DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PERALlHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa susunan organisasi dan tata kerja Sadan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton yang diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Sadan Riset dan Inovasi Daerah, sehingga perlu diatur dan ditetapkan kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sadan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton; SUPATI SUTON, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATENSUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURANSUPATI SUTON NOMOR ~ TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton. BABI KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURANBUPATI TENTANGSUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA SADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUUPATENBUTON. MEMUTUSKAN:
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Sadan Riset dan Inovasi Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 188);

Pasal 4

(1)BRIDAadalan Badan Daerah Tipe C
(2)Penentuan Tipe BRIDAsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah.
(3)Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bedasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksaanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah diwadahi dalan bentuk Badan.

5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6.Sadan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SRIDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi da inovasi yang terintegrasi di daerah.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton.
8.Sekretaris Sadan adalah Sekretaris Sadan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton.
9.Subbagian adalah Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton.
10.Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton.
11.Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

BENTUK,NOMENKLATURDANTIPE PERANGKATDAERAH

Pasal 7

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sadan.
(2)Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Sadan.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi BRIDAterdiri dari kepala, sekretariat dan kelempok jabatan fungsional.
(2)Kepala BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) membawahi:
1. a.1 (satu) sekretariat; dan
2. b.Kelompokjabatan fungsional.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Subbagian; dan
2. b.KelompokJF, terdiri dari:
  1. 1.KelompokJF substansi program; dan
  2. 2.KelompokJF substansi keuangan.
(4)KelompokJF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
2. b.Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di Daerah.
(5)Bagam susunan organisasi BRIDA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)BRIDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
(2)BRIDAsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Sadan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1)BRIDAmempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), BRIDAmenyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala · bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
2. b.penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
3. c.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
4. d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovas di Daerah;
5. e.pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
6. f.pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
7. g.koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
8. h.koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
9. i.pelaksanaan administrasi dan pelaporan BRIDA;dan
10. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Umum BABIV TUOASDANFUNOSI

Pasal 11

Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyusuan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaaan dan pemeliharaan infrastruktur riset urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan aset, urusan perpustakaan dan dokumentasi serta pengeloaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
2. b.merencanakan, mengoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh KelompokJF substansi.
3. c.pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
4. d.pengelolaan kerumahtanggaan, pengelolaan aset dokumentasi;
5. e.pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 10

Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 9 Kepala BRIDAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Bagian Kedua KepaJaBRIDA

Pasal 14

KelompokJF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

BENTUK,NOMENKLATURDANTIPE PERANGKATDAERAH

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 11 Tahun 2024

Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

BENTUK,NOMENKLATURDANTIPE PERANGKATDAERAH

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 11 Tahun 2024

Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2023