menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
BUPATI BUTON, Mengingat Menimbang: PENYELENGGARAANKOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA TENTANG PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURANBUPATI BUTON NOMOR 15 TAHUN 2025 ( SALIN AN] sebagai unsur yang rnernirnpin yang rnenjadi Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pernerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pernerintahan daerah pelaksanaan urusan pernerintahan kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalarn penyelenggaraan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah.
5.Desa adalah kesatuan rnasyarakat hukurn yang rnerniliki batas wilayah yang berwenang untuk rnengatur dan rnengurus urusan pernerintahan, kepentingan rnasyarakat seternpat berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalarn sistern pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalarn wilayah kerja Kecarnatan.
7.Pernerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan narna lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lernbaga yang rnelaksanakan fungsi pernerintah yang anggotanya rnerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara dernokratis.
9.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdornisili di desa atau kelurahan yang sarna dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
10.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang rnernenuhi persyaratan keanggotaan dan rnenyatakan diri rnenjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
11.Notaris adalah pejabat urnurn yang berwenang untuk rnernbuat akta autentik dan rnerniliki kewenangan lainnya yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris dan diberi kewenangan antara lain untuk rnernbuat Akta Pendirian Koperasi, akta peru bahan anggaran dasar dan