Pemerintah Kabupaten Buton
Pemerintah Kabupaten Buton adalah lembaga negara yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi daerah, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Buton. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Buton mencakup aspek regulasi melalui penetapan Perda dan Perbup, serta pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Pemerintah daerah ini juga merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program pembangunan di sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton
Pemerintah Kabupaten Buton adalah lembaga negara yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi daerah, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Buton. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Buton bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat lokal serta merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayahnya.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Buton mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat. Aspek pelayanan meliputi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, administrasi kependudukan, dan perizinan usaha.
Beberapa intervensi program strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton antara lain penyaluran bantuan pangan beras pemerintah dan penanganan stunting. Selain itu, pengembangan pariwisata melalui promosi desa wisata dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga menjadi fokus. Kegiatan kerja bakti lingkungan juga menunjukkan perhatian terhadap kebersihan dan partisipasi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Buton berkontribusi dalam isu nasional melalui implementasi program-program yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional, seperti penyaluran bantuan pangan beras dan penanganan stunting. Sebagai "Bumi Penghasil Aspal Alam Terbesar di dunia", Kabupaten Buton memiliki peran strategis dalam penyediaan sumber daya alam yang penting bagi pembangunan infrastruktur nasional. Ini menunjukkan sinergi antara kebijakan lokal dan agenda nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Buton untuk berbagai layanan, antara lain administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan Kartu Keluarga, serta perizinan seperti izin mendirikan bangunan dan izin usaha. Layanan pendidikan, kesehatan, dan pertanahan juga menjadi bagian dari interaksi warga dengan lembaga ini. Selain itu, pengajuan dan penerimaan bantuan sosial serta penyampaian pengaduan masyarakat juga menjadi alasan warga berinteraksi dengan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Buton memainkan peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup yang luas, serta berbagai program strategis yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah ini berupaya mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai layanan yang disediakan menegaskan pentingnya interaksi warga negara dengan lembaga ini untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung partisipasi dalam pembangunan daerah.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 29 Tahun 2023
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN KAMPUNG KB BAB III KOORDINASI BAB IV KLASIFIKASI KAMPUNG KB BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2018
Dalam perda ini diatur tentang Keanggotaan BPD yang meliputi alokasi jumlah anggota BPD, persyaratan calon anggota BPD, dan mekanisme pengisian. Dalam peraturan ini juga diatur tentang Kelembagaan BPD, Fungsi dan Tugasnya, Hak Kewajiban dan Kewenangan BPD, peraturan taa tertib BPD, serta pembinaan dan pengawasan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton No. 4 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2019
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PEMBENTUKAN BAZNAS KABUPATEN BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BAZNA KABUPATEN BAB V KEWAJIBAN PENGELOLA ZAKAT BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH BAB III PENGELOLAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI BAB IV BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI BAB V PELAKSANA TRANSPORTASI BAB VI KOORDINASI BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PERALlHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2023
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA BAB III ORGANISASI BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BAB V KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2025
Pasal I pemberitahuan beberapa ketentuan berubah Pasal 27 Nilai Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 29 Nilai Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 36 Besaran DO Pimpinan DPRD Pasal 36 ayat (4) menyebutkan bahwa Ketentuan Sebagaimana dimaksud pada Angka 1 mulai dibayarkan pada Bulan Januari 2026.