DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III TUGAS DAN FUNGSI BAB IV PENGORGANISASIAN BAB V PELAPORAN BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Bupati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI BUPATI. S A L I N A N

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Tim Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah tenaga profesional yang secara khusus diangkat untuk melakukan pengkajian, mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah, memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati sesuai pembidangan dan penugasannya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, dan program strategis Pemerintah Daerah dapat dibentuk Tim Ahli.
(2)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah, melainkan tim dalam rangka pengawalan percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekda.
(3)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Tim Ahli bertugas:

a.melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
b.melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah dalam rangka pengambilan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;
c.menyampaikan telaahan yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
d.melaksanakan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka percepatan pembangunan;
e.menerima dan menelaah informasi serta saran masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;
f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati; dan
g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Ahli dapat:

a.berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah untuk memperoleh data dan informasi pembangunan melalui Bupati/Sekda;
b.berkonsultasi dengan Sekda; dan
c.menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekda.

Pasal 5

(1)Tim Ahli mempunyai fungsi:
1. a.pengawalan percepatan pembangunan di Daerah; dan
2. b.pendukung dan penunjang dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan kebijakan Bupati.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

(1)Tim Ahli terdiri atas beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien.
(2)Keanggotaan Tim Ahli berasal dari unsur akademisi/pakar/profesional sesuai bidang tugasnya.
(3)Dalam menjalankan tugasnya Tim Ahli dibantu oleh sekretariat.

Pasal 7

(1)Tim Ahli diberikan hak keuangan berupa honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli dapat diberikan perjalanan dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas.
(3)Anggaran untuk hak keuangan dan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang sekretariat daerah.

Pasal 8

Susunan Tim Ahli, ruang lingkup bidang, besaran hak keuangan dan sekretariat Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Tenaga ahli memberikan laporan secara tertulis sesuai bidang tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Sekda.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1)Tim Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
(2)Kinerja Tim Ahli dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati secara periodik.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014