DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai persyaratan manajerial, sosial kultural, dan teknis yang wajib dimiliki setiap ASN melalui Ketentuan Umum, Standar Kompetensi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara, perlu menyusun standar kompetensi untuk menempatkan aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang No.mor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No.3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1907); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Bupati adalah Bupati Bulungan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
8.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai ASN dalam rangka memimpin dan memotivasi pegawai PNS melalui pelaporan, pengembangan kerja sama dengan instansi lain dan keteladanan dengan mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.
9.Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10.Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11.Standar Kompetensi Jabatan ASN adalah persyaratan minimal kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan tugas secara efektif pada suatu jabatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas untuk menjamin objektivitas dan kualitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural;
b.mengidentifikasi Kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki individu dibandingkan dengan standar Kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan;
c.mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Struktural dengan kompetensi pejabat struktural atau calon pengemban Jabatan Struktural sehingga tercipta pejabat struktural yang profesional; dan
d.mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI

Pasal 4

Standar kompetensi manajerial, standar Kompetensi sosial kultural dan standar Kompetensi teknis Jabatan Pimpinan Tinggi pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagai standar Kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap ASN dan menjadi dasar penyusunan dan/atau pengembangan Kompetensi bagi ASN pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pengangkatan ASN ke dalam Jabatan ASN dilakukan setelah memenuhi persyaratan kualifikasi serta Standar Kompetensi Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Standar Kompetensi Jabatan ASN masing-masing PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 27 November 2025 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 27 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd RISDIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN BLUNGAN TAHUN 2025 NOMOR 26 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN KEPALA BAGIAN HUKUM, SUROSO, SE Pembina Tingkat I / IVB NIP. 19700310 199303 1 008

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

STANDAR KOMPETENSI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

STANDAR KOMPETENSI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017