DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, SHSBU (Umum, Satuan Biaya Honorarium dan Jasa Lainnya, Satuan Biaya Perjalanan Dinas, Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Satuan Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan), Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kepala BKAD Sekretaris Daerah Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 51);
8.Peraturan Bupati Bulungan Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 89); Kepala BKAD Sekretaris Daerah MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Bupati adalah Bupati Bulungan.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulungan.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
6.Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.
7.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
9.Standar Harga Satuan Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SHSBU adalah penetapan batas tertinggi biaya untuk pengeluaran non-barang yang bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam penyusunan APBD.
11.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Kepala BKAD Sekretaris Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur PD pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
13.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15.Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
16.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bulungan.
19.Narasumber adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya.
20.Pakar/Praktisi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan dalam bidang tertentu yang dianggap sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian. Kepala BKAD Sekretaris Daerah
21.Pembicara Khusus adalah seseorang yang dipercaya untuk menyampaikan suatu hal, berita, atau informasi di depan umum karena kompetensinya.
22.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
23.Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24.Bendahara Penerimaan adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25.Non ASN adalah pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Daerah diluar database Badan Kepegawaian Negara.
26.Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan Daerah.
27.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
28.Uang Representasi Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Uang Representasi adalah komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan kepada pejabat negara, Pejabat Daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
29.Detasering adalah penugasan sementara waktu.
30.Tim Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang kompeten dan layak untuk melaksanakan dan terlibat langsung Kepala BKAD Sekretaris Daerah dalam kegiatan serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
31.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau e-purchasing.
32.Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pengadaan barang/jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.
33.Sosialisasi adalah proses transfer ilmu, gagasan, nilai atau aturan bagi ASN atau masyarakat.
34.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil dengan kurikulum berbasis kompetensi.
35.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

Pasal 2

SHSBU merupakan harga satuan dan tarif yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.

Pasal 3

(1)SHSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan sebagai acuan oleh PD dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2)Dalam perencanaan APBD, SHSBU berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; Kepala BKAD Sekretaris Daerah
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
(3)Dalam pelaksanaan APBD, SHSBU berfungsi sebagai :
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui besaran biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar, dibuktikan dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SHSBU

Pasal 4

(1)SHSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas satuan biaya:
1. a.Honorarium;
2. b.perjalanan dinas;
3. c.paket kegiatan rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor; dan
4. d.pengadaan dan pemeliharaan; dan
(2)SHSBU disusun berdasarkan pertimbangan TAPD dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta kebijakan Daerah.
(3)Rincian SHSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Honorarium di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi honorarium: Kepala BKAD Sekretaris Daerah

a.penanggungjawab pengelola keuangan daerah;
b.pengelolaan barang milik daerah;
c.pengadaan barang/jasa, tim pengadaan barang/jasa, perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa, Kelompok Kerja Pemilihan pengadaan barang/jasa, PA pengadaan barang/jasa;
d.narasumber/pembahas, petugas acara/panitia, dan rohaniawan;
e.tim Pelaksana Kegiatan, sekretariat tim Pelaksana Kegiatan, dan TAPD;
f.pemberi keterangan ahli, hukum acara, penyuluh atau pendamping Non ASN;
g.tim penyusunan/pengelola jurnal/buletin/ majalah/pengelola teknologi informasi dan pengelola website;
h.penyelenggara ujian, penulisan butir soal, kegiatan diklat, uji kompetensi/ujian dinas, tenaga bidang perlombaan, dan petugas upacara hari besar nasional; dan
i.satuan biaya tenaga Non ASN/tenaga kontrak/non pegawai.

Pasal 6

(1)Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai:
1. a.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, PA, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan KPA;
2. b.PPK (apabila PA/KPA bukan sebagai PPK);
3. c.PPTK, PPK SKPD/PPK Unit SKPD;
4. d.PPK SKPD pembantu(khusus dana kelurahan)
5. e.Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
6. f.Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara. Kepala BKAD Sekretaris Daerah
(2)Honorarium penanggung jawab P engelola Keuangan Daerah pada setiap SKPD, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.kepada penanggung jawab pengelola keuangan Daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah yang D P A dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
4. d.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan: 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola; dan 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing- masing.
5. e.PA dapat diberikan honorarium dengan ketentuan : 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang Kepala BKAD Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pembuat Komitmen; 2) besaran honorarium PA didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PA; dan 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
6. f.KPA dapat diberikan honorarium dengan ketentuan 1) dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku KPA yang ditetapkan oleh Bupati; 2) besaran honorarium KPA didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola KPA; dan 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
(3)Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap satuan kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DPA dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA, dapat diberikan honorarium dimaksud, dengan besaran didasarkan atas salah satu pagu dana tertinggi dari DPA yang dikelola dan alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
2. b.jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikeIola;
3. c.dalam hal Bendahara Penerimaan/pengeluaran yang telah di berikan tunjangan fungsional bendahara, Kepala BKAD Sekretaris Daerah yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud;
4. d.untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran pembantu.
5. e.besaran honorarium Bendahara Pengeluaran pembantu atau Bendahara Penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
6. f.ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut : 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA; a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk Bendahara Pengeluaran pembantu; dan b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Bendahara Pengeluaran pembantu; 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK; 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang di gabungkan diatur sebagai berikut: a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

Pasal 7

(1)Honorarium pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b pada pengelola barang dan pengguna barang, diberikan dengan satuan orang bulan.
(2)Honorarium pengurus barang milik Daerah diberikan kepada : Kepala BKAD Sekretaris Daerah
1. a.Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
2. b.Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik Daerah pada Pengelola Barang;
3. c.Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menata usahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
4. d.Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik Daerah pada Pengguna Barang; dan
5. e.Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
(3)Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
(4)Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Pasal 8

(1)Honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada:
1. a.penjabat pengelola barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kepala BKAD Sekretaris Daerah
2. b.kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. c.pejabat pengadaan barang/jasa dalam hal menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultansi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal pejabat pengadaan barang/ jasa dan Kelompok Kerja Pemilihan pengadaan barang/ jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, maka tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada unit kerja pengadaan barang dan jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan barang/jasa dan unit kerja pengadaan barang dan jasa tidak terikat tahun anggaran.
(5)Dalam hal unit kerja pengadaan barang dan jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, maka perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa tidak diberikan honorarium dimaksud pada ayat (3).
(6)Honorarium tim pengadaan barang/jasa diberikan kepada tim teknis dan tim pendukung dalam hal untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakantugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa. Kepala BKAD Sekretaris Daerah

Pasal 9

(1)Honorarium narasumber/pembahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada pejabat negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknik, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus grup discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
(2)Pemberian honorarium narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.luar PD penyelenggara atau masyarakat;
2. b.lingkup PD penyelenggara, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar PD penyelenggara dan/atau masyarakat maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas; dan
3. c.satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas yaitu 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
(3)Honorarium moderator eksternal dapat diberikan kepada pejabat/pegawai/pihak lain yang berasal dari luar PD penyelenggara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi diseminasi, bimbingan teknik, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus grup discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
(4)Honorarium moderator internal dapat diberikan kepada Pejabat Daerah/ASN/pihak lain yang berasal dari PD penyelenggara, yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi diseminasi, bimbingan teknik, workshop, sarasehan, Kepala BKAD Sekretaris Daerah simposium, lokakarya, focus grup discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar PD penyelenggara dan/atau masyarakat.
(5)Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
(6)Honorarium panitia diberikan kepada ASN/non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sepanjang peserta berasal dari luar satuan kerja PD penyelenggara dan/atau masyarakat.
(7)Ketentuan jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
(8)Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar/praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai dengan satuan biaya honorarium. Kepala BKAD Sekretaris Daerah
(9)Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar/praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
(10)Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 10

(1)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.
(2)Ketentuan pembentukan tim dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. b.bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah : 1) dengan mengikut sertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati, atau 2) antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati;
3. c.bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
4. d.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
5. e.dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
(3)Honorarium sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan. Kepala BKAD Sekretaris Daerah
(4)Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
(5)Jumlah sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur sebagai berikut:
1. a.paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
2. b.paling banyak 7 (tujuh) orang untuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
(6)Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPD.
(7)Honorarium TAPD dapat di berikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
(8)Jumlah anggota kesekretariatan TAPD paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…