DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I pemberitahuan beberapa ketentuan berubah Pasal 27 Nilai Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 29 Nilai Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 36 Besaran DO Pimpinan DPRD Pasal 36 ayat (4) menyebutkan bahwa Ketentuan Sebagaimana dimaksud pada Angka 1 mulai dibayarkan pada Bulan Januari 2026.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuypaten Buton Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); S A L I N A N
4.Peraturan Bupati Buton Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 279); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 279), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD, sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan;
2. b.Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan; dan
3. c.Anggota DPRD, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.
(2)Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari perhitungan sewa rumah Negara, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
(3)Ukuran luas bangunan dan luas tanah rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD : - Luas Bangunan = 300 m² - Luas tanah = 750 m²
2. b.Wakil Ketua DPRD: - Luas Bangunan = 250 m² - Luas tanah = 500 m²
3. c.Anggota DPRD: - Luas Bangunan = 150 m² - Luas tanah = 350 m²
(4)Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Keterangan: Stb = sewa tanah dan bangunan per bulan 3,33% = faktor penyesuaian sewa tanah (%) Lt = luas tanah (dalam m2) Nilai Tanah = nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m2) 6,64% = faktor penyesuaian sewa bangunan (%) Lb = luas lantai bangunan (m2) Hs = harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m2) Nsb = nilai sisa bangunan (%) Jbt = jumlah bulan dalam setahun Aplikasi Rumus:
1. a.Ketua DPRD: = (3,33% x 750 x 160.000) + (6,64% x 300 x 9.080.000 x 80%) 12 = (3.996.000 + 144.698.880) 12 = 148.694.880 12 = Rp12.391.240,00 = Rp12.000.000,00 (pembulatan ke bawah)
2. b.Wakil Ketua DPRD: = (3,33% x 500 x 160.000) + (6,64% x 250 x 9.080.000 x 80%) 12 = (2.664.000 + 120.582.400) 12 = 123.246.400 12 = Rp10.270.533,33 = Rp10.000.000,00 (pembulatan ke bawah)
3. c.Anggota DPRD: = (3,33% x 350 x 160.000) + (6,64% x 150 x 9.080.000 x 80%) 12 = (1.864.800 + 72.349.440) 12 = 74.214.240 12 = Rp6.184.520,00 = Rp6.000.000,00 (pembulatan ke bawah)
(5)Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Stb = (3,33% x Lt x Nilai Tanah) + (6,64% x Lb x Hs x Nsb) Jbt
(6)Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan perekonomian dengan mengacu pada perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(7)Daftar penerima tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimakasud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, dan Pasal 26 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
2. b.Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); dan
3. c.Anggota DPRD, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
(2)Besaran Tunjangan Transpostasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari perhitungan sewa kendaraan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Keterangan: TTDw = Tunjangan Transportasi DPRD Hsh = Harga Sewa Harian Mobil JHKb = Jumlah Hari Kerja Bulanan Aplikasi Rumus: = (650.000 x 22) = Rp14.300.000,00 = Rp14.000.000,00 (pembulatan ke bawah)
(4)Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan perekonomian dengan mengacu pada perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(6)Daftar penerima Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. TTDw = (HSh x JHKb)

3.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Besaran DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Besaran DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.DO Ketua DPRD, sebanyak 2 (dua) kali jumlah uang representasi ketua DPRD; dan
2. b.DO Wakil Ketua DPRD, sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
(3)Tunjangan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk PPh Pasal 21 (15%).
(4)Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi yang disebabkan target penerimaan daerah tidak tercapai, besaran DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan perhitungan kembali dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai dibayarkan pada Bulan Januari 2026. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 20 Maret 2025 BUPATI BUTON, ttd. ALVIN AKAWIJAYA PUTRA Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 20 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, ttd ASNAWI JAMALUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 541M OR Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Fakharudin M. Satu, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP 196810051994011002

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…