DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 April 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai standar biaya umum yang meliputi BAB I Ketentuan Umum, BAB II Standar Biaya Umum (Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Satuan Biaya Honorarium, Bagian Ketiga Satuan Biaya Perjalanan Dinas, Bagian Keempat Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor, Bagian Kelima Satuan Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan), dan BAB III Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Pemrakarsa Sekretaris Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Pemrakarsa Sekretaris Daerah
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 51);
8.Peraturan Bupati Bulungan Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 89); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Bupati adalah Bupati Bulungan.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulungan.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
6.Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.
7.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan. Pemrakarsa Sekretaris Daerah
9.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur PD pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
11.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD
13.Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
14.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bulungan.
17.Narasumber adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan Pemrakarsa Sekretaris Daerah maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya.
18.Pakar/Praktisi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan dalam bidang tertentu yang dianggap sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian.
19.Pembicara Khusus adalah seseorang yang dipercaya untuk menyampaikan suatu hal, berita, atau informasi di depan umum karena kompetensinya.
20.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21.Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22.Bendahara Penerimaan adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23.Non ASN adalah pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Daerah diluar database Badan Kepegawaian Negara.
24.Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan Daerah.
25.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
26.Uang Representasi Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Uang Representasi adalah Komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan kepada pejabat negara, Pejabat Daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam Pemrakarsa Sekretaris Daerah rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
27.Detasering adalah penugasan sementara waktu.
28.Tim Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang kompeten dan layak untuk melaksanakan dan terlibat langsung dalam kegiatan serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
29.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau e-purchasing.
30.Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pengadaan barang/jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.
31.Sosialisasi adalah proses transfer ilmu, gagasan, nilai atau aturan bagi ASN atau masyarakat.
32.Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil dengan kurikulum berbasis kompetensi.
33.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

Pasal 2

Standar biaya umum merupakan harga satuan dan tarif yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan. Pemrakarsa Sekretaris Daerah

Pasal 3

(1)Standar biaya umum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan sebagai acuan oleh PD dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2)Dalam perencanaan APBD, standar biaya umum Pemerintah Daerah berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
(3)Dalam pelaksanaan APBD, standar biaya umum Pemerintah Daerah berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui besaran biaya karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar, dibuktikan dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 4

(1)Standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas satuan biaya:
1. a.honorarium;
2. b.perjalanan dinas; Pemrakarsa Sekretaris Daerah
3. c.paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. d.pengadaan dan pemeliharaan.
(2)Standar biaya umum disusun berdasarkan pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Daerah.
(3)Rincian standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Honorarium di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi honorarium:

a.penanggung jawab pengelola keuangan;
b.pengelolaan barang milik Daerah;
c.Pejabat Pengadaan barang/jasa, tim pengadaan barang/jasa, perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa, Kelompok Kerja Pemilihan pengadaan barang/jasa, PA pengadaan barang/jasa;
d.narasumber/pembahas, petugas acara/panitia, dan rohaniawan;
e.Tim Pelaksana Kegiatan, sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan tim anggaran Pemerintah Daerah;
f.pemberi keterangan ahli, hukum acara, penyuluh atau pendamping Non ASN;
g.tim penyusunan/pengelola jurnal/buletin/majalah/ pengelola teknologi informasi dan pengelola website;
h.penyelenggara ujian, penulisan butir soal, kegiatan diklat, uji kompetensi/ujian dinas, tenaga bidang perlombaan, dan petugas upacara hari besar nasional;
i.satuan biaya tenaga Non ASN/tenaga kontrak/non pegawai; Pemrakarsa Sekretaris Daerah
j.honorarium dan jasa lainnya; dan
k.pakaian dan perlengkapan dinas.

Pasal 6

(1)Penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.pejabat pengelola keuangan Daerah /PA/KPA;
2. b.PPK (apabila PA/KPA bukan sebagai PPK);
3. c.PPTK;
4. d.PPK SKPD;
5. e.PPK SKPD pembantu (khusus dana kelurahan);
6. f.Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima;
7. g.Bendahara Pengeluaran pembantu atau Bendahara Penerima pembantu;
8. h.pembantu Bendahara Pengeluaran atau pembantu Bendahara Penerimaan.
(2)Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap satuan kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DPA dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA, dapat diberikan honorarium dimaksud, dengan besaran didasarkan atas salah satu pagu dana tertinggi dari DPA yang dikelola dan alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
2. b.jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikeIola;
3. c.dalam hal Bendahara Penerimaan/pengeluaran yang telah di berikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud; Pemrakarsa Sekretaris Daerah
4. d.untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran pembantu.
5. e.besaran honorarium Bendahara Pengeluaran pembantu atau Bendahara Penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
6. f.ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :
  1. 1.jumlah PPK SKPD yang membantu KPA: a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk Bendahara Pengeluaran pembantu; dan b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Bendahara Pengeluaran pembantu;
  2. 2.jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK;
  3. 3.jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut: a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

Pasal 7

Honorarium pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b pada pengelola barang dan pengguna barang, diberikan dengan satuan orang bulan berdasarkan besaran nilai Pemrakarsa Sekretaris Daerah aset yang dikelola sesuai dengan total nilai inventaris barang yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.

Pasal 8

(1)Honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada:
1. a.pejabat pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.Kelompok Kerja Pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.PA pengadaan barang/jasa dalam hal menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultansi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal pejabat pengadaan barang/ jasa dan Kelompok Kerja Pemilihan pengadaan barang/ jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada unit kerja pengadaan barang dan jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengadaan barang/jasa dan unit kerja pengadaan barang dan jasa tidak terikat tahun anggaran.
(5)Dalam hal unit kerja pengadaan barang dan jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan Pemrakarsa Sekretaris Daerah penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa tidak diberikan honorarium dimaksud pada ayat (3).
(6)Honorarium tim pengadaan barang/jasa diberikan kepada tim teknis dan tim pendukung dalam hal untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakantugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa.

Pasal 9

(1)Honorarium narasumber/pembahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknik, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus grup discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
(2)Pemberian honorarium narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.luar PD penyelenggara atau masyarakat;
2. b.lingkup PD penyelenggara, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar PD penyelenggara dan/atau masyarakat maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas; dan
3. c.satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas yaitu 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
(3)Honorarium moderator eksternal dapat diberikan kepada pejabat/pegawai/pihak lain yang berasal dari luar PD penyelenggara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat kerja, Pemrakarsa Sekretaris Daerah sosialisasi diseminasi, bimbingan teknik, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus grup discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
(4)Honorarium moderator internal dapat diberikan kepada pejabat Daerah/ASN/pihak lain yang berasal dari PD penyelenggara, yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi diseminasi, bimbingan teknik, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus grup discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar PD penyelenggara dan/atau masyarakat.
(5)Honorarium pembawa acara eksternal diberikan kepada ASN, dan pihak lain yang berasal dari luar PD penyelenggara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi diseminasi, workshop, saresehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis, yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah tingkat provinsi dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.
(6)Honorarium panitia diberikan kepada ASN / non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sepanjang peserta berasal dari luar satuan kerja PD penyelenggara dan/atau masyarakat.
(7)Ketentuan jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 Pemrakarsa Sekretaris Daerah (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
(8)Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai dengan satuan biaya honorarium.
(9)Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
(10)Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 10

(1)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.
(2)Ketentuan pembentukan tim dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. b.bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah, dengan mengikut sertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati, atau antar SKPD untuk tim yang Pemrakarsa Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati;
3. c.bersifat koordinatif untuk tim yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dapat ditandatangani oleh Bupati;
4. d.bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
5. e.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
6. f.dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
(3)Honorarium sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
(4)Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
(5)Jumlah sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur sebagai berikut:
1. a.paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
2. b.paling banyak 7 (tujuh) orang untuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
(6)Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPD.
(7)Honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah dapat di berikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
(8)Jumlah anggota kesekretariatan tim anggaran pemerintah daerah paling banyak 7 (tujuh) anggota. Pemrakarsa Sekretaris Daerah

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024