DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 282

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai teknis pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang terdiri atas Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kriteria Pemberian TPP, Penetapan Besaran TPP, Tata Cara Penilaian, Tata Cara Pembayaran, Penghentian Pembayaran, Pendanaan, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); Pemrakarsa Sekda
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Udnang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10); Pemrakarsa Sekda MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Bulungan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulungan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang di singkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, Pemrakarsa Sekda yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
12.Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, Pemrakarsa Sekda atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
17.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
18.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
19.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
22.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
23.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
24.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, Pemrakarsa Sekda dan/atau keramaian untuk dinikmati.
25.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
26.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
28.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
29.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
30.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
31.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
32.Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
33.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai Pemrakarsa Sekda kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
34.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
35.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.
36.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
37.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
38.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
39.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
40.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang Pemrakarsa Sekda dan tidak ada kredit Pajak.
41.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
44.Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
45.Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak antara lain bank, akuntan publik, Notaris, konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi, atau pihak lainnya.
46.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Pemrakarsa Sekda
48.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
49.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
50.Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
51.Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
52.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
53.Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
54.Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
55.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional Pemrakarsa Sekda berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
56.Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
57.Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
58.Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang.
59.Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
60.Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
61.PPAT Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
62.Surat Tagihan Denda yang selanjutnya disebut STD adalah surat untuk melakukan tagihan denda berbentuk sanksi administratif yang dibayarkan ke Kas Daerah dengan menggunakan surat tanda setoran.
63.Sistem Informasi adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data Pajak dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendataan dan pendaftaran), pemberian NPWPD, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, pembayaran Pajak, pemantauan penerimaan, pelaksanaan penagihan, sampai pelayanan Pemrakarsa Sekda kepada Wajib Pajak melalui tempat pelayanan Pajak maupun secara elektronik.
64.Nomor Transaksi Setoran yang selanjutnya disingkat NTS adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh bank/non bank penerima.
65.Bukti Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank/non bank penerima atas transaksi penerimaan Pajak Daerah dengan teraan NTPPD dan NTS sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
66.Kode Bayar adalah kode unik yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi dalam hal pembayaran Pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran di bank/non bank penerima.
67.User Acceptance Test yang selanjutnya disingkat UAT adalah pelaksanaan uji tes terhadap sistem penerimaan pembayaran Pajak Daerah yang dibangun dan dikembangkan oleh Bank/Non Bank Penerima.
68.Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.
69.Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak.
70.Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
71.Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemrakarsa Sekda Pemeriksaan .
72.Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dij adikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
73.Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74.Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
75.Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah atau instansi pelaksana pemungut Pajak dan/atau kantor- kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
76.Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama.
77.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
78.Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk Pemrakarsa Sekda data yang dikelola secara elektronik dan benda lain.
79.Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.
80.Surat Perintah Pemeriksaan selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
81.Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
82.Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
83.Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok Pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
84.Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok Pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi. Pemrakarsa Sekda
85.Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
86.Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.
87.Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak.
88.Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
89.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
90.Bank Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disebut Bank RKUD adalah bank tempat penyimpanan uang daerah yang ditentekan kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
91.Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah selanjutnya disingkat NTPPD adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran Pajak Daerah ke Kas Daerah yang tertera pada bukti penerimaan daerah yang diterbitkan oleh Bank RKUD
92.Penanggung Pajak adalah adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak. Pemrakarsa Sekda

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Jenis Pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak;
b.Pendaftaran dan Pendataan Pajak
c.Penetapan Besaran Pajak Terhutang
d.Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
e.Pelaporan Pajak;
f.Penilitian SPTPD dan SSPD BPHTB;
g.Pemeriksaan Pajak;
h.Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;
i.Penagihan Pajak;
j.Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan;
k.Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak;
l.Keberatan, Banding, dan Gugatan;
m.Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
n.Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan, atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya;
o.Insentif Fiskal Bagi Pelaku Usaha; dan
p.Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Dana.

BAB II

JENIS PAJAK, MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 3

(1)Jenis Pajak terdiri atas:
1. a.PBB-P2;
2. b.BPHTB;
3. c.PBJT atas:
  1. 1.Makanan dan/atau Minuman;
  2. 2.Tenaga Listrik;
  3. 3.Jasa Perhotelan;
  4. 4.Jasa Parkir; dan
  5. 5.Jasa Kesenian dan Hiburan; Pemrakarsa Sekda
4. d.Pajak Reklame;
5. e.PAT;
6. f.Pajak MBLB;
7. g.Pajak Sarang Burung Walet;
8. h.Opsen PKB; dan
9. i.Opsen BBNKB.
(2)Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
1. a.PBB-P2;
2. b.Pajak Reklame;
3. c.PAT;
4. d.Opsen PKB; dan
5. e.Opsen BBNKB.
(3)Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
1. a.BPHTB;
2. b.PBJT atas:
  1. 1.Makanan dan/atau Minuman;
  2. 2.Tenaga Listrik;
  3. 3.Jasa Perhotelan;
  4. 4.Jasa Parkir; dan
  5. 5.Jasa Kesenian dan Hiburan;
3. c.Pajak MBLB; dan
4. d.Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 4

(1)Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
(2)Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Pemrakarsa Sekda Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak, atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan pajak terhutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
(3)Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
(4)Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
(5)Tahun pajak berlaku untuk jenis pajak PBB.
(6)Masa pajak per jenis pajak diatur sebagai berikut:
1. a.Masa Pajak Reklame 1 (satu) bulan;
2. b.Masa Pajak PAT 1 (satu) bulan;
3. c.Masa Pajak PBJT 1 (satu) bulan;
4. d.Masa Pajak Sarang Burung Walet 3 (tiga) bulan; dan
5. e.Masa Pajak MBLB 1 (satu) bulan.
(7)Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
1. a.Pajak Reklame yang bersifat insidentil;
2. b.BPHTB;
3. c.PBJT khusus yang bersifat insidentil;
4. d.Pajak MBLB yang bersifat insidentil; dan
5. e.Pajak Sarang Burung Walet bersifat insidentil. Pemrakarsa Sekda

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK

Pasal 5

(1)Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala PD.
(2)Pendaftaran jenis pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati dan penghitungan wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan (3) dengan menggunakan formulir pendaftaran.
(3)Bentuk Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala PD.
(5)Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala PD dapat menerbitkan nomor registrasi, dan atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
(6)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
(7)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
(8)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.
(9)Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, kepala PD secara Pemrakarsa Sekda jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
(10)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk kartu identitas NPWPD.
(11)Kartu identitas NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat dalam bentuk fisik dan/atau digital.

Pasal 6

(1)Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi syarat kelengkapan permohonan pendaftaran NPWPD.
(2)Untuk Wajib Pajak orang pribadi, syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
1. a.mengisi formulir pendaftaran; dan
2. b.kartu tanda penduduk yang sah.
(3)Untuk Wajib Pajak Badan, syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mengisi formulir pendaftaran;
2. b.akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
3. c.nomor induk berusaha; dan
4. d.kartu tanda penduduk salah satu pengurus untuk Badan.

Pasal 7

(1)Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
1. a.Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap;
2. b.Wajib Pajak menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan ayat (3); dan
3. c.petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi beserta kelengkapan berkas persyaratannya.
(2)Berdasarkan hasil penelitian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka petugas: Pemrakarsa Sekda
1. a.mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap; atau
2. b.memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam daftar induk Wajib Pajak apabila permohonan telah lengkap.
(3)Kepala PD menerbitkan NPWPD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran diri Wajib Pajak dinyatakan lengkap.
(4)Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis.
(5)NPWPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diambil oleh Wajib Pajak atau dikirimkan kepada Wajib Pajak secara elektronik.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), PD dapat melakukan verifikasi lapangan berdasarkan data yang dimiliki oleh Daerah.
(2)Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai antara data yang dimiliki Daerah dengan kondisi sebenarnya, petugas menerbitkan NPWPD.
(3)Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidak kesesuaian antara data yang dimiliki oleh Daerah dengan kondisi sebenarnya, petugas melakukan penyesuaian terhadap data yang dimiliki oleh Daerah.
(4)Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas menerbitkan NPWPD.
(5)NPWPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikirimkan kepada Wajib Pajak disertai pemberitahuan terkait kewajiban Perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja. Pemrakarsa Sekda
(6)Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
1. a.secara langsung;
2. b.pos dengan bukti pengiriman surat;
3. c.perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
4. d.surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak.

Pasal 9

(1)Pendaftaran objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf harus memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NOPD. (perlu revisi)
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mengisi formulir pendaftaran;
2. b.kartu tanda penduduk yang sah; dan
3. c.perizinan terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan untuk yang berbadan usaha.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak terpenuhi, PD menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan usahanya.
(4)Berdasarkan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
(5)Penerbitan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan peremajaan data objek pajak pada Sistem Informasi.
(6)Nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan yang telah diterbitkan dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
(7)Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui: Pemrakarsa Sekda
1. a.secara langsung;
2. b.pos dengan bukti pengiriman surat;
3. c.perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
4. d.surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak.
(8)Dalam hal objek pajak yang bersifat insidentil atau tidak terus menerus, pendaftaran objek pajak dilakukan bersamaan dengan pendaftaran diri untuk selanjutnya diterbitkan NPWPD.

Pasal 10

(1)Setiap Wajib Pajak PBB-P2 wajib melakukan Pendaftaran pada PD paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB-P2 untuk diberikan SPPT PBB-P2.
(2)Saat terpenuhinya persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal saat orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(3)SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identitas objek Pajak berupa NOPD.

Pasal 11

(1)Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis.
(2)Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui :
1. a.laman PD; atau
2. b.saluran lain yang ditetapkan oleh kepala PD.
(3)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
1. a.secara langsung; Pemrakarsa Sekda
2. b.melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. c.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Isi peraturan

Teks282PDFHirarki

Memuat teks peraturan…