Pemerintah Kabupaten Bulungan
Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah lembaga yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya lokal. Keberadaannya sangat signifikan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dan pembangunan di wilayah otonomnya. Ruang lingkup operasionalnya mencakup penerbitan regulasi seperti Perda RT/RW dan APBD, penyediaan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta pelaksanaan program strategis seperti RPJMD dan proyek-proyek pembangunan daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan
Pemerintah Kabupaten Bulungan mengemban mandat fundamental sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Kehadirannya sangat signifikan sebagai garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, serta menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayahnya.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Bulungan mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program strategis. Ini terlihat dari penerbitan berbagai peraturan daerah, penyediaan layanan publik dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.
Program strategis utama Pemerintah Kabupaten Bulungan di antaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Daftar Proyek Strategis Kabupaten Bulungan 2025. Selain itu, komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik ditunjukkan melalui berbagai dokumen pengendalian gratifikasi.
Meskipun fokus utamanya adalah pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bulungan turut berkontribusi pada isu nasional melalui upaya pencegahan korupsi dan peningkatan integritas birokrasi. Pengelolaan sumber daya yang baik dan peningkatan kualitas SDM di tingkat lokal juga mendukung agenda pembangunan nasional secara lebih luas.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam berbagai kesempatan, mulai dari administrasi kependudukan dan perizinan hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Lembaga ini juga menjadi saluran penting bagi pengaduan masyarakat dan akses informasi publik.
Sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bulungan memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Melalui perencanaan yang matang dan komitmen terhadap tata kelola yang baik, Pemkab Bulungan berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2019
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH BAB IV PENGENDALIAN BAB V KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur perubahan ketentuan mengenai tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD, khususnya terkait penyediaan, pemakaian, pemeliharaan, dan pengembalian rumah negara serta kendaraan perorangan dinas, dengan sistematika yang terdiri dari: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pengelolaan Website Database Peraturan BPK; BAB III Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2023
Perda ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah, yang meliputi asas pembentukan produk hukum daerah, produk hukum daerah, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pembinaan, Noreg, penetapan, penomoran, pengundangan, autentifikasi, klarifikasi, penyebarluasan, dan partisipasi masyarakat.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2014
Dengan Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulungan dan Bupati Bulungan. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Penerimaan, Pengeluaran, Uraian lebih lanjut APBD, Peraturan tentang Penjabaran APBD, Pengundangan Peraturan Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2020
APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.245.531.108.477(satu triliun dua ratus empat puluh lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan asli; b. Pendapatan transfer; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.269.031.108.477(satu trilliun dua ratus enam puluh sembilan milyar tiga puluh satu juta seratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja operasional; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer. Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), yang terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 4 Tahun 2015
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan sistematika sebagai berikut. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 16) diubah sebagai berikut: 1) Ketentuan Pasal 1 diubah. 2) Ketentuan Pasal 2 diubah. 3) Ketentuan Pasal 3 diubah. 4) Ketentuan Pasal 4 diubah. 5) Ketentuan Pasal 5 diubah. 6) Ketentuan Pasal 6 diubah dengan menyisipkan kata “Perubahan” diantara kata Penjabaran dengan kata Anggaran. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2023
Perda ini mengatur tentang perubahan APBD Kabupaten Bulungan TA 2023, yang semula berjumlah Rp1.539.954.165.156,- bertambah sebesar Rp349.485.601.398,- sehingga menjadi Rp1.889.439.766.554,-.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Pejabat Pengelola, Remunerasi, Penganggaran Remunerasi, Penerima Remunerasi, Bentuk Remunerasi, Evaluasi dan Pelaporan, serta Ketentuan Penutup