DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Ketentuan Umum, Definisi Operasional Pasal 2 Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah merupakan acuan bagi PD untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar PD untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Pasal 3 Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Penutup LAMPIRAN BAB I Pendahuluan BAB II Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 BAB III Bagan Peta Proses Bisnis Pemkab Buton BAB IV

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, penyusunan Peta Proses Bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Buton; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6.Reformasi Birokrasi adalah suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemerintahan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
7.Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
8.Proses Utama adalah proses pertama dalam penyusunan Peta Proses Bisnis yang dikutip dari sasaran pada rencana pembangunan Daerah yang diampu oleh PD yang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah dan diubah menjadi bahasa proses.
9.Proses Pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik yang memenuhi kebutuhan pengguna intemal dan memberikan dukungan atas aktifitas pada proses inti.
10.Proses Manajerial adalah proses yang melekat pada proses utama, yang menyelenggarakan urusan tata kelola (manajemen) pemerintahan daerah.
11.Peta Sub Proses adalah penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan Peta Proses Bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
12.Peta Lintas Fungsi/Cross Function Map adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.
13.Peta Relasi/Peta Hubungan adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak- pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada Peta Proses Bisnis.
14.Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
15.Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
16.Program adalah penjabaran kebijakan kementerian dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan menggunakan sumber daya yang disediakan.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah merupakan acuan bagi PD untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar PD untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 3

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 24 Februari 2025 BUPATI BUTON, ttd. ALVIN AKAWIJAYA PUTRA Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 24 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, ttd. ASNAWI JAMALUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 539548 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP 196810051994011002 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BUTON Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi. 1 B. Maksud, Tujuan dan Manfaat Maksud Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Buton sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk mengetahui peta proses bisnis sesuai Visi, Misi, Tujuan, dan strategi Organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut: 1) mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien 2) mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan 3) memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Adapun manfaat dari Peta Proses Bisnis adalah: 1) mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan 2) memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan C. Pengertian Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1) Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah atau stakeholder lainnya untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. 2) Peta proses merupakan inventarisasi rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas/proses kerja, selanjutnya aktivitas/ proses kerja dikategorikan ke dalam kelompok (folder) kegiatan. 3) Proses utama adalah proses yang menciptakan aliran nilai utama, memenuhi kriteria yaitu berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Perangkat Daerah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. 4) Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, memenuhi kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama. 5) Proses manajerial merupakan proses yang melekat pada proses utama, yang menyelenggarakan urusan tata kelola (manajemen) pemerintahan daerah. 6) Peta sub proses adalah turunan dari peta proses yang lebih teknis, terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya sesuai kebutuhan. 7) Peta relasi (relationship map) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan. 8) Peta Lintas Fungsi/ Cross Function Map adalah peta yang menggarnbarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh sasaran, program pembangunan daerah dan program nomenklatur OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026. “TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025” Pengertian ”Masyarakat Industri” pada visi tersebut adalah suatu masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya melakukan usaha dalam segala sektor dan segala bentuk berorientasi profit (provit oriented). Sedangkan ”Berbudaya” mengandung makna memiliki kepribadian dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa umumnya dan budaya buton khususnya dan senantiasa mengapresiasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu berakulturisasi dengan pengaruh budaya-budaya luar serta lestarinya aset-aset budaya peninggalan leluhur. Berdasarkan pernyataan di atas, makna dari Visi Kabupaten Buton adalah Kabupaten Buton ingin mewujudkan daerah yang menyejahterakan masyarakat melalui perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang (bisnis) disertai dan didukung oleh nilai-nilai budaya yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam segala aspek kehidupannya. Dengan masyarakat yang sejahtera maka akan menjadikan Buton sebagai kawasan terdepan yang handal dan menjadi andalan dalam pembangunan seluruh sektor. Dengan demikian akan tercipta daerah yang mandiri, handal, tangguh dan nyaman untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buton. B. Misi Dalam upaya mengoperasionalkan visi tersebut dan dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kabupaten Buton pada masa yang akan datang maka misi pembangunan Kabupaten Buton pada tahun keempat RPJPD, sebagai berikut: 1) Misi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Pemerataan Pendapatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Misi ini diarahkan pada perwujudan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton, dengan titik perhatian utama adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan peningkatan pada ”Core Bussines” yaitu pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat serta sektor-sektor penyangga yaitu pertambangan dan pariwisata sebagai alternatif penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya peningkatan kinerja sektor utama dan penyangga tersebut maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Dalam hal ini diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam berberbagai bentuk dan pendekatan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi sehingga masyarakat Kabupaten Buton tidak hanya menempatkan diri sebagai obyek pembangunan namun sekaligus sebagai pelaku (subyek) pembangunan. Peningkatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dilakukan dengan memperkuat perekonomian berbasis keunggulan masing- masing sektor andalan menuju keunggulan kompetitif. Hal ini diperkuat dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya dalam pelayanan jasa; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada ekonomi rakyat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan kesempatan yang sama dalam berusaha serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Ini ditempuh dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. 2) Misi Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Misi ini diarahkan pada pencapaian SDM yang mempunyai keunggulan kompetitif (berdaya saing tinggi), kompetensi tinggi, menekan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan Kabupaten Buton; menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul; membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik; kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat yang mantap; penyediaan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Pembangunan SDM yang berkualitas tersebut harus mendapat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta. 3) Misi Mewujudkan Good Governance, Clean Government pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum Misi ditempuh dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum; tidak diskriminatif, berkeadilan gender dan memihak pada rakyat kecil. 4) Misi Mewujudkan Kabupaten Buton yang Aman dan Bersatu Melalui Penerapan Nilai-nilai Budaya Buton yang Lestari Misi ini mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis,peningkatan integritas setiap pribadi masyarakat, memperkuat karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; patuh dan taat hukum; memelihara kerukunan serta toleransi masyarakat dan antar umat beragama; mengembangkan semangat kekeluargaan; menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama. Kemudian melaksanakan interaksi antar budaya; mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan; menerapkan nilai-nilai luhur Kabupaten Buton; dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kabupaten Buton dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan serta menginventarisasi dan melindungi potensi budaya Buton, meningkatkan objek dan daya tarik wisata; menampilkan budaya khas Kabupaten Buton ; mengembangkan jaringan kerjasama wisata dengan berbagai pihak; membangun sarana prasarana wisata yang memadai; menciptakan kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dunia pariwisata; meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakatdalam pengembangan pariwisata; melakukan promosi dan pemasaran wisata yang efektif. 5) Misi Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berkelanjutan Misi ini ditempuh melalui pengembangan dan pemanfaatan sarana prasarana daerah yang telah ada serta pembangunan infrastruktur yang memenuhi standar kualitas dan pembangunan yang berkelanjutan. C. Tujuan & Sasaran Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut: 1) Tujuan 1 : Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan Wilayah Kabupaten Buton mempunyai kekayaan dan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi. Pada saat ini potensi sumber daya alam tersebut belum diolah secara maksimal sehingga nilai ekonomisnya masih rendah, seperti pada sektor pertanian, belum ada pengolahan hasil-hasil pertanian yang mampu meningkatkan nilai ekonomis hasil-hasil pertanian Kabupaten Buton. Demikian halnya dengan sektor perikanan juga belum diolah dengan maksimal, padahal hasil perikanan juga tidak kalah jika mampu dikembangkan dengan maksimal, sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan Kabupaten Buton mampu bersaing dengan produk luar daerah dan luar negeri. Berdasarkan pernyataan di atas, peningkatan daya saing produk unggulan daerah merupakan pengembangan ekonomi yang menggunakan pendekatan pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Peningkatan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan menjadi langkah yang tepat mengingat komoditas unggulan yang masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan maksimal, sehingga pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan lingkungan Kabupaten Buton. Dengan demikian pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu dan seimbang, tanpa merugikan ekosistem lingkungan sekitar. Guna mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah sebagai berikut: - Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal. Perekonomian lokal dapat tumbuh dan berkembang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 4,1-5,3 persen; pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,9-1,5 persen; pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,6-12,6 persen pada tahun 2026. - Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari indeks kualitas air sebesar 53,75 persen, indeks kualitas udara sebesar 87,81 persen, dan indeks kualitas tutupan tanah sebesar 85,40 persen pada tahun 2026. 2) Tujuan 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Selanjutnya dengan pembangunan sumber daya manusia yang merata dan berkualitas, pembangunan akan berjalan dengan lancar jika didukung dengan adanya partisipasi gender dalam pembangunan. Dengan adanya partisipasi gender ini diharapkan pembangunan akan berjalan dengan lebih baik. Partisipasi gender ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama antara kaum perempuan dan laki-laki untuk melakukan hal-hal yang produktif. Di samping terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan mengembangkan puskesmas di berbagai daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan di tahun-tahun mendatang harus ditingkatkan agar usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Buton dapat meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan pembangunan ini dilaksanakan melalui sasaran: - Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Buton semakin membaik dapat dilihat dari Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) naik menjadi 13,81 dan Rata-rata lama sekolah naik menjadi 8,94 tahun pada tahun 2026, dan Angka Harapan Hidup yang naik menjadi 70,24 tahun pada tahun 2026. - Menurunnya angka kemiskinan daerah. Keberhasilan peningkatan pendapatan masyarakat pada tahun 2026 diukur dari penurunan angka kemiskinan pada tahun 2026 mencapai 12,25-11,98 persen, peningkatan Pendapatan Perkapita semakin naik menjadi Rp30,60 - Rp31,30 juta rupiah, peningkatan Pengeluaran Perkapita sebesar Rp7.325 ribu, Gini Ratio sebesar 0,19-0,12, dan penurunan Angka Pengangguran sebesar 3,39-3,20 persen pada tahun 2026. - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olah raga. Tingkat keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari kategori Kabupaten Layak Anak yang mencapai nilai 450-550 dengan kategori Pratama, pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IDG) sebesar 81,42 persen, Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan mencapai, dan Persentase Cabang Olahraga yang Terseleksi Mengikuti Event Olahraga Daerah, Regional dan Nasional mencapai 100 persen pada tahun 2026. 3) Tujuan 3 : Mewujudkan Tatanan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance), Baik (Good Governance), Berkualitas dan Bertanggung Jawab Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance), baik (good governance), berkualitas dan bertanggung jawab menjadi kunci tercapainya pemerintahan yang berkualitas. Pemerintahan yang bersih, baik dan berkualitas akan memberikan dampak pada pelayanan terhadap masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik maka akan berdampak baik baik pada beberapa aspek kehidupan masyarakat, seperti mudah dan cepatnya investor melakukan penyelesaian administratif sehingga investor lebih dapat mengembangkan bisnis. Hal ini akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang pastinya berdampak pula pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tujuan diatas, sasaran pembangunan ini adalah: - Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dianggap berhasil jika pada tahun 2026 skor Nilai SAKIP Kabupaten Buton mencapai 62-73 atau kategori “B”, mendapatkan Opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 30- 35 persen. - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dari pencapaian Persentase Indeks Desa membangun dengan skor 87,95. 4) Tujuan 4 : Mewujudkan Masyarakat Buton yang Menghargai Nilai-nilai Budaya dan Bersatu Dalam Pembangunan Melalui Pelestarian Budaya dan Peningkatan Pemahaman Norma, Tata Nilai Budaya Buton Dengan kekhasan dan keunikan yang miliki oleh Kabupaten Buton, hal ini menjadi potensi yang bernilai ekonomi tinggi dengan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan budaya lokal daerah. Melalui pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya lokal akan mampu merangsang tumbuhnya sektor pariwisata pada Kabupaten Buton. Aneka aset budaya dapat dikembangkan dengan maksimal sehingga akan mampu menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengembangan sektor wisata ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Dengan pengembangan pariwisata ini maka akan dapat menarik investor dan meningkatkan PAD. Melalui hal ini pergerakan perekonomian masyarakat dapat lebih bergerak lebih agresif dengan adanya peluang-peluang yang terbuka pada sektor pariwisata. Selain itu pengembangan kekayaan budaya daerah menjadi aktualisasi aspek sosial budaya masyarakat Kabupaten Buton merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penguatan martabat dan penciptaan kemandirian dalam pembangunan di Kabupaten Buton. Guna mewujudkan masyarakat Buton yang menghargai nilainilai budaya dan bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: - Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal. Kekayaan budaya dan kearifan lokal dapat dijadikan salah satu sektor yang dapat menarik investor dan meningkatkan PAD melalui peningkatan Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan mencapai 67,47 persen pada tahun 2026, sehingga melalui pelestarian warisan budaya tak benda tersebut dapat menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. - Terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dari pencapaian persentase penyelesaian tindak kejahatan yang mencapai 3,96 persen, dan persentase ormas aktif sebesar 100 persen pada tahun 2026. 5) Tujuan 5 : Mewujudkan konektivtas antar wilayah Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai, akan mendorong pergerakan sektor-sektor perekonomian lainnya. Kondisi infrastruktur dasar yang ada hingga saat ini, dipandang masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Buton, dan masih perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan terhadap infrastruktur tersebut. Salah satu infrastruktur dasar yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan aktivitas dalam segala bidang adalah infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Dengan infrastruktur dan aksesibilitas yang berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendukung konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Selanjutnya dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor perdagangan dan pertambangan melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: - Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata. Keberhasilan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata Kabupaten Buton dapat dilihat dengan capaian indeks infrastruktur wilayah sebesar 31,69 persen pada tahun 2026. - Meningkatnya ketersediaan energi listrik. Ketersedian energi istrik merupakan salah satu keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan sektor perekonomian. Keberhasilan ini dilihat dari Rasio Elektrifikasi yaitu sebesar 100 persen pada tahun 2026. - D. Kebijakan Umum Program Pembangunan Kabupaten Buton Adapun Kebijakan Umum Program Pembangunan Kabupaten Buton dalam kurun waktu 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Kebijakan Umum Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 No Misi/Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah Program Nomenklatur OPD Penanggung Jawab 1 2 6 7 8 Misi 1 : Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemertaan pendapatan dan pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan T1 Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan S1 Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal Program Peningkatan Produktivitas Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Dinas Perikanan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Peningkatan Produktivitas Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dinas Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Peningkatan Jaringan Irigasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PUPR Program Wisata Daerah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pangan Daerah Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Dinas Ketahanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Program Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM Program Peleyanan Izin Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi & UMKM Program Pengawasan & Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan Industri Program Perencanaan & Pembangunan Industri Dinas Perindustrian Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional Program Peningkatan Iklim Usaha Kondusif Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Dinas Perdagangan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan dan Pemasaran Program Dalam Negeri Program Promosi & Kemitraan Usaha Program Pengembangan Ikilim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal & PTSP Program Promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda S2 Terpeliharanya kualitas lingkungan SDA berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan Program Buton Lestari Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (mha), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Program Buton Bersih Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Dinas PUPR Program Tanggap Bencana Program Penanggulangan Bencana BPBD Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Program Peningkatan Produktivitas Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan SDM yang berkualitas T2 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing S3 Meningkatnya Kualitas pendidikan dan kesehatan Program Buton Cerdas Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program Pustaka Daerah Program Pembinaan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Program Pelestarian Koleksi Nasional Naskah Kuno Program Buton Religius Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Program Buton Sehat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RSUD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Keluarga Berencana Program Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk & KB Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Layanan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Program Peningkatan Produktivitas Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Program Pangan Daerah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan Program Peningkatan Produktivitas Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas PUPR Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah S4 Menurunnya Angka Kemiskinan Daerah Program Pendidikan Murah Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RSUD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Rumah dan Lingkungan Layak Program Kawasan Permukiman Dinas Perkim Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas PUPR Program Layanan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Program Penanganan Warga Nagara Migran Korban Tindak Kekerasan Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Peningkatan Produktivitas Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Peningkatan Produktivitas Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Dinas Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Pemberdayaan Desa Program Pemberdayaan Lembga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Program Pangan Daerah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi & UMKM Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan Industri Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perencanaan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi Program Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas PUPR S5 Meningkatnya Kualitas Anak, perempuan, pemuda dan olahraga Program Perlindungan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Perlindungan Khusus Anak Program Pemuda Berprestasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Kepemudaan & Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Misi 3 : Mewujudkan good governance dan clean goverment pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum T3 Mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean goverment), baik (good governance), berkualitas dan bertanggung jawab. S6 Meningkatnya Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Layanan dan Informasi Program Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal & PTSP Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan & Capil Program Pendaftaran Penduduk Program Pengelolaan Profil Kependudukan Program Pencatatan Sipil Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Kecamatan Publik Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo & Persandian Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Peningkatan Kapasitas SDM Program Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Program Perencanaan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Kominfo & Persandian Program Penelitian dan Pengembangan Daerah BALIT-BANG Program Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah BAPENDA Program Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Keuangan & Aset Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Program Penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program Administrasi Program Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program Perizinan Penggunaan Arsip Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Program Perekonomian dan Pembangunan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Semua OPD dan Kecamatan Program Administrasi Umum Sekretariat Daerah Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Sekretariat Dewan S7 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa Program Pembinaan Desa Program Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Administrasi Pemerintah Desa Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Buton yang aman dan bersatu melalui penerapan nilai-nilai budaya buton yang lestari T4 Mewujudkan masyarakat Buton yang aman dan menghargai nilai-nilai budaya serta bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton S8 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal Program Buton Berbudaya Program Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Program Wisata Daerah Program Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif S9 Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat Program Buton Aman Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Peran Parta Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program Pembinaan dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol-PP Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum Misi 5 : Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan T5 Mewujudkan konektivtas antar wilayah S1 0 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata Program Infrastruktur Kewilayahan, Perkotaan dan Perdesaan Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PUPR Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Program Pengelolaan Pelayaran Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Dinas PUPR Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perkim Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Dinas PUPR Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengembangan Permukiman Program Informatika Program Aplikasi Informatika Dinas Kominfo & Persandian Program Peningkatan Produktivitas Pertanian Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian S1 1 Meningkatnya ketersediaan energi listrik Program Tanggap Energi Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perkim Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan E. Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Buton Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Buton digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas: 1) Peta proses; Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton. Dimana aktivitas tersebut dikelompokan dalam 3 (tiga) proses yaitu proses utama, manajemen dan proses pendukung. Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses manajerial merupakan proses yang melekat pada proses utama, yang menyelenggarakan urusan tata kelola (manajemen) pemerintahan daerah. Sedangkan proses pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti. Peta proses yang meliputi Proses Utama, Manajerial dan Pendukung, diberikan kode sebagai berikut:

a.Proses Utama, terdiri dari 6 (enam) proses yaitu: BTN-01 Peningkatan pertumbuhan potensi ekonomi lokal. BTN-02 Terpeliharanya kualitas lingkungan SDA berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. BTN-03 Peningkatan Kualitas pendidikan dan kesehatan. BTN-04 Penurunan Angka Kemiskinan Daerah. BTN-05 Peningkatan Kualitas Anak, perempuan, pemuda dan olahraga. BTN-06 Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal.
b.Proses Pendukung, terdiri dari 4 (empat) proses yaitu: BTN-07 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. BTN-08 Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat. BTN-09 Peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata. BTN-10 Peningkatan ketersediaan energi listrik.
c.Proses Manajerial, terdiri dari 6 (enam) proses yaitu: BTN-11 Pengelolaan Layanan dan Informasi. BTN-12 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur BTN-13 Perencanaan Pembangunan BTN-14 Pengelolaan Keuangan dan Aset. BTN-15 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian. BTN-16 Tata Kelola Administrasi. 2) Peta Sub Proses Peta Sub Proses Pemerintah Kabupaten Buton diidentifikasi melalui Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026, proses-proses tersebut adalah : Tabel 2.2 Identifikasi Peta Sub Proses No Proses Utama/Pendukung/Manajerial Kode Peta Sub Proses Kode 1 2 3 4 5
1. 1.Peningkatan pertumbuhan potensi ekonomi lokal BTN-01 Peningkatan Produktivitas Perikanan BTN-01.01 Peningkatan Produktivitas Pertanian BTN-01.02 Peningkatan Jaringan Irigasi BTN-01.03 Peningkatan Wisata Daerah BTN-01.04 Peningkatan Pangan Daerah BTN-01.05 Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM BTN-01.06 Pengembangan Industri BTN-01.07 Peningkatan Iklim Usaha Kondusif BTN-01.08 Peningkatan Promosi & Kemitraan Usaha BTN-01.09
2. 2.Terpeliharanya kualitas lingkungan SDA berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan BTN-02 Peningkatan Buton Lestari BTN-02.01 Peningkatan Buton Bersih BTN-02.02 Tanggap Bencana BTN-02.03 Peningkatan Produktivitas Perikanan BTN-02.04
3. 3.Peningkatan Kualitas pendidikan dan kesehatan BTN-03 Peningkatan Buton Cerdas BTN-03.01 Peningkatan Pustaka Daerah BTN-03.02 Peningkatan Buton Religius BTN-03.03 Peningkatan Buton Sehat BTN-03.04 Peningkatan Keluarga Berencana BTN-03.05 Peningkatan Layanan Sosial BTN-03.06 Peningkatan Produktivitas Perikanan BTN-03.07 Peningkatan Pangan Daerah BTN-03.08 Peningkatan Produktivitas Pertanian BTN-03.09 Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman BTN-03.10
4. 4.Penurunan Angka Kemiskinan Daerah BTN-04 Peningkatan Pendidikan Murah BTN-04.01 Pengembangan Jaminan Kesehatan BTN-04.02 Peningkatan Rumah dan Lingkungan Layak BTN-04.03 Peningkatan Layanan Sosial BTN-04.04 Peningkatan Produktivitas Perikanan BTN-04.05 Peningkatan Produktivitas Pertanian BTN-04.06 Pemberdayaan Desa BTN-04.07 Peningkatan Pangan Daerah BTN-04.08 Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM BTN-04.09 Pengembangan Industri BTN-04.10 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja BTN-04.11
5. 5.Peningkatan Kualitas Anak, perempuan, pemuda dan olahraga BTN-05 Peningkatan Perlindungan Anak BTN-05.01 Peningkatan Pemuda Berprestasi BTN-05.02
6. 6.Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal. BTN-06 Peningkatan Buton Berbudaya Peningkatan Pembinaan Desa BTN-06.01 Peningkatan Wisata Daerah BTN-06.02
7. 7.Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa BTN-07 Peningkatan Pembinaan Desa BTN-07.01
8. 8.Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat BTN-08 Peningkatan Buton Aman BTN-08.01
9. 9.Peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata BTN-09 Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan, Perkotaan dan Perdesaan BTN-09.01 Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman BTN-09.02 Peningkatan Informatika BTN-09.03 Peningkatan Produktivitas Pertanian BTN-09.04
10. 10.Peningkatan ketersediaan energi listrik BTN-10 Peningkatan Tanggap Energi BTN-10.01
11. 11.Pengelolaan Data dan Informasi BTN-11 Peningkatan Layanan dan Informasi BTN-11.01
12. 12.Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur BTN-12 Peningkatan Kapasitas SDM BTN-12.01
13. 13.Perencanaan Pembangunan BTN-13 Perencanaan Daerah BTN-13.01
14. 14.Pengelolaan Keuangan dan Aset BTN-14 Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran BTN-14.01
15. 15.Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan BTN-15 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan BTN-15.01
16. 16.Tata Kelola Administrasi BTN-16 Pengelolaan Administrasi BTN-16.01 3) Peta Relasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, Jumlah Perangkat Daerah sebanyak 37 Dinas/Kantor/Badan sebagai berikut :
17. 1.Sekretariat Daerah Kabupaten Buton (tipe B)
18. 2.Sekretariat DPRD Kabupaten Buton (tipe C)
19. 3.Inspektorat Daerah Kabupaten Buton (tipe B)
20. 4.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton (tipe A)
21. 5.Dinas Pariwisata Kabupaten Buton (tipe A)
22. 6.Dinas Perikanan Kabupaten Buton (tipe A)
23. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton (tipe A)
24. 8.Dinas Pendidikan Kabupaten Buton (tipe B)
25. 9.Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tipe B)
26. 10.Dinas Perhubungan Kabupaten Buton (tipe B)
27. 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton (tipe B)
28. 12.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton (tipe B)
29. 13.Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton (tipe B)
30. 14.Dinas Pertanian Kabupaten Buton (tipe B)
31. 15.Dinas Perindustrian Kabupaten Buton (tipe B)
32. 16.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton (tipe B)
33. 17.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Buton (tipe B)
34. 18.Dinas Sosial Kabupaten Buton (tipe B)
35. 19.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton (tipe B)
36. 20.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton (tipe B)
37. 21.Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton (tipe B)
38. 22.Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton (tipe B)
39. 23.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton (tipe B)
40. 24.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton (tipe B)
41. 25.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton (tipe B)
42. 26.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton (tipe B)
43. 27.Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton (tipe C)
44. 28.Dinas Perdagangan Kabupaten Buton (tipe C)
45. 29.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton (tipe C)
46. 30.Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton (tipe C)
47. 31.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton (tipe B)
48. 32.Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton (tipe B)
49. 33.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton (tipe B)
50. 34.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton (tipe C)
51. 35.Badan Riset dan Inovasi Daerah (tipe C)
52. 36.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton
53. 37.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Selain 37 OPD di atas, juga terdapat 7 Kecamatan, Kementerian/Lembaga, juga stakeholder lainnya yang menjadi bagian dari peta relasi. Tabel 2.3 Identikasi Peta Relasi Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Buton No Proses Utama/Pendukung/Manajerial Kode Peta Sub Proses Kode Peta Relasi 1 2 3 4 5 6
54. 1.Peningkatan pertumbuhan potensi ekonomi lokal BTN-01 Peningkatan Produktivitas Perikanan BTN-01.01 Dinas Perikanan Kelompok Nelayan Penyuluh Perikanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP BAPEDDA BKAD Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan (PSDKP) POLAIRUD DAN TNI Masyarakat (pengguna perairan wilayah buton) Kelompok masyarakat pengolah dan pemasar Balai Karantina Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan BPOM Peningkatan Produktivitas Pertanian BTN-01.02 Dinas Pertanian BAPPEDA BKAD Setda (Bag.Perekonomian, Bag.Hukum, Bag.PBJ) Pemerintah Kecamatan/desa Balai Penyuluh Pertanian Puskeswan Kelompok Tani (Poktan)/Gapoktan Peningkatan Jaringan Irigasi BTN-01.03 Dinas PUPR BAPPEDA BKAD Dinas Lingkungan Hidup Bagian Hukum Setda Bagian Adm. Pembangunan Setda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman BPBD Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kecamatan Peningkatan Wisata Daerah BTN-01.04 Dinas Pariwisata BAPPEDA BKAD Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perindustrian Dinas Koperasi dan UMKM Dinas KOMINFO Dinas Pendidikan Pelaku Usaha Ekraf Dinas Perdagangan BALITBANGDA Dinas Kebudayaan DEKRANASDA Dinas Pemuda dan Olahraga Pelaku Usaha Ekraf (Masyarakat) Bagian umum Setda Lembaga Pemuda Pariwisata (Pokdarwis dan HPI) Peningkatan Pangan Daerah BTN-01.05 Dinas Ketahanan Pangan BAPPEDA BKAD Badan Pangan Nasional Dinas Perikanan Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Inspektorat Badan Pusat Statistik Bulog BPBD Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Perindustrian Satgas Pangan Loka POM Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM BTN-01.06 Dinas Koperasi dan UKM DPM PTSP KPP Anggota Koperasi Pendamping Koperasi Koperasi Dinas Perdagangan Dinas Perikanan Dinas Pertanian BAPEDDA BKAD Pelaku UMKM Pengembangan Industri BTN-01.07 Dinas Perindustrian Kelompok Industri Kecil Menengah DPM PTSP BPOM BAPPEDA BKAD Dinas Kesehatan Kementrian Agama Kementerian Perindustrian Peningkatan Iklim Usaha Kondusif BTN-01.08 Dinas Perdagangan Pedagang pasar BAPPEDA BKAD DPMPTSP Pelaku Usaha SATPOLPP PKL dan Pedagang Asongan UPT METROLOGI BSML DIREKTORAT METROLOGI BAPENDA Bagian Perekonomian Setda Dinas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Bulog Media Massa Perusahaan/calon eksportir Peningkatan Promosi & Kemitraan Usaha BTN-01.09 DPMPTSP BAPPEDA BKAD OPD Terkait Bagian Hukum Setda KEMENKUMHAM DPRD Pelaku Usaha Dinas Pendidikan Perguruan Tinggi Pemerintah Kecamatan Dinas Sosial Disdukcapil
55. 2.Terpeliharanya kualitas lingkungan SDA berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan BTN-02 Peningkatan Buton Lestari BTN-02.01 Dinas Lingkungan Hidup BAPPEDA BKAD Bagian Hukum Setda OPD/ Instansi Terkait Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sultra Kementerian Lingkungan Hidup DIR PPA KLHK Pelaku Usaha/Kegiatan Pengahsil Limbah B3 DPMPTSP Narasumber Pemerintah Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi Aparat Penegak Hukum Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kementerian PUPR Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peningkatan Buton Bersih BTN-02.02 Dinas Lingkungan Hidup BAPPEDA BKAD Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Dinas PUPR BPBD Pemerintah Kecamatan Tanggap Bencana BTN-02.03 BPBD BAPPEDA BKAD TNI/POLRI Dinas Sosial Dinas PUPR Pemerintah Kecamatan/Desa/ Kelurahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kelompok Satuan Relawan Kebakaran Puskesmas Peningkatan Produktivitas Perikanan BTN-02.04 Dinas Perikanan BAPPEDA BKAD Kelompok Nelayan Penyuluh Perikanan DPMPTSP Balai Karantina Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan
56. 3.Peningkatan Kualitas pendidikan dan kesehatan BTN-03 Peningkatan Buton Cerdas BTN-03.01 Dinas Pendidikan BAPPEDA BKAD Dinas Kependudukan dan Capil BPS Satuan Pendidikan (Sekolah PAUD,SD dan SMP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Masyarakat BKPSDM DPMPTSP Peningkatan Pustaka Daerah BTN-03.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan BAPPEDA BKAD Dinas Pendidikan Pemerintah Kecamatan Anggota Perpustakaan Pustakawan Dinas Kebudayaan Masyarakat Adat Lokal Arsiparis Peningkatan Buton Religius BTN-03.03 Dinas Pendidikan BAPPEDA BKAD Perguruan Tinggi Pemerintah Kecamatan Dinas Sosial Disdukcapil Peningkatan Buton Sehat BTN-03.04 Dinas Kesehatan RSUD BAPPEDA BKAD BPJS Dinas Pengendalian Penduduk dan KB BKKBN Labkesda Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/ Desa Puskesmas BKPSDM Apotek Dinas PUPR Dinas Sosial Masyarakat Peningkatan Keluarga Berencana BTN-03.05 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB BAPPEDA BKAD Bagian Hukum Setda OPD/ Instansi Terkait BKKBN Perwakilan Prov.Sultra BKKBN Peningkatan Layanan Sosial BTN-03.06 Dinas Sosial BAPPEDA BKAD Disdukcapil Desa/Kelurahan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Bank Himbara dan PT Pos Peningkatan Produktivitas Perikanan BTN-03.07 Dinas Perikanan BAPPEDA BKAD Balai Karantina Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan Penyuluh Perikanan Peningkatan Pangan Daerah BTN-03.08 Dinas Ketahanan Pangan BAPPEDA BKAD Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Perdagangan Dinas perhubungan Inspektorat BPS Bulog Peningkatan Produktivitas Pertanian BTN-03.09 Dinas Pertanian BAPPEDA BKAD Bagian Hukum Setda Petani/Kelompok Tani Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman BTN-03.10 Dinas PUPR BAPPEDA BKAD Bagian Hukum Setda BPBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Ketahanan Pangan Dinas Perdagangan Pemerintah Kecamatan
57. 4.Penurunan Angka Kemiskinan Daerah BTN-04 Peningkatan Pendidikan Murah BTN-04.01 Dinas Pendidikan BAPPEDA BKAD Dinas Kependudukan dan Capil BPS Satuan Pendidikan Sekolah PAUD,SD dan SMP Dinas Sosial Pemerintah Kecamatan Pengembangan Jaminan Kesehatan BTN-04.02 Dinas Kesehatan RSUD BAPPEDA BKAD BPJS Dinas Pengendalian Penduduk dan KB BKKBN Labkesda Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/ Desa Puskesmas BKPSDM Apotek Dinas PUPR Dinas Sosial Masyarakat Peningkatan Rumah dan Lingkungan Layak BTN-04.03 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman BAPPEDA BKAD Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kesehatan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kemeterian PUPR Bagian Hukum Setda BPBD Dinas Ketahanan Pangan Dinas Perdagangan Pemerintah Kecamatan Peningkatan Layanan Sosial BTN-04.04 Dinas Sosial BAPPEDA BKAD Kementerian Sosial Pemerintah Desa/Kelurahan Lembaga Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dinas Sosial Provinsi Sultra Bank Himbara dan PT Pos Lansia, Disabilitas dan Anak Terlantar Dinas Kependudukan dan Capil KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPBD Masyarakat Peningkatan Produktivitas Perikanan BTN-04.05 Dinas Perikanan Kelompok Nelayan BAPPEDA BKAD Penyuluh Perikanan DPMPTSP Balai Karantina Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan BPOM Kelompok Masyarakat Pengolah dan Pemasar Peningkatan Produktivitas Pertanian BTN-04.06 Dinas Pertanian BAPPEDA BKAD Setda (Bag. Perekonomian, Bag.Hukum, Bag.PBJ) Pemerintah Kecamatan/desa Balai Penyuluh Pertanian Puskeswan Kelompok Tani (Poktan)/Gapoktan Pemberdayaan Desa BTN-04.07 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BAPPEDA BKAD BAPPEDADesa Lembaga Adat Peningkatan Pangan Daerah BTN-04.08 Dinas Ketahanan Pangan BAPPEDA BKAD Badan Pangan Nasional Dinas Perikanan Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Inspektorat Badan Pusat Statistik Bulog BPBD Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Perindustrian Satgas Pangan Loka POM Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM BTN-04.09 Dinas Koperasi dan UKM BAPPEDA BKAD DPM PTSP KPP Anggota Koperasi Pendamping Koperasi Koperasi Dinas Perdagangan Dinas Perikanan Dinas Pertanian Pelaku UMKM Pengembangan Industri BTN-04.10 Dinas Perindustrian BAPPEDA BKAD Kelompok Industri Kecil Menengah DPMPTSP BPOM Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja BTN-04.11 Dinas Tenaga Kerja Perusahaan Kelompok Masyarakat Pencari Kerja BAPPEDA KEMNAKER RI Kantor Imigrasi Kota/Provinsi BPJS ketenagakerjaan Tenaga Kerja Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Dinas PUPR Bagian Hukum Setda BKAD Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kecamatan
58. 5.Peningkatan Kualitas Anak, perempuan, pemuda dan olahraga BTN-05 Peningkatan Perlindungan Anak BTN-05.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BAPPEDA BKAD Dinas Kependudukan dan Capil PPKB Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja RSUD POLRI Kejaksaan Pengadilan Negeri Kementerian Agama Penyelenggaraan Berafirmatif Gender dan Perlindungan Perempuan BTN-05.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BAPPEDA BKAD Dinas Kependudukan dan Capil PPKB Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja RSUD POLRI Kejaksaan Pengadilan Negeri Kementerian Agama Pengadilan Agama Dinas Komunikasi dan Informatika Badan Pusat Statistik Peningkatan Pemuda Berprestasi BTN-05.03 Dinas Kepemudaan dan Olahraga BAPPEDA BKAD KESBANGPOL Organisasi Kepemudaan Masyarakat Dinas Pendidikan KWARCAB KONI
59. 6.Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal BTN-06 Peningkatan Buton Berbudaya BTN-06.01 Dinas Kebudayaan BAPPEDA BKAD Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata Brida Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian Dinas Perdagangan Tokoh masyarakat Dinas PUPR Dinas Komunikasi dan Informatika Peningkatan Wisata Daerah BTN-06.02 Dinas Pariwisata BAPPEDA BKAD Dinas KOMINFO Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian Dinas Kebudayaan DEKRANASDA Dinas Pemuda dan Olahraga Pelaku Usaha Ekraf (Masyarakat) Dinas Tenaga kerja Lembaga Pemuda Pariwisata (Pokdarwis dan HPI)
60. 7.Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa BTN-07 Peningkatan Pembinaan Desa BTN-07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BAPPEDA BKAD Pemerintah Desa Kementerian Desa Bagian Hukum Setda Lembaga Adat Pihak Ketiga
61. 8.Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat BTN-08 Peningkatan Buton Aman BTN-08.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik BAPPEDA BKAD Bagian Hukum Setda Pelajar DPRD Partai Politik Masyarakat ORMAS/LSM BNN SATPOLPP FORKOPIMDA TNI/POLRI FKUB Dinas Perhubungan Pemerintah Kecamatan
62. 9.Peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata BTN-09 Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan, Perkotaan dan Perdesaan BTN-09.01 Dinas PUPR BAPPEDA BKAD Bagian Hukum Setda Dinas Perhubungan Pemerintah Kecamatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman BPBD Dinas lingkungan hidup Dinas Ketahanan Pangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kelurahan/Desa SATPOLPP Badan Pertanahan Nasional BAPPEDA Provinsi
63. 10.Peningkatan ketersediaan energi listrik BTN-10 Peningkatan Tanggap Energi BTN-10.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas lingkungan Hidup Bappeda Dinas Perhubungan BKAD Inspektorat
64. 11.Pengelolaan Layanan dan Informasi BTN-11 Peningkatan Layanan dan Informasi BTN-11.01 Dinas Penanaman Modal dan PTSP BAPPEDA BKAD Pelaku Usaha Dinas Kependudukan dan Capil Inspektorat Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/ Desa Sekretariat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Organisasi Perangkat Daerah Masyarakat Lembaga Sandi Negara
65. 12.Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur BTN-12 Peningkatan Kapasitas SDM BTN-12.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BAPPEDA BKAD Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Seluruh OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Desa
66. 13.Perencanaan Pembangunan BTN-13 Perencanaan Daerah BTN-13.01 BAPPEDA BKAD Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Seluruh OPD Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Pemerintah Kecamatan/Keluraha/, Desa
67. 14.Pengelolaan Keuangan dan Aset BTN-14 Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran BTN-14.01 BKAD BAPPEDA Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Seluruh OPD Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/ Desa BPK
68. 15.Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian BTN-15 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan BTN-15.01 Inspektorat BAPPEDA BKAD Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Seluruh OPD Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/ Desa
69. 16.Tata Kelola Administrasi BTN-16 Pengolaan Administrasi BTN-16.01 Sekretariat Daerah BAPPEDA BKAD Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Seluruh OPD Pemerintah Kecamatan/ Kelurahan/Desa Ormas/Parpol/LSM 4) Peta Lintas Fungsi Peta Lintas Fungsi Pemerintah Kabupaten Buton diidentifikasi melalui Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026, sebagaimana terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.4 Identifikasi Peta Lintas Fungsi Program Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Buton No Proses Utama/Pendukung/Manajerial Kode Peta Sub Proses Kode Peta Lintas Fungsi Kode 1 2 3 4 5 6 7
70. 1.Peningkatan pertumbuhan potensi ekonomi lokal BTN-01 Peningkatan Produktivitas Perikanan BTN-01.01 Pengelolaan Perikanan Tangkap BTN-01.01 CFM01 Pengelolaan Perikanan Budidaya BTN-01.01 CFM02 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan BTN-01.01 CFM03 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan BTN-01.01 CFM04 Peningkatan Produktivitas Pertanian BTN-01.02 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian BTN-01.02 CFM01 Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner BTN-01.02 CFM02 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian BTN-01.02 CFM03 Perizinan Usaha Pertanian BTN-01.02 CFM04 Penyuluhan Pertanian BTN-01.02 CFM05 Peningkatan Jaringan Irigasi BTN-01.03 Pengelolaan Sumber Daya Air BTN-01.03 CFM01 Peningkatan Wisata Daerah BTN-01.04 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata BTN-01.04 CFM01 Peningkatan Pemasaran Pariwisata BTN-01.04 CFM02 Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI BTN-01.04 CFM03 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif BTN-01.04 CFM04 Peningkatan Pangan Daerah BTN-01.05 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan BTN-01.05 CFM01 Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat BTN-01.05 CFM02 Penanganan Kerawanan Pangan BTN-01.05 CFM03 Pengawasan Keamanan BTN-01.05 CFM04 Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM BTN-01.06 Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam BTN-01.06 CFM01 Pengawasan & Pemeriksaan Koperasi BTN-01.06 CFM02 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi BTN-01.06 CFM03 Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian BTN-01.06 CFM04 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi BTN-01.06 CFM05 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro BTN-01.06 CFM06 Pengembangan UMKM BTN-01.06 CFM07 Pengembangan Industri BTN-01.07 Perencanaan & Pembangunan Industri BTN-01.07 CFM01 Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota BTN-01.07 CFM02 Pengelolaan Sistem Informasi Nasional BTN-01.07 CFM03 Peningkatan Iklim Usaha Kondusif BTN-01.08 Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan BTN-01.08 CFM01 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan BTN-01.08 CFM02 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting BTN-01.08 CFM03 Pengembangan Ekspor BTN-01.08 CFM04 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen BTN-01.08 CFM05 Penggunaan dan Pemasaran Program Dalam Negeri BTN-01.08 CFM06 Peningkatan Promosi & Kemitraan Usaha BTN-01.09 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BTN-01.09 CFM01 Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal BTN-01.09 CFM02 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal BTN-01.09 CFM03 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat BTN-01.09 CFM04
71. 2.Terpeliharanya kualitas lingkungan SDA berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan BTN-02 Peningkatan Buton Lestari BTN-02.01 Perencanaan Lingkungan Hidup BTN-02.01 CFM01 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup BTN-02.01 CFM02 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) BTN-02.01 CFM03 Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) BTN-02.01 CFM04 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) BTN-02.01 CFM05 Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (mha), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH BTN-02.01 CFM06 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat BTN-02.01 CFM07 Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat BTN-02.01 CFM08 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup BTN-02.01 CFM09 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) BTN-02.01 CFM10 Peningkatan Buton Bersih BTN-02.02 Pengelolaan Persampahan BTN-02.02 CFM01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional BTN-02.02 CFM02 Tanggap Bencana BTN-02.03 Penanggulangan Bencana BTN-02.03 CFM01 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran BTN-02.03 CFM02 Peningkatan Produktivitas Perikanan BTN-02.04 Pengelolaan Perikanan Tangkap BTN-02.04 CFM01 Pengelolaan Perikanan Budidaya BTN-02.04 CFM02
72. 3.Peningkatan Kualitas pendidikan dan kesehatan BTN-03 Peningkatan Buton Cerdas BTN-03.01 Pengelolaan Pendidikan BTN-03.01 CFM01 Pengembangan Kurikulum BTN-03.01 CFM02 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan BTN-03.01 CFM03 Pengendalian Perizinan Pendidikan BTN-03.01 CFM04 Peningkatan Pustaka Daerah BTN-03.02 Pembinaan Perpustakaan BTN-03.02 CFM01 Pelestarian Koleksi Nasional Naskah Kuno BTN-03.02 CFM02 Peningkatan Buton Religius BTN-03.03 Pengelolaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat BTN-03.03 CFM01 Peningkatan Buton Sehat BTN-03.04 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat BTN-03.04 CFM01 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan BTN-03.04 CFM02 Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman BTN-03.04 CFM03 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan BTN-03.04 CFM04 Peningkatan Keluarga Berencana BTN-03.05 Pengendalian Penduduk BTN-03.05 CFM01 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) BTN-03.05 CFM02 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) BTN-03.05 CFM03 Peningkatan Layanan Sosial BTN-03.06 Perlindungan dan Jaminan Sosial BTN-03.06 CFM01 Peningkatan Produktivitas Perikanan BTN-03.07 Pengelolaan Perikanan Budidaya BTN-03.07 CFM01 Peningkatan Pangan Daerah BTN-03.08 Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat BTN-03.08 CFM01 Peningkatan Produktivitas Pertanian BTN-03.09 Penyuluhan Pertanian BTN-03.09 CFM01 Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman BTN-03.10 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum BTN-03.10 CFM01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah BTN-03.10 CFM02
73. 4.Penurunan Angka Kemiskinan Daerah BTN-04 Peningkatan Pendidikan Murah BTN-04.01 Pengelolaan Pendidikan BTN-04.01 CFM01 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat BTN-04.01 CFM02 Pengembangan Jaminan Kesehatan BTN-04.02 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat BTN-04.02 CFM01 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan BTN-04.02 CFM02 Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman BTN-04.02 CFM03 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan BTN-04.02 CFM04 Peningkatan Rumah dan Lingkungan Layak BTN-04.03 Pengelolaan Kawasan Permukiman BTN-04.03 CFM01 Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh BTN-04.03 CFM02 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) BTN-04.03 CFM03 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum BTN-04.03 CFM04 Peningkatan Layanan Sosial BTN-04.04 Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan BTN-04.04 CFM01 Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial BTN-04.04 CFM02 Perlindungan dan Jaminan Sosial BTN-04.04 CFM03 Penanganan Korban Bencana BTN-04.04 CFM04 Peningkatan Produktivitas Perikanan BTN-04.05 Pengelolaan Perikanan Tangkap BTN-04.05 CFM01 Pengelolaan Perikanan Budidaya BTN-04.05 CFM02 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan BTN-04.05 CFM03 Peningkatan Produktivitas Pertanian BTN-04.06 Penyediaan dan Pengembangan Sarana BTN-04.06 CFM01 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian BTN-04.06 CFM01 Penyuluhan Pertanian BTN-04.06 CFM01 Pemberdayaan Desa BTN-04.07 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat BTN-04.07 CFM01 Peningkatan Pangan Daerah BTN-04.08 Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat BTN-04.08 CFM01 Penanganan Kerawanan Pangan BTN-04.08 CFM02 Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM BTN-04.09 Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam BTN-04.09 CFM01 Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi BTN-04.09 CFM02 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi BTN-04.09 CFM03 Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian BTN-04.09 CFM04 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi BTN-04.09 CFM05 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro BTN-04.09 CFM06 Pengembangan UMKM BTN-04.09 CFM07 Pengembangan Industri BTN-04.10 Perencanaan dan Pembangunan Industri BTN-04.10 CFM01 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja BTN-04.11 Perencanaan Tenaga Kerja BTN-04.11 CFM01 Penempatan Tenaga Kerja BTN-04.11 CFM02 Peningkatan Hubungan Industrial BTN-04.11 CFM03 Pengembangan Kawasan Transmigrasi BTN-04.11 CFM04 Pengembangan Jasa Konstruksi BTN-04.11 CFM05
74. 5.Peningkatan Kualitas Anak, perempuan, pemuda dan olahraga BTN-05 Peningkatan Perlindungan Anak BTN-05.01 Pemenuhan Hak Anak (PHA) BTN-05.01 CFM01 Perlindungan Khusus Anak BTN-05.01 CFM02 Penyelenggaraan Berafirmatif Gender dan Perlindungan Perempuan BTN-05.02 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan BTN-05.02 CFM01 Peningkatan Perlindungan Perempuan BTN-05.02 CFM02 Peningkatan Kualitas Keluarga BTN-05.02 CFM03 Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak BTN-05.02 CFM04 Peningkatan Pemuda Berprestasi BTN-05.02 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan BTN-05.03 CFM01 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan BTN-05.03 CFM02 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
75. 6.Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal BTN-06 Peningkatan Buton Berbudaya BTN-06.01 Pengembangan Kebudayaan BTN-06.01 CFM01 Pengembangan Kesenian Tradisional BTN-06.01 CFM02 Pembinaan Sejarah BTN-06.01 CFM03 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya BTN-06.01 CFM04 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat BTN-06.01 CFM05 Peningkatan Wisata Daerah BTN-06.02 Peningkatan Pemasaran Pariwisata BTN-06.02 CFM01 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif BTN-06.02 CFM02
76. 7.Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa BTN-07 Peningkatan Pembinaan Desa BTN-07.01 Penataan Desa BTN-07.01 CFM01 Peningkatan Kerjasama Desa BTN-07.01 CFM02 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa BTN-07.01 CFM03
77. 8.Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat BTN-08 Peningkatan Buton Aman BTN-08.01 Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan BTN-08.01 CFM01 Peningkatan Peran Parta Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik BTN-08.01 CFM02 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat BTN-08.01 CFM03 Pembinaan dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya BTN-08.01 CFM04 Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial BTN-08.01 CFM05 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum BTN-08.01 CFM06
78. 9.Peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata BTN-09 Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan, Perkotaan dan Perdesaan BTN-09.01 Peningkatan Penyelenggaraan Jalan BTN-09.01 CFM01 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) BTN-09.01 CFM02 Pengelolaan Pelayaran BTN-09.01 CFM03 Perencanaan Kawasan Transmigrasi BTN-09.01 CFM04 Pembangunan Kawasan Transmigrasi BTN-09.01 CFM05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase BTN-09.01 CFM06 Penataan Bangunan Gedung BTN-09.01 CFM07 Penataan Bangunan dan Lingkungannya BTN-09.01 CFM08 Penyelenggaraan Penataan Ruang BTN-09.01 CFM09 Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman BTN-09.02 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) BTN-09.02 CFM01 Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh BTN-09.02 CFM02 Pengembangan Perumahan BTN-09.02 CFM03 Pengelolaan Kawasan Permukiman BTN-09.02 CFM04 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah BTN-09.02 CFM05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum BTN-09.02 CFM06 Pengembangan Permukiman BTN-09.02 CFM07 Peningkatan Informatika BTN-09.03 Pengelolaan Aplikasi Informatika BTN-09.03 CFM01 Peningkatan Produktivitas Pertanian BTN-09.04 Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian BTN-09.04 CFM01
79. 10.Peningkatan ketersediaan energi listrik BTN-10 Peningkatan Tanggap Energi BTN-10.01 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) BTN-10.01 CFM01 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) BTN-10.01 CFM02
80. 11.Pengelolaan Data dan Informasi BTN-11 Peningkatan Layanan dan Informasi BTN-11.01 Pelayanan Penanaman Modal BTN-11.01 CFM01 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal BTN-11.01 CFM02 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan BTN-11.01 CFM03 Pendaftaran Penduduk BTN-11.01 CFM04 Pengelolaan Profil Kependudukan BTN-11.01 CFM05 Pencatatan Sipil BTN-11.01 CFM06 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan BTN-11.01 CFM07 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik BTN-11.01 CFM08 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi BTN-11.01 CFM09
81. 12.Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur BTN-12 Peningkatan Kapasitas SDM BTN-12.01 Pengelolaan Kepegawaian Daerah BTN-12.01 CFM01 Pengembangan Sumber Daya Manusia BTN-12.01 CFM02 Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD BTN-12.01 CFM03
82. 13.Perencanaan Pembangunan BTN-13 Perencanaan Daerah BTN-13.01 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah BTN-13.01 CFM01 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BTN-13.01 CFM02 Penyelenggaraan Statistik Sektoral BTN-13.01 CFM03 Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah BTN-13.01 CFM04
83. 14.Pengelolaan Keuangan dan Aset BTN-14 Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran BTN-14.01 Pengelolaan Pendapatan Daerah BTN-14.01 CFM01 Pengelolaan Keuangan Daerah BTN-14.01 CFM02 Pengelolaan Barang Milik Daerah BTN-14.01 CFM03
84. 15.Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian BTN-15 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan BTN-15.01 Penyelenggaraan pengawasan BTN-15.01 CFM01 Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi BTN-15.01 CFM02
85. 16.Tata Kelola Administrasi BTN-16 Pengolaan Administrasi BTN-16.01 Pengelolaan Arsip BTN-16.01 CFM01 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip BTN-16.01 CFM02 Perizinan Penggunaan Arsip BTN-16.01 CFM03 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat BTN-16.01 CFM04 Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan BTN-16.01 CFM05 Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BTN-16.01 CFM06 Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah BTN-16.01 CFM07 Penyelenggaraan Administrasi Umum Sekretariat DPRD BTN-16.01 CFM08 Pemerintah DPRD BTN.09.BTN.10 CSR Lembaga Keuangan Proses Manajerial BTN.11 LKPJ Pemerintah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lapangan Pekerjaan BTN.04 ManajerialBTN.13 Kebijakan/ Regulasi Pemerintah LKPJ Pemerintah Musrembang Masyarakat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Proses Pendukung BTN.03. BTN.07 Bahan Evaluasi BTN.15 PETA SUB PROSES Proses BTN.02 Terpeliharanya Kualitas Lingkungan SDA Berwawasan Lingkungan dalam Pengelolaan SDA Bereklanjutan BTN.02.01 BTN.02.02 Peningkatan Buton Lestari Peningkatan Buton Bersih BTN.02.03 BTN.02.04 Tanggap Bencana Peningkatan Produktivitas Perikanan PETA SUB PROSES BTN.03 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan BTN.03.01 BTN.03.02 Peningkatan Buton Cerdas Peningkatan Pustaka Daerah BTN.03.03 BTN.03.04 Peningkatan Buton Religius Peningkatan Buton Sehat BTN.03.05 BTN.05.06 Peningkatan Keluarga Peningkatan Layanan Berencana Sosial BTN.03.07 BTN.03.08 Peningkatan Produktivitas Peningkatan Pangan Perikanan Daerah BTN.03.09 BTN.03.10 Peningkatan Produktivitas Peningkatan Kualitas Pertanian Perumahan dan Permukiman Kebijakan/ Regulasi Pemerintah Musrembang Masyarakat Proses Pendukung BTN.09.BTN.10 Kerjasama/CSR Lembaga Keuangan Proses Manajerial BTN.11, BTN.13 LKPJ Pemerintah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lapangan Pekerjaan BTN.01, BTN.04 PETA SUB PROSES BTN-04 Penurunan Kemiskinan Daerah BTN.04.01 BTN.04.02 BTN.04.03 Peningkatan Pendidikan Pengembangan Peningkatan Rumah Murah Jaminan Kesehatan dan Lingkungan Layak BTN.04.04 BTN.04.05 BTN.04.06 Peningkatan Layanan Peningkatan Peningkatan Sosial Produktivitas Perikanan Produktivitas Pertanian BTN.04.07 BTN.04.08 BTN.04.09 Pemberdayaan Desa Peningkatan Pangan Peningkatan Kualitas Daerah Koperasi dan UMKM BTN.04.11 BTN.04.10 Peningkatan Pengembangan Industri Produktivitas Tenaga Kerja Kebijakan/ Regulasi Pemerintah Musrembang Masyarakat Proses Pendukung Semua Proses /CSR Lembaga Keuangan Proses Manajerial BTN.11, BTN.13 LKPJ Peningkatan Kesejahteraan SDM Berkualias BTN.03, BTN.05 Masyarakat Pemerintah ManajerialBTN.11, BTN.13 Kebijakan/ Regulasi Pemerintah LKPJ Pemerintah Musrembang Masyarakat SDM Berkualitas Masyarakat Proses Pendukung BTN.03. BTN.08. BTN.10 Bahan Evaluasi BTN.15 PETA SUB PROSES Proses BTN.05 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Pemuda dan Olahraga BTN.05.02 BTN.05.01 Penyelenggaraan Peningkatan Perlindungan Berafirmatif Gender dan Anak Perlindungan Perempuanersih BTN.05.03 Peningkatan Pemuda Berprestasi Manajerial BTN-11, BTN-12, BTN-13, BTN-14 Kebijakan/ Regulasi Pemerintah LKPJ Pemerintah Musrembang Masyarakat PETA SUB PROSES Proses Proses Pendukung BTN-08, BTN.-09, BTN-10 SDM Berkualitas Bahan Evaluasi BTN.15 Masyarakat BTN-06 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa BTN-06.01 Peningkatan Pembinaan Desa ManajerialBTN.11, BTN.13 Kebijakan/ Regulasi Pemerintah LKPJ Pemerintah Musrembang Masyarakat SDM Berkualitas Masyarakat Proses Pendukung BTN.03. BTN.08. BTN.10 Bahan Evaluasi BTN.15 PETA SUB PROSES Proses BTN-07 Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Budaya dan Kearifan Lokal BTN-07.01 Peningkatan Buton Berbudaya BTN-07.02 Peningkatan Wisata Daerah ManajerialBTN-11 Kebijakan/ Regulasi Pemerintah LKPJ Pemerintah PETA SUB PROSES Proses Musrembang/ Pengaduan Masyarakat Masyarakat Proses Pendukung BTN-01 s/d. BTN.- 04 Peningkatan Kesejahteraan Bahan Evaluasi BTN.15 Masyarakat BTN-08 Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat BTN-08.01 Peningkatan Buton Aman Manajerial BTN-11 s/d BTN-14 Kebijakan/ Regulasi Pemerintah LKPJ Pemerintah Musrembang Masyarakat Proses Pendukung BTN-08. BTN-10 PETA SUB PROSES Proses Peningkatan Kesejahteraan Bahan Evaluasi Kerjasama Instansi Terkait/Stakeholder CSR Lembaga Keuangan/ Pihak Swasta Lapangan Pekerjaan BTN.15 Masyarakat BTN-01, BTN-04 BTN-09 Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas dan Merata BTN-09.01 BTN-09.02 Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Kewilayahan, Perkotaan dan Perumahan dan Permukiman Perdesaan BTN-09.03 BTN-09.04 Peningkatan Informatika Peningkatan Produktivitas Pertanian ManajerialBTN.11, BTN.13 Kebijakan/ Regulasi Pemerintah LKPJ Pemerintah PETA SUB PROSES Proses Musrembang Masyarakat Proses Pendukung BTN-08 s/d BTN-10 Peningkatan Kesejahteraan Bahan Evaluasi Masyarakat BTN.15 BTN-10 Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik BTN-10..01 Peningkatan Tanggap Energi Manajerial BTN-12, BTN-13, BTN-14, BTN-16 Kebijakan/ Regulasi Pemerintah LKPJ Pemerintah PETA SUB PROSES Proses Kebutuhan Layanan dan Informasi Masyarakat Proses Pendukung BTN-08. BTN-10 Peningkatan Layanan Bahan Evaluasi Masyarakat BTN.15 BTN-11 Pengelolaan Data dan Informasi BTN-11..01 Peningkatan Layanan dan Informasi Manajerial BTN-11, BTN-14 BTN-16 Kebijakan/ Regulasi Pemerintah LKPJ Pemerintah PETA SUB PROSES Proses Musrembang Masyarakat Proses Pendukung BTN-03, BTN-05 BTN-09 BTN-10 Pelayanan Berkualitas Bahan Evaluasi Masyarakat BTN.15 BTN-12 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur BTN-12.01 Peningkatan Kapasitas SDM Manajerial BTN-11, BTN-12, BTN-14, BTN-16 Kebijakan/ Regulasi Pemerintah LKPJ Pemerintah PETA SUB PROSES Proses Musrembang Masyarakat Proses Pendukung Semua Proses Peningkatan Kesejahteraan Bahan Evaluasi Masyarakat BTN.15 BTN-13 Perencanaan Pembangunan BTN-13.01 Perencanaan Daerah Penyusunan Anggaran Semua Proses Manajerial BTN-11, BTN-12, BTN-13, BTN-16 Kebijakan/ Regulasi Pemerintah LKPJ Pemerintah Musrembang Masyarakat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat PETA SUB PROSES Dasar Proses Audit Eksternal Bahan Evaluasi BPK BTN.15 BTN-14 Pengelolaan Keuangan dan Aset BTN-14.01 Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran KinerjaOPD Kebijakan/ Regulasi Pemerintah LKPJ Pemerintah Musrembang/ Pengaduan Masayarakat Masyarakat Hasil Reviu KPK PETA SUB PROSES Reviu Laporan Reviu Dok Perencanaan Semua Proses Kontrol Sosial Audit Ekesternal Pelaporan Gratifikasi KPK Masyarakat BPK dan BPKP BTN-15 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian BTN-15.01 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Manajerial BTN-11 s/d, BTN- 14 Kebijakan/ Regulasi Pemerintah LKPJ Pemerintah PETA SUB PROSES Proses Musrembang Masyarakat Proses Pendukung Semua Proses Peningkatan Layanan Bahan Evaluasi Masyarakat BTN.15 BTN-16 Tata Kelola Organisasi BTN-16.01 Pengolaan Administrasi PETA RELASI BTN-01.01 Peningkatan Produktivitas Perikanan DINAS PERIKANAN Kelompok Nelayan Penyuluh Perikanan Dinas Penanaman Modal dan Penangkapan Ikan PTSP Pengawasan Sumber Daya BAPEDDA kelautan dan Perikanan POLAIRUD dan TNI Masyarakat (PSDKP) Balai Karantina Ikan Balai Karantina Ikan BPOM PP Puskeswan, Poktan/Gapoktan Pemerintah Kecamatan/desa Petani/Kelompok TaniSETDADINAS PERTANIAN BTN-01.02 Peningkatan Produktivitas Pertanian PETA RELASI Pemerintah KecamatanDinas Ketahanan Pangan BPBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DPM PTSP PENYULUHAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN KELOMPOK NELAYAN PENANGKAPAN IKAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.01 CFM02 : Pengelolaan Perikanan Budidaya MULAI Produksi Perikanan Budidaya Penyusunan renacana Program kegiatan Perikanan Budidaya Penyerahan Sarana dan Prasarana Program Pengolahan Perikanan Budidaya dalam Menunjang Produksi Perikanan Budidaya dan Pendapatan Pembudidaya SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program, Rekomendasi Kelayakan Bibit Ikan dan Pemenuhan Persyaratan Penerima Program Sarana dan Prasarana Budidaya Penyampaian Sosialisasi dan Pembinaan Terkait Program Kegiatan Perikanan Budidaya Penyuluhan dan Pendampingan dalam Pengelolaan Perikanan Budidaya BALAI KARANTINA IKAN BAPPEDA PENYULUHAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.01. CFM 03 : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan MULAI Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan Perencanaan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pengawasan di Wilayah, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program, Izin Berlayar, dan Rekomendasi BBM Bersubsidi dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pelaksanaan Proses Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Perairan di Kabupaten Buton POLAIRUD &TNI BAPPEDA MASYAARAKAT PENGGUNA PERAIRAN WILAYAH BUTON DINAS PERIKANAN PENGAWASANSUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP ) PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.01. CFM 04 : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DINAS PERIKANAN MULAI Komsumsi Ikan Daerah Perencanaan Program kegiatan Pengelohan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan Komsumsi dan Nilai Tambah Olahan Hasil Perikanan SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program, Surat Kelayakan Pengolahan, dan Surat Izin Usaha dalam Pengelohan dan Pemasaran Hasil Perikanan DPM PTSP BPOM KELOMPOK MASYATAKAT PENGOLAHAN DAN PEMASAR Pelaksanaan Proses Pengelohan dan Pemasaran Hasil Perikanan BAPPEDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.02 CFM01 : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian MULAI Mengidentifikasi data informasi dan merumuskan kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Prasarana Pertanian Membangun Merehabilitasi dan memelihara Jaringan Irigasi, Usaha Tani dan jalan Usaha Tani, Balai Penyuluh dan Prasaran Pertanian Lainnya SELESAI Fasilitasi Pengadaan Barang & jasa KerjasamaMembangun Merehabilitasi dan memelihara Jaringan Irigasi, Usaha Tani dan jalan Usaha Tani, Balai Penyuluh dan Prasaran Pertanian Lainnya PEMERINTAH SETDA DESA BAG. PEREKONOMIAN SETDA BPP/PUSKWSWAN/ POKTAN/GAPOKTAN DINAS PERTANIAN MULAI SELESAI Pengguna Hewan Ternak Data dan Informasi Hewan Penyedia Benih/Bibit dan Hewan Penyedia Benih/Bibit dan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Ternak Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Ada/Tidak Ada Wabah) Identifikasi dan Pendataan Potensi Peredaran Hewan serta Survei Lapangan Penggunaan Sarana Pertanian Penyusunan Regulasi Daerah Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan BTN-01.02 CFM02 : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner PETA LINTAS FUNGSI PETANI/ KELOMPOK TANI PENYEDIA BENIH/BIBIT & HEWANTERNAK SETDA DINAS PERTANIAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.02 CFM03 : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian MULAI Penyusunan Regulasi Daerah Bidang Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian Identifikasi dan Pemetaan Resiko dan Sumber Bencana Perencanaan dan Penganggaran dan metode pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian SELESAI Sumber Data dan InformasiPETANI/ KELOMPOK TANI SETDA SATGAS PENANGGULANGAN BENCANA DINAS PERTANIAN Menfasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Menfasilitasi Implementasi dan Kemudahan Izin Usaha Pertanian PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.02 CFM04 : Perizinan Usaha Pertanian MULAI SELESAI Koordinasi dan Fasilitasi Dokumen Perencanaan Ya Tidak Memproses Permohonan dan Verifikasi Berkas Administrasi Menerbikan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Menerbikan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Mengajukan Permohonan Izin Usaha Pertanian Mengidentifikasi data informasi dan merumuskan kebijakan Perizinan Usaha Pertanian Menyusun Rencana Kerja PEMERINTAHDESA/PETANI BPP/PUSKESWAN/RS HEWAN/RUMAH POTONG BAPPEDA SETDA DINAS PERTANIAN DPMPTSP, DLHKP PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.02 CFM05 : Penyuluhan Pertanian DINAS PERTANIAN MULAI Penyusunan Regulasi Daerah Terkait Penyuluhan Pertanian Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Penyuluhan Pengolahan Data Perencanaan dan Penganggaran dan metode penyuluhan Pertanian Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian SELESAI SETDA PETANI/ KELOMPOK TANI Memberikan data dan Informasi Peserta Penyuluhan YA PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.03 CFM 01 : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) TIDAK YA MULAI Menyusun Rencana Kerja Menyususn Regulasi Juklak dan Juknis Mengidentifikasi Analisis Data dan Merumuskan Kebijakan Pengelolaan SDA Koordinasi dan Singkronisasi dalam Rangka Pengelolaan SDA Mengelola SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (Bendungan, Embung dan Penampungan lainnya) Mengembangkan dan Mengelola Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Menitoring & Evaluasi Laporan SELESAI Koordinasi Dokumen Perencanaan Regulasi Peraturan Perundang- undangan Konsultasi dan Koordinasi Terkait Pengelolaan SDA Memfasilitasi Penyusunana Kebijakan dan Regulasi Memfasilitasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan SDA Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Regulasi Memfasilitasi Penyelenggaraan , Pengelolaan dan Pengembangan SDA Menyampaikan Usulan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Menggunakan dan Memanfaatkan Sumber Daya Air Secara Optimal Berpartisipasi dalam Menjaga dan Memelihara Sumber Daya Air BAGIANHUKUM SELURUH KECAMATAN,SELURUH PEMERINTAH DESA DPMPTPS, DLH, BAPEDAPROVI NSI BAGIAN ADMINISTRASIPEMBANGUNAN SETDA KEMENTERIAN PUPR, KEMENTERIAN ATR/BPN DPMPTSP, BPKAD,PERKIM, PERHUB, SATPOL PP, DISKETAPANG, DISPERINDAG UMKM,, DISPERBUD, DLH, BPBD KABUPATEN DINASPUPR BAPEDDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.04 CFM 01 : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata MULAI Identifikasi Potensi, Menyusun Program Pengembangan Dayatarik beserta pengelolaan Destinasi Pariwisata Konsultasi singkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan daerah agar sumber daya yang ada digunakan secara efektif Koordinasi terkait Pengembangan infrastruktur dan sarana dalam mendukung pertumbuhan sector pariwisata Monitoring evaluasi pengembangan daya Tarik beserta pengelolaan destinasi pariwisata Mendorong pengembangan daya Tarik pariwisata yang terencana berkelanjutan dan memberi manfaaat bagidaerah dan masyarakat SELESAI Memastikan bahwa pengambangan daya Tarik wisata tidak hanya menarik bagi wisatawan tapi juga berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan Koordinasi dalam pengembagan Industri kreatif dan pengolahan produk local yang memdorong sector pariwisata Koordinasi terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat local dan pengembangan usaha makro, kecil dan menengah Pengalokasian anggaran terkait penyusunan Program Pengembangan Daya tarik beserta pengelolaan Destinasi Pariwisata DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS KOPERASI DANUMKM DINAS LINGKUNGAN HIDUP BKAD DINAS PARIWISATA PUPR BAPPEDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.04 CFM02 : Peningkatan Pemasaran Pariwisata MULAI Melakukan perencanaan program pemasaran pariwisata Mengidentifikasi Media strategi Pemasaran Pariwisata Pelakasanaan program kegiatan pemasaran Pariwisata Monitoring dan evaluasi pemasaran Pariwisata secara langsung dan melalui Survey Jangkauan Media Sosial Meningkatnya Persentase kunjungan wisata, persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Lokal dan Mancanegara SELESAI Melakukan Koordinasi terkait bases data Potensi Objek Pariwisata dan media promosi Pemasaran Pariwisata DINAS DINAS DINAS PARIWISATA DISPORA DEKRANASDA DINAS KOPERASI DAN UMKM DINAS KOMINFO KEBUDAYAAN PERINDUSTRIAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.04 CFM03 : Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual MULAI Menyusun perencanaan terkait program Pengembangan ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan Intelektual Mengajukan data pelaku ekonomi kreatif yang produknya akan memperoleh Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Meningkatnya jumlah ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual SELESAI Koordinasi terkait pengusulan data pelaku ekonomi kreatif yang produknya akan memperoleh Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Mengeluarkan Hak Eksklusif/hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki produk yang telah diusulkan DINAS PERINDUSTRIAN DINAS PARIWISATA KEMENKUM HAM DEKRANASDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.04 CFM04 : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif MULAI Menyusun perencanaan Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif Tor Kegiatan pelatihan pengembangan SDM Pariwisata Pemberdayaan dan pembinaan tenaga kerja pada Sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif Meningkatnya persentase tenaga kerja pariwisata dan ekraf yang dibina SELESAI Koordinasi terkait pelaksanaan pengembanga n Sumber Daya Pariwisata dan pelaku Usaha Ekraf Pelaksanaan Program Pengembang an Sumber Daya Manusia Pariwisata dan pelaku Usaha Ekraf Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata D.INAS KOPERASI DAN UMKM PELAKUUASAHA EKRAF (MASYAR AKAT) DINAS TENAGAKERJA POKDARWIS DAN HPI DINASPERIN DUSTRIAN DEKRANASDA DINAS PARIWISATA PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.05 CFM01 : Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Kemandirian Pangan MULAI Identifikasi Infrastruktur dan kemandirian Pangan Yang Belum Tersedia di Sentra Produksi Pangan Unggulan Daerah Studi Kelayakan Pembangunan Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan Tidak Kelay akan Ya Perhitungan Rincian Anggaran Pembangunan Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan Pembangunan Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan SELESAI Ya Persetuj uan Proposal Pembangunan Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan Perse Ya tujua n BUPATI BADAN PANGANNASIONAL/KEME NTERIANTERKAIR DINAS PERTANIAN BAPPEDA DINAS KETAHANAN PANGAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.05 CFM02 : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat MULAI Data Cadangan Pangan, Ketersediaan Energi, dan protein Perkapita serta Data Konsumsi eneri dan Protein Perkapita Usulan YaOperasi Pasar/ Pasar Murah Menyusun Dokumen Laporan Perhitungan Rincian Kebutuhan Cadangan Pangan Pengadaa n Cadangan Pangan Pelepasa n Cadang an Pangan SELESAI Koordinasi dan sinkronika si data Jumlah Produksi Pertanian & Perikanan Revisi Tidak Rapat Koordinasi Keterbatasan Pasokan Kenaikan Harga Bahan Pangan Pokok (Terkait Inflasi) Rapat Koordinasi Pelepasan Cadangan Pangan Reviu Ya Ya Revisi Setuju Penyediaan Cadangan Pangab Daerah Kabupaten Buton BUPATI BULOG INSPEKTORAT Badan Pusat Statistik DINAS PERDAGANGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS DINAS PERIKANAN PERTANIAN DINAS KETAHANAN PANGAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.05 CFM03 : Penangangan Kerawanan Pangan MULAI SELESAI Informasi Kejadian Bencana Pendataan Warga Terdampak Koordinasi Terkait Kejadian Bencana Koordinasi Penyaluran Cadangan Pangan Daerah Penyaluran Cadangan Pangan Daerah SK Tanggap Darurat Termasuk Waktu Tanggap DaruratBUPATI INSPEKTORAT DINAS PERHUBUNGAN DINASSOSIAL DINAS KETAHANAN PANGAN BPBD PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.05 CFM04 : Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan DINAS KETAHANAN PANGAN MULAI Identifikasi Pelaku Usaha Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan Data Pelaku Usaha Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan Rapat Koordinasi Aksi Lapangan Pengawasan Keamanan Pangan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan SELESAI DINAS KESEHTAN DINAS PERINDUSTRIAN SATGAS PANGAN LOKA POM Rencana Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Ya BUPATI Tidak Perset ujuan PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.06 CFM01: Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam MULAI Tor kegiatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi /USP yang memiliki Izin Usaha SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program, izin Usaha dan Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam Pelaksanaan Program kegiatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Penerbitan Izin Usaha Berkas Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi/USP KPP KELOMPOK MASYARAKAT YANGMENJADI ANGGOTA KOPERASI DPM PTSP PENDAMPING KOPERASI DINAS KOPERASI DAN UKM MULAI SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Jumlah Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan akuntabel serta mematuhi Peraturan Perundang- undangan Pelaksanaan Proses Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi di Wilayah Kabupaten Buton Program kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Melakukan Perencanaan Program Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi BTN-01.06 CFM02 : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi PETA LINTAS FUNGSI PENDAMPING KOPERASI KOPERASI DINAS KOPERASI DAN UKM PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.06 CFM03 : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi MULAI Melakukan Perencanaan Program Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Koordinasi terkait Program Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Pelaksanaan Proses Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi di Kabupaten Buton Pemberian Penghargaan KSP/USP Koperasi yang sehat di Kabupaten Buton KSP/USP Koperasi yang Sehat SELESAI KOPERASI PENDAMPING KOPERASI DINAS KOPERASI DAN UKM PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.06 CFM04 : Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian DINAS KOPERASI DAN UKM MULAI Melakukan Perencanaan Program Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Menetapkan waktu dan Tempat Pelaksanaan Program Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Menginformasikan kepada Kelompok Masyarakat yang menjadi Anggota Koperasi terkait Pendidikan dan Pelatihan yang akan dilaksanakan SDM Koperasi yang memiliki Pemahaman dan Pengetahun, serta Kompetensi Perkoperasian SELESAI Melakukan Koordinasi terkait Program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi DINAS PERDAGANGAN DINAS PERIKANAN DINAS PERTANIAN MASYARAKAT ANGGOTAKOPERASI Mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.06 CFM05 : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi DINAS KOPERASI DAN UKM MULAI Tor Peningkatan Koperasi yang dapat diberdayakan Melaksanakan Program Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program, Koperasi yang dapat diberdayakan DINAS PERDAGANGAN DINAS PERIKANAN DINAS PERTANIAN MASYARAKAT ANGGOTA KOPREASI PELAKU UMKM PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.06 CFM06: Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro DINAS KOPERASI DAN UKM MULAI Tor Peningkatan Pemberdayaan UMKM Monitoring dan Evaluasi Kinerja Meningkatnya Jumlah Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program Kegiatan Pemberdayaan UMKM DINAS PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN BAPPEDA MASYAARAKAT kegiatan Pemberdayaan UMKM PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.06 CFM07 : Pengembangan UMKM MULAI Pengumpulan Data UMKM Identifikasi dan Penentuan Sasaran Pengembangan UMKM Monitoring dan Evaluasi Kinerja Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dan Usaha Menengah SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program Kegiatan Pengembangan UMKM Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan UMKM DINAS PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN MASYAARAKAT PELAKU UKM DINAS KOPERASI DAN UKM BAPPEDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.07 CFM01 : Perencanaan dan Pembangunan Industri DINAS PERINDUSTRIAN MULAI Menyusun Rencana Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Sosialisasi, Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Usaha Kelompok Industri Kecil Menengah Sosialisasi pendampingan Peningkatan dan Pengembangan usaha IKM serta Pembentukan Kelompok Industri pada Sentra UPTD Terwujudnya masyarakat yang kratif dan berpenghasilan melalui Industri Kecil Menengah SELESAI KELOMPOK INDUSTRI KECIL MENENGAH DPM PTSP BPOM BAPPEDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.07 CFM02 : Pengendalian Izin Usaha Industri MULAI Menyusun Rencana Peningkatan dan pengendalian Izin Usaha Program Kegiatan Dinas Perindustrian Penyerahan Izin Usaha dan Sertifikat dalam menunjang kegiatan Industri Tercapainya Kelompok Industri Kecil Menengah yang mandiri dan berdaya saing SELESAI Koordinasi terkait NIB dan PIRT melalui aplikasi OSS Koordinasi terkait Izin Edar Koordiinasi terkait Sertifikat Halal DINAS KESEHATAN BPOM KEMENTRIAN AGAMA DINAS PERINDUSTRIAN DPM PTSP PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.07 CFM03 : Pengelolaan Sistem informasi Industri Nasional DINAS PERINDUSTRIAN MULAI Menyusun Rencana Program Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Penyusunan Laporan, Monotoring, Koordinasi, Kelompok Industri Kecil Menengah Se Kabupaten Buton Pelaporan dan pengimputan data kelompok Industri Kecil Menengah melalui aplikasi SINas Kementrian Perindustrian SELESAI KELOMPOK INDUSTRI KECIL MENENGAH DPM PTSP BPOM BAPPEDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.08 CFM01 : Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan DINAS PERDAGANGAN MULAI Koordniasi Perencanaan penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan Pelaksanaan kegiatan Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan SELESAI BAPPEDA DPMPTSP Monitoring dan pengawasan perizinan PEDAGANG PASAR DAN PUSAT PERBELANJAAN SWALAYAN Data perizinan yang direkomendaasikan PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.08 CFM02 : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan MULAI Melakukan Perencanaan Pembinaan dan Pelatihan Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan monitoring pengawasan Meningkatnya Sarana distribusi perdagangan SELESAI Fasilitasi sarana perdagangan Pengawasan Pelanggaran PKL DAN PEDAGANGASONGAN DINAS PERDAGANGAN SATPOL PP PEDAGAN/AGEN/ PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.08 CFM03 : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting DINAS PERDAGANGAN MULAI Melakukan Perencanaan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Monitoring Harga Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Penting Tim Evaluasi dan Penentu Kebijakan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Penting Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting SELESAI BAGIAN PEREKONOMIAN BULOG data Harga Stok Barang Kebutuhan Penting DISPERTAN DINASKETAHANAN PANGAN DISTRIBUTOR/ RETAIR PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.08 CFM04 : Pengembangan Ekspor DINAS PERDAGANGAN MULAI Melakukan perencanaan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan serta promosi dagang melalui pameran dagang Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya Pelaku usaha ekspor unggulan SELESAI Monitoring dan pengawasan serta pembinaan terhadap pelaku usaha produk ekspor unggulan PELAKU USAHA DPMPTSP Data Pelaku Usaha Prosuk Ekspor yang dibina serta Data Perizinan yang direkomensasikan SATPOLPP PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.08 CFM05 : Standarisasi dan Perlindungan Konsumen UPT METROLOGI MULAI Melakukan Penyelenggaraan pengawasan alat ukur metrologi,Tera/Tera Ulang berdasarkan surat masuk/pengajuan Meningkatnya standarisasi dan pengawasa alat ukur metrologi dan Tera/ Tera -Ulang perlindungan konsumen SELESAI Pelaksanaan pengawasan SPBU dan perusahaan di kabupaten Buton Pengajuan usulan BDKT/Tera/ter a-ulang Pelaksanaan kalibrasi alat ukur BSML DIREKTORATMETROLOGI Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan BKAD BAPENDA Pendapatan Retribusi PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.08 CFM06 : Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri DINAS PERDANGAN MULAI Melakukan Perencanaan pelaksanaan promosi Pendataan IKM Potensial Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri SELESAI IKM Pembinaan, pengembangan IKM, update data MEDIAMASA Melakukan Kegiatan Promosi PERUSAHAAN/CALON EKSPORTIR Pemasaran produk IKM PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.09 CFM01: Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP MULAI Perencanaan Program Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penananaman sesuai Juknis yang ditetapakn Menetapkan Waktu dan Pelaku Usaha Yang Akan diikutsertakan dalam kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pembinaan dan Pengawasan SELESAI SEKDA Pembuatan SK Pelaksanaan Kegiatan DINAS TERKAIT Koordinasi PELAKU USAHA Mengikuti Kegiatan PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.09 CFM02: Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal DPMPTSP MULAI Rasio Penyelesaian Proses Perizinan Penyediaan Layanan Perizinan dan Konsultasi Tindak Lanjut Konsultasi/aduan Menerbitkan Izin MeningkatnyaPelaya nan Penanaman Modal SELESAI PELAKU USAHA/ MASYARAKAT Permohonan Izin/Konsultasi Meneriman Izin /tindak lanjut hasil konsultasi PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.09 CFM03 : Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal DPMPTSP MULAI Perencanaan Program dan Kegiatan Pengumpulan Data Dengan Melaksanakan Kegiatan Lapangan Menetapkan Waktu dan Pelaku Usaha Yang Akan Dikunjungi Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Yang Telah diperoleh Upload Data dan Informasi Data dan Informasi disampaikan Ke Pelaku Usaha dan Masyarakat SELESAI PELAKU USAHA, MASYARAKAT Pengumpulan Data Kepada Pelaku Usaha PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.09 CFM04 : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat SETDA (BAGIAN KESRA) MULAI Penyusunan Program dan Kegiatan Pemberian Bantuan Beasiswa ( Siswa Berpretasi) Penyaluran Bantuan/ Beasiswa SELESAI DISDUKCAPIL KECAMATAN Koordinasi dalam melakukan Identifikasi dan sinkronisasi Data DINAS SOIAL DINAS PENDIDIKAN BKAD Sumber dana PETA LINTAS FUNGSI BTN-02.01 CFM01 : Perencanaan Lingkungan Hidup MULAI Perencanaan penyusunan dokumen lingkungan hidup Finalisasi dan Penetapan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup SELESAI Membentuk Tim Penyusun Dokumen (SK Tim Penyususn Dokumen) Seminar Awal FGD I Membahas Kerangka Acuan Kerja dan persamaan persepsi / Penanda tanganan komitmen Pengumpulan Data Teknis dan muatan Dokumen Perencanaan Lingkungan Konsultasi dan singkronisasi terhadap dokumen perencanaan lingkungan Hidup Provinsi Melaporkan Hasil Pelaksanaan Verifikasi dan Dokumen Akhir Perencanaan Lingkungan Hidup Verifikasi Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN OPD/ INSTANSI TERKAIT DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT DAERAH PETA LINTAS FUNGSI BTN-02.01 CFM02 : Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup MULAI Melakukan Inventarisasi Sumber Pencemar dan Pemamtauan kualitas Air dan udara (pengambilan sampel) Pengimputan dan pelaporan Hasil Uji Laboratorium di Aplikasi IKLH Menyusun laporan Hasil Perhitungan indeks IKLH SELESAI Pengujian Sampel air di UPTD Laboratorium DLH Provinsi Sultra Verifikasi Data di tingkat Provinsi Oleh DLH Prov. Sultra Pengiriman sampel udara dengan metode passive sampler di laboratorium PPA KLHK Verifikasi Data dan perhitungan di tingkat Pusat Oleh Dir PPA KLHK DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULTRA DIR PPA KLHK DINAS LINGKUNGAN HIDUP PETA LINTAS FUNGSI BTN-02.01 CFM03 : Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaan Hayati (Kehati) MULAI Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Analisis Data Untuk Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Integrasi dalam RENSTRA/RENJA SELESAI Pembentukan Tim Penyusun RIP Keanekaragaman Hayati Formulasi Rencana Induk Pengelolaan dan Konsultasi Publik Integrasi dalam RPJMD Konsultasi dan singkronisasi terhadap Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati OPD/ INSTANSI TERKAIT KEMENTERIANLINGKUNGANHIDUP DANKEHUTANAN SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN OPD/ INSTANSI TERKAIT HIDUP DAERAH PETA LINTAS FUNGSI BTN-02.01 CFM04 : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) MULAI melakukan Inventarisasi sumber penghasil Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah B3 Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Melakukan Pengawasan Monitoring dan Evaluasi SELESAI Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Penerbitan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 PELAKU USAHA/KEGIATAN PENGHASIL LIMBAH B3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DPMPTSP PETA LINTAS FUNGSI BTN-02.01 CFM05 : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) MULAI melakukan Inventarisasi data Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Membuat laporan pelaksanaan sppl/ukl- upl/rkl-rpl Melakukan Pengawasan Monitoring dan Evaluasi SELESAI melakukan verifikasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tidak Taat Taat Sanksi dan pencabutan izin DPMPTSP DINAS LINGKUNGAN HIDUP PELAKU USAHA/KEGIATAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-02.01 CFM06 : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH MULAI melakukan Inventarisasi MHA yang di kabupaten/kota Membuat Laporan Hasil dan evaluasi Kegiatan SELESAI Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Melakukan workshop Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DPMD DESA/KELURAHAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-02.01 CFM07 : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat MULAI Menyusun dan membuat rencana kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup Membuat Laporan Hasil dan evaluasi Kegiatan SELESAI Melakukan aksi dan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup Melaksanakan Workshop Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat NARA SUMBER/PEMATERI MASYARAKAT / LEMBAGA MASYARAKAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP PETA LINTAS FUNGSI BTN-02.01 CFM08 : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat MULAI Menyusun rencana kerja, dan kelengkapan data usulan calon penerima penghargaan Melakukan pengumpulan data dan kelengkapan data pada aplikasi usulan penghargaan lingkungan hidup Membuat Laporan Hasil dan evaluasi Kegiatan SELESAI Workshop dan sosialisasi tentang jenis-jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup Sumber Data Pemberian Penghargaan Verifikasi data dan penilaian Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi KLHK DINAS LINGKUNGAN HIDUP PETA LINTAS FUNGSI BTN-02.01 CFM09 : Peningkatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup MULAI Melakukan inventarisasi data pengaduan lingkungan hidup yang masuk Membuat telaah dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan Membuat Laporan Hasil dan evaluasi Kegiatan SELESAI Kunjungan lokasi pengaduan dan verifikasi lapangan Pengaduan diproses dan ditindak lanjuti DINAS LINGKUNGAN HIDUP PENEGAK HUKUM PIHAK YANG MENGADU HIDUP PETA LINTAS FUNGSI BTN-02.01 CFM10 : Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN Tersediaanya Lingkungan Layak Huni SELESAI MULAI Peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh menjadi Layak Huni Kawasan Kumuh kewenangan daerah dibawah 10 ha Koordinasi Program kegiatan Peningkatan kualitas Kawasan layak huni Pelaksanaan Fisik Pekerjaan, Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Pengawasan dan Monitoring Evaluasi DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG DINAS LINGKUNGAN BAPPEDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-02.02 CFM01: Pengelolaan Persampahan MULAI Melakukan pengankutan sampah dan pendataan timbulan sampah Melakukan pengolahan dan pemilahan sampah di sarana pengolahan sampah (TPS3R/TPST/TPA) menyusun laporan dan evaluasi kegiatan SELESAI Melakukan koordinasi pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pengadaan prasarana pengelolaan sampah DINAS LINGKUNGAN HIDUP BALAI PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH DINAS PUPR PETA LINTAS FUNGSI BTN-02.02 CFM02 : Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional MULAI Melakukan inventarisasi data timbulan sampah kabupaten SELESAI Pegelolaan dan pengoperasian TPA Regional Bersama Melakukan koordinasi rencana usulan pembangunan TPA Regional Persampahan Penyerahan Aset TPA Regional Pengadaan pembangunan TPA Regional Persampahan DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV. SULTRA KEMENTRIAN PUPR DINAS LINGKUNGAN HIDUP PETA LINTAS FUNGSI BTN-02.03 CFM01: Penanggulangan Bencana MULAI Melakukan Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah dan Kajian Resiko Bencana Pemetaan Wilayah Berdasarkan Resiko Bencana Peningkatan Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana SELESAI Sosialisasi Terkait Nilai Indeks Kapasitas Daerah dan Hasil Kajian Resiko Bencana Seminar Hasil Kejian Resiko Bencana serta Peta Rawan Bencana Kab. Buton Peningkatan Pengetahuan akan Peta Rawan Bencana dan Tingkat Kesadaran Resiko Bencana PEMERINTAH KEC/DESA/KELURAHAN SE KAB.BUTON DINAS PUPR BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH TNI DAN POLRI DINASSOSIAL PETA LINTAS FUNGSI BTN-02.03 CFM02: Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran MULAI Penyusunan Kebijakan, Norma/SOP, dan Penyediaan Sarpras Penyediaan Petugas jasa 1x24 jam Laporan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran Koordinasi Terkait Layanan Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Laporan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran SELESAI Koordinasi Laporam Terkait Layanan Bantuan Korban Kebakaran dan Non Kebakaran BPBD/POLSE/P KELOMPOK USKESMAS DINAS PERKIM DINAS SOSIAL DINAS EMADAM KEBAKARAN SATLAKAR/MASYARAKAT PETA LINTAS FUNGSI BTN-02.04 CFM01 : Pengelolaan Perikanan Tangkap MULAI Produksi Perikanan Tangkap Penyusunan Rencana Program kegiatan Perikanan Tangkap Penyerahan Sarana dan Prasarana Program Pengolahan Perikanan Tangkap dalam Menunjang Produksi Perikanan Tangkap dan Pendapatan Nelayan SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program, izin Usaha , Rekomendasi BBM dan Pemenuhan Persyaratan Penerima Program Sarana dan Prasarana Tangkap Penyampaian Sosialisasi dan Pembinaan Terkait Program Kegiatan Perikanan Tangkap Penyuluhan dan Pendampingan dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap BAPPEDA DPM PTSP PENYULUHAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN KELOMPOK NELAYAN PENANGKAPAN IKAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-02.04 CFM04 : Pengelolaan Perikanan Budidaya MULAI Produksi Perikanan Budidaya Penyusunan renacana Program kegiatan Perikanan Budidaya Penyerahan Sarana dan Prasarana Program Pengolahan Perikanan Budidaya dalam Menunjang Produksi Perikanan Budidaya dan Pendapatan Pembudidaya SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program, Rekomendasi Kelayakan Bibit Ikan dan Pemenuhan Persyaratan Penerima Program Sarana dan Prasarana Budidaya Penyampaian Sosialisasi dan Pembinaan Terkait Program Kegiatan Perikanan Budidaya Penyuluhan dan Pendampingan dalam Pengelolaan Perikanan Budidaya BALAI KARANTINA IKAN BAPPEDA PENYULUHAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.01 CFM01 : Pengelolaan Pendidikan MULAI Peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah melalui pemerataan dan perluasan akses, mutu dan relevansi serta tata kelola pendidikan Program Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Koordinasi Program Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Pendataan Anak Rentan Putus Sekolah dan Putus Sekolah Kelompok Masyarakat Usia Sekolah yang mengikuti proses belajar mengajar Menurunnya Angka Putus Sekolah SELESAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL SATUAN PENDIDIKAN BPS DINAS PENDIDIKAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.01 CFM02 : Pengembangan Kurikulum MULAI Penyusunan Kerangka Rencana Bidang Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Tor Program Kegiatan Pengembangan Kurkulum Muatan Lokal Dokumen Kurikulum Muatan Lokal SELESAI Pembahasan dan Penetapan kebijakan Penerapan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pengumpulan data dan informasi bidang penerapan muatan lokal Satuan Pendidikan dan Siswa dapat mengakses buku kurikulum muatan lokal pada perpustakaan daerah DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN MASYARAKAT USIA SEKOLAH DINAS PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.01 CFM03 : Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan MULAI Penyusunan hasil pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Melalui SK Bupati Tor Program Kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Koordinasi tentang Pemetaan Guru sesuai kebutuhan dan Pendataan serta Validasi data penerima Jasa Pendidik Verifikasi dan Validasi Data Sistem Pembayaran untuk Sertifikasi Guru Pendistribusian guru pada Satuan Pendidikan Terbayarnya tunjangan Profesi Guru serta Pendistribusian Guru sesuai kebutuhan SELESAI BPKD DINAS PENDIDIKAN BKD PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.01 CFM04 : Pengendalian Perizinan Pendidikan MULAI Pembentukan Tim Survey Internal Bidang Pendidikan melalui SK Dinas dan Penerimaan dan Registrasi Proposal Pendirian Sekolah Baru Tor Program Kegiatan Pengendalian Perizinan Pendidikan Koordinasi dan Verifikasi kelengkapan administrasi proposal pendirian sekolah baru Pengumpulan data utama dan pendukung (sumber murid dan jarak calon sekolah yang akan didirikan dengan sekolah terdekat) Verifikasi Berkas Permohonan Ya Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan Penerimaan Surat Keputusan Penetapan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Baru oleh Pemohon SELESAI Tidak Berkas Permohonan Izin Pengelolaan Pendidikan BPS DPMPTSP DINAS PENDIDIKAN MASYARAKAT PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.02 CFM01 : Pembinaan Perpustakaan MULAI Tor kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Penerbitan Sertifikat Akreditasi Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Kualitas layanan Perpustakaan yang memadai SELESAI Rapat Koordinasi Terkait Perencanaan Program dan Akreditasi Penyelenggaraan Layanan Pengelolaan Perpustakaan Pelaksanaan Program kegiatan Akreditasi Layanan Pengelolaan Perpustakaan Berkas Permohonan Akreditasi Layanan Pengelolaan Perpustakaan Ya Tidak Verifikasi Berkas Permohonan MASYARAKAT YANG PUSTAKAWAN MENJADI ANGGOTA PERPUSTAKAAN DINAS DINAS KEARSIPAN KECAMATAN DAN PERPUSTAKAAN PENDIDIKAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.02 CFM02 : Pelestarian Koleksi Nasional Naskah Kuno MULAI Pengumpulan Data Koleksi Naskah Kuno Identifikasi dan Penentuan Naskah Kuno Asli Daerah Penyusunan Rencana dan Kegiatan sebagai Indikator Keberhasilan Meningkatnya jumlah Koleksi Naskah Kuno yang lestari SELESAI Rapat Koordinasi Terkait Perencanaan Program Kegiatan Pengembangan Koleksi Naskah Kuno Daerah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Koleksi Naskah Kuno Daerah PUSTAKAWAN/ ARSIPARIS DINAS KEBUDAYAAN MASYAARAKAT ADAT LOKAL DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KECAMATAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.03 CFM01 : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat SETDA (BAGIAN KESRA) MULAI Penyusunan Program dan Kegiatan Pemberian Bantuan Beasiswa ( Siswa Berpretasi) Penyaluran Bantuan/ Beasiswa SELESAI DISDUKCAPI L KECAMATAN Koordinasi dalam melakukan Identifikasi dan sinkronisasi Data DINAS SOIAL DINAS PENDIDIKAN BKAD Sumber dana PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.04 CFM01 : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat DINAS KESEHATAN MULAI Melakukan perencanaan program kegiatan dalam upaya pemenuhan kesehatan Menyusun draft atau konsep rencana kegiatan dalam memenuhi upaya kesehatan Terpenuhi upaya kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam kesejahteraan masyarakat SELESAI Melakukan Koordinasi Program kegiatan pemenuhan upaya kesehatan Penyuluhan Program kegiatan pemenuhan RSUD Melakukan pengontrolan dan penilaian kegiatan dalam BPJS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB BKKBN perorangan dan upaya kesehatan masyarakat upaya kesehatan upaya pemenuhan kesehatan LABKESDA DINAS KETAHANAN PANGAN CAMAT/ LURAH/ DESA& PUSKESMAS PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.04 CFM02 : Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan DINAS KESEHATAN MULAI Menyusun Perencanaan kebutuhan dan pendayaagunaan SDM kesehatan Tor peningkatan kapasitas SDM kesehatan yang sesuai kebutuhan SDM Kehatan yang memiliki kemampuan dan Pengetahun, serta Kompetensi kesehatahn SELESAI Melakukan Koordinasi terkait program peningkatan SDM kesehatan Pelaksaan program terkait peningakatan kapasitas SDM Kesehatan Melaksanakan pengawasan dan penilaian pada program peningkatan SDM Kesehatan BKPSDM BPJS CAMAT/ LURAH/ DESA & PUSKESMAS PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.04 CFM03 : Penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman MULAI Perencanaan program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman yang berkualitas SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program sediaan farmasi, alat kesehatan dn makanan muniman Pelaksanaan Program penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Melakukan pengontrolan dan pengawasan pada program sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman Penerbitan Izin Edar DINAS KETAHANAN PANGAN PUSKESMAS APOTIK DINAS KESEHATAN BALAI POM PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.04 CFM04 : Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan DINAS KESEHATAN MULAI Melakukan Perencanaan Program Kegiatan pemberdayaan masyarakat Masyarakat mampu mengengkat harkat hidup, martabat dan derajat kesehatannya SELESAI Koordinasi terkait Program kegiatan Pendidikan dan Melaksanakan program Kegiatan Monitoring dan evaluasi program DINASPUPR BPJS DINAS SOSIAL Pelatihan Koperasi Melakukan penyuluhan terkait program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan CAMAT/LURAH/DESA &PUSKESMAS MASYARAKAT PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.05 CFM01: PENGENDALIAN PENDUDUK MULAI Perencanaan penyusunan dokumen Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Finalisasi dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pengendalian Penduduk dan KB SELESAI Membentuk Tim Penyusun Dokumen (SK Tim Penyususn Dokumen) Seminar Awal FGD I Membahas Kerangka Acuan Kerja dan persamaan persepsi / Penanda tanganan komitmen Pengumpulan Data Teknis dan muatan Dokumen Perencanaan Pengendalian Penduduk dan KB Seminar Awal FGD I Membahas Kerangka Acuan Kerja dan persamaan persepsi / Penanda tanganan komitmen Konsultasi dan singkronisasi terhadap dokumen perencanaan Pengendalian Penduduk & KB Melaporkan Hasil Pelaksanaan Verifikasi dan Dokumen Akhir Perencanaan Pengendalian Penduduk dan KB Verifikasi Dokumen Perencanaan pengendalian Penduduk dan KB OPD/ INSTANSI TERKAIT BKKBN SEKRETARIA T DAERAH BKKBN PERWAKILAN PROVINSI SULTRA DINAS PENGENDALIANPENDUDUK & KB PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.05 CFM02 : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) MULAI Perencanaan penyusunan dokumen Pembinaan Keluarga Berencana Finalisasi dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembinaan keluarga berencana SELESAI Membentuk Tim Penyusun Dokumen (SK Tim Penyususn Dokumen) Seminar Awal FGD I Membahas Kerangka Acuan Kerja dan persamaan persepsi / Penanda tanganan komitmen Pengumpulan Data Teknis dan muatan Dokumen Perencanaan Pembinaan Keluarga Berencana Seminar Awal FGD I Membahas Kerangka Acuan Kerja dan persamaan persepsi / Penanda tanganan komitmen Konsultasi dan singkronisasi terhadap dokumen perencanaan Pembinaan Keluarga Berencana Melaporkan Hasil Pelaksanaan Verifikasi dan Dokumen Akhir Pembinaan keluarga berencana Verifikasi Dokumen Perencanaan pembinaan keluarga berencana OPD/ INSTANSI TERKAIT BKKBN SEKRETARIAT DAERAH BKKBN PERWAKILAN PROVINSI SULTRA DINAS PENGENDALIANPENDUDUK & KB PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.05 CFM03 : PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) MULAI Perencanaan penyusunan dokumen Pemberdayaan & Prningkatan Keluarga Sejahtera Finalisasi dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera SELESAI Membentuk Tim Penyusun Dokumen (SK Tim Penyususn Dokumen) Seminar Awal FGD I Membahas Kerangka Acuan Kerja dan persamaan persepsi / Penanda tanganan komitmen Pengumpulan Data Teknis dan muatan Dokumen Perencanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Seminar Awal FGD I Membahas Kerangka Acuan Kerja dan persamaan persepsi / Penanda tanganan komitmen Konsultasi dan singkronisasi terhadap dokumen perencanaan Pemberdayaan & Prningkatan Keluarga Sejahtera Melaporkan Hasil Pelaksanaan Verifikasi dan Dokumen Akhir Perencanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Verifikasi Dokumen Perencanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga SejahteraBKKBN OPD/ INSTANSI TERKAIT BKKBN PERWAKILAN PROVINSI SULTRA DINAS PENGENDALIANPENDUDUK & KB SEKRETARIAT DAERAH Perkim.01.01.04.CFM 01: Peningkatan Pelayanan Penerima Bantuan Iuran (BPJS) PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.06 CFM01 : Perlindungan dan Jaminan Sosial DINAS SOSIAL MULAI Perencanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin Tersedianya data penerima bantuan sosial SELESAI Koordinasi terkait pemuktahiran data penduduk (NIK dan KK) DISDUKCAPIL KELUARGAPENERIMAMANFAAT Mengajukan usulan Menerima buku Tabungan sebagai tanda bukti penerima bantuan sosial KELUARGAPENERIMA MANFAAT Validasi dan verifikasi usulan bantuan sosial BANK HIMBARA/ PT POS Menyalurkan Bantuan Sosial sesuai syarat dan ketentuan PETA LINTAS FUNGSI BTN-01.01 CFM02 : Pengelolaan Perikanan Budidaya MULAI Produksi Perikanan Budidaya Penyusunan renacana Program kegiatan Perikanan Budidaya Penyerahan Sarana dan Prasarana Program Pengolahan Perikanan Budidaya dalam Menunjang Produksi Perikanan Budidaya dan Pendapatan Pembudidaya SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program, Rekomendasi Kelayakan Bibit Ikan dan Pemenuhan Persyaratan Penerima Program Sarana dan Prasarana Budidaya Penyampaian Sosialisasi dan Pembinaan Terkait Program Kegiatan Perikanan Budidaya Penyuluhan dan Pendampingan dalam Pengelolaan Perikanan Budidaya BALAI KARANTINA IKAN BAPPEDA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PENYULUHAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.08 CFM01 : Peningkatan Diversifikasi dan KetahanaN Pangan Masyarakat MULAI Data Cadangan Pangan, Ketersediaan Energi, dan protein Perkapita serta Data Konsumsi eneri dan Protein Perkapita Ya Usulan Operasi Pasar/ Pasar Murah MenyusunDokumen Laporan Perhitungan Rincian Kebutuhan Cadangan Pangan Pengadaa n Cadangan Pangan Pelepasa n Cadang an Pangan SELESAI Koordinasi dan sinkronika si data Jumlah Produksi Pertanian & Perikanan Revisi Tidak Rapat Koordinasi Keterbatasan Pasokan Kenaikan Harga Bahan Pangan Pokok (Terkait Inflasi) Rapat Koordinasi Pelepasan Cadangan Pangan Reviu Ya Ya Revisi Setuju Penyediaan Cadangan Pangab Daerah Kabupaten Buton BUPATI BULOG INSPEKTORAT Badan Pusat Statistik DINAS PERDAGANGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS DINAS PERIKANAN PERTANIAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.09 CFM01 : Penyuluhan Pertanian DINAS PERTANIAN MULAI Penyusunan Regulasi Daerah Terkait Penyuluhan Pertanian Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Penyuluhan Pengolahan Data Perencanaan dan Penganggaran dan metode penyuluhan Pertanian Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian SELESAI SETDA PETANI/ KELOMPOK TANI Memberikan data dan Informasi Peserta Penyuluhan PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.10 CFM01 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum TIDAK MULAI Menyusun Rencana Kerja Menyusun Regulasi Juklak dan Juknis Mengidentifikasi Analisis Data dan Merumuskan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Koordinasi dan Singkronisasi dalam Rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air Mengembangkan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Melaksanakan Supervisi dan Pembangunan/Peni ngkatan/peluasan dan Perbaikan SPAM Mengoperas ikan dan Memelihara SPAM YA Monev Laporan SELESAI Koordinasi Dokumen Perencanaan Regulasi Peraturan Perundang- undangan Konsultasi dan Koordinasi Terkait Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Memfasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Memfasilitasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Regulasi Memfasilitasi Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Menyampaikan Usulan Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air Menggunakan dan Memanfaatkan Sumber Daya Air Secara Optimal Berpartisip asi Dalam Menjaga dan Memelihara Sumber Daya Air OPD TERKAIT DISPERKIM, BALAI PRASARANAPERMUKIMAN WILAYAH,BAPEDDAPROVINSI BAPEDDA PUPR BAGIAN ADMISTRASI PEMBANGUNAN SETDA SELURUH KECAMATAN, SELURUH PEMERINTAH DESA Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Regulasi Memfasilitasi Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Limbah PETA LINTAS FUNGSI BTN-03.10 CFM02 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah TIDAK MULAI Mengidentifikasi Analisis Data dan Merumuskan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Melaksanakan Supervisi dan Pembangunan/Penin gkatan/peluasan dan Perbaikan Sistem Air Limbah YA Monev SELESAI Koordinasi Dokumen Perencanaan Regulasi Peraturan Perundang- undangan Konsultasi dan Koordinasi Terkait Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Memfasilitasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Berpartisipasi Dalam Menjaga dan Memelihara sistem Penyediaan Air Limbah Menggunakan dan Memanfaatkan sistem Penyediaan Air Limbah Secara Optimal Memfasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Menyampaikan Usulan Rencana Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Limbah LaporanMenyusun Rencana Kerja Menyusun Regulasi Juklak dan Juknis Mengopera sikan dan Memelihara Sistem Air Limbah Mengembangkan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Air Limbah Koordinasi dan Singkronisasi dalam Rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah BAGIANHUKUMSETDA SELURUH OPD TERKAIT KECAMATAN, SELURUH PEMERINTAH DESA INSTANSITERKAIT BAGIAN ADMISTRASIPEMBANGUN AN SETDA BAPEDDA EMENTERIAN PUPR DPUPR PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.01 CFM01 : Pengelolaan Pendidikan MULAI Peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah melalui pemerataan dan perluasan akses, mutu dan relevansi serta tata kelola pendidikan Program Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Koordinasi Program Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Pendataan Anak Rentan Putus Sekolah dan Putus Sekolah Kelompok Masyarakat Usia Sekolah yang mengikuti proses belajar mengajar Menurunnya Angka Putus Sekolah SELESAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN BPS PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.01 CFM02 : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat SETDA (BAGIAN KESRA) MULAI Penyusunan Program dan Kegiatan Pemberian Bantuan Penyaluran Bantuan/ Beasiswa SELESAI DISDUKCAPI L KECAMATAN Koordinasi dalam melakukan Identifikasi dan sinkronisasi Data DINAS SOIAL DINAS PENDIDIKAN BKAD Sumber dana PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.02 CFM01 : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat DINAS KESEHATAN MULAI Melakukan perencanaan program kegiatan dalam upaya pemenuhan kesehatan Menyusun draft atau konsep rencana kegiatan dalam memenuhi upaya kesehatan Terpenuhi upaya kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam kesejahteraan masyarakat SELESAI Melakukan Koordinasi Program kegiatan pemenuhan upaya kesehatan Penyuluhan Program kegiatan pemenuhan RSUD Melakukan pengontrolan dan penilaian kegiatan dalam BPJS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB BKKBN perorangan dan upaya kesehatan masyarakat upaya kesehatan upaya pemenuhan kesehatan LABKESDA DINAS KETAHANAN PANGAN CAMAT/ LURAH/ DESA& PUSKESMAS PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.02 CFM02 : Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan DINAS KESEHATAN MULAI Menyusun Perencanaan kebutuhan dan pendayaagunaa n SDM kesehatan Tor peningkatan kapasitas SDM kesehatan yang sesuai kebutuhan SDM Kehatan yang memiliki kemampuan dan Pengetahun, serta Kompetensi kesehatahn SELESAI Melakukan Koordinasi terkait program peningkatan SDM kesehatan Pelaksaan program terkait peningakatan kapasitas SDM Kesehatan Melaksanakan pengawasan dan penilaian pada program peningkatan SDM Kesehatan BKPSDM BPJS CAMAT/ LURAH/ DESA & PUSKESMAS PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.02 CFM03 : Penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman MULAI Perencanaan program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman yang berkualitas SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program sediaan farmasi, alat kesehatan dn makanan muniman Pelaksanaan Program penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Melakukan pengontrolan dan pengawasan pada program sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman Penerbitan Izin Edar PUSKESMAS DINAS KETAHANAN PANGAN APOTIK BALAI POM DINAS KESEHATAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.02 CFM04 : Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan DINAS KESEHATAN MULAI Melakukan Perencanaan Program Kegiatan pemberdayaan masyarakat Masyarakat mampu mengengkat harkat hidup, martabat dan derajat kesehatannya SELESAI Koordinasi terkait Program kegiatan Pendidikan dan Melaksanakan program Kegiatan Monitoring dan evaluasi program DINASPUPR BPJS DINAS SOSIAL Pelatihan Koperasi Melakukan penyuluhan terkait program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan CAMAT/LURAH/DESA &PUSKESMAS MASYARAKAT HIDUP PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.03 CFM01 : Pengelolaan Kawasan Permukiman DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MULAI Peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh menjadi Layak Huni Kawasan Kumuh kewenangan daerah dibawah 10 ha Tersediaanya Lingkungan Layak Huni SELESAI Koordinasi Program kegiatan Peningkatan kualitas Kawasan layak huni Pelaksanaan Fisik Pekerjaan, Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Pengawasan dan Monitoring Evaluasi DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG DINAS LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN BAPPEDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.03 CFM02 : Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh DINAS PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN MULAI Penyiapan Bahan Usulan Asistensi Usulan, Pengisian Aplikasi Pelaksanaan Pekerjaan, Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Tersediannya Rumah Yang Layak Huni SELESAI Koordinasi Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni BAPPEDA BPPW KEMENTERIAN PUPR Kementerian PUPR menginformasikan berapa nilai anggaran yang diberikan dari usulan PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.03 CFM03: Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) DINAS PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN Tersediaanya Lingkungan Layak Huni SELESAI MULAI Peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh menjadi Layak Huni Kawasan Kumuh kewenangan daerah dibawah 10 ha Koordinasi Program kegiatan Peningkatan kualitas Kawasan layak huni Pelaksanaan Fisik Pekerjaan, Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Pengawasan dan Monitoring Evaluasi DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP BAPPEDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.03 CFM04 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum TIDAK MULAI Menyusun Rencana Kerja Menyusun Regulasi Juklak dan Juknis Mengidentifikasi Analisis Data dan Merumuskan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Koordinasi dan Singkronisasi dalam Rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air Mengembangkan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Melaksanakan Supervisi dan Pembangunan/Peni ngkatan/peluasan dan Perbaikan SPAM Mengoperas ikan dan Memelihara SPAM YA Monev Laporan SELESAI Koordinasi Dokumen Perencanaan Regulasi Peraturan Perundang- undangan Konsultasi dan Koordinasi Terkait Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Memfasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Memfasilitasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Regulasi Memfasilitasi Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Menyampaikan Usulan Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air Menggunakan dan Memanfaatkan Sumber Daya Air Secara Optimal Berpartisip asi Dalam Menjaga dan Memelihara Sumber Daya Air OPD TERKAIT DISPERKIM, BALAI PRASARANAPERMUKIMAN WILAYAH,BAPEDDAPROVINSI BAPEDDA PUPR BAGIAN ADMISTRASI PEMBANGUNAN SETDA SELURUH KECAMATAN, SELURUH PEMERINTAH DESA PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.04 CFM01 : Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan DINAS SOSIAL MULAI Perencanaan melalui Penjajakan dan studi awal Bantuan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Hasil Penjajakan diterima (Layak) Terpenuhinya bantuan Pemberdayaan Sosial untuk KAT SELESAI Survey Titik Lokasi Komunitas Adat Terpencil calon penerima bantuan pemberdayaan serta sosialisasi persiapan dan penetapan DESA/ KELURAHAN Titik/ Lokasi penjajakan awal dan pendampingan oleh perangkat desa/kel KEMENTERIAN SOSIAL Proposal Bantuan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Penyaluran Bantuan LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL Pendampingan Penerimaan Bantuan KOMUNITAS ADAT TERPENCIL Menerima Bantuan KAT Perkim.01.01.04.CFM 01: Peningkatan Pelayanan Penerima Bantuan Iuran (BPJS) DISABILATAS PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.04 CFM02: Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial DINAS SOSIAL MULAI Perencenaan Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Sosial Pendataan dan verifikasi masyarakat tidak mampu penerima bantuan iuran Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Terpenuhinya Bantuan Rehabilitasi Sosial SELESAI Koordinasi Program Rehabilitasi Sosial Verifikasi dan validasi data bantuan sosial (khusus kategori terlantar) DINASSOSIAL PROVINSI KEMENTERISAN SOSIAL DESA/ KELURAHAN BANK HIMBARA / PT POS Menyalurkan Bantuan Sosial sesuai syarat dan ketentuan LANSIA,& ANAK TERLANTAR Menerima buku Tabungan sebagai tanda bukti penerima bantuan sosial Perkim.01.01.04.CFM 01: Peningkatan Pelayanan Penerima Bantuan Iuran (BPJS) PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.04 CFM03 : Perlindungan dan Jaminan Sosial DINAS SOSIAL MULAI Perencanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin Tersedianya data penerima bantuan sosial SELESAI Koordinasi terkait pemuktahiran data penduduk (NIK dan KK) DISDUKCAPIL KELUARGAPENERIMAMANFAAT Mengajukan usulan Menerima buku Tabungan sebagai tanda bukti penerima bantuan sosial KELUARGAPENERIMA MANFAAT Validasi dan verifikasi usulan bantuan sosial BANK HIMBARA/ PT POS Menyalurkan Bantuan Sosial sesuai syarat dan ketentuan BTN : 02.01. CFM 03 Dinsos.01.01.01.CFM 01 : Peningkatan Pemberian Bantuan Korban Bencana PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.04 CFM04 : Penanganan Korban Bencana DINAS SOSIAL MULAI Perencanaan penyaluran bantuan tanggap darurat korban bencana Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Tersalurnya bantuan bencana SELESAI Koordinasi Penyaluran Bantuan Bencana Pelaksanaan pemberian bantuan bencana BPBD MASYARAKAT Menerima bantuan bencana PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.05 CFM01 : Pengelolaan Perikanan Tangkap MULAI Produksi Perikanan Tangkap Penyusunan Rencana Program kegiatan Perikanan Tangkap Penyerahan Sarana dan Prasarana Program Pengolahan Perikanan Tangkap dalam Menunjang Produksi Perikanan Tangkap dan Pendapatan Nelayan SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program, izin Usaha , Rekomendasi BBM dan Pemenuhan Persyaratan Penerima Program Sarana dan Prasarana Tangkap Penyampaian Sosialisasi dan Pembinaan Terkait Program Kegiatan Perikanan Tangkap Penyuluhan dan Pendampingan dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap BAPPEDA DPM PTSP PENYULUHAN PERIKANAN KELOMPOK NELAYAN PENANGKAPAN IKAN DINAS PERIKANAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.05 CFM02 : Pengelolaan Perikanan Budidaya MULAI Produksi Perikanan Budidaya Penyusunan renacana Program kegiatan Perikanan Budidaya Penyerahan Sarana dan Prasarana Program Pengolahan Perikanan Budidaya dalam Menunjang Produksi Perikanan Budidaya dan Pendapatan Pembudidaya SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program, Rekomendasi Kelayakan Bibit Ikan dan Pemenuhan Persyaratan Penerima Program Sarana dan Prasarana Budidaya Penyampaian Sosialisasi dan Pembinaan Terkait Program Kegiatan Perikanan Budidaya Penyuluhan dan Pendampingan dalam Pengelolaan Perikanan Budidaya BALAI KARANTINA IKAN BAPPEDA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PENYULUHAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.05 CFM03: Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DINAS PERIKANAN MULAI Komsumsi Ikan Daerah Program kegiatan Pengelohan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan Komsumsi dan Nilai Tambah Olahan Hasil Perikanan SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program, Surat Kelayakan Pengolahan, dan Surat Izin Usaha dalam Pengelohan dan Pemasaran Hasil Perikanan DPM PTSP BPOM KELOMPOK MASYATAKAT PENGOLAHAN DAN PEMASAR Pelaksanaan Proses Pengelohan dan Pemasaran Hasil Perikanan BAPPEDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.06 CFM01 : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian DINAS PERTANIAN MULAI Penyusunan Regulasi Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Survei dan Pendataan Penggunaan Sarana Pertanian Pengolahan Data Penyusunan Perencanaan dan Kebutuhan Sarana Pertanian Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan Penggunaan Sarana Pertanian SELESAI SETDA PETANI/ KELOMPOK TANI Memberikan data dan Informasi Penggunaan Sarana Pertanian Mengikuti Sosialisasi, Pelatihan penggunaan Sarana Pertanian PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.06 CFM01 : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian MULAI Mengidentifikasi data informasi dan merumuskan kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembanga n Prasarana Pertanian Membangun Merehabilitasi dan memelihara Jaringan Irigasi, Usaha Tani dan jalan Usaha Tani, Balai Penyuluh dan Prasaran Pertanian Lainnya SELESAI Fasilitasi Pengadaan Barang & jasa KerjasamaMembangun Merehabilitasi dan memelihara Jaringan Irigasi, Usaha Tani dan jalan Usaha Tani, Balai Penyuluh dan Prasaran Pertanian Lainnya PEREKONOMIAN SETDA BPP/PUSKWSWAN/POKTAN /GAPOKTAN DINAS PERTANIAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.06 CFM01 : Penyuluhan Pertanian DINAS PERTANIAN MULAI Penyusunan Regulasi Daerah Terkait Penyuluhan Pertanian Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Penyuluhan Pengolahan Data Perencanaan dan Penganggaran dan metode penyuluhan Pertanian Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian SELESAI SETDA PETANI/ KELOMPOK TANI Memberikan data dan Informasi Peserta Penyuluhan PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.07 CFM01 : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DPMDMULAI Perencanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Identifikasi permasalahan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam keaktifan lad dan lkd, bumdes, dan pemanfaatan ttg pada desa Pembinaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam keaktifan lad dan lkd, bumdes, dan pemanfaatan ttg pada desa Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan, lad dan lkd, persentase bumdes aktiv , dan pemanfaatan ttg pada desa SELESAI DESA LEMBAGA ADAT PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.08 CFM01 : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat MULAI Data Cadangan Pangan, Ketersediaan Energi, dan protein Perkapita serta Data Konsumsi eneri dan Protein Perkapita Ya Usulan Operasi Pasar/ Pasar Murah MenyusunDokumen Laporan Perhitungan Rincian Kebutuhan Cadangan Pangan Pengadaa n Cadangan Pangan Pelepasa n Cadang an Pangan SELESAI Koordinasi dan sinkronika si data Jumlah Produksi Pertanian & Perikanan Revisi Tidak Rapat Koordinasi Keterbatasan Pasokan Kenaikan Harga Bahan Pangan Pokok (Terkait Inflasi) Rapat Koordinasi Pelepasan Cadangan Pangan Reviu Ya Ya Revisi Setuju Penyediaan Cadangan Pangab Daerah Kabupaten Buton BUPATI BULOG INSPEKTORAT Badan Pusat Statistik DINAS PERDAGANGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS DINAS PERIKANAN PERTANIAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.08 CFM02 : Penangangan Kerawanan Pangan MULAI SELESAI Informasi Kejadian Bencana Pendataan Warga Terdampak Koordinasi Terkait Kejadian Bencana Koordinasi Penyaluran Cadangan Pangan Daerah Penyaluran Cadangan Pangan Daerah SK Tanggap Darurat Termasuk Waktu Tanggap DaruratBUPATI DINAS PERHUBUNGAN INSPEKTORAT BPBD DINASSOSIAL DINAS KETAHANAN PANGAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.09 CFM01 : Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam MULAI Tor kegiatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi /USP yang memiliki Izin Usaha SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program, izin Usaha dan Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam Pelaksanaan Program kegiatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Penerbitan Izin Usaha Berkas Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi/USP KPP KELOMPOK MASYARAKAT YANGMENJADI ANGGOTA KOPERASI DPM PTSP PENDAMPING KOPERASI DINAS KOPERASI DAN UKM MULAI SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Jumlah Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan akuntabel serta mematuhi Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Proses Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi di Wilayah Kabupaten Buton Program kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Melakukan Perencanaan Program Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi BTN-04.09 CFM02 : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi PETA LINTAS FUNGSI PENDAMPING KOPERASI KOPERASI DINAS KOPERASI DAN UKM PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.09 CFM03 : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi MULAI Melakukan Perencanaan Program Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Koordinasi terkait Program Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Pelaksanaan Proses Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi di Kabupaten Buton Pemberian Penghargaan KSP/USP Koperasi yang sehat di Kabupaten Buton KSP/USP Koperasi yang Sehat SELESAI KOPERASI PENDAMPING KOPERASI DINAS KOPERASI DAN UKM PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.09 CFM04 : Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian DINAS KOPERASI DAN UKM MULAI Melakukan Perencanaan Program Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Menetapkan waktu dan Tempat Pelaksanaan Program Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Menginformasikan kepada Kelompok Masyarakat yang menjadi Anggota Koperasi terkait Pendidikan dan Pelatihan yang akan dilaksanakan SDM Koperasi yang memiliki Pemahaman dan Pengetahun, serta Kompetensi Perkoperasian SELESAI Melakukan Koordinasi terkait Program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi DINAS PERDAGANGAN DINAS PERIKANAN DINAS PERTANIAN MASYARAKAT ANGGOTAKOPERA SI Mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.09 CFM05 : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi DINAS KOPERASI DAN UKM MULAI Tor Peningkatan Koperasi yang dapat diberdayakan Melaksanakan Program Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program, Koperasi yang dapat diberdayakan DINAS PERDAGANGAN DINAS PERIKANAN DINAS PERTANIAN MASYARAKAT ANGGOTA KOPREASI kegiatan Pemberdayaan UMKM PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.09 CFM06 : Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro MULAI Tor Peningkatan Pemberdayaan UMKM Monitoring dan Evaluasi Kinerja Meningkatnya Jumlah Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Program Kegiatan Pemberdayaan UMKM MASYAARAKATPELAKU UMKM DINAS PERINDUSTRIAN BAPPEDA DINAS PERDAGANGAN DINAS KOPERASI DAN UKM PELAKU UKM PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.09 CFM07 : Pengembangan UMKM DINAS KOPERASI DAN UKM MULAI Pengumpula n Data UMKM Identifikasi dan Penentuan Sasaran Pengembangan UMKM Koordinasi Terkait Perencanaan Program Kegiatan Pengembangan UMKM Monitoring dan Evaluasi Kinerja Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dan Usaha Menengah SELESAI DINAS PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN BAPPEDA MASYAARAKAT Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan UMKM PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.10 CFM01 : Perencanaan dan Pembangunan Industri DINAS PERINDUSTRIAN MULAI Menyusun Rencana Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Sosialisasi, Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Usaha Kelompok Industri Kecil Menengah Sosialisasi pendampingan Peningkatan dan Pengembangan usaha IKM serta Pembentukan Kelompok Industri pada Sentra UPTD Terwujudnya masyarakat yang kratif dan berpenghasilan melalui Industri Kecil Menengah SELESAI KELOMPOK INDUSTRI KECIL MENENGAH DPM PTSP BPOM BAPPEDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.11 CFM01 : Perencanaan Tenaga Kerja MULAI Melakukan Perencanaan Program Perencanaan Tenaga Kerja Koordinasi Terkait Perencanaan Program Perencanaan Tenaga Kerja Memfasilitasi perusahaan mengenai Perkiraan dan Rencana Persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja serta neraca dan program ketenagakerjaan Meningkatnya Perencanaan Tenaga Kerja SELESAI menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten/Kota Memperoleh pekerjaan PERUSAHAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENCARI KERJA BAPPEDA DINAS TENAGA KERJA PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.11 CFM02 : Penempatan Tenaga Kerja MULAI Menyusun rencana Program Penempatan Tenaga Kerja Koordinasi rencana Program Penempatan Tenaga Kerja Rekomendasi penempatan kerja pencari kerja yang kualifikasinya sesuai dengan permintaan perusahaan Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat dan Berkurangnya Angka Pengangguran Daerah SELESAI Koordinasi dengan Kantor Imigrasi Terkait Rekomendasi Pasport Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Masyarakat Pencari Kerja mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasinyaKELOMPOK MASYARAKAT PENCARI KERJA BAPPEDA PERUSAHAAN DINAS TENAGA KERJA KANTOR IMIGRASIKOTA/ PROVINSI PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.11 CFM03: Peningkatan Hubungan Industrial MULAI Melakukan Perencanaan Program Hubungan Industrial Koordinasi Terkait Program pembinaan hubungan Industrial, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Meningkatnya pembinaan hubungan Industrial, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan SELESAI Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait keikutpesertaan di BPJS Ketenagakerjaan menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan), Pencegahan dan Perselisihan Perkara Perusahaan TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN (PEKERJA) BAPPEDA PERUSAHAAN DINAS TENAGA KERJA BPJS KETENAGAKERJAAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.11 CFM04: Pengembangan Kawasan Transmigrasi DINAS TRANSMIGRASI Monitoring dan Evaluasi SELESAI MULAI Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian. Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman . Penguatan infrastruktur Sosial,Ekonomi,d an Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian satuan pemukiman Pembinaan kepala keluarga Transmigran yang di bina, Mandiri, sejahtera dan Satuan Pemukimn Maju dan Berkembang DINAS PERTANIAN DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS PUPR BAPPEDA Koordinasi Perkembangan dan Kemajuan Satuan Pemukiman PETA LINTAS FUNGSI BTN-04.11 CFM05 : Pengembangan Jasa Konstruksi MULAI Menyusun Rencana Kerja Menyusun Regulasi Juklak dan Juknis Mengidentifikasi Analis Data dan Merumuskan Kebijakan Pengembangan Jasa Konstruksi Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengembangan Jasa Konstruksi TIDAK Menyelenggara kan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Menyelenggarakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Memproses dan Menerbitkan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Konstruksi YA Monev Laporan SELESAI Koordinasi Dokumen Perencanaan Regulasi Peraturan Perundang- undangan Konsultasi dan Koordinasi Terkait Pengelolaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi Memfasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Memfasilitasi Kebijakan Pengembangan Jasa Konstruksi Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Regulasi Memfasilitasi Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi Memfasilitasi sistem Informasi Elektronik Memfasilitasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan (IUJK) Peningkatan Kapasitas Pengembangan Jasa Konstruksi dan Peningkatan Kelembagaan Mendapatkan Layanan Informasi Jasa Konstruksi Menyampaikan dan Melengkapi Berkas Administrasi Usulan Izin Usaha Jasa Konstruksi Menggunakan dan Memanfatkan Izin Usaha Konstruksi Secara Baik dan Optimal OPD TERKAIT DISKOMINFO DINAS CIPTA EMENTERI BAPEDDA KARYA, BINA AN PUPR KONSTRUKSI, DAN TATA RUANG,DMPTSPPROVINSI BAGIANHUKUMSETDA DPUPR SELURUH KECAMATAN, SELURUH PEMERINTAH DESA Terbentuknya Kebijakan Perbup tentang pedoman percepatan PUG di pemerintah kab. buton SELESAI MULAI Persentase perangkat daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) Rapat koordinasi Tim PUG Sosialisasi PPRG Lingkup OPD Pemerintah se Kabupaten Butin Pelatihan PPRG Bagi Perencana se Kabupaten Buton DINASSOSIAL DINAS KESEHATAN DISNAKER RSUD PETA LINTAS FUNGSI BTN-05.02 CFM02 : Peningkatan Perlindungan Perempuan DP3A MULAI Cakupan OPD yang Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang mendapatkan layanan komperhensif pada Lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA Perda perlindungan perempuan dan anak Pembentukan UPTD yang menangani Kasus Kekerasan dan ABH SELESAI Rapat koordinasi Tim Satgas Perlindungan SATGAS Perlindungan Perempuan Sosialisasi UU kekerasan Perempuan dan anak dan perda perlindungan Perempuan dan anak Pendampingan Korban Kekerasan dan ABH DINASSOSIAL DINASKESEHATAN DISNAKER RSUD KEPOLISIAN KEJAKSAAN PENGADILAN NEGRI KEMENAG PETA LINTAS FUNGSI BTN-05.02 CFM03 : Peningkatan Kualitas Keluarga DP3A MULAI Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedian layanan peningkatan kualitas keluarga dalalam Mewujudkan kesetaraan gender Cakupan Lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga Terwujudnya kebijakan tentang pengasuhan keluarga yang termuat dalam Perda KLA UPTD PPA Bersama pengurus PUSPAGA SELESAI DINASSOSIAL Rapat koordinas PENGURUS PUSPAGA Sosialisasi tentang peningkatan kualitas keluarga Penyuluhan tentang layanan pengasuhan anak yang berbasis hak anak DINAS KESEHATAN PENGADILANNEGRI AGAMA KEMENAG PPKB PETA LINTAS FUNGSI BTN-05.02 CFM04: Pengelolaan Sistim Data Gender dan Anak MULAI Cakupan penyedian data gender dan anak Peesentase perangkat daerah yang mengembangkan sistim informasi gender dan anak (SIGA) Penyusunan Pofil data SIGA Kab. Buton Publikasi Aplikasi Data SIGA Melaluai Ewali Data SELESAI Rapat Koordinasi TIM Sistim Informasi Data Gender dan Anak (SIGA) Sosialisasi Tentang Pengisian Data SIGA Panduan Pengisian Data SIGA DP3A IDINAS KESEHATAN DISKOMINFO BPS BAPPEDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-05.03 CFM01: Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan MULAI Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi dan wira usaha Kegiatan Seminar dan sosialisasi terkait Kepemudaan dan Wira Usaha Muda Organisasi Pemuda yang Aktif dan Pemuda yang Berwirausaha SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Kegiatan Seminar dan sosialisasi terkait Kepemudaan dan Wira Usaha Muda Laporan Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Seminar dan sosialisasi terkait Kepemudaan dan Wira Usaha Muda Pelaksanaan Kegiatan Seminar dan sosialisasi terkait Kepemudaan dan Wira Usaha Muda MASYARATAK BKAD KESABANGPOL DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA BAPPEDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-05.03 CFM02 : Pengembangan kapasitas kepramukaan MULAI Melakukan Perencanaan Kegiatan Jambore Pramuka Program kegiatan Kegiatan Jambore Pramuka Dokumen pelaksanaan Kegiatan Jambore Pramuka SELESAI Koordinasi Terkait Perencanaan Kegiatan Jambore Pramuka LLLL Pelaksanaan Kegiatan Jambore Pramuka DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS PENDIDIKAN BAPPEDA BKAD MASYARAKAT KWARCAB PETA LINTAS FUNGSI BTN-05.03 CFM03: Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MULAI Perencanaan Program Kegiatan Pembinaan Olahraga dan Atlet Muda Menetapkan waktu dan Tempat Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan Olahraga dan Atlet Muda SDM yang memiliki kompetensi dan daya saing olahraga SELESAI Melakukan Koordinasi terkait Program Kegiatan Pembinaan Olahraga dan Atlet Muda BAPPEDA BKAD KONI Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Olahraga dan Atlet Berprestasi Menginformasikan kepada Kelompok Masyarakat Kegiatan Pembinaan Olahraga dan Atlet Muda MASYARAKAT PETA LINTAS FUNGSI BTN-06.01 CFM01 : Penataan Desa MULAI Perencanaan program dan kegiatan penataan desa Laporan hasil identifikasi status desa SELESAI Koordinasidan fasilitasi terkait perencanaan,pr ogram,pengalok asian dana desa Penetapan status desa Peningkatan status desa tertinggal,berkembang ,maju,mandiri PEMERINTAH DESA DPMD KEMENTRIAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-06.01 CFM02 : Peningkatan Kerjasama Desa DPMD MULAI Perencanaan Program dan Kegiatan fasilitasi kerjasama desa Perencanaan penyusunana pks,mou kerjasama antar desa atau kerjasama desa dengan pihak ke 3 Penetapan keputusan kerjasama dantar desa atau kerjasama desa dengan pihak ke 3 Penyusunan prancangan pks/mou kerjasama antar desa atau kerja sama desa dengan pihak ke 3 Penyetujuan pks/mou kerjasama antar desa atau kerja sama desa dengan pihak ke 3 PEMERINTAH DESADokumen pks/mou kerjasama antar desa atau kerjasama desa dengan pihak ke 3 SELESAI PIHAK KE 3 BAG.HUKUM MULAI SELESAI Penyusunan Dokumen administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa Administrasi Pemerintah Desa yang terkelola dengan baik Pembinaan penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa,pengelolaan keuangan desa, dan peningknatan kapasitas aparatur pemerintahan desa Penataan penyelenggaraan administarasi pemerintahan desa,pengelolaan keuangan desa,peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa Perencanaan Program dan Kegiatan administrasi pemerintahan desa BTN-06.01 CFM03 : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PETA LINTAS FUNGSI PEMERINTAH DESA DPMD PERDAGANGAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-07.01 CFM01 : Pengembangan Kebudayaan DINAS KEBUDAYAAN MULAI Menyusun rencana kerja anggaran yang meliputi kegiatan dan subkegiatan Monitoring dan evaluasi hasil realisasi capaian kinerja program pengembangan kebudayaan Terlaksananya pengembangan kebudayaan SELESAI BAPPEDA Mengawal, mengawasi, dan memperjuangkan Usulan rencana kerja dan anggaran program pengembangan kebudayaanBKAD BALITBANG Melakukan penelitian,pengemba ngan,dan penerapan riset terhadap kekayaan budaya daerah DINAS PENDIDIKAN Menyusun kurikulum muatan lokal berbasis budaya DINAS PARIWISATA DINAS KOPERASI DAN UMKM Membantu mengembangkan DINAS PERINDUSTRIAN produk-produk budaya DINAS PETA LINTAS FUNGSI BTN-07.01 CFM01 : Pengembangan Kesenian Tradisional DINAS KEBUDAYAAN MULAI Menyusun rencana kerja anggaran yang meliputi kegiatan dan subkegiatan Monitoring dan evaluasi hasil realisasi capaian kinerja program pengembangan kesenian tradisional Terlaksananya pengembangan kesenian tradisional SELESAI BAPPEDA Mengawal, mengawasi, dan memperjuangkan Usulan rencana kerja dan anggaran program pengembangan kesenian tradisional BKAD DINAS PENDIDIKAN Membuat kurikulum muatan lokal berbasis kesenian tradisional DINAS PARIWISATA Mempromosikan kesenian tradisional agar bisa menjadi daya tarik wisatawan PETA LINTAS FUNGSI BTN-07.01 CFM03 : Pembinaan Sejarah DINAS KEBUDAYAAN MULAI Menyusun rencana kerja yang meliputi kegiatan dan subkegiatan Monitoring dan evaluasi hasil realisasi capaian kinerja program pembinaan sejarah Terlaksanany a pembinaan sejarah SELESAI BAPPEDAMengawal, mengawasi, dan memperjuangkan Usulan rencana kerja dan anggaran program pembinaan sejarah BKAD TOKOH MASYARAKAT Memberikan data dan informasi mengenai sejarah daerah dalam proses pembinaan sejarah BALITBANG mengkordinasikan dan mensinergikan penyelenggaraan riset dan inovasi daerah serta kolaborasi antar pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta masyarakat dalam pembinaan sejarah PETA LINTAS FUNGSI BTN-07.01 CFM04 : Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya DINAS KEBUDAYAAN MULAI Menyusun rencana kerja yang meliputi kegiatan dan subkegiatan Monitoring dan evaluasi hasil realisasi capaian kinerja program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Terlaksananya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya SELESAI BAPPEDA Mengawal, mengawasi, dan memperjuangkan Usulan rencana kerja dan anggaran program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya BKAD BALITBANG melakukan riset lebih mendalam terhadap sejarah objek cagar budaya di Kabupaten Buton DINAS PUPR membuat jalan menuju objek cagar budaya DINAS PARIWISATA memperkenalkan Cagar Budaya di Kabupaten Buton kepada wisatawan domestik maupun mancanegara DISKOMINFO sebagai salah satu spot wisata budaya melalui media cetak maupun media elektronik PETA LINTAS FUNGSI BTN-07.01 CFM05 : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat DPMD MULAI Perencanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Identifikasi permasalahan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam keaktifan lad dan lkd, bumdes, dan pemanfaatan ttg pada desa Pembinaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam keaktifan lad dan lkd, bumdes, dan pemanfaatan ttg pada desa Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan, lad dan lkd, persentase bumdes aktiv , dan pemanfaatan ttg pada desa SELESAI PEMERINTAH DESA LEMBAGA ADAT PETA LINTAS FUNGSI BTN-07.02 CFM01: Peningkatan Pemasaran Pariwisata MULAI Melakukan perencanaan program pemasaran pariwisata Mengidentifikasi Media strategi Pemasaran Pariwisata Pelakasanaan program kegiatan pemasaran Pariwisata Monitoring dan evaluasi pemasaran Pariwisata secara langsung dan melalui Survey Jangkauan Media Sosial Meningkatnya Persentase kunjungan wisata, persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Lokal dan Mancanegara SELESAI Melakukan Koordinasi terkait bases data Potensi Objek Pariwisata dan media promosi Pemasaran Pariwisata DINAS DINAS DEKRANASDA DINAS PARIWISATA DISPORA DINAS KOMINFO DINAS KOPERASI DAN UMKM KEBUDAYAAN PERINDUSTRIAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-07.02 CFM02 : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif MULAI Menyusun perencanaan Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif Tor Kegiatan pelatihan pengembangan SDM Pariwisata Pemberdayaan dan pembinaan tenaga kerja pada Sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif Meningkatnya persentase tenaga kerja pariwisata dan ekraf yang dibina SELESAI Koordinasi terkait pelaksanaan pengembanga n Sumber Daya Pariwisata dan pelaku Usaha Ekraf Pelaksanaan Program Pengembang an Sumber Daya Manusia Pariwisata dan pelaku Usaha Ekraf Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata PELAKUUASAHA EKRAF (MASYAR AKAT) D.INAS KOPERASI DAN UMKM POKDARWIS DAN HPI DINAS TENAGAKERJA DINASPERIN DUSTRIAN DEKRANASDA DINAS PARIWISATA PETA LINTAS FUNGSI BTN-08.01 CFM01 : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan KESBANGPOL MULAI Menyusun Program dan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Publikasi Hasil Kegiatan Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan SELESAI Menyusun surat keputusan dan Tim Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kegiatan untuk 7 Kecamatan SETDA PELAJAR Mengikuti Sosialisasi serta kegiatan lain PETA LINTAS FUNGSI BTN-08.01 CFM02 : Peningkatan Peran Parta Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik KESBANGPOL MULAI Mengidentifik asi dan menetapkan Permasalahan Peningkatan pemahaman politik bagi masyarakat Dokumen Hasil Kegiatan SELESAI Rapat Koordinasi dan Singkronisasi permasalahan politik di masyarakat Menentukan Tim Perencanaan Tim Pengawasan dan Tim Pengawasan Dalam Masalah yang terjadi Menyusun rencana kegiatan terkait pemahaman politik di masyaraktDPRD PARPOL Mengikuti Pelaksanaan kegiatan dengan parpol dan masyarakat MASYARAKAT PETA LINTAS FUNGSI BTN-08.01 CFM03 : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat MULAI Mengidentifikasi dan menetapkan Permasalahan yang terjadi di Organisasi Kemasyarakatan /LSM Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi antara lembaga dan organisasi kemasyarakat an lainnya Menentukan Tim Perencanaan, Tim Pengawasan dan Tim Pelaksana organisasi kemasyarakat an lainnya Menyusun surat keputusan terkait hubungan antara lembaga, dan organisasi kemasyarakata n lainnya sesuai dengan regulasi yang ada Dokumen Hasil pengembangan kegiatan SELESAI Pelaksanaan kegiatan antara Ormas/LSM dan Masyarakat MASYARAKAT LSM KESBANGPOL ORMAS PETA LINTAS FUNGSI BTN-08.01 CFM04 : Pembinaan dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya KESBANGPOL MULAI Melakukan fasilitasi kegiatan terhadap lembaga, tokoh, adat, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya Menetapkan Permasalahan terhadap lembaga, tokoh, adat, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi kegiatan terhadap lembaga, tokoh, adat, keagamaan dan organisasi kemasyarakat an lainnya Melakukan Pembinaan dan Pengembang an Katahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dokumen Hasil kegiatan SELESAI FKUB BNN PELAJAR Mengikuti kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya MASYARAKAT PETA LINTAS FUNGSI BTN-08.01 CFM05 : Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial KESBANGPOL MULAI Melakukan Identifikasi dan Menetapkan Permasalahan terkait potensi konflik Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Data potensi konflik Pelaksanaan Pengelolaan Data potensi konflik Publikasi Hasil Pengelolaan Data potensi konflik Dokumen Hasil Pengelolaan data potensi konflik SELESAI SETDA FORKOPIMDA POLRI/TNI MASYARAKAT PETA LINTAS FUNGSI BTN-08.01 CFM06 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum SAT POL PP MULAI Melakukan deteksi gangguan Trantibum seperti kerusuhan atau pelanggaran Perda dan Perkada Respon cepat Petugas Trantibum untuk mengendalika n situasi Penanganan Hukum jika diperlukan terhadap pelaku gangguan sesuai dengan hukum yang berlaku Melakukan upaya untuk penyelesaian Damai dan menghindari konflik melalui dialog, mediasi atau negoisasi Terciptanya Keamanan dan ketertiban Masyarakat dan Evaluasi SELESAI Koordinasi dan Komunikasi antar Lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Dinas perhubungan dan kecamatan untuk memastikan respons yang efisien PORLESBUTON KEJAKSAAN DINAS PERHUBUNGAN KECAMATAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.01 CFM01 : Peningkatan Penyelenggaraan Jalan KEMENTERIAN PUPR MULAI Regulasi Tentang Jalan DINASPUPR Pembangunan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi dan Perawatan Jalan dan Jembatan Penggunaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan SELESAI Survei Pemetaan, Infestasi dan Desain Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Koordinasi Penyusunan Juklas dan Juknis BAGIANHUKUM DINAS PERKIM Data dan Informasi Potensi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan DINAS PERHUBUNGAN KECAMATAN, DESA, DAN KELURAHAN Penggunaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.01 CFM02 : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) DINAS PERHUBUNGAN MULAI Tor peningkatan perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang Pemasangan rambu rambu lalu lintas di jalan kabupaten Pemasangan rambu rambu lalu lintas sesuai SOP yang telah di tetapkan Masyarakat tertib berlalu lintas, kesalamatan berlalu lintas meningkat SELESAI Rapat Koordinasi Peningkatan perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang DINAS PUPR DINAS TRANSMIGRASI KEPOLISIAN INSPEKTORAT Pemeriksaaan administrasi pemasangan rambu rambu lalu lintas LL PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.01 CFM03 : Pengelolaan Pelayaran DINAS PERHUBUNGAN MULAI TOR Peningkatan Pelabuhan yang lebih baik Usulan Peningkatan Pelabuhan sesuai SOP yang berlaku SELESAI Rapat Koordinasi Peningkatan Pelabuhan yang lebih baik Rancangan Peningkatan Pelabuhan YA DINAS PUPR TIDAK Pelaksanaan Rancangan Pelabuhan KESYAHBANDA RAN DANOTORITAS PELABUHAN Tenaga kerja yang memahami dibidang infrastruktur KEPOLISIAN INSPEKTORAT PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.01 CFM04 : Perencanaan Kawasan Transmigrasi DINAS TRANSMIGRASI MULAI Identifikasi potensi kawasan transmigrasi Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi Lokasi siap penempatan warga transmigrasi SELESAI DINAS PUPR BPN KAB.BUTON CAMAT/KADES/TOMAS BUPATI Menetapkan SK BADAN PERTANAH AN PROVSULTRA Koordinasi pengukuran dan penetapan legal formal PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.01 CFM05 : Pembangunan Kawasan Transmigrasi KEMENTERIAN DESA ,PDT & TRANSMIGRASI Bantuan permodalan dalam bentuk uang saku MULAI Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari satu daerah kabupaten/kota Penyiapan lingkungan hunian fisik ,sosial,ekonomi bagi penduduk setempat dan Transmigran Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi Pendaftaran seleksi administrasi dan seleksi Teknis Calon Transmigran Penyuluhan dan pendampingan calon transmigran sebelum keberangkatan ke Tingkat Desa. DINAS TRANSMIGRASI Sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi. SELESAI Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigran DINAS PUPR KECAMATAN & DESA DINAS KESEHATAN Cek kesehatan calon transmigran PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.01 CFM06 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase DINASPUPR Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Drainase SELESAISurvei PemetaanMULAI Koordinasi Penyusunan Juklas dan Juknis BagianHukum Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase PERKIM Survei Investigasi dan Desain Sitem Drainse BPBD Pengelolaan dan Pemanfaatan DrainaseRehabilitasi dan Perawatan Drainase Data dan Informasi Potensi Pembangunan Drainase DLH KECAMATAN, DESA, DAN KELURAHAN Penggunaan Drainase PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.01 CFM07 : Penataan Bangunan Gedung Mulai Menyusun Rencana Kerja Menyusun Regulasi Juklak dan Juknis Mengidentifikasi Analis Data dan Merumuskan Kebijakan Penataan Bangunan Gedung Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penataan BangunanGedung TIDAK Memproses dan menerbitkan rekomendasi PBG dan SLF Bangunan Gedung Melaksanakan Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Gedung Melaksanakan Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung YA Monev Laporan SELESAI Koordinasi Dokumen Perencanaan Regulasi Peraturan Perundang- undangan Konsultasi dan Koordinasi Terkait Pengelolaan dan Penataan Bangunan Gedung Memfasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Memfasilitasi Kebijakan Penataan Bangunan Gedung Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Regulasi Memfasilitasi Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Penataan Bangunan Gedung Memfasilitasi Pelayanan Perizinan PBG dan SLF Menyampaikan Usulan Rencana Pengelolaan dan Penataan Bangunan Gedung Menerima Layanan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (LSF) Menggunakan dan Memanfatkan Bangunan Gedung Secara Optimal Berpartisipasi dalam Menjaga dan Memelihara bangunan Gedung BAGIANHUKUMSETDA BPKAD, DISPERKIM, SATPOL PP, DLH, DISPARBUD DISTAPANG,DISPERINDANG,BPBD KABUPATEN DINAS CIPTAKARYA, BINA KONSTRUKSI, DAN TATA RUANG, DMPTSP PROVINSI KEMENTERIAN PUPR DPUPR BAPEDDA DPMPTSP SELURUH KECAMATAN, SELURUHPEMERINTA H DESA BAGIAN ADMISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.01 CFM08: Penataan Bangunan dan Lingkungannya Mulai Menyusun Rencana Kerja Menyusun Regulasi Juklak dan Juknis Mengidentifikasi Analis Data dan Merumuskan Kebijakan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penataan Bangunan dan Lingkungannya TIDAK Menyusun Rencana Teknis dan Dokumen Penataan Bangunan Penetapan Dokumen Sistem Penataan Bangunan Melaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Monev YA Laporan SELESAI Koordinasi Dokumen Perencanaan Regulasi Peraturan Perundang- undangan Konsultasi dan Koordinasi Terkait Pengelolaan dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Memfasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Memfasilitasi Kebijakan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Regulasi Memfasilitasi Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Menyampaikan Usulan Rencana Pengelolaan dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Menggunakan, Memanfatkan, dan Memelihara Bangunan dan Lingkungannya Secara Optimal KEMENTERIAN PUPR BAGIAN ADMISTRASI PEMBANGUNAN,B AGIAN PEREKONOMIAN SDA SETDA DPMPTSP, BPKAD,DISPERKIM,SATPOL PP, DLH, DISPARBUD DISTAPANG, DISPERINDANG,BPBD KABUPATEN SELURUH KECAMATAN, SELURUH PEMERINTAH DESA DINAS CIPTAKARYA, BINAKONSTRUKSI, DAN TATA RUANG,DMPTSPPROVINSI BAGIANHUKUMSETDA DPUPR BAPEDDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.01 CFM09 : Penyelenggaraan Penataan Ruang Mulai Menyusun Rencana Kerja Menyusun Regulasi Juklak dan Juknis Mengidentifikasi Analis Data dan Merumuskan Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang TIDAK Menyusun RTRW dan RRTR Penetapan Dokumen RTRW dan RRTR TIDAK Mengkoordinasikan dan Menyinkronisasikan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah YA Monev Laporan SELESAI Koordinasi Dokumen Perencanaan Regulasi Peraturan Perundang- undangan Konsultasi dan Koordinasi Terkait Penyelenggara an Penataan Ruang Memfasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Memfasilitasi Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Ruang Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Regulasi Memfasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Menyampaikan Usulan Rencana Penyelenggaraan Penataan Ruang Menggunakan dan Memanfatkan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Secara Optimal Memanfatkan Ruang dan Wilayah sesuai Fungsi dan Kebutuhan Sesuai Ketentuan Perundang- undangan BAGIANHUKUMSETDA SELURUH DPMPTSP, BPKAD,DISPERKIM, KECAMATAN, SATPOL PP, DLH, DISPARBUD SELURUH DISTAPANG,DISPERINDANG,BPB BAPEDDA DPMPTSP,DLH,BAP EMENTERIAN DPUPR PEMBANGUNAN PEDA PROVINSI SETDA PUPR, KEMENTERIAN ATR/BPN PEMERINTAH DESA D, KANTOR BPN KABUPATEN HIDUP PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.02 CFM01 : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN Tersediaanya Lingkungan Layak Huni SELESAI MULAI Peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh menjadi Layak Huni Kawasan Kumuh kewenangan daerah dibawah 10 ha Koordinasi Program kegiatan Peningkatan kualitas Kawasan layak huni Pelaksanaan Fisik Pekerjaan, Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Pengawasan dan Monitoring Evaluasi DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG DINAS LINGKUNGAN BAPPEDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.02 CFM02 : Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh DINAS PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN MULAI Penyiapan Bahan Usulan Asistensi Usulan, Pengisian Aplikasi Pelaksanaan Pekerjaan, Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Tersediannya Rumah Yang Layak Huni SELESAI Koordinasi Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni BAPPEDA BPPW KEMENTERIAN PUPR Kementerian PUPR menginformasikan berapa nilai anggaran yang diberikan dari usulan LINGKUNGAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-10.01.03 : Pengembangan Perumahan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MULAI Pemenuhan Rumah korban bencana Pendataan, Pembuatan DED dan KAK Pembangunan Rumah korban bencana alam Pelaksanaan Fisik Pekerjaan, Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Tersediannya Rumah Korban Bencana SELESAI Koordinasi Program Rehabilitasi atau Relokasi Kawasan Bencana DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG INAS HIDUP BPBD BAPPEDA HIDUP RUANG PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.02 CFM04 : Pengelolaan Kawasan Permukiman DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MULAI Peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh menjadi Layak Huni Kawasan Kumuh kewenangan daerah dibawah 10 ha Tersediaanya Lingkungan Layak Huni SELESAI Koordinasi Program kegiatan Peningkatan kualitas Kawasan layak huni Pelaksanaan Fisik Pekerjaan, Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Pengawasan dan Monitoring Evaluasi DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN DINAS LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN BAPPEDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.02 CFM05 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah TIDAK MULAI Menyusun Rencana Kerja Menyusun Regulasi Juklak dan Juknis Mengidentifikasi Analisis Data dan Merumuskan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Koordinasi dan Singkronisasi dalam Rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Mengembangkan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Air Limbah Melaksanakan Supervisi dan Pembangunan/Penin gkatan/peluasan dan Perbaikan Sistem Air Limbah Mengopera sikan dan Memelihara Sistem Air Limbah YA Monev Laporan SELESAI Koordinasi Dokumen Perencanaan Regulasi Peraturan Perundang- undangan Konsultasi dan Koordinasi Terkait Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Memfasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Memfasilitasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Regulasi Memfasilitasi Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Limbah Menyampaikan Usulan Rencana Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Limbah Menggunakan dan Memanfaatkan sistem Penyediaan Air Limbah Secara Optimal Berpartisipasi Dalam Menjaga dan Memelihara sistem Penyediaan Air LimbahSELURUH OPD TERKAIT KECAMATAN, SELURUH PEMERINTAH DESA BAGIAN ADMISTRASIPEMBANGUN AN SETDA BAGIANHUKUMSETDA INSTANSITERKAIT EMENTERIAN PUPR DPUPR BAPEDDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.02 CFM06 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum TIDAK MULAI Menyusun Rencana Kerja Menyusun Regulasi Juklak dan Juknis Mengidentifikasi Analisis Data dan Merumuskan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Koordinasi dan Singkronisasi dalam Rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air Mengembangkan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Melaksanakan Supervisi dan Pembangunan/Peni ngkatan/peluasan dan Perbaikan SPAM Mengoperas ikan dan Memelihara SPAM YA Monev Laporan SELESAI Koordinasi Dokumen Perencanaan Regulasi Peraturan Perundang- undangan Konsultasi dan Koordinasi Terkait Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Memfasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Memfasilitasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Regulasi Memfasilitasi Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Menyampaikan Usulan Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air Menggunakan dan Memanfaatkan Sumber Daya Air Secara Optimal Berpartisip asi Dalam Menjaga dan Memelihara Sumber Daya Air OPD TERKAIT DISPERKIM, BALAI PRASARANAPERMUKIMAN WILAYAH,BAPEDDAPROVINSI BAPEDDA PUPR BAGIAN ADMISTRASI PEMBANGUNAN SETDA SELURUH KECAMATAN, SELURUH PEMERINTAH DESA PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.02 CFM07 : Pengembangan Permukiman TIDAK Mulai Menyusun Rencana Kerja Menyusun Regulasi Juklak dan Juknis Mengidentifikasi Analis Data dan Merumuskan Kebijakan Pengembangan Permukiman Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengembangan Permukiman Memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni Dalam Rangka Pencegahan Berkembangnya Permukiman Kumuh Melaksanakan Kerja Sama Dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pengembangan Permukiman Monev YA Laporan SELESAI Koordinasi Dokumen Perencanaan Regulasi Peraturan Perundang- undangan Konsultasi dan Koordinasi Terkait Pengelolaan dan Pengembangan Permukiman Memfasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Memfasilitasi KebijakanPengelolaa n dan Pengembangan Permukiman Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Regulasi Memfasilitasi Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Permukiman Menyampaikan Usulan Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Permukiman Mendapatkan Fasilitas Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berpartisipasi Dalam Menjaga dan Memelihara Fasilitas Pembangunan Rumah SELURUH KECAMATAN, SELURUH PEMERINTAH DESA BAGIAN ADMISTRASI PEMBANGUNAN SETDA BPKAD,DISPERKIM, DISPERKIM, BALAI PRASARANAPERMUKIMAN WILAYAH, BAPEDDAPROVINSI KEMENTERIAN PUPR DPUPR BAPEDDA SETDA DINKES, DLH, DPMPTSP, DISTAPANG,DINSOS , ,BPBD KABUPATEN HUKUM PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.03 CFM01 : Pengelolaan Aplikasi Informatika DINAS KOMINFO Koordinasi Dan persiapan Pelaksanan Aplikasi Informasi Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan e-government Di lingkup pemerintah Daerah Evaluasi Kegiatan Aplikasi Informatika SELESAIMULAI Peyusunan Rencana Kerja peyusunan juklak dan juknis aplikasi informasi KEMENTERIAN TERKAITRegulasi penyelengg araan kegiatan aplikasi informatika sebagai pedoman PEMERINTAH PROVINSI BAPPEDA Koordinasi Peyusunan Rencana Kerja BAGIAN Memfasilitasi Penetapan Peraturan SEMUA OPD Penyelenggaraan Pengembangan aplikasi Dan proses bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik Pengembangan aplikasi Dan proses bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik PEMDES Sistem jaringan intra Pemerintah daerah PETA LINTAS FUNGSI BTN-09.04 CFM01 : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian MULAI Mengidentifikasi data informasi dan merumuskan kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembanga n Prasarana Pertanian Membangun Merehabilitasi dan memelihara Jaringan Irigasi, Usaha Tani dan jalan Usaha Tani, Balai Penyuluh dan Prasaran Pertanian Lainnya SELESAI Fasilitasi Pengadaan Barang & jasa KerjasamaMembangun Merehabilitasi dan memelihara Jaringan Irigasi, Usaha Tani dan jalan Usaha Tani, Balai Penyuluh dan Prasaran Pertanian Lainnya PEREKONOMIAN SETDA BPP/PUSKWSWAN/POKTAN /GAPOKTAN DINAS PERTANIAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-10.01 CFM01 : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) DINAS PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN Tersediaanya Lingkungan Layak Huni SELESAI MULAI Peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh menjadi Layak Huni Kawasan Kumuh kewenangan daerah dibawah 10 ha Koordinasi Program kegiatan Peningkatan kualitas Kawasan layak huni Pelaksanaan Fisik Pekerjaan, Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Pengawasan dan Monitoring Evaluasi DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP BAPPEDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-10.01 CFM02 : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) DINAS PERHUBUNGAN MULAI Tor peningkatan perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang Pemasangan rambu rambu lalu lintas di jalan kabupaten Pemasangan rambu rambu lalu lintas sesuai SOP yang telah di tetapkan Masyarakat tertib berlalu lintas, kesalamatan berlalu lintas meningkat SELESAI Rapat Koordinasi Peningkatan perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang DINAS PUPR DINAS TRANSMIGRASI KEPOLISIAN INSPEKTORAT Pemeriksaaan administrasi pemasangan rambu rambu lalu lintas PETA LINTAS FUNGSI BTN-11.01 CFM01 : Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Menetapkan Waktu dan Pelaku Usaha Yang Akan diikutsertakan dalam kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan MULAI Perencanaan Program Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penananaman sesuai Juknis yang ditetapakn Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pembinaan dan Pengawasan SELESAI SEKDA Pembuatan SK Pelaksanaan Kegiatan DINAS TERKAIT Koordinasi PELAKU USAHA Mengikuti Kegiatan PETA LINTAS FUNGSI BTN-11.01 CFM02 : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Upload Data dan Informasi Data dan Informasi disampaikan Ke Pelaku Usaha dan Masyarakat SELESAI MULAI Perencanaan Program dan Kegiatan Pengumpulan Data Dengan Melaksanakan Kegiatan Lapangan Menetapkan Waktu dan Pelaku Usaha Yang Akan Dikunjungi Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Yang Telah diperoleh PELAKU USAHA, MASYARAKAT Pengumpulan Data Kepada Pelaku Usaha PETA LINTAS FUNGSI BTN-11.01 CFM03 : Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan inspektorat MULAI TOR Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan Fasilitasi Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan Perumusan Data Agregat Kependudukan Dokumen Data Agregat Kependudukan SELESAI Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan SETDA BAPENDA INSPEKTORAT Seluruh Kecamatan dan Kelurahan PETA LINTAS FUNGSI BTN-11.01 CFM04 : Pendaftaran Penduduk dukcapil MULAI Perencanaan Pendaftaran Penduduk TOR Pendaftaran Penduduk Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Pelayanan dokumen Pendaftaran Penduduk penginputan data dokumen kependudukan Dokumen kependudukan SELESAI Rapat Koordinasi Pendaftaran Penduduk SETDA BAPENDA INSPEKTORAT Seluruh Kecamatan dan Kelurahan PETA LINTAS FUNGSI BTN-11.01 CFM05 : Pengelolaan Profil Kependudukan DUKCAPIL MULAI Perencanaan Pengelolaan Profil Kependudukan TOR Pengelolaan Profil Kependudukan Fasilitasi Pengelolaan Profil Kependudukan Pelayanan dokumen profil kependudukan penginputan data Pencatatan Sipil laporan profil kependudukan SELESAI Rapat Koordinasi Pengelolaan Profil Kependudukan SETDA BAPENDA INSPEKTORAT SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN PETA LINTAS FUNGSI BTN : 03.01.04 CFM 06: Pencatatan Sipil DUKCAPIL MULAI Perencanaan Pencatatan Sipil TOR Pencatatan Sipil Fasilitasi Pencatatan Sipil Pelayanan dokumen Pencatatan Sipil penginputan data dokumen Pencatatan Sipil Dokumen Pencatatan Sipil SELESAI Rapat Koordinasi Pencatatan Sipil SETDA BAPENDA INSPEKTORAT SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-11.01 CFM07 : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan KECAMATAN MULAI Menyusun Rencana Kerja Menyelenggarak an Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Monev Dokumen Laporan Kegiatan SELESAI BAPPEDA TOR Pengelolaan Barang Milik Daerah BAGIANHUKUM Koordinasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Memfasilitasi Penetapan Peraturan BAGIAN PEMERINTAHAN DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT & DESA KECAMATAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-11.01 CFM08 : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik DINAS KOMINFO Koordinasi Dan persiapan Pelaksanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Melaksanakan penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah MULAI Peyusunan Rencana Kerja peyusunan juklak dan juknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik SELESAI KEMENTERIAN TERKAIT Regulasi penyelengg araan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik PEMERINTAH PROVINSI BAPPEDA Koordinasi Peyusunan Rencana Kerja BAGIANHUKUM Memfasilitasi Penetapan Peraturan SEMUA OPDpengembangan dan pemberdayaan PEMERINTAH kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan HUKUM PETA LINTAS FUNGSI BTN-11.01 CFM09 : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi DINAS KOMINFO Koordinasi Dan persiapan Pelaksanan Bidang Pengawasan Menyediakan layanan Keamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/kota Melaksanakan keamanan Informasi pemerintahan Daerah kabupaten Berbasis elektronik dan Non elektronik Evaluasi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi SELESAIMULAI Peyusunan Rencana Kerja peyusunan juklak dan juknis Bidang Pengawasan KEMENTERIAN TERKAITRegulasi penyelengg araan kegiatan aplikasi informatika sebagai pedoman PEMERINTAH PROVINSI BAPPEDA Koordinasi Peyusunan Rencana Kerja BAGIAN Memfasilitasi Penetapan Peraturan SEMUA OPDMenyediakan layanan Melaksanakan keamanan Informasi pemerintahan Daerah kabupaten Berbasis elektronik dan Non elektronik PEMDES Keamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/kota Sosialisasi Informasi Kepegawaian Informasi Kepegawaian PETA LINTAS FUNGSI BTN-12.01 CFM01 : Pengelolaan Kepegawaian Daerah. MULAI Penyusunan Rencana Kerja Regulasi, Juklak Dan juknis Koordinasi Pengelolaan Informasi Kepegawaian Sosialisasi Informasi Kepegawaian Informasi Kepegawaian Dokumen Laporan Kegiatan SELESAI Regulasi/ Kebijakan/ Regulasi Peraturan Perundang Undangan Konsultasi Dan Koordinasi Pengelolaan Informasi Kepegawaian Koordinasi Dokumen Perencanaa n Memfasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasI BAGIAN ORGANISASI BAGIANHUKUM BAPPEDA SELURUH OPD BKPSDM PEMERINTAH PEMERINTA PROVINSI H PUSAT Sosialisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan Sumber Daya Manusia PETA LINTAS FUNGSI BTN-12.01 CFM02 : Pengembangan Sumber Daya Manusia MULAI Penyusunan Rencana Kerja Regulasi, Juklak Dan juknis Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sosialisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Laporan Kegiatan SELESAI Regulasi/ Kebijakan/ Regulasi Peraturan Perundang Undangan Konsultasi Dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Koordinasi Dokumen Perencanaan Memfasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasIBAGIANHUKUM BAPPEDA BAGIAN ORGANISASI BKPSDM SELURUH OPD PEMERINTAH PEMERINTA PROVINSI H PUSAT PETA LINTAS FUNGSI BTN-12.01 CFM03 : Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tidak MULAI Menyusun Perencanaan Menyusun juklak dan Juknis pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan persiapan Penyelenggaraan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Melaksanakan Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Melaksanakan Fasilitasi Tugas dan Fungsi lainya Monev Ya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Laporan SELESAI Regulasi/ Kebijakan Peraturan Perundang Undangan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Teknis Koordinasi Penyusunan Perencanaan Memfasilitasi Penetapan Peraturan Melaksanakan Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Melaksanakan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD lainya SELURUHPEMDES SELURUH OPD,KECAMATAN,KELURAHAN BAPPEDA BAGIANHUKUM PEMERINTAH PROVINSI PEMERINAH PUSAT SETWAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-13.01 CFM01 : Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA MULAI Menyusun Perencanaan Menyusun juklak dan Juknis koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi dan Persiapan Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Mengidentifikasi data Dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi Dokumen Perencanaan OPD Dokumen Perencanaan SELESAI I PEMERINAH PUSAT Regulasi/ Kebijakan Peraturan Perundang Undangan Konsultasi Dan Koordinasi Kebijakan teknis PEMERINTAH PROVINSI Menyusun Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Tidak HUKUM PETA LINTAS FUNGSI BTN-13.01 CFM03 : Penyelenggaraan Statistik Sektoral DISKOMINFO MULAI Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan juklak dan juknis informasi penyelenggara an statistik sektoral Konsultasi Dan Koordinasi Penyelenggar Aan statistik Sektoral Sosialisas Penyelenggara an statistik Sektorali Pengumpulan Data Ya Valida si Data Pengolah an Data Dokumen Laporan Kegiatan SELESAI PEMERINTAH PUSAT Regulasi/ Kebijakan/ Regulasi Peraturan Perundang Undangan PEMERINTAH PROV BAPPEDA Koordinasi Dokumen Perencanaan Memfasilitasi Penyusunan Kebijakan Dan regulasi BAGIAN PROKOPIN BAGIAN SEMUA OD Sosialisas Penyelenggaraan statistik Sektorali Pengumpulan Data PEMDES PETA LINTAS FUNGSI BTN-13.01 CFM04 : Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah MULAI Melakukan Identifikasi Terhadap Permasalahan dan Potensi Daerah Menetapkan Permasalahan dan Potensi yang Perlu Dikaji Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Publikasi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Dokumen dan Rekomendasi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan Daerah SELESAI Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Penelitian dan Pengembang an Daerah Menentukan Tim Perencanaan, Tim Pengawasan dan Tim Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Daerah Menyusun MOU dan KAK Penelitian BAPPEDA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENELITIAN KOMINFO BALITBANGDA SETDA PEMDES PETA LINTAS FUNGSI BTN-14.01 CFM01: Pengelolaan Pendapatan Daerah BAPPENDA Mengidentifikasi data Dan informasi Pengelolaan Pendapatan daerah Mengoordinasikan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan pajak Daerah Mengoordina Sikan Pendataaan Dan Pendaftaran Objek pajak Daerah Mengoordina Sikan analisa Dan Pengembangan pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak daerah Menetapkan Wajib Pajak Daerah dan Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah Laporan SELESAIMULAI Menyusun Perencanaan Menyusun juklak dan Juknis koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah PEMERINAH PUSAT Regulasi/ Kebijakan Peraturan Perundang Undangan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Teknis PEMERINTAH PROVINSI BAPPEDA Koordinasi Penyusunan Perencanaan BAGIANHUKUM Memfasilitasi Penetapan Peraturan Memfasilitasi Kebijakan Penyusunan Pajak Daerah SELURUH OPD,KECAMATAN,KELURAHANMelaksanakan Penyuluhan dan Melaksanakan pendataaan Dan SELURUH Penyebarluasan Kebijakan pajak Daerah Pendaftaran Objek pajak DaerAH PETA LINTAS FUNGSI BTN-14.01 CFM02 : Pengelolaan Keuangan Daerah BKAD Penyusunan MULAI Rencana Kerja Regulasi, Juklak Dan juknis Pengelolaan Keuangan Daerah koordinasi dan persiapan melaksanakan penyusunan Keuangan Daerah Usulan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK SELESAI PEMERINTA H PUSAT Regulasi/ Kebijakan/ Regulasi Peraturan Perundang Undangan PEMERINTAH PROVINSI BAPPEDA Koordinasi Dokumen Perencanaa n BAGIANHUKUM Memfasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi SELURUH OPD, KECAMATANKELURAHAN, PEMDAS Menyusun Rencana Anggaran dan Laporan Pengelolaan Anggaran BPK Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah PETA LINTAS FUNGSI BTN-14.01 CFM03 : Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD MULAI Penyusunan Rencana Kerja Regulasi, Juklak Dan juknis Pengelolaan Keuangan Daerah koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Barang milik Daerah Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah Mengoptimalisasi Penggunaan, Pemaanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan barang Milik daerah Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Barang miik Daerah Usulan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Opini BPK SELESAI PEMERINTA H PUSAT Regulasi/ Kebijakan/ Regulasi Peraturan Perundang Undangan PEMERINTAH PROVINSI BAPPEDA Koordinasi Dokumen Perencanaa n BAGIANHUKUM Memfasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi SELURUH OPD, KECAMATANKELURAHAN, PEMDAS Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah Mengoptimalisasi Penggunaan, Pemaanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan barang Milik daerah BPK Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah KELURAHAN, PEMDES PETA LINTAS FUNGSI BTN-15.01 CFM01: Penyelenggaraan pengawasan INSPEKTORAT Tidak MULAI Menyusun Perencanaan Menyusun juklak dan Juknis Penyelenggara an pengawasan Melaksanakan Konsultasi dan Kooordinasi Penyelengga Raan Pengawasan Internal Melaksanakan Pengawasan Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Melaksanakan Reviu laporan Kinerja dan Keuangan Daerah Melaksanakan kerjasama Pengawasan Internal Monev Ya Tindak lanjut hasil Bpk dan Apip Laporan SELESAI I PEMERINAH PUSAT Regulasi/ Kebijakan Peraturan Perundang Undangan PEMERINTAH PROVINSI BAPPEDA koordinasi penyusunan perencanaan BAGIANHUKUM Memfasilitasi Penetapan Peraturan SELURUH PERANGKATDAERAH,KEC, Pengawasan Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Reviu laporan Kinerja dan Keuangan Daerah koordinasi penyusunan perencanaan Memfasilitasi Penetapan Peraturan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan PETA LINTAS FUNGSI BTN-15.01 CFM02 : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tidak MULAI Menyusun Perencanaan Menyusun juklak dan Juknis Penyelenggara an pengawasan Melaksanakan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Mengoordinasikan, Memonitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Monev Tindak lanjut hasil Bpk dan Apip Ya Laporan SELESAI I Melaksanakan Konsultasi dan Kooordinasi Penyelengga Raan Pengawasan Internal Regulasi/ Kebijakan Peraturan Perundang Undangan SELURUH PERANGKAT DAERAH,KEC, KELURAHAN, PEMDES BAGIANHUKUM PEMERINTAH PEMERINAH BAPPEDA INSPEKTORAT PROVINSI PUSAT PETA LINTAS FUNGSI BTN-16.01 CFM01 : Pengelolaan Arsip MULAI Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Terciptanya Arsip yang autentik dan terpercaya SELESAI Monitoring dan Evaluasi Kinerja Rapat Koordinasi Terkait Perencanaan Program Kegiatan Pengelolaan Arsip Secara Baku Pelaksanaan Program kegiatan Pengelolaan Arsip secara baku SELURUH OPD/ORMAS/ORP OL/LSM ARSIPARIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KECAMATAN SETDA PETA LINTAS FUNGSI BTN-16.01 CFM02 : Perlindungan dan Penyelamatan Arsip MULAI Pengumpulan Data Arsip Identifikasi dan Penentuan Perlindunagn Penyelamatan Arsip Penyusunan Rencana dan Kegiatan sebagai Indikator Keberhasilan Jumlah Arsip yang terlindungi dan terselamatkan dengan baik SELESAI Monitoring dan Evaluasi Kinerja Koordinasi Terkait Perencanaan Program Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip SELURUH OPD/ORMAS/ORPOL/LSM ARSIPARIS SETDA KECAMATAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-16.01 CFM03 : Perizinan Penggunaan Arsip MULAI Peningkatan Penggunaan arsip sesuai Ketentuan Perizinan Tor kegiatan Perizinan Penggunaan Arsip Penerbitan Surat Izin Penggunaan Arsip Jumlah Arsip yang dapat digunakan sesuai ketentuan Perizinan SELESAI Rapat Koordinasi Terkait Perencanaan Program dan Perizinan Penggunaan Arsip Pelaksanaan Program kegiatan Perizinan Penggunaan Arsip Berkas Permohonan Perizinan Penggunaan Arsip Pemeriksaan Persyaratan Berkas SELURUH OPD/ORMAS/ORPOL/LSM ARSIPARIS SETDA KECAMATAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PETA LINTAS FUNGSI BTN-16.01 CFM04: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat MULAI Menyusun Perencanaan Menyusun juklak dan Juknis Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinasi dan persiapan Pelaksanaan (pengelolaan Administrasi tata Pemerintahan dan kesra Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi tata Pemerintahan dan kesra Tidak Fasilitasi Administrasi Pemeriintahan dan Kesra Monev Penyelenggara Ya an Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Laporan SELESAI Regulasi/ Kebijakan Peraturan Perundang Undangan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Teknis Koordinasi Penyusunan Perencanaan Memfasilitasi Penetapan Peraturan Penataan Administrasi tata Pemerintahan dan kesra SELURUHPEMDES SELURUH OPD,KECAMATAN,KELURAHAN BAPPEDA BAGIANHUKUM PEMERINTAH PROVINSI PEMERINAH PUSAT SETDA PEMDES PETA LINTAS FUNGSI BTN-16.01 CFM05 : Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan SETDA Tidak Koordinasi dan persiapan Pelaksanaan : Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Program dan Kegiatan Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Monev Pelaksanaan Ya Program dan Kegiatan Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Laporan SELESAI MULAI Menyusun Perencanaan Menyusun juklak dan Juknis : Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan PEMERINAH PUSAT Regulasi/ Kebijakan Peraturan Perundang Undangan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Teknis PEMERINTAH PROVINSI BAPPEDA Koordinasi Penyusunan Perencanaan BAGIANHUKUM Memfasilitasi Penetapan Peraturan SELURUH OPD,KECAMATAN,KELURAHAN Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Program dan SELURUH Kegiatan Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan PETA LINTAS FUNGSI BTN-16.01 CFM06 : Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SETDA (BAGIAN UMUM) Tidak Pelaksanaan : Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Monev Pelaksanaan Ya Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan SELESAI MULAI Menyusun Rencana Kerja Regulasi/ Juklak dan Juknis Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Koordinasi dan persiapan Pelaksanaan : Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SETDA (SELURUH BAGIANBAPPEDA BAPPEDA Konsultasi, Koordinasi, fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja PETA LINTAS FUNGSI BTN-16.01 CFM07 : Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah SETDA (BAGIAN UMUM) Tidak Pelaksanaan : Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Ya Monev Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan SELESAI MULAI Menyusun Rencana Kerja Regulasi/ Juklak dan Juknis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Koordinasi dan persiapan Pelaksanaan : Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah SETDA (SELURUH BAGIANBAPPEDA BAPPEDA Konsultasi, Koordinasi, fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja PEMDES PETA LINTAS FUNGSI BTN-16.01 CFM08 : Penyelenggaraan Administrasi Umum Sekretariat DPRD SETWAN Tidak Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Monev Ya Penyelenggara an Administrasi Umum Sekretariat DPRD Laporan SELESAIMULAI Menyusun Perencanaan juklak dan Juknis pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan persiapan Penyelenggaraan Administrasi Umum Sekretariat DPRD PEMERINA H PUSAT Regulasi/ Kebijakan Peraturan Perundang Undangan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Teknis PEMERINTAH PROVINSI BAPPEDA Koordinasi Penyusunan Perencanaan BAGIANHUKUM Memfasilitasi Penetapan Peraturan SELURUHOPD,KECAMATAN,KELURAHAN Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi SELURUH Umum Sekretariat DPRD BUPATI BUTON, ALVIN AKAWIJAYA PUTRA ttd.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…