Pemerintah Kabupaten Buru
Pemerintah Kabupaten Buru adalah lembaga pemerintahan daerah yang dibentuk pada tahun 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah, bertujuan untuk memperpendek rentang kendali, mendekatkan pelayanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi daerah, pelayanan publik esensial seperti kependudukan dan perizinan, serta program pembangunan strategis yang berlandaskan kearifan lokal, seperti KALESANG DESA, yang berfokus pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi di desa-desa terdepan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buru
Pemerintah Kabupaten Buru adalah lembaga negara yang terbentuk secara de jure pada tanggal 12 Oktober 1999, sebagai bagian dari semangat otonomi daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pembentukan ini sangat signifikan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Buru mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan yang efektif dan efisien. Kewenangan daerah meliputi pengaturan rumah tangga sendiri, termasuk pemekaran wilayah di tingkat kecamatan untuk efektivitas layanan. Pemerintah daerah juga menghormati dan mendukung keberlanjutan sistem pemerintahan adat serta kearifan lokal.
Salah satu intervensi strategis Pemerintah Kabupaten Buru adalah Program KALESANG DESA yang dicanangkan sejak tahun 2014. Program ini fokus pada pembangunan berbasis kearifan lokal di desa-desa terdepan, meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk menyinergikan budaya lokal dengan upaya pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Buru turut berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi otonomi daerah yang diamanatkan undang-undang. Dengan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kabupaten ini menjadi bagian dari desentralisasi pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Selain itu, pelestarian kearifan lokal juga menjaga keberagaman budaya sebagai identitas bangsa.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Buru untuk berbagai layanan penting, mulai dari administrasi kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran, hingga perizinan usaha dan akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, interaksi juga terjadi dalam pengurusan pajak daerah, partisipasi politik, serta penyelesaian masalah yang melibatkan mekanisme adat.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Buru adalah lembaga krusial yang lahir dari tuntutan otonomi daerah untuk mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik. Melalui program strategis dan penghormatan terhadap kearifan lokal, pemerintah daerah ini berperan aktif dalam desentralisasi dan pelestarian budaya. Keberadaannya esensial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Pulau Buru.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahuhn Anggaran 2021.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 11 Tahun 2015
Perubahan pada Bab IV ketentuan Penutup Pasal 8 ditambahkan dua (2) ayat. Setiap SKPD berkewajiban untuk menyesuaikan Rencana Strategi (Renstra) berdasarkan perubahan dan penyesuaian pada Bab VII, Bab VIII dan Bab IX.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 4 Tahun 2019
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, juga laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 1 Tahun 2015
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Tata Kerja, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh masing-masing seorang sekretaris Daerah dan seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD, para Asisten, para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal, baik di dalam lingkungan Sekretariat Daerah/ Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 4 Tahun 2024
Perda ini mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Nomor 8 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru.