DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Objek Sewa, Klasifikasi dan Kapasitas Isi Silinder Kendaraan Sewa, Perencanaan Sewa Kendaraan, Mekanisme Penyewaan, Masa dan Nilai Sewa Kendaraan, Pengawasan dan Pengendalian, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengadaan kendaraan operasional untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dilakukan dengan sistem sewa; c. d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan sewa kendaraan, diperlukan pengaturan sebagai pedoman pelaksanaanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sewa Kendaraan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Pemrakarsa Sekda Mengingat : 1. 2. 3. 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; Pemrakarsa Sekda MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SEWA KENDARAAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Bupati adalah Bupati Bulungan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
6.Sewa adalah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain/badan hukum baik privat maupun publik.
7.Sewa Kendaraan adalah penggunaan kendaraan dengan sistem sewa antara penyewa dengan pihak yang menyewakan (penyedia).
8.Perjanjian Sewa Kendaraan adalah perjanjian atau kesepakatan penggunaan kendaraan dengan sistem Sewa antara penyewa dengan pihak yang menyewakan (penyedia).
9.Penyedia adalah orang atau badan hukum yang mengelola dan menyediakan kendaraan secara jual-beli, sewa-menyewa, atau bentuk perjanjian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemrakarsa Sekda
10.Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
11.Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan operasional instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
12.Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Sewa Kendaraan:

a.hemat, berarti Sewa kendaraan tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan yang mendukung program;
b.efektif, berarti Sewa kendaraan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besamya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.efisien, berarti Sewa kendaraan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang sehemat hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
d.keadilan, berarti Sewa kendaraan tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya. Pemrakarsa Sekda

Pasal 3

Tujuan Sewa Kendaraan sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja PD.

BAB III

OBJEK SEWA

Pasal 4

(1)Objek Sewa merupakan kendaraan bermotor berupa mobil yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dan/atau menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(2)Objek Sewa Kendaraan berdasarkan fungsinya, yaitu:
1. a.Kendaraan Dinas Jabatan; dan
2. b.Kendaraan Dinas Operasional.

BAB IV

KLASIFIKASI DAN KAPASITAS ISI SILINDER KENDARAAN SEWA

Pasal 5

(1)Klasifikasi kendaraan dan kapasitas isi silinder yang akan disewa oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
1. a.jenis sedan atau minibus (bensin) dengan isi silinder maksimal 2.000 cc (dua ribu cubical centimeter) dan/atau minibus solar dengan isi silinder maksimal 2.800 cc (dua ribu delapan ratus cubical centimeter); dan
2. b.jenis minibus (bensin) isi silinder maksimal 2.000 cc (dua ribu cubical centimeter) dan/atau minibus solar isi silinder maksimal 2.500 cc (dua ribu lima ratus cubical centimeter). Pemrakarsa Sekda
(2)Klasifikasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi Kendaraan Dinas Jabatan oleh Pejabat Eselon II/setara.
(3)Klasifikasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi Kendaraan Dinas Jabatan oleh Pejabat Eselon III/ setara.
(4)Klasifikasi dan kapasitas isi silinder yang akan disewa oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan kebutuhan PD berdasarkan tugas dan fungsinya guna pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB V

PERENCANAAN SEWA KENDARAAN

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah melakukan penataan dan pendayagunaan Sewa kendaraan untuk didistribusikan kepada PD sesuai dengan beban kerja yang dihadapi PD dalam tahun anggaran berjalan.
(2)Kepala PD mengajukan permohonan rencana Sewa Kendaraan kepada Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sekretaris Daerah menugaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan telaahan dan kajian atas permohonan Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Telaahan dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.
(5)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dokumen pendukung dalam pengalokasian anggaran pada PD yang menangani Sewa Kendaraan. Pemrakarsa Sekda

BAB VI

MEKANISME PENYEWAAN

Pasal 7

(1)Sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.
(2)PD yang menangani Sewa Kendaraan melaksanakan proses pengadaan kendaraan dengan sistem Sewa kepada Penyedia sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3)Dalam pelaksanaan proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan pemilihan mitra Sewa Kendaraan oleh Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
(4)Pengadaan kendaraan dengan sistem Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara Katalog Elektronik.
(5)Selama dalam jangka waktu Sewa, Pemerintah Daerah hanya menyiapkan alokasi anggaran untuk bahan bakar yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(6)Pelaksanaan Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Sewa Kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)PD yang memperoleh dan menggunakan kendaraan Sewa, wajib menyerahkan kendaraan dinas kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PD, Kepala PD dapat mengajukan peminjaman kembali Pemrakarsa Sekda kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
(3)Tata cara penyerahan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peminjaman kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Untuk keperluan fasilitas asuransi, pemeliharaan umum, perawatan secara berkala, dan pajak kendaraan yang disewa menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia.
(2)Dalam masa pemeliharaan umum, perawatan secara berkala, atau perbaikan akibat adanya kerusakan, pihak Penyedia wajib menyediakan kendaraan pengganti.

Pasal 10

(1)Kendaraan yang dijadikan sebagai Kendaraan Operasional Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat dipinjamkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(2)Tata cara peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…