DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II RKPD BAB III LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2026;
c.bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi Perpajakan (lembaran Negara tahun 2021 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
25.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2024 Nomor 241);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 188);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 Nomor 196); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang mejadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dasar hukum perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Perangkat Daerah adalah unsur Pembangunan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II

RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RKPD Tahun 2026 sebagai penjabaran dari RPJMD yang memuat evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, permasalahan pembangunan tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan umum keuangan daerah, tema pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Tahun 2026.

Pasal 3

(1)RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I : Pendahuluan
2. b.Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. c.Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
4. d.Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
5. e.Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
6. f.Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. g.Bab VII : Penutup
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penyusunan dan penetapan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memberikan kerangka acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja pada Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun KUA dan PPAS Tahun 2026 yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

(1)Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 dalam menyusun dan membahas rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
(2)Hasil penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kebijakan umum yang dilengkapi dengan prioritas dan plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi tentang keluaran dan kegiatan serta indikator kinerja masing-masing program.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
(3)Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam melakukan analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyusun KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ternyata pada saat pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat kesepakatan yang berbeda, maka Pemerintah Daerah menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 19 Agustus 2025 BUPATI BUTON, ttd. ALVIN AKAWIJAYA PUTRA Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 19 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, ttd. LA ODE SYAMSUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 551 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP 196810051994011002

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014