DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang mencakup perubahan materi pada Lampiran III mengenai Akuntansi Aset serta penambahan kebijakan pada Lampiran IV yang terdiri dari: Kebijakan Akuntansi No. 19 Pendapatan Diterima Dimuka, Kebijakan Akuntansi No. 20 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Perubahan Estimasi Akuntansi Atas Aset Tetap, Kebijakan Akuntansi No. 21 Pendapatan Dari Transaksi Nonpertukaran, Kebijakan Akuntansi No. 22 Pengaturan Bersama, dan Kebijakan Akuntansi No. 23 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan ketentuan mengenai perlakuan akuntansi atas aset tetap yang dipinjam pakaikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kepala BKAD Sekretarsi Daerah

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Kepala BKAD Sekretarsi Daerah
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 51);
8.Peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2025 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2025 Nomor 7) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 233 dan angka 235 Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Kepala BKAD Sekretarsi Daerah
2.Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditambahkan Kebijakan Akuntansi No.19, Kebijakan Akuntansi No. 20, Kebijakan Akuntansi No. 21, Kebijakan Akuntansi No. 22 dan Kebijakan Akuntansi No. 23 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 27 Oktober 2025 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 27 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd RISDIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2025 NOMOR 24 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN KEPALA BAGIAN HUKUM, SUROSO, SE Pembina Tingkat I / IVB NIP. 19700310 199303 1 008 Kepala BKAD Sekretarsi Daerah LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 14 AKUNTANSI ASET
233.Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau Konstruksi Dalam Pengerjaan karena tidak bisa dilanjutkan/dilaksanakan/tidak jelas (dengan ketentuan tertentu), atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.
235.Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dikerjasamakan atau di bangun-serah-gunakan termasuk yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya, disusutkan sesuai dengan jenis asetnya, sepanjang masih memberikan manfaat ekonomi/jasa. BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN KEPALA BAGIAN HUKUM, SUROSO, SE Pembina Tingkat I / IVB NIP. 19700310 199303 1 008 Kepala BKAD Sekretarsi Daerah LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN AKUNTANSI LAINNYA PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 19 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. PENDAHULUAN Tujuan
1.Tujuan Kebijakan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan diterima dimuka yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, agar penyajian laporan keuangan pemerintah daerah lebih andal, relevan, dan dapat dibandingkan. Ruang Lingkup
2.Kebijakan ini berlaku untuk seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang menerima kas atau hak atas kas sebelum hak pendapatan timbul.
3.Pendapatan diterima dimuka yang diatur dalam Kebijakan ini meliputi penerimaan kas terkait sewa aset daerah, retribusi yang bersifat kontraktual atau dibayar untuk beberapa periode di muka (misalnya sewa kios pasar), uang muka penjualan barang/jasa, uang muka lelang aset daerah, serta transaksi lain yang bersifat pembayaran di muka. Kepala BKAD Sekretarsi Daerah
4.Pendapatan diterima dimuka yang diatur dalam Kebijakan ini merupakan bagian dari kewajiban jangka pendek.
5.Kebijakan ini tidak mencakup penerimaan kas yang pada saat penerimaan sudah menjadi hak pemerintah daerah sepenuhnya, seperti penerimaan pajak dan retribusi yang bersifat langsung (misalnya retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan), yang haknya timbul seketika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DEFINISI
6.Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan kas atau hak atas kas yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum dapat diakui sebagai pendapatan pada periode berjalan karena kewajiban Pemerintah Daerah terkait barang, jasa, atau hak penggunaan aset belum terpenuhi.
7.Pendapatan diterima dimuka diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek. PENGAKUAN
8.Pendapatan diterima dimuka diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat kas diterima atau hak atas kas timbul, meskipun kewajiban pemerintah daerah belum terpenuhi.
9.Pada saat kewajiban pemerintah daerah telah terpenuhi, jumlah yang semula dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka direklasifikasi dan diakui sebagai Pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) pada periode yang bersangkutan. PENGUKURAN
10.Pendapatan diterima dimuka diukur sebesar nilai kas yang diterima atau sebesar nilai wajar imbalan yang diterima.
11.Pengakuan pendapatan atas pendapatan diterima dimuka dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan harian.
12.Perhitungan pendapatan yang dapat diakui dengan pendekatan harian menggunakan formula sebagai berikut: Pendapatan Harian = Jumlah Dibayar Jumlah Hari Kontrak Pendapatan Periode = Pendapatan Harian × Jumlah Hari yang Menjadi Hak Periode PENYAJIAN Kepala BKAD Sekretarsi Daerah
13.Pendapatan diterima dimuka disajikan dalam Neraca pada pos Kewajiban Jangka Pendek.
14.Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), penerimaan kas terkait pendapatan diterima dimuka telah diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima sesuai basis kas.
15.Dalam Laporan Operasional (LO), pendapatan diterima dimuka direklasifikasi menjadi pendapatan operasional atau non-operasional pada saat kewajiban pemerintah daerah terpenuhi. PENGUNGKAPAN
16.Informasi yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mencakup:

a.Kebijakan akuntansi mengenai pendapatan diterima dimuka, termasuk metode harian yang digunakan.
b.Jenis transaksi yang menimbulkan pendapatan diterima dimuka.
c.Saldo awal, mutasi, dan saldo akhir pendapatan diterima dimuka.
d.Jumlah pendapatan diterima dimuka yang telah diakui sebagai pendapatan pada periode berjalan. Kepala BKAD Sekretarsi Daerah KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 20 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI ATAS ASET TETAP Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. PENDAHULUAN Tujuan
1. 1.Tujuan kebijakan ini adalah memberikan pedoman perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan perubahan estimasi akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap Pemerintah Kabupaten Bulungan, termasuk perlakuan khusus atas temuan kekurangan volume pekerjaan (kurvol). Ruang Lingkup
2. 2.Kebijakan ini berlaku untuk seluruh aset tetap pemerintah daerah, baik yang berasal dari belanja modal maupun sumber lainnya, meliputi juga perlakuan akuntansi atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGRD) Pihak Ketiga dan pendapatan PAD terkait. DEFINISI
3. 3.Koreksi Kesalahan adalah penyesuaian terhadap jumlah yang telah dilaporkan dalam laporan keuangan sebelumnya akibat adanya kesalahan pencatatan, kelalaian, atau kekeliruan penggunaan kebijakan akuntansi.
4. 4.Perubahan Kebijakan Akuntansi adalah penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan yang digunakan sebelumnya, baik karena diwajibkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan maupun karena menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan.
5. 5.Perubahan Estimasi Akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset tetap atau beban terkait, yang disebabkan oleh evaluasi ulang kondisi kini dan ekspektasi masa depan, misalnya perubahan umur manfaat atau nilai residu.
6. 6.Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan dengan menyesuaikan saldo awal ekuitas dan akun terkait, seolah-olah kebijakan atau pencatatan yang benar telah diterapkan sejak awal. Kepala BKAD Sekretarsi Daerah
7. 7.Kurangan Volume (Kurvol) adalah selisih nilai aset tetap yang tercatat lebih tinggi daripada kondisi riil akibat pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai volume kontrak.
8. 8.Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGRD) Pihak Ketiga adalah kewajiban penyedia barang/jasa atau pihak lain untuk mengganti kerugian daerah akibat kekurangan volume pekerjaan, yang dicatat pada pos Aset Lainnya. KEBIJAKAN Koreksi Kesalahan
9. 9.Koreksi atas kesalahan pencatatan aset tetap masa lalu yang bersifat material harus dilakukan secara retrospektif dengan menyesuaikan saldo awal ekuitas dan aset tetap terkait.
10. 10.Koreksi kesalahan dikategorikan material apabila nilai kesalahan tersebut secara individual maupun agregat berpotensi memengaruhi kewajaran laporan keuangan, yaitu melebihi batas materialitas yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam kebijakan akuntansi atau sesuai dengan pertimbangan auditor eksternal.
11. 11.Koreksi kesalahan yang tidak melebihi batas materialitas dapat diakui dalam periode berjalan melalui Beban Non Operasional atau Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Perlakuan Kekurangan Volume (Kurvol)
12. 12.Dalam hal terjadi kelebihan nilai aset akibat kurvol pekerjaan, maka aset tetap harus dikoreksi sebesar nilai kurvol tersebut.
13. 13.Koreksi nilai aset akibat kurvol pekerjaan tidak dilakukan dengan mengurangi realisasi belanja modal periode berjalan.
14. 14.Nilai kurvol yang menjadi tanggung jawab penyedia dicatat sebagai Aset Lainnya – TGRD Pihak Ketiga.
15. 15.Pada saat TGRD disetor ke Kas Daerah oleh Pihak Ketiga, penerimaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan Kebijakan Akuntansi
16. 16.Perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap hanya dilakukan apabila diwajibkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan atau menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan.
17. 17.Perubahan kebijakan akuntansi disajikan secara retrospektif dengan penyesuaian saldo awal. Perubahan Estimasi Akuntansi Kepala BKAD Sekretarsi Daerah
18. 18.Perubahan estimasi masa manfaat atau nilai residu aset tetap diakui secara prospektif pada periode berjalan dan periode selanjutnya.
19. 19.Beban penyusutan pada periode sebelumnya tidak diubah. PENGUNGKAPAN
20. 20.Seluruh koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, perubahan estimasi akuntansi, dan perlakuan kurvol harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), termasuk nilai koreksi, dasar pengukuran, dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Kepala BKAD Sekretarsi Daerah KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 21 PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. PENDAHULUAN Tujuan
21. 1.Tujuan Kebijakan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dari transaksi nonpertukaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan agar penyajian laporan keuangan pemerintah daerah lebih andal, relevan, dan dapat dibandingkan. Ruang Lingkup
22. 2.Kebijakan ini berlaku untuk seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang memperoleh pendapatan dari transaksi nonpertukaran.
23. 3.Pendapatan nonpertukaran yang diatur dalam Kebijakan ini meliputi pajak, retribusi, hibah, bantuan, denda, sumbangan, hadiah, penghapusan utang, serta selisih nilai wajar dalam transaksi pinjaman lunak atau bentuk nonpertukaran lainnya sebagaimana diatur dalam PSAP 18.
24. 4.Kebijakan ini tidak mencakup transaksi pertukaran atau transaksi nonpertukaran yang sudah diatur secara khusus dalam PSAP lainnya. DEFINISI
25. 5.Transaksi nonpertukaran adalah transaksi di mana pemerintah menerima sumber daya dari pihak lain tanpa memberikan imbalan langsung yang sebanding.
26. 6.Pendapatan nonpertukaran adalah manfaat ekonomi atau potensi jasa yang diperoleh pemerintah daerah dari transaksi nonpertukaran yang memenuhi kriteria pengakuan. PENGAKUAN
27. 7.Pendapatan nonpertukaran diakui ketika hak atas sumber daya telah timbul, jumlahnya dapat diukur dengan andal, dan manfaat ekonomi/jasa besar kemungkinan akan mengalir ke pemerintah daerah. Kepala BKAD Sekretarsi Daerah
28. 8.Pendapatan nonpertukaran yang dibayar di muka atau diterima sebelum hak pendapatan timbul diakui terlebih dahulu sebagai kewajiban. PENGUKURAN
29. 9.Pendapatan nonpertukaran diukur sebesar nilai wajar sumber daya yang diterima atau dapat diterima.
30. 10.Apabila tidak tersedia nilai wajar, maka digunakan estimasi terbaik berdasarkan informasi yang andal. PENYAJIAN
31. 11.Pendapatan nonpertukaran disajikan dalam Laporan Operasional sebagai Pendapatan Nonpertukaran.
32. 12.Dalam Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan nonpertukaran disajikan sesuai klasifikasi jenis pendapatannya (misalnya pajak daerah, retribusi, hibah, dan lain-lain). PENGUNGKAPAN
33. 13.Informasi yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mencakup:
a.Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan nonpertukaran.
b.Jenis transaksi nonpertukaran yang signifikan.
c.Jumlah pendapatan nonpertukaran yang diakui pada periode berjalan.
d.Pendapatan nonpertukaran yang diterima di muka dan masih diakui sebagai kewajiban pada akhir periode. Kepala BKAD Sekretarsi Daerah KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 22 PENGATURAN BERSAMA Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. PENDAHULUAN Tujuan
1. 1.Tujuan Kebijakan ini adalah untuk memberikan pedoman perlakuan akuntansi atas pengaturan bersama (joint arrangements) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan agar penyajian laporan keuangan konsisten dengan PSAP 19. Ruang Lingkup
2. 2.Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang melakukan pengaturan bersama dengan pihak lain.
3. 3.Pengaturan bersama yang diatur dalam kebijakan ini meliputi operasi bersama dan ventura bersama. DEFINISI
4. 4.Pengaturan bersama adalah perjanjian di mana dua pihak atau lebih memiliki pengendalian bersama atas suatu kegiatan ekonomi.
5. 5.Operasi bersama adalah pengaturan bersama di mana para pihak memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas terkait.
6. 6.Ventura bersama adalah pengaturan bersama di mana para pihak memiliki hak atas hasil (output atau keuntungan), tetapi tidak memiliki kewajiban langsung atas liabilitas pengaturan tersebut. PENGAKUAN
7. 7.Entitas pemerintah daerah yang menjadi pihak dalam operasi bersama mengakui secara langsung aset, kewajiban, pendapatan, dan beban sesuai dengan proporsi hak dan kewajibannya.
8. 8.Entitas pemerintah daerah yang menjadi pihak dalam ventura bersama mengakui investasinya sebagai aset, dan selanjutnya diukur sesuai dengan metode akuntansi yang ditentukan dalam PSAP 19. Kepala BKAD Sekretarsi Daerah PENGUKURAN
9. 9.Bagian aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dari operasi bersama diukur berdasarkan porsi kepemilikan atau kesepakatan dalam perjanjian.
10. 10.Investasi dalam ventura bersama diukur sebesar nilai kontribusi awal ditambah bagian laba/rugi sesuai metode yang ditentukan dalam PSAP 19. PENYAJIAN
11. 11.Bagian aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dari operasi bersama disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai pos akun masing-masing.
12. 12.Investasi dalam ventura bersama disajikan sebagai investasi jangka panjang dalam Neraca dan bagian hasil ventura bersama disajikan dalam Laporan Operasional. PENGUNGKAPAN
13. 13.Informasi yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mencakup:
a.Deskripsi pengaturan bersama, termasuk pihak-pihak yang terlibat.
b.Dasar klasifikasi pengaturan (operasi bersama atau ventura bersama).
c.Bagian aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang diakui oleh pemerintah daerah.
d.Metode pengukuran yang digunakan.
e.Risiko dan manfaat signifikan yang timbul dari pengaturan bersama. Kepala BKAD Sekretarsi Daerah KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 23 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PENDAHULUAN Tujuan
1. 1.Tujuan Kebijakan ini adalah untuk memberikan pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan agar sesuai dengan prinsip- prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 13: Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Ruang Lingkup
2. 2.Kebijakan ini berlaku bagi seluruh BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dengan pola pengelolaan keuangan fleksibel.
3. 3.Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan BLUD sesuai dengan PSAP 13, termasuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. DEFINISI
4. 4.Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dikelola berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
5. 5.Laporan Keuangan BLUD adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, dan perubahan ekuitas suatu BLUD dalam suatu periode tertentu.
6. 6.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan kejadian lainnya pada saat terjadi, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Kepala BKAD Sekretarsi Daerah KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
7. 7.Laporan keuangan BLUD terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
a.Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b.Neraca;
c.Laporan Operasional (LO);
d.Laporan Arus Kas (LAK);
e.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
f.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
1. 8.Laporan keuangan BLUD disusun untuk menggambarkan posisi keuangan dan hasil kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelayanan publik serta akuntabilitas atas penggunaan sumber daya ekonomi. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN
2. 9.BLUD mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PSAP yang relevan.
3. 10.Pendapatan diakui ketika hak untuk menerima manfaat ekonomi telah diperoleh oleh BLUD dan jumlahnya dapat diukur secara andal.
4. 11.Beban diakui ketika kewajiban timbul atau sumber daya ekonomi berkurang, dan jumlahnya dapat diukur secara andal.
5. 12.Aset diukur sebesar biaya perolehan pada saat pengakuan awal, dan setelahnya sesuai dengan metode pengukuran yang ditetapkan dalam PSAP yang berlaku.
6. 13.Kewajiban diukur sebesar nilai kini dari pengorbanan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. PENYAJIAN
7. 14.BLUD menyajikan laporan keuangan berdasarkan penyusunan yang menggambarkan posisi keuangan (Neraca), kinerja operasional (LO), serta arus kas dan perubahan ekuitas selama satu periode pelaporan.
8. 15.Pos-pos yang serupa harus digabungkan jika tidak material, sedangkan pos yang material disajikan secara terpisah untuk meningkatkan transparansi laporan.
9. 16.Informasi komparatif dari periode sebelumnya harus disajikan untuk semua jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Kepala BKAD Sekretarsi Daerah PENGUNGKAPAN
10. 17.BLUD wajib mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan hal-hal berikut:
a.Dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan;
b.Penjelasan atas pos-pos utama dalam laporan keuangan;
c.Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan;
d.Rincian pendapatan dan beban utama;
e.Komitmen dan kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan;
f.Perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan mendasar jika ada.
1. 18.BLUD mengungkapkan secara memadai informasi penting agar laporan keuangan dapat dipahami dan digunakan secara andal untuk pengambilan keputusan publik.
2. 19.Kebijakan Akuntansi ini berlaku bagi seluruh BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
3. 20.Hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan ini mengacu pada PSAP lainnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI NO. NAMA JABATAN PARAF 1 Kilat, A.Md Wakil Bupati 2 Ir.Risdianto, S.Pi., M.Si Sekretaris Daerah 3 H. Jamal, S.H., M.AP Asisten Pemerintahan dan Kesra 4 Suroso, S.E Kepala Bagian Hukum 5 Muhammad, S.T Kepala BKAD

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 23 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025