DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS BAB V PELINDUNGAN KOPERASI BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWAS BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
d.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 ten tang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; BUPATI BUTON, Mengingat Menimbang: PENYELENGGARAANKOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA TENTANG PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURANBUPATI BUTON NOMOR 15 TAHUN 2025 ( SALIN AN] sebagai unsur yang rnernirnpin yang rnenjadi Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. 2.Pernerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pernerintahan daerah pelaksanaan urusan pernerintahan kewenangan Daerah.
3. 3.Bupati adalah Bupati Buton.
4. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalarn penyelenggaraan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah.
5. 5.Desa adalah kesatuan rnasyarakat hukurn yang rnerniliki batas wilayah yang berwenang untuk rnengatur dan rnengurus urusan pernerintahan, kepentingan rnasyarakat seternpat berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalarn sistern pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. 6.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalarn wilayah kerja Kecarnatan.
7. 7.Pernerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan narna lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Desa.
8. 8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lernbaga yang rnelaksanakan fungsi pernerintah yang anggotanya rnerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara dernokratis.
9. 9.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdornisili di desa atau kelurahan yang sarna dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
10. 10.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang rnernenuhi persyaratan keanggotaan dan rnenyatakan diri rnenjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
11. 11.Notaris adalah pejabat urnurn yang berwenang untuk rnernbuat akta autentik dan rnerniliki kewenangan lainnya yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris dan diberi kewenangan antara lain untuk rnernbuat Akta Pendirian Koperasi, akta peru bahan anggaran dasar dan

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANBUPATITENTANGPENYELENGGARAANKOPERASI DESA/KELURAHANMERAHPUTIH.

3.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 41, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856);

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;

BAB II

KEWENANGANPEMERINTAHDAERAH

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan Koperasi meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Pemberdayaan Koperasi;
c.satuan tugas;
d.Pelindungan Koperasi;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Daerah. akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
1. 12.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
2. 13.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
3. 14.Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
4. 15.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. 16.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
6. 17.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada koperasi, baik koperasi yang baru didirikan maupun yang sedang berkembang yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, dan daya saing koperasi melalui berbagai dukungan seperti bimbingan teknis, pelatihan, akses ke sumber daya, dan pendanaan.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang rnelaksanakan urusan pernerintahan di bidang koperasi rnelakukan. sosialisasi intensif program pernbentukan Koperasi kepada Pernerintah Desa/Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kernenterian yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang rnelaksanakan urusan pernerintahan di bidang koperasi rnernberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Desa/Kelurahan.
(3)Perangkat Daerah yang rnelaksanakan urusan pernerintahan di bidang koperasi rnelakukan pendataan dan penilaian kinerja pada Koperasi di Desa/Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pernbentukan Koperasi.
(4)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan rnelalui pengernbangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5)Dalarn hal hasil penilaian kinerja sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lernah, koperasi dapat rnasuk dalam skerna revitalisasi.
1. b.rnenugaskan Perangkat Daerah yang rnelaksanakan urusan pernerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pernbentukan Koperasi rnelalui pendirian, pengernbangan, atau revitalisasi;
2. c.rnenugaskan Perangkat Daerah yang rnelaksanakan urusan pernerintahan di bidang pernberdayaan rnasyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang rnelaksanakan urusan pernerintahan di bidang koperasi, dalam pernberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pernerintah Desa dan BPD bersama unsur rnasyarakat dengan rnelibatkan Perangkat Daerah terkait untuk rnenyelenggarakan rnusyawarah desa dalam rnenentukan model pernbentukan Koperasi;
3. d.rnenyelaraskan serta rnencanturnkan program kegiatan dan subkegiatan yang rnendukung Koperasi pada dokurnen perencanaan pernbangunan Daerah dan dokurnen perencanaan Perangkat Daerah;
4. e.rnenyediakan anggaran yang diperlukan dalam pernbentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, terrnasuk pernberian bantuan pernbuatan akta notaris koperasi; dan
5. f.rnelakukan sosialisasi, pernantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pernbinaan dan pengawasan terhadap Pernerintah Desa dalam pelaksanaan pernbentukan, pengelolaan, pelindungan, dan pernberdayaan Koperasi.

Pasal 7

(1)Setiap Desa/Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pembentukan Koperasi atau musyawarah pembangunan Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan BPD atau lembaga kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa/Kelurahan khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam forum musyawarah Desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan Koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi.
(4)Hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Pasal 6

( 1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomiyang telah ada di Desa/Kelurahan.

(2)Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga)model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasibaru;
2. b.pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/ atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 10

( 1) Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:

a.gerai penyediaan sembako;
b.gerai penyediaan obat murah;
c.penyediaan kantor Koperasi;
d.unit simpan pinjam Koperasi;
e.gerai klinik Desa;
f.penyediaan cold storage/ cold chain atau gudang;
g.logistik/distribusi; dan/atau
h.lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa setempat serta karakteristik wilayah.

(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat-I l] huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar / anggaran rumah tangga dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Pasa19
(1)Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasiyang dihasilkan dari rapat musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.
(3)Ketua pengawas Koperasidijabat oleh kepala desa sebagai ex- officio.
(4)Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama desa setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata "Koperasi";
2. b.dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan
3. c.diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa/Kelurahan, ditambahkan nama kecamatan/kabupaten.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 4

KEWENANGANPEMERINTAHDAERAH

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 4

KEWENANGANPEMERINTAHDAERAH

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025