DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum serta Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Pemrakarsa Sekda Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Pemrakarsa Sekda Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Bupati adalah Bupati Bulungan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4.Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
7.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
8.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan Pemrakarsa Sekda representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD.

BAB II

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 2

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
(2)Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 7 (tujuh) kali uang refresentasi Ketua DPRD sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sama dengan Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 3

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap melaksanakan reses.
(2)Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sama dengan Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 4

(1)Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD ditentukan sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD diberikan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sama dengan Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan Pemrakarsa Sekda
2. b.Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sama dengan Rp6.720.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.
(2)Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau lumpsum; dan
2. b.20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 5

Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sampai Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Dana Operasional Bagi Pimpinan DPRD, Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pemrakarsa Sekda

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal 27 Maret 2025 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 27 Maret 2025 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd. ttd RISDIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2025 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN KEPALA BAGIAN HUKUM, SUROSO, SE Pembina Tingkat I / IVB NIP. 19700310 199303 1 008

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…