DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai rincian laporan realisasi anggaran yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 yang dituangkan dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari PerBup ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Ketua Bapemperda Sekretaris Daerah II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2025 Nomor 5); Ketua Bapemperda Sekretaris Daerah MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a.pendapatan
1. 1.pendapatan asli daerah a) pajak daerah : Rp77.050.156.382,86 b) retribusi daerah : Rp12.634.217.757,33 c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : Rp13.899.581.232,43 d) lain-lain PAD yang sah : Rp118.653.712.882,43 jumlah pendapatan asli daerah : Rp222.237.668.255,05
2. 2.pendapatan transfer a) pendapatan transfer pemerintah pusat : Rp1.731.672.960.720,00 b) pendapatan transfer antar daerah : Rp163.830.333.908,00 jumlah pendapatan transfer : Rp1.895.503.294.628,00
3. 3.lain-lain pendapatan daerah yang sah a) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan : Rp3.901.350.699,00 jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah : Rp3.901.350.699,00 jumlah pendapatan : Rp2.121.642.313.582,05
b.belanja
1. 1.belanja operasi a) belanja pegawai : Rp530.238.843.050,00 b) belanja barang dan jasa : Rp497.481.094.043,06 Ketua Bapemperda Sekretaris Daerah c) belanja subsidi : Rp844.360.372,00 d) belanja hibah : Rp212.851.040.132,80 e) belanja bantuan sosial : Rp920.186.120,00 jumlah belanja operasi : Rp1.242.335.523.717,86
2. 2.belanja modal a) belanja modal tanah : Rp2.999.994.084,00 b) belanja modal peralatan dan mesin : Rp85.436.795.747,03 c) belanja modal gedung dan bangunan : Rp117.232.309.834,62 d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi : Rp397.235.269.024,72 e) belanja modal aset tetap lainnya : Rp345.948.537,12 f) belanja modal aset lainnya : Rp9.512.490.668,00 jumlah belanja modal : Rp612.762.807.895,49
3. 3.belanja tidak terduga : Rp500.000.000,00
4. 4.belanja transfer a) belanja bagi hasil : Rp11.021.717.000,00 b) belanja bantuan keuangan : Rp203.763.364.000,00 jumlah belanja transfer : Rp214.785.081.000,00 jumlah belanja : Rp2.070.383.412.613,35 surplus / (defisit) : Rp51.258.900.968,70
c.pembiayaan daerah
1. 1.penerimaan pembiayaan : Rp528.070.128.523,89
2. 2.pengeluaran pembiayaan : Rp0,00 jumlah pembiayaan netto : Rp 528.070.128.523,89 sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) : Rp579.329.029.492,59

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih Ketua Bapemperda Sekretaris Daerah lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran dan Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan dokumen pendukung/informasi lainnya dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 19 Agustus 2025 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 19 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd RISDIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2025 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN KEPALA BAGIAN HUKUM, SUROSO, SE Pembina Tingkat I / IVB NIP. 19700310 199303 1 008

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…