DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PAKAIAN DINAS ASN BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS BAB IV PENDANAAN BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Non- Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); S A L I N A N MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
10.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
11.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dengan atribut lengkap.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas dengan atribut lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.PDH;
b.PDH Perangkat Daerah Tertentu;
c.PSL;
d.PDL;
e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
g.Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
h.pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.PDH khaki;
b.PDH kemeja putih;
c.PDH tenun buton; dan
d.PDH batik.

Pasal 5

(1)PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(3)Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)PDH tenun buton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Pakaian Dinas yang dibuat dari kain khas kerajinan Daerah yang dibuat oleh penenun tradisional dan telah menjadi bagian dari budaya Daerah.
(2)PDH tenun buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari kamis.

Pasal 8

PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada pada hari jumat dan hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 10

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 18 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2021