DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Pejabat Pengelola, Remunerasi, Penganggaran Remunerasi, Penerima Remunerasi, Bentuk Remunerasi, Evaluasi dan Pelaporan, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Pemrakarsa Sekda Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502). Pemrakarsa Sekda
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Bupati adalah Bupati Bulungan.
3.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
4.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Dinas.
5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah Pemrakarsa Sekda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
8.Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
9.Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat diberikan dalam komponen berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
10.Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
11.Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan.
12.Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji yang dapat berupa jasa pelayanan
13.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga lainnya atas jasa dalam rangka pelayanan medis dan nonmedis.
14.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN untuk meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pemrakarsa Sekda
15.Pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai.
16.Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
17.Pejabat Pengelola adalah pimpinan pada BLUD UPT Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
18.Pemimpin adalah Kepala BLUD UPT Puskesmaspada Dinas Kesehatan.
19.Pejabat Keuangan adalah Apatur Sipil Negara yang ditunjuk sebagai penanggung jawab keuangan.
20.Pejabat Teknis adalah koordinator UKM, Koordinator UKP dan Penunjang, Koordinator Jejaring Pelayanan, Koordinator Mutu, Koordinator Keselamatan Pasien dan Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
21.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja Puskesmas BLUD.
22.Pegawai BLUD UPTD Puskesmas adalah pegawai terdiri dari ASN dan Non ASN pada UPTD Puskesmas.
23.Tenaga Penugasan Khusus adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan jenis, jumlah dan kualifikasi tertentu yang bersifat jangka pendek dan merupakan bagian dari pemenuhan tenaga kesehatan.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman BLUD UPTD Puskesmas dalam pemberian Remunerasi. Pemrakarsa Sekda
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.memberikan kepastian hukum dalam pemberian Remunerasi kepada Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dalam meningkatkan kinerja pelayanan; dan
2. b.memberikan imbalan secara proporsional, serta patut, wajar dan berbasis kinerja.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA

Pasal 3

(1)Sumber daya manusia BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas :
1. a.Pejabat Pengelola; dan
2. b.Pegawai.
(2)Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dalam memberikan layanan.
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD Puskesmas.
(4)Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari ASN dan Non ASN.

Pasal 4

(1)Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Pemimpin;
2. b.Pejabat Keuangan; dan
3. c.Pejabat Teknis.
(2)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3)Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati. Pemrakarsa Sekda
(4)Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin.

BAB III

REMUNERASI

Pasal 5

(1)Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
1. a.proporsional yaitu diukur berdasarkan besaran pendapatan jasa layanan BLUD UPTD Puskesmas yang diterima;
2. b.kesetaraan yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyedia pelayanan sejenis;
3. c.kepatutan yaitu disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kerja kepada pegawai dan kebutuhan pengembangan BLUD UPTD Puskesmas;
4. d.kewajaran yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan; dan
5. e.kinerja yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun organisasi yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh organisasi.
(2)Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah.
(3)Remunerasi diberikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan pendapatan jasa layanan yang diterima (cash basis).

BAB IV

PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 6

(1)Penganggaran Remunerasi bersumber dari:
1. a.Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan Pemrakarsa Sekda
2. b.Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
(2)Remunerasi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
1. a.Gaji dan Tunjangan Tetap yang melekat pada gaji bagi ASN dan Non ASN;
2. b.Honorarium bagi pegawai Non ASN BLUD UPTD Puskesmas;
(3)Honor bagi Pegawai Non ASN BLUD Puskesmas
(4)Remunerasi yang bersumber dari jasa layanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
1. a.Insentif berupa Jasa Pelayanan bagi ASN, tenaga penugasan khusus, Pegawai Non ASN; dan
2. b.Honorarium bagi Pejabat Keuangan.
(5)Pemimpin BLUD menganggarkan Remunerasi dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundangan dengan mempertimbangkan :
1. a.masa kerja;
2. b.jenis ketenagaan;
3. c.tugas rangkap administrasi;
4. d.tanggung jawab program; dan
5. e.kehadiran.

Pasal 7

(1)Pendapatan yang diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas dari Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan baik yang bersumber dari jasa layanan, hasil kerjasama dan lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah dimanfaatkan untuk :
1. a.pembayaran Remunerasi Pegawai BLUD UPTD Puskesmas; dan
2. b.dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
(2)Alokasi untuk pembayaran Remunerasi berasal dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas jasa layanan, hasil kerjasama dan lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah, ditetapkan sebesar 40% (empat Pemrakarsa Sekda puluh persen) dari penerimaan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan maksimal 60% (empat puluh persen) dari penerimaan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Besaran Alokasi untuk pembayaran Remunerasi dan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas melalui Surat Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB V

PENERIMA REMUNERASI

Pasal 8

(1)Remunerasi diberikan kepada:
1. a.Pejabat Pengelola; dan
2. b.Pegawai.
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari tenaga kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan, terdiri atas:
1. a.ASN dan Non ASN;
2. b.Tenaga Penugasan Khusus

BAB VI

BENTUK REMUNERASI

Pasal 9

Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk :

a.Gaji/honorarium;
b.Tunjangan Tetap;
c.Insentif;
d.Bonus atas Prestasi; Pemrakarsa Sekda
e.Pesangon; dan/atau
f.Pensiun.

Pasal 10

(1)Gaji untuk ASN diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Gaji untuk Non ASN diberikan dengan mempertimbangkan upah minimum regional atau ketentuan lain yang berlaku di Daerah.
(3)Honorarium untuk pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Bagi Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas dapat diberikan Tunjangan Tetap.
(2)Tunjangan Tetap untuk Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas diperhitungkan dengan mempertimbangkan jabatan dan/atau kedudukan dalam pengelolaan BLUD.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…