum;
3. c.melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
4. d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang- undang;
5. e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
6. f.melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
7. g.melaporkan perkembangan tugasnya kepada Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu dibutuhkan meliputi:
  1. 1.perkembangan penanganan perkara;
  2. 2.penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
  3. 3.penggunaan anggaran.
8. h.memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.

Pasal 10

(1)Setiap Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pengembalian anggaran Bantuan Hukum yang sudah diterima; dan/atau
4. d.blacklist atau daftar hitam dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 11

(1)Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan,pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman dan partisipasi.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…