DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kabupaten Buru.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organsisi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 4); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buru.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru.
7.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan pelayanan terpadu satu pintu.
(2)DPMPTSP sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 DPMTSP :

a.menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 4
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d.pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
e.pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan DPMPTSP terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat; dan
3. c.Kelompok JF.
(2)Bagan Struktur DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 7

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengordinasian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, 5 keorganisasian, dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan adminitrasi di lingkungan DPMPTSP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat melaksanakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan di lingkungan DPMPTSP;
b.pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DPMPTSP;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan DPMPTSP;
d.pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPMPTSP;
e.pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan DPMPTSP;
f.pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g.penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan DPMPTSP;
h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :
1. a.sub bagian umum; dan
2. b.kelompok JF.
(2)Sub bagian umum sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(3)Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1)Sub bagian umum sebagaimana dimaksuda dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi sert pelaporan di bidang umum.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
3. c.menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
5. e.menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik Daerah; 6
6. f.menyiapkan bahan kerja sama, kehumasan dan keprotokolan;
7. g.menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumen;
8. h.menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana;
9. i.menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
10. j.menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi;
11. k.menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
12. l.menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
13. m.menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;
14. n.menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
15. o.menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan DPMPTSP.
16. p.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum; dan
17. q.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…