(1)Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
a.Ketua DPRD, sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan;
b.Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan; dan
c.Anggota DPRD, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.
(2)Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari perhitungan sewa rumah Negara, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
(3)Ukuran luas bangunan dan luas tanah rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a.Ketua DPRD :
- Luas Bangunan = 300 m² - Luas tanah = 750 m²
b.Wakil Ketua DPRD:
- Luas Bangunan = 250 m² - Luas tanah = 500 m²
c.Anggota DPRD:
- Luas Bangunan = 150 m² - Luas tanah = 350 m²
(4)Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Keterangan: Stb = sewa tanah dan bangunan per bulan 3,33% = faktor penyesuaian sewa tanah (%) Lt = luas tanah (dalam m2) Nilai Tanah = nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m2) 6,64% = faktor penyesuaian sewa bangunan (%) Lb = luas lantai bangunan (m2) Hs = harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m2) Nsb = nilai sisa bangunan (%) Jbt = jumlah bulan dalam setahun Aplikasi Rumus:
a.Ketua DPRD:
= (3,33% x 750 x 160.000) + (6,64% x 300 x 9.080.000 x 80%) 12 = (3.996.000 + 144.698.880) 12 = 148.694.880 12 = Rp12.391.240,00 = Rp12.000.000,00 (pembulatan ke bawah)
b.Wakil Ketua DPRD:
= (3,33% x 500 x 160.000) + (6,64% x 250 x 9.080.000 x 80%) 12 = (2.664.000 + 120.582.400) 12 = 123.246.400 12 = Rp10.270.533,33 = Rp10.000.000,00 (pembulatan ke bawah)
c.Anggota DPRD:
= (3,33% x 350 x 160.000) + (6,64% x 150 x 9.080.000 x 80%) 12 = (1.864.800 + 72.349.440) 12 = 74.214.240 12 = Rp6.184.520,00 = Rp6.000.000,00 (pembulatan ke bawah)
(5)Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Stb = (3,33% x Lt x Nilai Tanah) + (6,64% x Lb x Hs x Nsb) Jbt
(6)Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan perekonomian dengan mengacu pada perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(7)Daftar penerima tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimakasud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: