DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ALOKASI DANA DESA BAB III MEKANISME PENYALURAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kurang Bayar Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6.Kurang Bayar Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat Kurang Bayar ADD adalah selisih penyaluran ADD antara Keputusan Bupati Buton dengan riil transfer ADD ke Desa.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
(2)Besaran Kurang Bayar ADD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp805.822.440,00 (delapan ratus lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).
(3)Rincian Besaran Kurang Bayar ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 3

(1)Penyaluran Kurang Bayar ADD kepada Desa dilakukan dari kas Daerah ke RKD dan secara administratif dimasukkan dalam APB Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa.
(2)Kepala Desa mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari Kurang Bayar ADD kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
(3)Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan satu kali untuk satu tahun.
(4)Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa meneliti usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berkonsultasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan keuangan daerah, sebelum mengeluarkan rekomendasi pencairan dana Kurang Bayar ADD.
(5)Rekomendasi pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar kuasa bendahara umum daerah pada badan keuangan dan aset daerah melakukan proses pencairan untuk ditransfer ke RKD.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 29 September 2025 BUPATI BUTON, ttd. ALVIN AKAWIJAYA PUTRA Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 29 September 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, ttd. LA ODE SYAMSUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 555 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP 196810051994011002 BUPATI BUTON, ttd. ALVIN AKAWIJAYA PUTRA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP 196810051994011002 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 RINCIAN BESARAN KURANG BAYAR ADD TAHUN ANGGARAN 2024 SETIAP DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON No. Nama Kecamatan Nama Desa Kurang Bayar ADD TA 2024

(1)(2) (3) (4) 1 Kapontori Boneatiro 22,244,200 2 Kapontori Todanga 6,066,600 3 Kapontori Wakalambe 38,771,140 4 Kapontori Wambulu 436,887,500 5 Lasalimu Togomangura 36,000,000 6 Lasalimu Selatan Ambuau Indah 32,000,000 7 Lasalimu Selatan Ambuau Togo 79,608,800 8 Lasalimu Selatan Siomanuru 36,000,000 9 Lasalimu Selatan Siontapina 36,000,000 10 Pasarwajo Kancinaa 12,133,200 11 Pasarwajo Lapodi 36,000,000 12 Siotapina Manuru 24,000,000 13 Siotapina Matanauwe 8,088,800 14 Wabula Wabula 2,022,200 Total 805,822,440

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…