DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan identifikasi, pengelolaan, dan pemantauan area bernilai konservasi tinggi yang terdiri atas: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kelembagaan; Bab III Identifikasi ANKTD; Bab IV Penetapan Peta ANKTD; Bab V Pengelolaan dan Pemantauan ANKTD; Bab VI Peran Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan; Bab VII Pendanaan; dan Bab VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin keberlanjutan dan integrasi pelindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan, diperlukan pedoman yang mengatur pelaksanaan identifikasi, pengelolaan, dan pemantauan Area dengan nilai konservasi tinggi secara terpadu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Identifikasi, Pengelolaan, dan Pemantauan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti omor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti omor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti omor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 711);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Resor Pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 651); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN AREA DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Bupati adalah Bupati Bulungan.
3.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah kepala PD yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.Nilai Konservasi Tinggi yang selanjutnya disingkat NKT adalah nilai-nilai biologis, ekologis, sosial, atau budaya yang sangat penting yang melekat pada suatu kawasan dan dianggap memiliki signifikansi luar biasa atau peranan yang sangat penting, baik pada skala lokal, regional, nasional, maupun global.
6.Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang selanjutnya disingkat ANKT adalah area yang memiliki nilai penting secara ekologis, biologis, sosial dan kultural sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
7.Area dengan Nilai Konservasi Tinggi Daerah yang selanjutnya disingkat ANKTD adalah areal yang memiliki nilai penting secara ekologis, biologis, sosial dan kultural sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yang berada di Daerah.
8.Pengelolaan dan Pemantauan ANKTD adalah serangkaian tindakan dan kegiatan menetapkan, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi ANKTD.
9.Penetapan ANKTD adalah proses formal untuk mengidentifikasi dan mengakui area-area yang memiliki nilai ekologis, sosial, atau budaya yang luar biasa dan signifikan untuk dilindungi dan dikelola secara lestari.
10.Rencana Pengelolaan dan Pemantauan ANKTD yang selanjutnya disingkat RPP ANKTD adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan ANKTD baik di dalam maupun di luar area pemegang perizinan berusaha.
11.Tim Kerja Penetapan ANKTD yang selanjutnya disebut Tim Kerja adalah kelompok kerja dibentuk untuk melaksanakan identifikasi, Pengelolaan dan Pemantauan ANKTD.
12.Perzinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
15.Peta Indikatif ANKTD yang selanjutnya disingkat PI ANKTD adalah peta hasil identifikasi potensi dan target ANKTD berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaan verifikasi dan penetapan peta ANKTD.
16.Peta ANKTD adalah peta hasil verifikasi PI ANKTD yang digunakan sebagai dasar penetapan peta ANKTD.
17.Verifikasi adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran PI ANKTD sesuai dengan kriteria dan fakta di lapangan.
18.Survei Lapangan adalah metode pengumpulan data primer di lapangan dengan memberikan pertanyaan kepada responden individu.
19.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
20.Pemangku Kepentingan Lainnya adalah pihak yang melakukan usaha, aktivitas atau kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan penggunaan lahan.
21.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi PD, Pemerintah Desa, pemegang Perizinan Berusaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam identifikasi, Pengelolaan dan Pemantauan ANKTD.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan agar identifikasi, Pengelolaan dan Pemantauan ANKTD dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan menjadi pertimbangan dalam:
1. a.perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah sebagai bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
2. b.perumusan kebijakan dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di dalam lingkup Daerah pada sektor perizinan berusaha berbasis lahan;
3. c.perumusan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan tata ruang wilayah Desa;
4. d.perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah dan Desa;
5. e.kebijakan alokasi dalam penyusunan APBD dan APBDesa; dan
6. f.Identifikasi, Pengelolaan dan Pemantauan ANKTD oleh pemegang Perizinan Berusaha dan/atau Pemangku Kepentingan Lainnya.
(3)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perizinan Berusaha berbasis lahan:
1. a.perkebunan;
2. b.pertanian;
3. c.pariwisata; dan/atau
4. d.Perizinan Berusaha lainnya sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 3

(1)Dalam rangka melaksanakan ANKTD dan Peta ANKTD dibentuk Tim Kerja dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang: 1) lingkungan hidup; 2) penanggulangan bencana; 3) perencanaan pembangunan Daerah; 4) penganggaran; 5) pertanian; 6) perkebunan; 7) penataan ruang; 8) pariwisata; 9) permukiman; dan 10) pemberdayaan masyarakat Desa;
2. b.Pemerintah Desa yang terkait dengan Peta ANKTD;
3. c.asosiasi atau pemegang Perizinan Berusaha;
4. d.lembaga penelitian atau perguruan tinggi; dan/atau
5. e.lembaga swadaya masyarakat.
(4)Susunan Tim Kerja terdiri atas:
1. a.Pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Wakil Bupati;
2. b.Pengarah, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
3. c.Ketua, dijabat oleh Kepala PD menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;
4. d.Wakil Ketua I, dijabat oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan Daerah;
5. e.Wakil Ketua II, dijabat oleh Kepala PD menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana Daerah; dan
6. f.Anggota, terdiri atas unsur pimpinan PD yang terkait, kepala Desa, asosiasi atau perwakilan pemegang Perizinan Berusaha, perwakilan lembaga penelitian atau perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat, serta unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Tim Kerja bertugas dan bertanggung jawab untuk:

a.menyusun dan melaksanakan rencana kerja;
b.melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ANKTD dan Peta ANKTD;
c.melakukan identifikasi dan mengusulkan pembaruan PI ANKTD;
d.melaksanakan Verifikasi PI ANKTD di luar area Perizinan Berusaha;
e.menilai dan menyetujui laporan hasil Verifikasi PI ANKTD yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
f.mengusulkan penetapan Peta ANKTD;
g.menilai dan menyetujui RPP ANKTD di tingkat area pemegang Perizinan Berusaha;
h.menyusun dan mengusulkan penetapan RPP ANKTD;
i.menilai dan menyetujui laporan hasil pemantauan dan evaluasi RPP ANKTD oleh pemegang Perizinan Berusaha;
j.melakukan pemantauan dan evaluasi ANKTD;
k.menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi ANKTD kepada Bupati;
l.memastikan integrasi ANKTD dan RPP ANKTD ke dalam kebijakan pembangunan Daerah;
m.mengembangkan sistem informasi dan teknologi dalam identifikasi, Pengelolaan dan Pemantauan ANKTD;
n.mengembangkan dan mengusulkan kebijakan Insentif dalam pelaksanaan ANKTD;
o.menetapkan standar operasional prosedur yang diperlukan dalam melaksanakan Penetapan ANKTD dan Peta ANKTD; dan
p.melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi untuk kebutuhan pelaksanaan Penetapan ANKTD dan Peta ANKTD.

BAB III

KRITERIA DAN TATA CARA IDENTIFIKASI ANKTD

Pasal 5

(1)Kriteria ANKTD terdiri atas:
1. a.keanekaragaman hayati;
2. b.ekosistem tingkat bentang alam, mosaik ekosistem dan bentang alam hutan utuh;
3. c.ekosistem dan habitat;
4. d.jasa ekosistem;
5. e.kebutuhan masyarakat; dan
6. f.nilai kultural.
(2)Panduan penentuan kriteria ANKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Hasil identifikasi kriteria ANKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam PI ANKTD dengan skala 1:20.000. (satu banding dua puluh ribu) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)ANKTD terdiri atas:
1. a.ANKTD di luar area Perizinan Berusaha; dan
2. b.ANKTD di dalam area Perizinan Berusaha.
(2)Dalam rangka mempersiapkan usulan Penetapan ANKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.Tim Kerja melakukan Verifikasi PI ANKTD yang berada di luar area Perizinan Berusaha; dan
2. b.pemegang Perizinan Berusaha melakukan Verifikasi PI ANKTD yang berada di dalam area Perizinan Berusaha bersama Tim Kerja.
(3)ANKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam usulan Peta ANKTD dengan skala 1:20.000. (satu banding dua puluh ribu) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Tim Kerja.

Pasal 7

(1)Identifikasi PI ANKTD oleh Tim Kerja dilakukan melalui tahapan kegiatan:
1. a.pengumpulan data dan informasi;
2. b.Survei Lapangan;
3. c.analisis dan pemetaan; dan
4. d.konsultasi publik;
(2)Identifikasi PI ANKTD oleh pemegang Perizinan Berusaha dilakukan melalui tahapan kegiatan:
1. a.pengumpulan data dan informasi;
2. b.Survei Lapangan;
3. c.analisis dan pemetaan
4. d.konsultasi publik;
5. e.penulisan laporan; dan
6. f.registrasi.
(3)Kegiatan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemegang Perizinan Berusaha dengan menggunakan tim yang memiliki kompentensi dibidang terkait sesuai ANKTD yang diidentifikasi.
(4)Kegiatan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diselenggarakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
(5)Berdasarkan hasil registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup bersama dengan Tim Kerja menetapkan jadwal kegiatan verifikasi yang akan dilaksanakan di unit pemegang Perizinan Berusaha.
(6)Pelaksanaan kegiatan verifikasi oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup bersama Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikutsertakan pemegang Perizinan Berusaha.
(7)Tim Kerja dan pemegang Perizinan Berusaha mengikutsertakan Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lain yang terkait dalam melaksanakan kegiatan verifikasi.

Pasal 8

(1)Hasil identifikasi oleh pemegang Perizinan Berusaha disampaikan kepada Tim Kerja dalam format laporan hasil identifikasi yang memuat peta skala 1:20.000. (satu banding dua puluh ribu) untuk diregistrasi.
(2)Tim Kerja melakukan penilaian atas laporan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasilnya kepada pemegang Perizinan Berusaha paling lambat 3 (tiga) bulan sejak laporan diterima.
(3)Hasil penilaian Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk nota persetujuan atau penolakan secara tertulis.
(4)Dalam hal Tim Kerja menyetujui laporan hasil identifikasi, peta hasil identifikasi diintegrasikan oleh Tim Kerja ke dalam rancangan Peta ANKTD.
(5)Dalam hal Tim Kerja menolak laporan hasil identifikasi, Tim Kerja memberikan arahan perbaikan secara tertulis kepada pemegang Perizinan Berusaha.
(6)Pemegang Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)wajib melaksanakan perbaikan sesuai dengan arahan Tim Kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sejak arahan diterima.

Pasal 9

(1)Tim Kerja membuat dan menyampaikan laporan hasil identifikasi PI ANKTD kepada Bupati yang terdiri atas:
1. a.hasil identifikasi oleh Tim Kerja untuk ANKTD di luar area Perizinan Berusaha;
2. b.hasil identifikasi oleh pemegang Perizinan Berusaha yang telah disetujui Tim Kerja untuk ANKTD di dalam area Perizinan Berusaha; dan
3. c.usulan penetapan Peta ANKTD dengan skala 1:20.000. (satu banding dua puluh ribu).
(2)Berdasarkan laporan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peta ANKTD dalam skala 1:20.000. (satu banding dua puluh ribu) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Peta ANKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau secara berkala paling kurang 5 (lima) tahun sekali dan Peta PI ANKTD 2 (dua) tahun berdasarkan hasil identifikasi.
(4)Tata cara pelaksanaan kegiatan identifikasi dan laporan hasil identifikasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RPP ANKTD

Pasal 10

(1)RPP ANKTD disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Tim Kerja menyusun dan mengusulkan RPP ANKTD kepada Bupati.
(3)RPP ANKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
1. a.hasil identifikasi dan verifikasi PI ANKTD;
2. b.pemetaan ANKTD; dan
3. c.rencana kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan ANKTD di luar dan di dalam area Perizinan Berusaha.
(4)Tata cara penyusunan RPP ANKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…