DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 20 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 3 Sasaran RIPJID, Pasal 5 Sistematika RIPJPID, Pasal 7 Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Buton, diperlukan tata kelola riset dan inovasi daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun 2025–2029;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun 2025–2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); S A L I N A N A L I N A N
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7122); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
6.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
8.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RDP adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.
9.Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.
10.Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
11.Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah yang selanjutnya disebut RIPJPID adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistematik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Kabupaten Buton.

Pasal 2

(1)RIPJPID Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan yang bersifat sistematik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas Pembangunan Daerah yang disusun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.
(2)RIPJPID Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.program prioritas pembangunan Daerah yang tercantum di dalam RPJMD;
2. b.hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan;
3. c.isu-isu strategis yang berkembang;
4. d.kebijakan nasional; dan
5. e.ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

Sasaran RIPJPID Tahun 2025-2029 yaitu memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan bagi Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan dan regulasi berbasis riset.

Pasal 4

Penyusunan RIPJPID Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

a.menghasilkan riset dan inovasi untuk mendukung sinkronisasi dalam pencapaian rencana pembangunan daerah meliputi pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;
b.menghasilkan riset dan inovasi untuk ketercapaian peningkatan kinerja pemerintah daerah; dan
c.menghasilkan sinergitas berbagai pihak melalui pelaksanaan riset dan inovasi antara Perangkat Daerah dan pihak pemangku kepentingan.

Pasal 5

(1)RIPJPID Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab i pendahuluan;
2. b.bab ii gambaran umum dan kondisi Riset dan Inovasi Daerah;
3. c.bab iii tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
4. d.bab iv analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
5. e.bab v strategi Riset dan Inovasi di Daerah;
6. f.bab vi peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah;
7. g.bab vii rencana aksi tahunan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
8. h.bab viii penutup.
(2)Uraian RIPJPID Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)RIPJPID Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah.
(2)Pelaksanaan RIPJPID Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat mendasar.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 20 Januari 2026 BUPATI BUTON, ttd. ALVIN AKAWIJAYA PUTRA Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 26 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, ttd. LA ODE SYAMSUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2026 NOMOR 572 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Fakharudin M. Satu, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP 196810051994011002 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029 Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi merupakan kunci dalam menempatkan Indonesia sebagai negara maju sekaligus mewujudkan kemakmuran bangsa. daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Hal ini hanya dapat terwujud jika pembangunan dibangun di atas pengetahuan dan inovasi. Secara umum, aktifitas pembangunan suatu negara banyak mendapatkan arahan dari revolusi industri 4.0 (RI4). RI4 dikenal juga dengan istilah “Cyber Physical System”. RI4 pertama kali digaungkan oleh Pemerintah Jerman di Hannover Fair Pada April 2011. RI4 adalah campur tangan sebuah sistem cerdas dan automasi dalam industri melalui teknologi Machine Learning dan Artificial Intelligence (AI). RI4 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya sehingga keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. dengan demikian, efektifitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. namun sesungguhnya, tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini (Kominfo, 2020). Selain membawa manfaat terhadap peningkatan produktifitas dan kesejahteraan, juga memberikan dampak paling signifikan terhadap tenaga kerja berpendidikan rendah. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), 56% peluang kerja terancam akibat munculnya robot dan otomatisasi. Laju RI4 terus meningkat sehingga diperlukan intervensi kebijakan proaktif untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi, sosial dan kelembagaan. Dengan demikian diperlukan kesadaran dan persiapan meningkatkan daya saing dalam menghadapi dampak RI4 Ini. Pemerintah diharpkan mengambil peran yang signifikan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat (Kunarti & Pamuji, 2019) (Burgess, Dayaram, Lambey, & Afrianty, 2020). Salah satu parameter yang digunakan dalam melihat daya saing suatu negara di kancah global adalah melalui Global Competitiveness Index (GCI) yang dirilis berkala oleh World Economic Forum (WEF). GCI merupakan indeks yang mengukur progres suatu negara dalam perkembangan semua faktor-faktor yang memengaruhi produktifitasnya. Secara implisit, indeks ini mengukur seberapa efisien suatu negara memanfaatkan faktor-faktor produksinya yang kemudian akan berujung pada upaya memaksimalkan Total Factor Productivity (TFP) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sehubungan dengan itu, walaupun indonesia memiliki perekonomian yang memainkan peran geopolitis yang penting di ASEAN dan kawasan asia pasifik, dengan nilai PDB (1.390 Miliar Dolar AS) dua kali lebih besar daripada nilai PDB Thailand (580,69 Miliar Dolar AS), Namun indeks daya saing globalnya berada 10 peringkat di bawah Thailand (peringkat 40); 6 kali lebih besar daripada perekonomian Vietnam, tetapi hanya berada pada posisi tujuh peringkat di bawah Indonesia (Peringkat 57). Indonesia menduduki peringkat sangat rendah dalam indikator kapasitas inovasi dan penggunaan ICT (Teknologi Informasi dan Komunikasi), Padahal kedua hal tersebut merupakan input kunci bagi negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan (Nur Huda, Irsan Pawennei, Andhina Ratri, & Taylor, 2020). Peningkatkan daya saing nasional tidak lepas dari daya saing daerah. daerah harus mampu meningkatkan daya saing melalui potensi yang dimiliki. Kemampuan mengidentifikasi potensi dan daya saing mutlak diperlukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan di Daerah sebagai pijakan dalam menyediakan kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana, kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumber daya manusia sudah seharusnya didasarkan pada keperluan untuk mengatasi gap daya saing yang masih dialami di Daerah (Puspita, Rachmawati, & Sumarsono, 2017). Hasil studi Asia Competitiveness Institute (ACI) Tahun 2014, Nampak:1) Provinsi- Provinsi Di Jawa Sangatlah Kompetitif; 2) Provinsi-Provinsi Di Kalimantan Cukup Kompetitif; 3) Provinsi-Provinsi Di Sumatera Dan Sulawesi Menunjukkan Daya Saing Yang Berbeda; Dan 4) Provinsi-Provinsi Di Bali, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua Cenderung Kurang Kompetitif (Tan, Merdikawati, & Amri, 2016). Secara keseluruhan, daya saing provinsi nampak bahwa provinsi yang memiliki daya saing tinggi didominasi oleh daerah dengan basis ekonomi yang bersumber dari kekayaan sumber daya alam dan/atau wilayah yang mempunyai kegiatan ekonomi berdasarkan sektor industri dan jasa. Sedangkan provinsi yang posisi daya saing riilnya rendah umumnya merupakan daerah dengan basis ekonomi yang hanya bertumpu pada sektor primer (khususnya pertanian) (Ridwan, Hasanuddin, & Madris, 2018). Sebagai langkah menuju ekonomi berbasis pengetahuan, ekosistem pengetahuan dan inovasi haruslah dibentuk dan terus ditingkatkan untuk menjadi fondasi pembangunan. apalagi selama Tahun 2020 karena pandemi COVID-19, kita semakin disadarkan akan pentingnya penguatan peran pengetahuan dan inovasi untuk memastikan kesiapan bangsa dalam menghadapi tantangan pembangunan dan Emerging Issues. Ekosistem pengetahuan sebagai pemikiran kontemporer tentang cara pengetahuan diciptakan (termasuk riset), dibagikan, dan diterima, dengan penekanan khusus pada agen-agen manusia dan eknologi yang menciptakan, menyimpan, mengakses, menyampaikan, dan menerapkan pengetahuan (produsen, fasilitator, pemakai, dan perantara pengetahuan) (Nur Huda Et Al., 2020). Tinjauan umum sektor pengetahuan Indonesia

(1)Mikro (berfokus pada peningkatan partisipasi pengguna pengetahuan, kesetaraan akses, interaksi antara pengguna dan pemasok pengetahuan, dan studi tentang dampak sosial teknologi)
(2)Meso (berfokus pada mengidentifikasi peluang penyebaran pengetahuan dan pengembangan proses perantara, standar, studi kebijakan dan menghubungkan para intelektual ke pemerintah dan swasta)
(3)Makro (berfokus pada dinamika dan tren perubahan teknologi dan sosial dalam jangka panjang dan upaya untuk meningkatkan fungsi teknologi untuk mendukung keadilan sosial dan memajukan masyarakat berbasis pengetahuan (Karetji, 2010). Sedangkan, inovasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan/gagasan ide, yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru suatu produk, proses, atau jasa (Luecke, 2003). Inovasi itu kompleks, tidak pasti, tidak teratur, dan dapat mengalami banyak perubahan. Inovasi juga sulit diukur dan menuntut koordinasi yang erat antara pengetahuan teknis yang memadai dan penilaian pasar yang baik agar dapat mengatasi kendala ekonomi, teknologi, dan jenis kendala lainnya secara bersamaan. Proses inovasi harus dilihat sebagai serangkaian perubahan dalam sistem yang lengkap tidak hanya pada perangkat keras, tetapi juga pada lingkungan pasar, fasilitas produksi dan pengetahuan, serta konteks sosial dari organisasi inovasi (Kline & Rosenberg, 2010). Pada Tahun 2019, berdasarkan ukuran nilai hilir riset, dengan indikator seperti jumlah paten, atau penemuan bersama (Coinvention) internasional sebagai ukuran tidak langsung untuk inovasi dan untuk lingkungan usaha serta riset dan pengembangan yang fasilitatif. Indeks daya saing global, Indonesia menduduki peringkat 50/141 dalam peringkat agregat, yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam (57), dan Filipina (64). Kendati demikian, jika kita mempertimbangkan ukuran relatif masing-masing negara anggota ASEAN, maka kinerja Indonesia terlihat kurang kuat (Nur Huda Et Al., 2020). Output Badan Riset Dan Inovasi Nasional hingga akhir Tahun 2023, para peneliti, periset, hingga perekayasa dari BRIN telah melakukan sejumlah aktivitas riset dan inovasi dengan berbagai keluaran. Keluaran tersebut meliputi ribuan publikasi bereputasi global, kolaborasi riset dengan institusi, dan ratusan kekayaan intelektual lainnya, total 4.633 karya (Kompas Id, 2023). Lebih daripada output ini, dibutuhkan juga pengukuran dampak yang timbul dari kegiatan riset terhadap produktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Dutta, Lanvin, & Wunsch-Vincent, 2020), faktor inovasi yang dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional yang inovatif, terdiri:
1. a.Lima Pilar Kelembagaan, 1) Sumber Daya Manusia Dan Penelitian, 2) Infrastruktur, 3) Kecanggihan Pasar, Dan 4) Kecanggihan Bisnis.
2. b.Dua Pilar Luaran Yang Merupakan Hasil Kegiatan Inovasi Perekonomian: 1) Pengetahuan Dan Luaran Teknologi Dan 2) Luaran Kreatif Laporan Global Innovation Index Tahun 2021 (GII) menyebutkan Indonesia berada di peringkat 87 dari 132 negara. Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah karena banyak pilar inovasi seperti luaran kreativitas (peringkat 91), aspek SDM dan riset (peringkat 91) serta kelembagaan (peringkat 107) masih rendah. Selain itu, rilis dari publikasi UNESCO For Statistics: Anggaran Riset Di Indonesia pada 2018 hanya 0,3 persen terhadap nilai produk domestik bruto (PDB) (Dutta Et Al., 2020), lebih kecil dari Thailand (0,4), India (0,9), Malaysia (1,3), Singapura (2,6), Jepang (3,5), Korea (4.3%) dari PDB (Katadata, 2019). Indonesia dalam menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi yang dapat mengatasi tantangan pembangunan yang dihadapi dalam beberapa dekade mendatang, dibutuhkan ekosistem yang dapat menghasilkan pengetahuan dan mendorong inovasi. Dalam menciptakan ekosistem pengetahuan dan inovasi, diperlukan visi dan strategi nasional serta kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan aktor non-pemerintah – termasuk sektor swasta dan industri. Maka Badan Riset Dan Lnovasi Nasional (BRIN) melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasl. Namun demikian, BRIN menjadikan bidang pangan dan energi sebagai fokus utama aktifitas riset dan inovasi. Ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk hilirisasi kedua bidang tersebut yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) Lokal Indonesia (BRIN, 2023). Potensi sumber daya di wilayah Kabupaten Buton, sebagian telah tergambarkan dalam data BPS Kabupaten Buton Tahun 2024, yakni: penduduk Kabupaten Buton Tahun 2023 Sebesar 120 873,00, tersebar di 7 kecamatan, yaitu Lasalimu (10,95), Lasalimu Selatan (13,19), Siontapina (13,87), Pasarwajo (38,02), Wolowa (5,62), Wabula (5,64), dan Kapontori (12,71%). Tahun 2022, laki (60 366) dan perempuan (59 655 jiwa). Sumber daya unggul Kabupaten Buton dapat produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, tanaman jambu mete, jerukjeruk keprok siompu, peternakan sapi, dan ayam ras pedaging. Selain itu juga dikembangkan tanaman hortikulturan lainnya, berupa sayuran, padi sawah, padi lawing; tanaman palawija berupa jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar (BPS Kab. Buton, 2024) Adapun potensi sumber daya wisata tedapat di Suaka Margasatwa Lambusango dan Cagar Alam Kakenauwe., kawasan Pantai Koguna. Sementara festival budaya tua buton yang juga sering menjadi obyek wisata, meliputi Tari Kolosal, Kande Kandea, Posuo (Pingitan), Dole-Dole (imunisasi bagi balita) serta sunatan masal. Berbagai peninggalan sejarah antara lain Benteng Kamaru, Benteng Lawalangke, Benteng Togomatonu di Kecamatan Lasalimu, Benteng Ambuau, Benteng Kondala, Benteng Batukombei, Benteng Togo Boneo, Benteng Kopea, Benteng Labuae, Makam Syeh Salim di Kecamatan Lasalimu Selatan, Benteng yang terdapat di Kecamatan Siotapina, Wabula, Wolowa, Dan Kapontori. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Buton Adalah:” Terwujudnya Masyarakat Industri Dan Berbudaya Di Kabupaten Buton Tahun 2025”. Sedangkan berdasarkan hasil kajian terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka isu strategis Kabupaten Buton seperti tertuang dalam RPD Kabupaten Buton 2023-2026 adalah sebagai berikut:
3. a.Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan sumber daya alam yang berkelanjutan.
4. b.Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
5. c.Percepatan penanggulangan kemiskinan.
6. d.Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
7. e.Pembangunan infrastruktur dasar, aksesibilitas dan konektivitas wilayah Isu Strategis RPD Kabupaten Buton 2023-2026, adalah sebagai berikut:
8. a.Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
9. b.Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
10. c.Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah dan keberkelanjutan lingkungan
11. d.Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan sumber daya alam yang berkelanjutan
12. e.Pembangunan infrastruktur dasar, aksesibilitas dan konektivitas wilayah
13. f.Percepatan penanggulangan kemiskinan pembangunan infrastruktur dasar, aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Dalam upaya mewujudkan masyarakat industri dan berbudaya tersebut dibutuhkan upaya pengembangan inovasi kebijakan berbasis data (Evidence Base Polecy) dalam pengelolaan hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, potensi wisata, pertambangan mineral (aspal, nikel, mangan dan mineral lainnya) dan aset lainnya melalui peningkatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) Kabupaten Buton. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan rencana aksi riset dan inovasi Kabupaten Buton (pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi) secara periodik yang mencakup: penguatan kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi; penguatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi; penguatan kemitraan riset dan inovasi; penguatan budaya riset dan inovasi; penguatan. Tiga arah dan tujuh target BRIDA, adalah sebagai berikut:
14. a.Konsolidasi sumber daya (manusia, infrastruktur, anggaran) iptek untuk meningkatkan critical mass, kapasitas dan kompetensi riset Kabupaten Buton untuk menghasilkan invensi dan inovasi sebagai fondasi utama mewujudkan” Masyarakat Industri Dan Berbudaya Di Kabupaten Buton Tahun 2025”.
15. b.Menciptakan ekosistem riset sesuai standar global yang terbuka (inklusif) dan kolaboratif bagi semua pihak (akademisi, industri, komunitas, pemerintah).
16. c.Menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan dengan fokus digital – green – blue economy. Target BRIDA, adalah sebagai berikut:
17. a.Konsolidasi Lembaga Riset OPD Utama.
18. b.Transformasi proses bisnis dan manajemen riset secara menyeluruh untuk percepatan peningkatan critical mass sumber daya (manusia, infrastruktur, anggaran) iptek.
19. c.Refokusing pada riset untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis sumber daya alam kabupaten buton, selain mengejar ketertinggalan iptek.
20. d.Menjadikan Kabupaten Buton sebagai pusat dan platform riset nasional berbasis sumber daya alam.
21. e.Fasilitasi dan enabler industri lokal melakukan pengembangan produk berbasis riset, dan menciptakan industri dengan basis riset kuat dalam jangka menengah dan panjang.
22. f.Menjadi platform penciptaan SDM unggul di setiap bidang keilmuan, dan entrepreneur berbasis inovasi iptek.
23. g.Meningkatkan dampak ekonomi langsung dari “aktifitas” riset, dan menjadikan sektor iptek sebagai tujuan investasi jangka menengah dan panjang untuk menarik investasi (BRIN, 2023). B. Dasar Hukum Regulasi yang menjadi acuan penyusunan RIPJPID adalah sebagai berikut:
  1. 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  3. 3.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
  4. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah;
  5. 5.Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. C. Maksud Dan Tujuan Dengan memperhatikan latar belaknag dan keterkaitannya dengan visi, misi, tujuan pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2023-2026, maka maksud dan tujuan kegiatan penyusunan RIPJPID Tahun 2025-2029, sebagai berikut:
(1)Menghasilkan riset dan inovasi untuk mendukung sinkronisasi dalam pencapaian rencana pembangunan Kabupaten Buton meliputi pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Kabupaten Buton
(2)Menghasilkan riset dan inovasi untuk ketercapaian peningkatan kinerja pemerintahan kabupaten buton menghasilkan sinergitas berbagai pihak melalui pelaksanaan riset dan inovasi antara OPD dan pihak pemangku kepentingan D. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai adalah melakukan pengendalian dan evaluasi untuk pencapaian sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Buton (RPD 2023-2026) dan tersusunnya dokumen RIPJPID 2025 – 2029. E. Metode Kajian Pengumpulan informasi/data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kedua pendekatan ini digunakan secara bersamaan. Menurut (Creswell & Creswell, 2005), metode kualitatif merupakan metode kajian yang lebih memfokuskan pada suatu “proses” daripada hasil atau produk. Kajian lapangan yang meliputi kegiatan kunjungan ke obyek kajian, pengamatan atau pencatatan perilaku pada suasana yang normal. Kajian bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau mengidentifikasi berbagai perbedaan atau karakteristik dari sekelompok orang, obyek ataupun kejadian-kejadian yang memfokuskan pada proses konseptualisasi dan hasil dari pembentukan pada suatu tahapan perkembangan. Dalam rangka mempermudah proses penyusunan kerangka kerangka kerja dan RIPJPID 2025 - 2029. maka disusun kerangka model kerja sebagai berikut: Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan antara studi kepustakaan, metode wawancara mendalam, dan (diskusi kelompok terarah). Daya yang dikumpulkan dengan metode kualitatif, meliputi:
1. a.Desk study terhadap berbagai regulasi, kajian pustaka dan data-data yang relevan.
2. b.Diskusi kelompok terfokus/Focused Group-Discussion (FGD) dengan pihak-pihak yang terkait dalam kondisi eksisting inovasi daerah Kabupaten Buton. Adapun pihak-pihak yang diundang sebagai berikut:
(1)Pemerintah Pusat: Kemendagri Dan BRI
(2)BP2D Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
(3)Akademisi (Unidayan Dan UMB Buton)
(4)Kadin Daerah Kabupaten Buton
(5)SKPD Kabupaten Buton
1. c.Wawancara mendalam dengan para stakeholder terkait, diantaranya:
(1)BAPPEDA
(2)Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
(3)Dinas Pertanian Dan Peternakan
(4)Dinas Perkebunan
(5)Dinas Kelautan Dan Perikanan
(6)Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
(7)Dinas Komunikasi Dan Informatika
(8)Dinas Koperasi Dan UMKM
(9)Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
(10)Dinas Lingkungan Hidup F. Sistematika Penulisan Sistematika RIPJPID adalah sebagai berikut: Halaman Sampul Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar BAB I PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan sasaran.

1.Gambaran umum daerah: aspek geografi; kependudukan; ketenagakerjaan; aspek kesejahteraan masyarakat; produk unggulan daerah.
2.Gambaran/kondisi riset dan inovasi di daerah yang meliputi: kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), penentuan tema prioritas, dan kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah sesuai tema prioritas. analisis kesenjangan (gap analysis) kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), dan kondisi ekosistem riset dan inovasi saat ini dan kondisi yang diharapkan, terutama terkait pengembangan unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah. Strategi menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan strategi pengembangan produk unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Daerah. Sasaran strategis dan fokus kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), dan sasaran strategis dan fokus pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah, terutama terkait pengembangan unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah. Kesimpulan dan saran dari penyusunan RIPJPID
1.Aspek Geografi Kabupaten Buton Terletak Di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi Dan Bila Ditinjau Dari Peta Provinsi Sulawesi Tenggara, Secara Geografis Terletak Di Bagian Selatan Garis Khatulistiwa, Memanjang Dari Utara Ke Selatan Diantara 5,30 – 5,39 Lintang Selatan Dan Membentang Dari Barat Ke Timur Diantara 122,80 – 123,130 Bujur Timur. Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Buton Sumber : BPS Buton dalam Angka Tahun 2022 Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:
1.Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Utara;
2.Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton Selatan dan Laut Flores;
3.Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi;
4.Sebelah barat berbatasan dengan Kota Baubau dan Selat Buton. Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas ±1.648,03 km 2 , dimana pada tahun 2014 mengalami pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Buton (kabupaten induk), Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan. Sehingga kecamatan di Kabupaten Buton pasca pemekaran menjadi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu : (1) Kecamatan Lasalimu; (2) Kecamatan Lasalimu Selatan; (3) Kecamatan Pasarwajo;

(4)Kecamatan Siontapina; (5) Kecamatan Wolowa; (6) Kecamatan Wabula; dan (7) Kecamatan Kapontori. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Kapontori dengan luas 472.36 Km 2 , Selanjutnya Kecamatan Lasalimu 318.9 Km 2 serta Kecamatan Pasarwajo dengan luas 300.13 Km 2 atau masing-masing 28,66 %, 19,35 % serta 18,21 % terhadap total luas wilayah Kabupaten Buton. Sedangkan wilayah yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Wabula dengan luas wilayah 66.11 Km 2 atau 4,01 % dari total luas wilayah Kabupaten Buton. Lebih jelasnya luas wilayah administrasi Kabupaten Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Menurut Kecamatan Tahun 2024 Kecamatan Luas Wilayah (Km 2 ) Persentase Terhadap Luas Wilayah Lasalim u 318.9 19.35 % Lasalimu Selatan 147.01 8.92 % Siotapin a 248.81 15.1 % Pasar Wajo 300.13 18.21 % Wolowa 94.55 5.74 % Wabula 66.11 4.01 % Kapontori 472.36 28.66 % Kabupaten Buton 1647.87 100% Sumber : BPS Buton Dalam Angka Tahun 2024 Sedangkan jumlah desa/kelurahan pada masing-masing kecamatan tahun 2023 setelah pemekaran disajikan pada tabel 2 berikut : Tabel 2. Jumlah Desa/Kelurahan Pada Masing-Masing Kecamatan Tahun 2023 No. Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Banyaknya Jumlah DesaDesa Kelurahan 1 Lasalimu Kamaru 14 1 15 2 Lasalimu Selatan Ambuau Indah 16 0 16 3 Siotapina Kumbewaha 11 0 11 4 Pasarwajo Pasarwajo 13 9 22 5 Wolowa Wolowa 7 0 7 6 Wabula Wabula 7 0 7 7 Kapontori Watumotobe 15 2 17 Jumlah Desa/Kelurahan 83 12 95 Sumber : BPS Buton Dalam Angka Tahun 2024 Pada tabel 2 di atas, tampak bahwa jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pasarwajo (13 desa dan 9 kelurahan), menyusul Kecamatan Kapontori (15 desa dan 2 kelurahan), Kecamatan Lasalimu Selatan (16 desa), Kecamatan Lasalimu (14 desa dan 1 kelurahan), Kecamatan Siotapina (11 desa), Sedangkan yang paling sedikit desa/kelurahan adalah Kecamatan Wabula dan Wolowa masing-masing hanya 7 desa tanpa kelurahan. Kecamatan Pasarwajo memiliki kelurahan paling banyak (9), menyusul Kecamatan Kapontori (2), dan Kecamatan Lasalimu (1). Dari 7 kecamatan yang ada terdapat 4 kecamatan yang tidak mempunyai kelurahan, hanya status desa.

2.Kependudukan Informasi tentang kependudukan sangat strategis dan sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan karena sasaran utama dari pembangunan adalah kesejahteraan penduduk. Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak dapat memecahkan masalah kependudukan seperti besarnya jumlah penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk. Penduduk Kabupaten Buton hasil sensus penduduk tahun 2023 berjumlah 120.873 jiwa. Sementara berdasarkan pencatatan terakhir (Data BPS Kabupaten Buton Tahun 2020) pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Buton sebanyak 115.207,0 jiwa. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk per Km 2 dan rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Buton di Tahun 2023) masing-masing adalah 0,81 %, 73 jiwa/Km 2 dan 100,4. lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Tabel 3. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Masing-Masing Kecamatan Tahun 2023 Kecamatan Jumlah Penduduk (Ribu) Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk Per Km Persegi (Km 2 ) Rasio Jenis Kelamin Penduduk Lasalimu 13.235 0.64 10.95 42 102.2 Lasalimu Selatan 15.939 0.52 13.19 108 103.2 Siotapina 16.769 0.74 13.87 67 100.8 Pasar Wajo 45.959 1.21 38.02 157 99.3 Wolowa 6.793 1.3 5.62 72 103.7 Wabula 6.813 1.55 5.64 103 99.2 Kapontori 15.365 -0.36 12.71 33 97.9 Jumlah 120.873 0.81 100 73 100.4 Sumber : BPS Buton Dalam Angka Tahun 2023 Sementara untuk rasio jenis kelamin Kabupaten Buton Tahun 2021 mengacu pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton adalah 102,45 dan persentase jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki dengan perempuan adalah 50,60% dan 49,40% seperti pada tabel 4. Tabel 4. Jumlah Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin Setiap Kecamatan Tahun 2023 No. Kecamatan Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 Lasalimu 6.677 6.474 13.235 2 Lasalimu Selatan 8.094 7.762 15.939 3 Siotapina 8.393 8.252 16.769 4 Pasarwajo 22.665 22.744 45.959 5 Wolowa 3.434 3.272 6.793 6 Wabula 3.339 3.370 6.813 7 Kapontori 7.639 7.781 15.365 J u m l a h Jumlah 60.241 59.655 120.873 Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2024
3.Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang mampu menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa indikator yang digunakan dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan antara lain :

a.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Semakin tinggi nilai TPAKnya semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja di dalam pasar kerja. Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama di Tahun 2023 sebagai berikut: Tabel 5. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Di Kabupaten Buton Tahun 2023 Kegiatan Utama Jenis Kelamin Total Laki-Laki Perempuan Lk+Pr Angkatan Kerja 33.899 24.021 57.920 A. Bekerja 32.648 23.835 56.483 B. Pengangguran 1.251 186 1.437 Bukan Angkatan Kerja 8.799 17.871 26.650 A. Sekolah 3.658 3.708 7.336 B. Mengurus Rumah Tangga 2.426 13.235 15.661 C. Lainnya 2.695 928 3.623 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 68,49 % Tingkat Pengangguran %) 1,69 % Sumber : BPS Buton Dalam Angka Tahun 2024 TPAK Kabupaten Buton cenderung berfluktuasi sejak Tahun 2019 di Kabupaten Buton sebanyak 64,4 persen, atau menurun sekitar 4 persen dari tahun sebelumnya. TPAK mengindikasikan besaran penduduk usia kerja yang bekerja secara aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. TPAK Kabupatem Buton kembali meningkat 65,34 persen pada 2020 dan mengalami penurunan 64,42 persen pada tahun 2021. Hingga tahun 2023 di Kabupaten Buton dengan angkatan kerja sebanyak 57.920 dan TPAK sebanyak 68,49 persen. TPAK yang fluktuatif memberikan indikasi adanya potensi ekonomi yang masih belum stabil dalam hal pasokan (supply) tenaga kerja.
1. 4.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) Tingkat pengangguran didefinisikan sebagai persentase penduduk angkatan kerja yang belum bekerja terhadap angkatan kerja itu sendiri. Angkatan kerja mencakup penduduk yang belum mendapat pekerjaan tetapi siap untuk bekerja (menganggur) dan penduduk yang sudah mendapat pekerjaan (bekerja). TPT menunjukkan banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin tinggi TPT berarti semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Berdasarkan data BPS 2024 menyatakan bahwa TPT Kabupaten Buton dari Tahun 2017 sampai 2021 cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Pada Tahun 2021, TPT Kabupaten Buton Sebesar 4.74 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang/jasa sebanyak 4 sampai 5 diantaranya merupakan pengangguran. Meskipun angka TPT Kabupaten Buton cenderung moderat, tetapi kondisi tersebut tetap diperlukan perhatian dalam menyikapi kondisi pengangguran tersebut. Khususnya mulai Tahun 2020, semenjak adanya pandemi Covid-19 menyebabkan angka pengangguran di Kabupaten Buton meningkat dengan sebab terhentinya berbagai aktivitas ekonomi, namun secara perlahan kondisi ini cukup membaik pada Tahun 2024 (BPS Kab. Buton, 2024). Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Tahun 2020 S/D Tahun 2024 Sumber : BPS Buton Dalam Angka Tahun 2024
2. 5.Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a.Pertumbuhan Ekonomi Dengan melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami perkembangan. Pada tahun 2019 perekonomian Kabupaten Buton mengalami perlambatan dari 5,04 menjadi -0,49 pada tahun 2020 dan kemudian naik menjadi 2,62 di tahun 2021, dapat dikatakan hal ini terjadi dikarenakan adanya dampak masa pandemi Covid-19. Ini memberikan Pemerintah Daerah untuk dapat lebih menata perekonomian daerahnya secara maksimal. Dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya daerah yang tersedia, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan berujung pada peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton. Kabupaten Buton harus pandai-pandai mencari peluang dan kesempatan untuk dapat menyiasati perekonomian agar dapat tumbuh dengan maksimal. Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 Sumber : BPS Kab. Buton Tahun 2024
b.PDRB Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB Per Kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB Per Kapita, sedangkan besar kecilnya nilai pdrb sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB Per Kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Per Kapita Kabupaten Buton dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada Tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 32,72 juta rupiah, secara terus menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 sebesar Rp. 37,70 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2020 menurun sebesar Rp. 33,26 juta rupiah sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Namun kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 33,84 juta rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini : Gambar 4. PDRB PerKapita Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d 2021
c.Gini Ratio Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah gini ratio. Nilai gini ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kabupaten Buton pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,39 dan turun menjadi 0,38 pada tahun 2018. Pada Tahun 2020 kembali naik menjadi 0,47, dan kemudian turun pada tahun 2021 menjadi 0,4. Gambar 5. Perkembangan Indeks Ketimpangan (Gini Ratio) Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d 2021
d.Kemiskinan Perkembangan penduduk miskin Kabupaten Buton menunjukkan trend yang meningkat pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Tahun 2017 tercatat angka kemiskinan sebesar 13,46% atau masih terdapat 13,41 ribu penduduk miskin. Jumlah ini sedikit meningkat ditahun 2018 menjadi 13,57% atau bertambah sekitar 370 penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Tahun 2019 kembali meningkat menjadi 13,97 ribu jiwa atau 13,65%. Pada Tahun 2020 jumlah mengalami penurunan walaupun tidak signifikan menjadi 13,68 ribu jiwa atau 13,21%. Namun kembali meningkat ditahun 2021 menjadi 14,25 ribu jiwa atau bertambah menjadi 13,92%. Hal ini tentu harus dapat diantisipasi dengan terus meningkatkan programprogram pemerintah yang dapat menahan laju peningkatan angka kemiskinan. Gambar 6. Angka Kemiskinan di Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021
1. 6.Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak. Secara umum nilai IPM Kabupaten Buton selama lima tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang begitu signifikan. Angka IPM pada tahun 2017 mencapai 64,47, pada tahun 2018 mencapai 65,08, tahun 2019 mencapai 65,67, tahun 2020 mencapai 65,98, hingga tahun 2021 IPM Kabupaten Buton mencapai 66,32. Apabila dibandingkan terhadap sultra, pencapaian nilai IPM tersebut masih berada di bawah nilai IPM Sultra yaitu 71,66. Pemerintah Kabupaten Buton perlu terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Berikut perkembangan IPM Kabupaten Buton terhadap IPM Sultra Tahun 2017-2021 : Gambar 7. Perkembangan IPM Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sultra
2. 7.Produk Unggulan Daerah Kabupaten Buton memiliki perairan laut yang masih luas, yang diperkirakan sekitar 21.054,69 Km2 (kondisi sebelum pemekaran 2014). Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah. Maka Kabupaten Buton memiliki 2 (dua) jenis komoditas unggulan, yakni; aspal dan perikanan laut. Keberadaan aspal buton yang telah di eksplorasi dan di eksploitasi sejak zaman Belanda merupakan tempat kedua di dunia atas temuan adanya aspal alam setelah Trinidad. Sedangkan menurut kondisi Kabupaten Buton sebagai hamparan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut lepas dan pertemuan arus utara-selatan, mengakibatkan daerah ini sangat kaya dengan potensi perikanan laut. Keberadaan Aspal Buton merupakan komoditas unggulan, mengingat bahwa dengan meningkatnya harga migas di pasaran dunia dan salah satu produknya adalah aspal minyak, maka sejak tahun 2007 mulai menghentikan produksi aspal cair secara berangsur sampai tahun 2008 tidak akan mengolahnya lagi. Oleh karena itu, maka keberadaan aspal buton menjadi primadona dana alternatif utama bagi pembangunan konstruksi jalan di seluruh Indonesia bahkan dunia. Adapun perusahaan pengelola yang telah melakukan eksploitasi/penambangan aspal di Kabupaten Buton Adalah PT. Sarana Karya, PT. Putindo Bintech, PT Metrix Elcipta. Diketahui pula bahwa kadar bitumen aspal buton berkisar antara 15-30%. berdasarkan lokasi keterdapatnya, maka cadangan terbesar ditemukan di lokasi Lawele 2/B. Selain keunggulan di bidang aspal, Kabupaten Buton memiliki keunggulan dalam bidang perikanan laut. Produksi perikanan tangkap dari tahun ketahun menunjukan adanya kenaikan yaitu pada tahun 2018 produksi sebesar 26.115 ton, tahun 2019 produksi sebesar 26.908 ton pada tahun 2020 menurun menjadi 26.231 ton. Salah satu faktor penurunan produksi yaitu masa pandemi Covid-19. Produksi perikanan budidaya dari tahun ketahun menunjukan adanya kenaikan yaitu pada tahun 2018 produksi sebesar 6,569 ton dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 6,872 ton dan tahun 2020 terjadi penurunan produksi akibat Pandemi Covid- 19, produksi sebesar 3,738 ton. Tanaman Jambu Mete merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Buton dimana komoditas ini adalah salah satu komoditas khas Kabupaten Buton Di Sulawesi Tenggara. Adapun luas lahan sebesar 6.179 Ha Tahun 2020, Selain jambu mete terdapat juga tanaman kelapa dan kakao. Selain dikenal sebagai penghasil aspal terbesar di Indonesia, Kabupaten Buton juga memilki sejuta daya tarik pada alam laut dan hutannya, serta kaya akan budaya dan tradisi yang unik dan eksotik. Terletak di jalur wallacea yang kaya akan flora dan fauna, Buton memiliki potensi beragam ekosistem, sehingga menjadi tempat penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekoturism. Beberapa obyek wisata yang menarik dikunjungi antara lain: Suaka Margasatwa Lambusango dan Cagar Alam Kakenauwe. Merupakan hutan hujan tropis yang belum tersentuh, dan menjadi rumah bagi spesies endemik seperti anoa, macaque, tersius, kuskus dan beberapa jenis burung. Saat ini sumber daya alam yang eksotis ini pengelolaannya menjadi tanggung jawab Operation Wallacea. Pengunjung dapat mencapai hutan lindung tersebut dengan menggunakan minibus lokal selama satu setengah jam. Kawasan Pantai Koguna. merupakan kawasan pantai yang terletak di Kecamatan Lasalimu Selatan dengan luas arealnya berada pada hutan produksi sebesar 1.071 Ha, Luas APL Di Pesisir Pantai sebesar 3,6 Ha dengan panjang pantai 9,5 Km, Pada kawasan ini terdapat pula obyek wisata Danau Udang Merah seluas 0,2 Ha, Batu Terbelah seluas 0,3 Ha. Dalam rangka peningkatan promosi wisata budaya Pemerintah Kabupaten Buton telah mengagendakan pelaksanaan Festival Budaya Tua Buton setiap tahun dimana pelaksanaannya dilaksanakan sejak tahun 2013 yang kegiatannya dikemas dalam kegiatan Tari Kolosal, Kande Kandea, Posuo (Pingitan), Dole-Dole (Imunisasi Bagi Balita) serta Sunatan Masal. Keberadaan komoditas unggulan tersebut juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton yang diuraikan pada tabel berikut ini: Tabel 6. Kontribusi Sektor Produk Unggulan Pada PAD Kabupaten Buton Sektor Kontribusi Terhadap PAD (%) Nilai Tambah Utama Perikanan 15 % Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Dan Budidaya Rumput Laut, Pasar Ekspor Aktif. Perkebunan 20 % Kakao, Mete, Dan Kelapa Sebagai Komoditas Unggulan, Mendukung Ekspor Dan UMKM Lokal. Pariwisata 10 % Daya Tarik Wisata Bahari (Teluk Pasarwajo) Dan Budaya (Festival Buton). Aspal 25 % Aspal Buton Sebagai Satu-Satunya Sumber Aspal Alam Di Indonesia, Pemasok Nasional. Industri Kreatif 5 % Produksi Kain Tenun Tradisional, Mendukung Ekonomi Kreatif Di Sektor Budaya. Sumber : Diolah Data BPS Kab. Buton Dan Hasil Penelitian Tahun 2024 Sektor Perikanan Memberikan Kontribusi Signifikan Terhadap PAD Melalui Aktivitas Perikanan Tangkap Dan Budidaya, Khususnya Ikan Tuna, Tongkol, Dan Rumput Laut. Kabupaten Buton Juga Dikenal Sebagai Salah Satu Pusat Pengolahan Rumput Laut Untuk Ekspor, Yang Menghasilkan Nilai Tambah Dalam Bentuk Produk Olahan. Pada Sektor Perkebunan Juga Menyumbang Nilai Tambah Melalui Hasil Kelapa, Kakao, Dan Mete. Kakao Dari Kabupaten Buton Diekspor Sebagai Bahan Baku Industri Cokelat, Sementara Kelapa Digunakan Untuk Berbagai Produk Seperti Minyak Kelapa. Hasil Mete Berkualitas Tinggi Juga Menjadi Komoditas Ekspor Unggulan. Kemudian, Sektor Pariwisata Memberikan Dampak Langsung Pada PAD Melalui Kunjungan Wisatawan Domestik Dan Internasional. Festival Budaya Buton Dan Destinasi Seperti Teluk Pasarwajo Menarik Wisatawan, Meningkatkan Konsumsi Lokal Dan Sektor Jasa. Sektor Aspal Aspal Buton Adalah Satu-Satunya Aspal Alam Di Indonesia, Dengan Kontribusi Besar Terhadap PAD Melalui Pemasaran Dalam Negeri Dan Potensi Ekspor. Aspal Ini Digunakan Untuk Pembangunan Jalan Di Berbagai Wilayah Indonesia. Pada Industri Kreatif, Produksi Kain Tenun Buton Dan Kerajinan Tangan Lainnya Memberikan Kontribusi Dalam Ekonomi Kreatif. Produk Ini Tidak Hanya Mendukung Sektor Budaya Tetapi Juga Pariwisata, Karena Banyak Wisatawan Membeli Tenun Sebagai Suvenir Khas Daerah. Data Ini Menunjukkan Bahwa Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Buton Telah Menghasilkan Nilai Tambah Yang Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal Secara Berkelanjutan. B. Gambaran/ Kondisi Riset Dan Inovasi Daerah Kondisi Riset Dan Inovasi Di Daerah Khususnya Kabupaten Buton Masih Jauh Dari Yang Diharapkan. Sejauh Ini Pelaksanaan Kegiatan Riset Yang Dilaksanakan Belum Berdasarkan Program Prioritas Dan Permasalahan Lainnya, Akibatnya Hasil Kajian/Penelitian Hanya Berupa Tumpukan Kertas Yang Tidak Termanfaatkan Apalagi Ditindaklanjuti Oleh OPD Terkait. Demikian Pula Beberapa Kebijakan Yang Dibuat Oleh Pimpinan Daerah, Belum Berbasis Bukti / Hasil Kajian Sehingga Seringkali Relevansi Antara Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Program Kegiatan Yang Dilaksanakan Belum Optimal. Berdasarkan Potensi Ekosistem Riset Yang Ada Didaerah Dapat Dikatakan Belum Optimal, Baik Infrastruktur Maupun SDM Masih Belum Begitu Memadai, Sehingga Diperlukan Kolaboratif Dengan Berbagai Stakeholder Agar Implementasi Riset Dan Inovasi Didaerah Dapat Optimal. Sumber Pendanaan Kegiatan Riset Yang Dilaksanakan Bersumber Dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton. Kondisi Tersebut Menunjukan Bahwa Akses Penganggaran Riset Masih Terbatas Lingkup Internal, Belum Ada Akses Penganggaran Dari Eksternal Baik Itu Lembaga / Perguruan Tinggi Maupun Swasta. Oleh Karena Itu Untuk Mengoptimalkan Ketersediaan Penganggaran Riset Ke Depan, Perlu Adanya Mekanisme Pembiayaan Dari Berbagai Sumber Yang Berupa Sharing Dana. Kolaborasi Pelaksanaan Riset Yang Telah Dilakukan Masih Terbatas Pada Tenaga Ahli Dari Perguruan Tinggi Yang Berada Di Kabupaten Buton. Permasalahannya Adalah Seluruh Output Riset Yang Dihasilkan Baik Oleh Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton, LPPM Perguruan Tinggi, Dan Lembaga Lainnya Belum Tersinkronisasi Secara Optimal. Padahal Pemanfaatan Hasil-Hasil Riset Dapat Dibuat Menjadi Terbuka Untuk Diakses Oleh Semua Pihak Baik Itu Pemerintah Daerah Maupun Perguruan Tinggi. Begitu Pula Hilirisasi Hasil-Hasil Riset Yang Ada, Perlu Dioptimalkan Pemanfaatannya Untuk Kepentingan Perumusan Kebijakan Dan Kepentingan Masyarakat.
3. 1.Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Daerah Saat Ini
a.Sumber Daya Manusia Iptek Daerah Dukungan Sumberdaya Manusia Iptek Di Daerah Kabupaten Buton Terdiri Dari: ❖ Lingkup Internal Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buton : Jumlah ASN Seluruhnya 20 Orang, Terdiri Dari Pejabat Struktural 5 Orang, Pejabat Fungsional 10 Orang ( Penelti 6 Orang, Analis Keuangan 1 Orang, Analis Lingkungan Hidup 1 Orang, Analis Sosial Budaya 1 Orang, Penelaah Data Sumber Daya Alam 1Orang), Staf Umum 5 Orang Dan Tenaga Honorer 17 Orang. ❖ Lingkup Eksternal Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Buton Terdiri Dari Majelis Pertimbangan Yang Beranggotakan Seluruh Pejabat Eselon II Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Dan Unsur Praktisi Dari Akademisi (Dosen) Perguruan Tinggi Wilayah Kabupaten Buton Yaitu Universitas Dayanu Ikhsanuddin Dan Universitas Muhammadiyah Buton Serta Tim Pengendali Mutu Yang Juga Melibatkan Unsur Praktisi Dari Akademisi (Dosen) Perguruan Tinggi Sesuai Dengan Keilmuan Masing-Masing.
b.Kelembagaan Iptek Daerah Dukungan Kelembagaan Iptek Yang Ada Di Kabupaten Buton Saan Ini Terdiri Dari:
a.Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buton
b.Lokalitbang Aspal Buton
c.Universitas Di Kabupaten Buton Terdiri Dari :
1. 1.Nama : Universitas Dayanu Ikhsanuddin Website : Https://Unidayan.Ac.Id/ Alamat Pusat : Jl. Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Kampus Palagimata, Baubau Alamat Cabang : Kampus Kelas Pengembangan Unidayan Jl. Kihajar Dewantara, Pasarwajo
2. 2.Nama : Universitas Muhammadiyah Buton Website : Https://Umbuton.Ac.Id/ Alamat Pusat : Jl. Betoambari No. 36, Baubau Alamat Cabang : Jl. Poros Pasarwajo-Lasalimu, Pasarwajo
c.Infrastruktur Riset Dan Inovasi Daerah Dukungan Ketersediaan Infrastruktur Iptek Di Daerah Merupakan Penunjang Dari Pelaksanaan Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton. Hanya Saja Ketersediaan Infrastruktur Sampai Saat Ini Masih Terbatas Dan Belum Optimal. Beberapa Diantaranya Yaitu Gedung Kantor Di Jalan Takawa No…. Lantai III Gedung B Pasarwajo. Infrastukr Lainnya Berada Dibawah Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buton (UPTD Laboratorium Pengujian), Laboratorium Penelitian Yang Dimiliki Perguruan Tinggi Dan Laboratorium Pengujian Milik Swasta.
1. 2.Kelembagaan Riset Dan Inovasi
a.Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Sesuai Peraturan Bersama Menristek Dan Mendagri Kegiatan Inovasi Daerah Yang Sudah Dihasilkan Oleh Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton Adalah Disajikan Dalam Tabel 7 Berikut Ini: Tabel 7. Inovasi Daerah Kabupaten Buton No. Nama Tahun Inisiator Jenis Bentuk Urusan 1 Pelayanan Sistem Tiga Desa Terpusat (SISGASAT) 2021 OPD Digital Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2 Pelayanan Publik 2021 ASN Digital Pelayanan Publik Penanaman Modal 3 SI ASPAL 2020 ASN Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kearsipan 4 Kampung Seni 2020 ASN Non- Digital Inovasi Daerah Lainnya Kebudayaan 5 Desa Bersinar 2020 OPD Non- Digital Pelayanan Publik Perumahan Rakyat Dan Permukiman Sumber: Profil Badan Litbang Kabupaten Buton,2022 Kondisi Ekosistem Dan Iklim Inovasi Daerah Di Kabupaten Buton Belum Berjalan Dengan Optimal. Dalam Mengimplementasikan Inovasi Daerah, Iklim Inovasi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Masih Sangat Rendah, Konsep Pentahelix Juga Belum Berjalan Secara Optimal, Peran Pemerintah Daerah, Akademisi, Komunitas/UMKM/Pelaku Usaha Masyarakat/ Komunitas, Media Belum Terintegrasi Sebagaimana Mestinya.
b.Kelembagaan BRIDA Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, dan terakhir dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2025, susunan organisasi dan tata kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:
a.Kepala Badan;
b.Sekretariat, Terdiri Atas:

(1)Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
(2)Kelompok Jabatan Fungsional substansi program dan keuangan.
1. c.Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. d.Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi; dan
3. e.Pelaksana. Tabel 8. Data PNS Dan Honorer No Uraian Laki- Laki Perempuan S2 S1 D3 SMA 1 PNS 6 11 4 11 - 2 2 CPNS 1 2 - 3 - - 3 Honorer 8 9 - 11 - 6 Jumlah 15 22 4 25 - 8 Sumber: Balitbangda Kabupaten Buton, 2022 Berdasarkan Informasi Dalam Tabel Tersebut Dapat Kita Lihat Bahwa Sumber Daya Manusia Yang Menangani Urusan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Di Kabupaten Buton Masih Sangat Minim. Dengan Kodisi SDM Kelitbangan Saat Ini Maka Akan Sangat Sulit Untuk Bisa Membantu Memberikan Solusi Atas Kompleksitas Permasalahan Yang Ada Di Kabupaten Buton Yang Sangat Tinggi Seperti Yang Sudah Dijelaskan Pada Bagian Terdahulu Dari Proposal Urgensi Ini. Oleh Karena Itu Maka Salah Satu Langkah Solutif Yang Bisa Dilakukan Adalah Melakukan Kolaborasi Dengan Lembaga-Lembaga Penelitian Lainnya, Dan Sebagai Instansi Penelitian Yang Berada Di Pemerintah Daerah Maka Kolaborasi Dan Kerjasama Dengan BRIN Melalui BRIDA Merupakan Salah Satu Strategi Tepat Untuk Dilakukan Ke Depannya.
  1. 3.Kegiatan Kelitbangan BRIDA Kabupaten Buton Jumlah Kegiatan Kelitbangan Yang Telah Dilakukan Oleh Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton Dalam Kurun Waktu Dalam Kurun Waktu 8 (Delapan) Terakhir Periode 2009-2022 Berdasarkan Database BRIDA Kabupaten Buton, Yaitu Sebanyak 29 Judul Kelitbangan. Rincian Kegiatan Kelitbangan Sebagai Berikut. Tabel 9. Hasil Kegiatan Kelitbangan Periode 2009 – 2022 No Judul Penelitian/ Kajian Tahun Lokasi Hasil 1. Kegiatan Pengembangan Budi Daya Rumput Laut (Kebun Bibit Rumput Laut) 2009 Waara Dan One Waara Dokumen 2 Survey Potensi Bawah Laut 2010 Teluk Pasarwajo Dokumen 3 Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin 2011 Kec. Lapandewa Alat Pembangkit Listrik Tenaga Angin 4 Pengembangan Dokumentasi Ilmiah Hasil Penelitian 2012 Kab. Buton Dokumen 5 Penyusunan Profil Hutan Mangrove 2012 Kec. Wabula, Pasarwajo, Wolowa, Siontapina, Lasalimu Selatan Dan Lasalimu Dokumen 6 Survey Potensi Air Terjun Untuk Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 2012 Kab. Buton Dokumen 7 Kajian Pengembangan Desa 2013 Kec. Wabula Dan Pasarwajo Dokumen 8 Pengembagan Potensi Wisata Bahari 2013 Kec. Wabula Dan Kec. Pasarwajo Dokumen 9 Studi Evaluasi Pemenuhan Infrastruktur Wilayah 2013 Kec. Wabula Dan Kec. Pasarwajo Dokumen 10 Pengembangan Model Kerjasama Penelitian 2014 Kab. Buton Dokumen 11 Kajian Pengembangan Paket Wisata 2014 Kec. Lasalimu Selatan, Kec. Wabula Dan Kec. Kapontori Dokumen 12 Kajian Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Teknologi 2015 Kec. Kapontori Dokumen 13 Kajian Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir 2016 Kec. Pasarwajo, Kec. Wabula Dan Kec. Kapontori Dokumen 14 Kajian Peranan Kredit UKM Dalam Menunjang Agribisnis 2017 Kec. Kapontori Dokumen 15 Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Dan Laut 2018 Kec. Wabula Dokumen 16 Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian Dan Hubungannya Dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani 2019 Kec. Siontapina, Kec. Kapontori Dan Kec. Pasarwajo Dokumen 17 Identifikasi Cagar Budaya 2019 Kab. Buton Dokumen 18 Studi Kelayakan Perguruan Tinggi 2020 Kab. Buton Dokumen 19 Cipta Lagu Mars Buton 2020 Kab. Buton Dokumen 20 Kajian Hak Keuangan Tunjangan Perumahan Dan Transportasi DPRD Kabupaten Buton 2021 Kab. Buton Dokumen 21 Peranan Masyarakat Pesisir Dan Nelayan Dalam Peningkatan Struktur Ekonomi Perikanan 2021 Kab. Buton Dokumen 22 Kesesuaian Lahan Dan Ketersediaan Lahan Seta Arah Pengembangan Komoditas Pertanian 2021 Kec. Kapontori Dan Kec. Lasalimu Dokumen 23 Identifikasi Potensi Wisata Alam Berbasis Kearifan Lokal 2021 Kab. Buton Dokumen 24 Kajian Hari Jadi Kabupaten Buton 2021 Kab. Buton Dokumen 25 Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Sanitasi Lingkungan 2021 Kab. Buton Dokumen 26 Survey Kepuasan Masyarakat Tentang Pelayanan Dasar 2021 Kab. Buton Dokumen 27 Pengembangan Media Pembelajaran Anak Usia Dini Berbasis Augmented Reality Pada Satuan PAUD 2022 Kab. Buton Dokumen 28 Penelitian Tentang UMKM 2022 Kab. Buton Dokumen 29 Strategi Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik 2022 Kab. Buton Dokumen Sumber : Database BRIDA Kabupaten Buton Tahun 2022
  2. 4.Keberadaan Forum Pelaku Inovasi Daerah BRIDA Kabupaten Buton Telah Membentuk 3 Forum Pelaku Inovasi Yaitu:
  3. 1.Keputusan Bupati Buton Nomor 401 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan;
  4. 2.Keputusan Bupati Buton Nomor 402 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu Dan Sekretariat Tim Pengendali Kelitbangan Kabupaten Buton;
  5. 3.Keputusan Bupati Buton Nomor 403 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Kelitbangan Kabupaten Buton. Selain Membentuk Forum Pelaku Inovasi Di Daerah, BRIDA Kabupten Akan Melibatkan Unsur Pemerintah Daerah, Akademisi, Bisnis, Komunitas Dan Media Sebagaimana Model Interaksi Antar Pelaku Inovasi Daerah Yang Telah Disepakati Oleh BRIDA Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023. Skema Interaksi Antar Pelaku Inovasi Daerah Di Kabupaten Buton Pada Pokoknya Mengikuti Skema Pada BRIDA Sulawesi Tenggara Sebagaimana Yang Tersaji Dalam Gambar Berikut Ini : Gambar 8. Skema Interaksi Antar Pelaku Inovasi Daerah Kerjasama Yang Pernah/Sedang Dilakukan Dalam Rangka Riset Dan Inovasi Oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara Adalah Sebagai Berikut:
  6. 1.Kerjasama Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buton Dengan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) Antara Universitas Dayanu Ikhsanuddin Dengan Pemerintah Kabupaten Buton Tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengkajian Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 276/G/UND/VI/2016 Dan Nomor 074/956.A.
  7. 2.Kerjasama Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buton Dengan Universitas Halu Oleo Berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) Antara Pemerintah Kabupaten Buton Dengan Universitas Halu Oleo Tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Melalui Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 015/Mou/I/2020 Dan Nomor 01/UN29/KS/2020.
  8. 3.Kerjasama Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buton Dengan Universitas Muhammadiyah Buton Berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) Antara Pemerintah Kabupaten Buton Dengan Universitas Muhammadiyah Buton Tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pengkajian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Lingkup Kabupaten Buton Nomor 673/Mou/I/2020 Dan Nomor 7/B/6/UMB-R/HK.07.00/2020.
  9. 5.Penentuan Tema Prioritas Sesuai Dengan RPD Penentuan Tema Prioritas Bagi Penguatan Riset Dan Inovasi Dalam Dokumen Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Diselaraskan Dengan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal Ini Dilakukan Untuk Memastikan Agar Penguatan Riset Dan Inovasi Dapat Mendukung Keberhasilan Pencapaian Misi Pembangunan Daerah Yang Tertuang Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Periodisasi Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Kabupaten Buton 2024-2029 Merupakan Bagian Dari Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2026, Sekaligus Menjadi Tahapan Keempat Atau Terakhir Dari Periode Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2017-2026. Untuk Memastikan Keberhasilan Pembangunan Daerah Maka Tema Prioritas Riset Dan Inovasi Ditetapkan Untuk Mendukung Salah Satu Misi Jangka Panjang Pembangunan Kabupaten Buton Yaitu “Mewujudkan Kualitas Kehidupan Ekonomi Masyarakat Serta Misi Pembangunan Jangka Menengah, Yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Daerah, Dan Membuka Peluang Investasi Untuk Mengurangi Pengangguran Dan Kemiskinan”. Tema Prioritas Riset Dan Inovasi Kabupaten Buton Adalah “Optimalisasi Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi, Keberlanjutan Lingkungan, Serta Penguatan Tata Kelola Berbasis Teknologi Dan Inovasi.” Oleh Karena Itu Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Diatas Dan Dihubungkan Dengan Isu-Isu Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Yang Sesuai Dengan Dokumen Dalam RPD Yang Akan Diprioritaskan Dalam Dokumen Rencana Induk Kelitbangan Dan Peta Jalan Riset Dan Inovasi Terdapat Dalam Tabel 10 Matriks Tema Prioritas Berdasarkan Dokumen RPD, Adalah Sebagai Berikut : Tabel 10. Matriks Tema Prioritas Berdasarkan Dokumen RPD No Tujuan (RPD) Sasaran (RPD) Strategi Bidang Prioritas Sesuai Dengan RPD 2024 2025 2026
  10. 1.Tema: Daya Saing Dan SDM Indikator:
(1)IPM Meningkat Ke 72
(2026)(2) Akses Kesehatan Pendidikan Dan
(1)Mengembangkan Mencapai 90% (2026) Pendidikan Berbasis Teknologi Dan Keahlian Peningkatan Mutu Akselerasi Akses Kolaborasi SDM
(3)Angka Partisipasi Kerja Vokasi Pendidikan Dasar Layanan Lokal Dengan Meningkat 5% Meningkatka n
(2)Meningkatkan Akses Dan Vokasi Kesehatan Kebutuhan Industri Kualitas Dan Pelayanan Kesehatan di Berbasis Digital Daya Saing Daerah Terpencil SDM Lokal (3) Peningkatan Pelatihan Keterampilan Kerja Untuk Tenaga Kerja Usia Produktif

2.Tema: Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Mendukung

(1)Hilirisasi Produk Unggulan Seperti Aspal, Ikan, Dan Pariwisata Pertumbuhan Indikator: Ekonomi
(1)PDRB Tumbuh Rata-Rata Berbasis Pembangunan Peningkatan 6,5% Per Tahun Potensi Pelabuhan Barang Kawasan Ekonomi Unggulan Dan Logistik Terpadu Berbasis
(2)Kontribusi Sektor Unggulan Mencapai 60% PDRB (2026)
(3)Konektivitas Wilayah Meningkat Melalui Pembangunan Jalan Dan Pelabuhan
(2)Pembangunan Infrastruktur Strategis Mendukung Konektivitas Antar Pulau Dan Antar Desa
(3)Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis UMKM Penyelesaian Jalan Strategis Kabupaten Hilirisasi Produk Unggulan

3.Tema: Tata Kelola Pemerintah Indikator:

(1)Indeks Reformasi Birokrasi Meningkat Ke 75 (2026)
(2)Digitalisasi Layanan Publik Mencapai 90% (2026)
(3)Penyederhanaan Proses Layanan Administratif Untuk Masyarakat Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel
(1)Implementasi E- Government Pada Seluruh OPD
(2)Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Melalui Pelatihan Profesional
(3)Penyederhanaan Proses Layanan Berbasis Sistem Digital Digitalisasi Administrasi Di Tingkat OPD Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi Integrasi Layanan Antar Sektor Berbasis Teknologi Informasi

4.Tema: Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indikator:

(1)Kunjungan Wisatawan Meningkat Ke 150.000 Orang (2026) Pengembangan Sektor Pariwisata Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal
(1)Promosi Dan Branding Destinasi Wisata Unggulan
(2)Penguatan Infrastruktur Pendukung Sektor Pariwisata Branding Destinasi Wisata Lokal Penguatan Infrastruktur Wisata Seperti Akomodasi Dan Transportasi Peningkatan Kolaborasi Wisata Berbasis Ekowisata
(2)Kontribusi Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Meningkat Ke 10% (2026)
(3)Peningkatan Event Promosi Wisata Internasional
(3)Pelatihan Dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal

5.Tema: Ketahanan Pangan Dan Ekonomi Hijau Indikator: (1) Modernisasi Sektor

(1)Ketahanan Pangan Lokal Pertanian Dan Perikanan Meningkat 10% (2026) Terwujudnya Berbasis Teknologi Penguatan Sistem Pelatihan Implementasi
(2)Energi Menyumbang 20% Terbarukan Ketahanan Ramah Lingkungan Distribusi Pangan Pengembangan Energi Hijau Skala Konsumsi Energi Kabupaten Pangan Dan (2) Implementasi Energi Hijau Lokal Teknologi Ramah Desa Dan
(2026)Transisi Ke Berbasis Sumber Daya Lingkungan Kabupaten Buton
(3)Produksi Pangan Organik Ekonomi Hijau Lokal Meningkat (3) Penguatan Sistem Distribusi Hasil Pertanian Dan Perikanan Kebijakan Dan 1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil Riset Dalam Infrastruktur Riset Pengambilan Kebijakan Oleh Kepada Daerah (Policy Dan Inovasi Based Research) Daerah 2. Belum Terintegrasinya Penataan Data Riset Dan Inovasi Yang Berbasis Digital

3.Belum Optimalnya Ketersediaan Dan Pemanfaatan Infrastruktur Dasar Riset Dan Inovasi Di Daerah
4.Belum Optimalnya Pengelolaan Dan Pemanfaatan Lahan Milik Daerah Sebagai Pusat Riset, Wisata Edukasi, Peningkatan PAD Dan Pengembangan Ekonomi Dan UMKM
5.Belum Optimalnya Ketersediaan Penganggaran Dan Skema Penganggaran Riset Dan Inovasi Yang Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah Pencapaian misi pembangunan daerah dilakukan berdasarkan acuan indikator yang paling operasional dan terukur yaitu pencapaian target pembangunan daerah pada akhir periode dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026. Upaya percepatan pencapaian target pembangunan dilakukan melalui serangkaian analisis untuk merumuskan kondisi ekosistem riset dan inovasi di Daerah yang diharapkan akan tercapai pada akhir periode dokumen RPD Kabupaten Buton di tahun 2026. Kondisi ekosistem riset dan inovasi yang ingin dicapai merupakan hasil dari analisis terhadap tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh Daerah selama beberapa tahun ke depan, dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui penguatan riset dan inovasi.
1.Tantangan dan Peluang Dalam Pemanfaatan Riset Dan Inovasi Di Masa Datang Tantangan dan peluang dapat didefinisikan sebagai faktor penghambat dan faktor pendorong baik dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Pada bagian ini membahas tentang tantangan dan peluang riset dan inovasi daerah yang akan diidentifikasi secara komprehensif. Sumber data diperoleh melalui data sekunder, metode FGD, dan wawancara langsung kepada stakeholder terkait seperti Bappeda Kabupaten Buton, Balitbang Kabupaten Buton, Dan OPD terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Buton. Berdasarkan proses pemerolehan data dari berbagai sumber, maka ditemukan identifikasi tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah yang memerlukan kebijakan secara berkelanjutan. Berbagai tantangan dan peluang sebagai penentu pembangunan riset dan inovasi kedepan diuraikan sebagai berikut: a) Tantangan (Threats)
6.Belum Optimalnya Peran Pemda/ BRIDA Dalam Memfasilitasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektula di Daerah.
2.Kapasitas 1. Belum Optimalnya Peran BRIDA Sebagai Lembaga Kelembagaan Dan Yang Mengintegrasikan Riset Dan Inovasi Daerah Daya Dukung Riset Dan Inovasi 2. 3. 4. 5. Belum Optimalnya Jejaring Stakeholder/ Pentahelix Dalam Wadah Kolaborasi Yang Berdasarkan Prinsip Partisipatif Belum Memadainya Kapasitas SDM Peneliti BRIDA Belum Adanya Arah Yang Jelas Dalam Pelaksanaan Riset Yang Dilakukan Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Belum Dimanfaatkannya Hasil-Hasil Riset Yang Telah Dilakukan Sebagai Nilai Tambah Dan Inovasi di Daerah
6.Belum Optimalnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Riset Dan Penciptaan Inovasi Daerah
3.Kemitraan Riset 1. Belum Terciptanya Pola Kerjasama Pemda Yang Dan Inovasi 2. 3. 4. Fleksibel Dan Berkelanjutan Belum Tersosialisasikannya Peran LITBANG/ BRIDA Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Mitra Daerah Belum Memahami Pemanfaatan Hasil Riset Dan Inovasi Keterbatasan Sumber Daya Riset Dan Inovasi Yang Dimiliki Oleh Daerah Untuk Penguatan Sektor Pertanian, Mengharuskan Pemerintah Daerah Untuk Bermitra Dengan Berbagai Pihak, Baik Akademisi, Pelaku Usaha Maupun Komunitas Masyarakat.
4.Budaya Riset Dan 1. Belum Terbentuknya Regulasi Yang Didasarkan Atas Inovasi 2. 3. 4. 5. Evidence Based Policy Berbasis Data Presisi Belum Seluruh Kelompok Industri di Kabupaten Buton Memiliki Budaya Kreatif Dan Inovatif Yang Dapat Membantu Peningkatan Aspek Pemasaran Dan Daya Saing Produk Industri. Belum Membudayanya Apresiasi Prestasi Inovasi Bagi Pelaku Riset Dan Inovasi Dan Pemanfaatan Hasil Riset Dan Inovasi Belum Terlaksananya Pendampingan Oleh BRIDA Kepada Perusahaan Pemula Berbasis Riset Belum Terinventarisirnya Perlindungan Pengetahuan Dan/Atau Teknologi Yang Dihasilkan Oleh Masyarakat Oleh BRIDA
5.Keterpaduan Riset 1. Belum Terlaksananya Implementasi Inovasi di Dan Inovasi Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah
2.Belum Sesuainya Kebijakan Program Prioritas 3. Daerah Dengan Hasil Identifikasi Sektor Unggulan Daerah Belum Optimalnya Singkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dari Pusat – Provinsi Dan Daerah Yang Berbasi Keunggulan Kompetitif Daerah
4.Belum Terdapat Model Keterpaduan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Dapat Mengoptimalkan Potensi Perikanan, Perindustrian Dan Hasil-Hasil Perkebunan, Sekaligus Menangani Tingginya Biaya Produksi Dan Distribusi Produk.
6.Penyelarasan Dengan Perkembangan Global
1.Belum Terarahnya Perhatian Terhadap Fenomena- Fenomena Dan Issue-Issue Global Yang Dapat Diadopsi Dalam Program Pembanguan Daerah Dengan Pendekatan Riset Dan Inovasi
2.Belum Terbangunnya Akses Ruang Kerjasama Internasional Yang Lebih Luas, Luwes Dan Berkelanjutan.
3.Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Media Sosial Dalam Upaya Penyebarluasan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton Belum Maksimal, Disebabkan Oleh Faktor Keterbatasan Anggaran, Peralatan Dan Sumber Daya Manusia. b) Peluang (Opportunity)
1.Kebijakan Dan 1. Adanya Regulasi Yang Dikeluarkan Oleh BRIN Infrastruktur Riset Terkait Pemanfaatan Hasil Riset Dan Inovasi di Dan Inovasi Daerah Daerah 2. Adanya Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Terhadap Riset Dan Inovasi Melalui Perubahan BALITBANG Menjadi BRIDA Kab. Buton
3.Adanya Sistem Teknologi Digital Yang Dapat 4. 5. Mengintegrasikan Penaatan Basis Data Riset Dan Inovasi Adanya Infrastruktur Pendunkung Dan Jaringan Digital Serta Peran Aktif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Buton Untuk Penyebarluasan Hasil-Hasil Riset Dan Inovasi Daerah Adanya Dukungan Kepada Daerah Dan TAPD Dalam Menyediakan Sumber Penganggaran Dan Skema Penganggaran Riset Dan Inovasi Daerah Yang Diperlukan Dalam Rangka Menerapkan 6. Kebijakan Berbasis Riset Adanya Dukungan Pemda Bagi Fasilitasi Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah Berkembangnya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Memungkinkan Masyarakat Untuk Mengakses Informasi Tentang Kabupaten Buton Melalui Website Satu Data Kabupaten Buton Dan Media Sosial Daerah, Baik Untuk Pemasaran Produk Unggulan Daerah Maupun Sebagai Basis Data Untuk Pelaksanaan Riset Dan Inovasi Terkait Produk Unggulan Daerah.
2.Kapasitas 1. Adanya Kebijakan Daerah Melalui Peran BRIDA Kab. Kelembagaan Dan Buton Sebagai Perangkat Daerah Pelaksana Riset Daya Dukung Dan Inovasi Riset Dan Inovasi 2. 3. Terbentuknya Forum Pelaku Riset Dan Jejaring Stakeholder/ Pentahelix Yang Aktif Meningkatnya Kompepetsni SDM Di BRIDA Kab. Buton Secara Berkala
4.Kebijakan Penyusunan Program Riset Daerah Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Prinsip Riset Partisipatif Berbasis Masyarakat Pelaku Bisnis (Community Based Participatory Research)
5.Adanya Keunikan Daerah Khususnya Pada Sektor Industri Berbasis Komoditi Lokal, Seperti Olahan Air Nira, Kelapa, Ikan Asap Dan Jambu Mete, Serta Produk Tenun Berbahan Dasar Pewarna Alami.
3.Kemitraan Riset 1. Adanya Regulasi Yang Mendukung Untuk Kerjasama Dan Inovasi 2. 3. Dibidang Riset Dan Inovasi Baik Melalui SDM Maupun Pendanaan Diseminasi Hasil Riset Dan Inovasi Yang Dilakukan Berkala Dan Melibatkan Berbagai Stakeholder Model Kemitraan Riset Dan Inovasi Antara Pemda Dengan Perguruan Tinggi Yang Mendukung 4. Pengembangan Sentra Industri Daerah Kabupaten Buton, Seperti Kerjasama Pembinaan Sentra Tenun Dengan UNIDAYAN, Dan Kerjasama Pengolahan Hasil Laut Dengan UMB Dan ITK Buton. Tingginya Permintaan Akan Produk Olahan IKM Berbasis Potensi Lokal Seperti Tenun Pewarna Alami, Ikan Asap, Anyaman Nentu Dan Jambu Mete
4.Budaya Riset Dan
1.Adanya Kebijakan Pimpinan Yang Mengarahkan Inovasi 2. 3. Pengambilan Kebijakan Berbasis Data Presisi Dari Sisi Potensi Pengembangan Bisnis, Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak, Memiliki Prospek Yang Menjanjikan Sebaga Inovasi Berbasis Sdgs Dan Memerlukan Intervensi Kebijakan Oleh Pemerintah Daerah. Daerah Memiliki Inovasi Yang Mendukung Kebijakan Ketahanan Pangan, Melalui Pemanfaatan Sumber- Sumber Pangan Lokal Pengganti Beras, Yang Diatur Melalui PERBUP Buton Tentang Penetapan Harga Pangan Lokal Yang Tidak Ditentukan Oleh Pemerintah Pusat Tahun 2019, Dan PERDA Kabupaten Buton No. 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
4.Semakin Meningkatnya Jumlah Kunjungan Ke Lokasi Wisata Yang Mengandalkan Pemandangan Alam, Serta Ditetapkannya Desa Wasuemba Sebagai Peraih ADWI 2024 Semakin Menggerakkan Usaha Bidang Pariwisata, Dan Terus Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM Lokal Yang 5. Memanfaatkan Produk Lokal Adanya Forum UMKM Dan IKM Sebagai Inkubator Inovasi Daerah
5.Keterpaduan Riset
1.Pengembangan Dan Promosi Produk Unggulan Dan Inovasi 2. Berdasarkan Potensi Daerah Peluang Mitra Kerjasama Pemda Dengan Sekolah Untuk Mensosialisasikan Pengolahan Sampah Menjadi Ecobric di Kalangan Pelajar Kabupaten Buton.
3.Terdapat Pengolahan Sampah Plastik Menjadi 4. Bahan Bakar Minyak, Yang Dijual Dan Dipergunakan Oleh Nelayan. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Industri Produk Unggulan Daerah, Diantaranya Adalah Ikan Asap, Tenun Pewarna Alami, Kerajinan Anyaman Nentu Dan Produk Olahan Jambu Mete. 5. 6. Terdapat Peluang Pengembangan Bisnis Industri Lokal Melalui Kolaborasi Yang Pernah Dilakukan Antara Pemkab Buton Dengan BPD Dan Perusahaan Dalam Bentuk CSR. Kerjasama Pembangunan Rumah Pangan Kita (RPK) Dengan Masyarakat, Dimana Saat Ini Kabupaten Buton Memiliki 40 RPK Yang Tersebar Di 7 Kecamatan. RPK Dilakukan Untuk 7. Penanggulangan Inflasi Daerah. Adanya Singkronisasi Program Prioritas Nasional, Program Prioritas Daerah, Arah Kebijakan Riset Nasional Dan Arah Kebijakan Riset Daerah
6.Penyelarasan 1. Adanya Peningkatan Literasi, Informasi Dan Dengan Pengetahuan Berkaitan Dengan Isu-Isu Strategis Perkembangan Dilevel Internasional Yang Relevan Dengan Program Global Pembangunan Daerah Dan Optimalisasi Kolaborasi/ Kemitraan Riset
2.Desa Wisata Wasuemba Menjalin Kerjasama Dengan Beberapa Perusahaan Jasa Layanan Paket Wisata, Yang Dapat Mendukung Penguatan Kapasitas Masyarakat, UMKM Desa Dan Aparat Desa, Sekaligus Mendukung Dalam Upaya Pemasaran Pariwisata Desa.
3.Kerjasama Dengan KWT, Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga. Kreasi Dalam Bentuk Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Dengan Menanam Tanaman Sayur-Sayuran Dan Buah2an Untuk Menambah Penghasilan Keluarga.
2.Peluang Dalam Pemanfaatan Riset Dan Inovasi Di Masa Datang Tiap Daerah Menghadapi Isu Permasalah Daerah Yang Berbeda-Beda, Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Ada. Maka Pemerintah Kabupaten Buton Perlu Melakukan Evaluasi Terhada Berbagai Tantangan Dan Peluang Yang Dihadapi. Beberapa Tantangan Yang Teridentifikasi Dalam Proses Penyusunan Dokumen Ini Kemudian Diperlukan Perhatian Khusus Pemerintah Kabupaten Buton, Melalui Beberapa Issue Sebagai Berikut:

(1)Bonus Demografi, Berdasarkan Data BPS Tahun 2024 Tentang Kondisi Demografi Kabupaten Buton Didapati Fakta Bahwa Pada Tahun 2023 Jumlah Penduduk Sebanyak 120.873 Jiwa, Dengan Pembagian Bahwa Penduduk Usia Anak-Anak Sebanyak 47.680 Jiwa Atau Sebesar 39 Persen. Disisi Lain, Jika Dilihat Dari Segi Produktifitas Penduduk, Kabupaten Buton Memiliki Penduduk Pada Rentang Usia 15-64 Tahun Sebanyak … Hal Ini Berarti Kabupaten Buton Telah Menghadapi Bonus Demografi, Sekaligus Harus Mengantisipasi Pertumbuhannya Pada Beberapa Tahun Kedepan Hingga Tahun 2030-2040 Mendatang.
(2)Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupeten Buton Berdasarkan Data BPS Pada Tahun 2021 Sebesar 67,12 Point, Tahun 2022 Sebesar 68,05 Point Dan Tahun 2023 Sebesar 68,96 Point. Terjadi Peningkatan Nilai IPM Di Kabupaten Buton, Namun Peningkatan Ini Berbanding Terbalik Dengan Angka Partisipasi Murni SD-SMP Dan SMA Yang Hanya Mencapai Rata-Rata Sebesar 8,49 Tahun. Hal Ini Mengindikasikan Bahwa Meski IPM Terus Meningkat, Namun Tidak Didukung Dengan Peningkatan APM Masyarakat Usia Sekolah, Yang Mengakibatkan Adanya Ancaman Sektor Tenaga Kerja Di Kabupaten Buton Yang Memiliki Kompetensi Rendah Disebabkan Tingkat Pendidikan Yang Rendah Pula.
(3)Angka Kemiskinan Penduduk. Angka Kemiskinan Di Kabupaten Buton Menurut BPS Tahun 2024 Mencapai 14.150 Jiwa Penduduk Atau Sebesar 13,77 Persen. Angka Kemisminan Tersebut Tergolong Masing Diatar Angka Rata-Rata Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Rata-Rata Nasional. Kemiskinan Merupakan Cerminan Dari Berbagai Faktor Seperti Akses Terhadap Sumber Daya Terhadap Berbagai Produk Pembangunan Yang Dilakukan Daerah. Kemiskinan Juga Menjadi Akar Masalah Dari Tumbuhnya Berbagai Tindak Kriminal, Permasalahan Sosial, Termasuk Lahirnya Generasi Yang Kurang Berkualitas, Stunting Dan Gizi Buruk. Untuk Itu, Program Penanggulangan Kemiskinan Haris Menjadi Prioritas Dalam Berbagai Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buton
(4)Angka Prevalensi Stunting Dan Gizi Buruk, Salah Satu Fokus Nasional Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Adalah Stunting Dan Gizi Buruk. Menurut Data Ditjen Bina Pembangunan Daerah - Kementerian Dalam Negeri, Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Pada Tahun 2022 Sebesar 21,3, Tahun 2023 Sebesar 19,2 Dan Tahun 2024 Sebesar 16,8. Meski Terjadi Penurunan, Akan Tetapi Angka Prevalensi Stunting Masih Dapat Ditemukan Pada Setiap Kelurahan Dan Desa Di Kabupaten Buton. Salah Satu Peyebab Terus Adanya Balita Stunting Adalah Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan Bergizi, Dan Kemiskinan Ekstrim. Sehingga Daerah Perlu Memiliki Peta Jalan Penyelesaian Masalah Ini Secara Bertahap, Berkelanjutan Dan Berdampak Sesuai Dengan Kapabilitas Daerah.
(5)Ketahanan Pangan, Issue Ini Menjadi Polemik Yang Cukup Berat Bagi Pemerintah Daerah Saat Ini. Ketahanan Pangan Atau Keterjaminan Pangan Adalah Ketersediaan Pangan Dan Kemampuan Seseorang Untuk Mengaksesnya. Berdasarkan Angka Indeks Ketahanan Pangan Di Kabupaten Buton Pada Tahun 2023 Adalah Sebesar …. Meski Demikian, Masalah Ketahanan Pangan Di Kabupaten Buton Telah Diantisipasi Melalui Pengidentifikasian Sumber-Sumber Pangan Lokal Pengganti Beras. Saat Ini Telah Diterbitkan Peraturan Bupati Kab. Buton Tahun 2019 Tentang Penetapan Harga Pangan Lokal Yang Tidak Ditentukan Oleh Pemerintah Pusat, Dan Melalui Penetapan PERDA No. 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(6)Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah, Pada Tahun 2023 Jumlah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buton Mencapai 5,06 Triliun Rupiah Dan PDRB Perkapita Sebesar 42,11 Juta Rupiah/ Tahun, Namun Dari Besaran PDRB Tersebut Hanya Dapat Diserap Menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebesar 20,862 Milyar Rupiah Atau 0,004 Persen. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Penurunan Yang Sebelumnya Pada Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton Sebesar 5,74 Persen, Dan Menurun Pada Tahun 2023 Menjadi Sebesar 3,03 Persen. Dari Data Ini Memberikan Gambaran Daya Saing Daerah Kabupaten Buton Yang Sangat Belum Optimal Dan Dapat Dimaksimalkan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah. Dari Berbagai Fenomena Tanangan Yang Menjadi Issue Penting, Maka Dibutuhan Pemanfaatan Berbagai Peluang Yang Tersedia. Beberapa Peluang Yang Dapat Dioptimalkan Adalah Adanya Potensi Kerjasama Dengan Peluang Yang Dapat Diotimalkan Adalah Adanya Potensi Kerjasama Dengan Multistakeholder Baik Antar Pemerintah Daerah, BRIDA Dan Dunia Usaha. Potensi Kerjasam Lainnya Yang Dimungkinkan Juga Adalah Kerjasama Dengan Internasional. Kolaborasi Kebijakan Diharapkan Dapat Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Yang Merupakan Solusi Atas Berbagai Permasalah Di Daerah. Oleh Karena Itu, Hasil Penelitian Dapat Menjadi Bahan Masukan Dan Rekomendasi Kebijakan Bagi Pemerintah Agar Berdampak Dan Memberi Manfaat Seluas-Luasnya Untuk Kepentingan Masyarakat. Untuk Mewujudkan Harapan Tersebut Tentunya Perlu Didukung Dengan Jejaring Kolaborasi Kegiatan Riset Dan Inovasi Dengan Berbagai Stakaholder. Lebih Khususnya Kolaborasi Yang Paling Berpeluang Besar Adalah Dapat Dilakukan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Dengan BRIN, Perguruan Tinggi (UM Buton Dan UNIDAYAN). BRIN Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) Periset Yang Mumpuni Sesuai Bidang Keahlian Masing- Masing, Sehingga Dapat Pula Dimanfaatkan Sebagai Alih Pengetahuan Dengan Peneliti Yang Dimiliki Oleh BRIDA Kab. Buton. Sedangkan Dengan Perguruan Tinggi Lokal, Yang Memiliki SDM Sekaligus Rentang Kendali Yang Mudah, Akan Memungkinkan Adanya Kolaborasi Sekaligus Pendampingan Secara Langsung Kepada Produk-Produk Inovasi Di Daerah. Pula Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional Pembangunan IPTEK 2020-2024 Yang Akan Berfokus Pada Peningkatan Akselerasi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Dapat Menjadi Perhatian Bagi Pemerintah Daerah Untuk Bisa Menyelaraskan Dengan Program Prioritas Daerah Berbasis Riset Dan Inovasi. Iklim Dan Budaya Inovasi Perlu Diperkuat Dengan Mendorong Potensi Unggulan Daerah Yang Diarahkan Pada Sektor Industri Pengolahan. Selain Berkontribusi Pada Pengembangan Ilmu Dan Pengetahuan Aktivitas Riset Juga Dapat Melahirkan Sejumlah Peluang Inovasi, Nilai Ekonomi Dan Nilai Manfaat Untuk Masyarakat. Untuk Itu, Sejatinya Melalui Kebijakan Riset Dan Inovasi Didaerah Dapat Mendukung Pengembangan Industri Lokal Hingga Pada Tahap Komersialisasi Dan Inovasi Baru Berbasis Kekayaan Intelektual.

3.Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Diharapkan Berdasarkan Analisis Yang Sudah Dilakukan Terhadap Bagaimana Dapat Menghadapi Tantangan Sekaligus Memanfaatkan Berbagai Peluang Yang Ada, Disusunlah Serangkaian Kondisi Yang Diharapkan Dapat Tercapai Pada Akhir Periode Di 2026 Untuk Setap Elemen Ekosistem Riset Dan Inovasi Sebagai Berikut. A. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah Kebijakan Riset Dan Inovasi Di Daerah Sangat Berpengaruh Terhadap Kemajuan Dan Daya Saing Suatu Daerah. Hal Ini Perlu Didukung Dengan Peran Besar Kepada Daerah Sebagai Pemimpin Yang Akan Berdampak Pada Usaha Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. Olehnya Itu, Setiap Kebijakan Dan Program Pembangunan Di Daerah Seyogyanya Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Melalui Hasil Kajian Ilmiah Yang Dilakukan Sebelumnya, Baik Itu Dalam Bentuk Riset, Kajian, FGD Atau Uji Petik Terhadap Program Tersebut. Seringkali Terjadi Permasalahan Di Daerah Terjadi Bukan Disebabkan Oleh Minimnya Anggaran Daerah, Akan Tetapi Kesalahan Pimpinan Dalam Menentukan Kebijakan Yang Akan Dilakukan. Merujuk Kondisi Ini, Penting Kiranya Untuk Memperhatikan Regulasi Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Berkaitan Dengan Aktivitas Riset Dan Inovasi Didaerah. Menciptakan Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Baik, Akan Sangat Menentukan Arah Pembangunan Daerah Dimasa Yang Akan Datang. Disisi Lain, Upaya Ini Perlu Didukung Oleh Keterlibatan Berbagai Stakeholder Dalam Hal Ini OPD Yang Menempatkan Programnya Pada Basis Data Riset Dan Inovasi, Yang Selama Ini OPD Belum Menaruh Perhatian Besar Terhadap Penciptaan Iklim Riset Dan Inovasi Yang Optimal. Untuk Meningkatkan Pencapaian Daerah Kabupaten Buton Khususnya Berkaitan Dengan Pengembangan Aktivitas Riset Dan Inovasi Yang Dapat Bermafaat Untuk Masyarakat, Maka Diperlukan Adanya Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Didaerah, Diantaranya Adalah Sebagai Berikut: a) Reformasi Kebijakan Riset Dan Inovasi Melalui Konvergensi Program OPD b) Penataan Basis Data Riset Dan Inovasi Berbasis Teknologi Informasi c) Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset Dan Inovasi d) Pengelolaan Sektor Industri Unggulan Daerah Berbasis Kewilayahan Penyediaan Anggaran Riset Dan Inovasi e) Peningkatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual B. Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Sebagai Upaya Mengoptmalkan Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton Adalah Melalui Kolaborasi. Strategi Ini Menjadi Percepatan Pemajuan Riset Sebagai Ipaya Pemanfaatan Sumber Daya Riset Secara Maksimal, Efektif Dan Efisien Dalam Konteks Keterbatasan SDM Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Riset Dan Inovasi. Kolaborasi Tidak Hanya Dipandang Sebagai Bentuk Kerjasama Yang Melibatkan Sumber Daya Riset Dari Berbagai Jenis Kepakaran (Interdisiplin Ilmu), Namun Harus Lebih Mempertimbangkan Kesesuaian Pemanfaatan Yang Adaptif Dan Membuka Kemungkikan Adanya Sharing Knowledge Yang Unggul Dan Kompetitif. Kolaborasi Riset Dan Inovasi Membutuhkan Peluanga Akses Kerjasama Antar Organisasi Riset Interdisiplin Ilmu Dan Jejaring Komunitas Riset Yang Melibatkan Stakeholder Dalam Wadah Kolaborasi Innovation Hub. Melalui Keberadaan BRIDA Kabupaten Buton Dapat Menjadi Leading Sektor Dalam Melakukan Kolaborasi Tersebut, Dalam Skema Modern Yang Disebut Konsep Pentahelix. Upaya Strategi Inovatif Ini Diharapkan Dapat Menguatkan Peran Akan Hasil Riset Yang Dapat Merangsang Perubahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berbasis Trasparansi Dan Akuntabel. BRIDA Kabupaten Buton Adalah Lembaga Yang Memiliki Tanggungjawab Dalam Membangun Prinsip Pelaksanaan Kajian Riset Yang Mendukung Terciptanya Policy Based Research Di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Adapun Mendukung Penciptaan Kasitas Kelembagaan Tersebut, Dapat Dilakukan Sebagai Berikut: a) Penguatan Kolaborasi Riset Dan Inovasi Di Daerah Berbasis Pentahelix b) Penyediaan Sarana Pendukung Riset Dan Inovasi Di Daerah c) Penguatan BUMDES Sebagai Inkubator Riset Dan Inovasi Di Tingkat Desa d) Penentuan Dan Inventarisasi Produk Unggulan Daerah Berbasis Riset Dan Inovasi C. Kemitraan Riset Dan Inovasi Kemitraan Antar Kelembagaan Akan Berpengaruh Pada Keberlanjutan Produktivitas Riset Dan Inovasi Di Daerah. Melalui BRIDA Kabupaten Buton Yang Menjadi Salah Satu Perangkat Daerah Yang Bertugas Mengembangkan Pola Partisipasi Dan Kerjasama Kemitraan Antar Kelembangaan Lingkup Kabupaten Buton, Menjadi Strategi Kontrol Terhadap Hasil Riset Dan Inovasi Yang Akan Saling Menguatkan. Kerjasama Kemitraan Lembaga Riset Berfokus Pada Dua Kekuatan Utama Yaitu Upaya Pemerintah (Top-Down) Dan Tindakan Keputusan Yang Diambil Oleh Tenaga Ahli Peneliti (Bottom-Up). Pemerintah Sebagai Pemegang Inisiatif Kebijakan Nasional Harus Lebih Mengutamakan Pada Upaya Peningkatan Skala Kolaborasi Lembaga Riset Nasional/ Internasional. Untuk Itu BRIDA Kabupaten Buton Dapat Melakukan Pemetaan Potensi Yang Ada Sebagai Upaya Kemitraan Kelembagaan Riset Yang Berkomitmen Pada Peningkatan Kepercayaan Publik Akan Kredibilitas Hasil Riset Yang Bermutu, Untuk Mendukung Hal Tersebut Upaya Kemitraan Dapat Dilakukan Dengan Strategi Sebagai Berikut: a) Penguatan Kemitraan Antar Kelembagaan Lingkup Kabupaten Buton b) Peningkatan Difusi Dan Inovasi Berbasis Sumberdaya Lokal c) Peningkatan Praktik Diseminasi Hasil Riset Dan Inovasi Melalui HUT Daerah, Expo, Festival Dan Kegiatan Lain Sejenisnya. d) Kemitraan Riset Dan Inovasi Sektor Industri Dan UMKM D. Budaya Riset Dan Inovasi Budaya Riset Dan Inovasi Berkaitan Dengan Nilai Dan Prinsip Yang Dipegang Sebagaimana Yang Dicantumkan Sebagai Proses Bisnis Layanan Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton. Budaya Juga Menjadi Sebuah Kebiasaan Dan Keyakinan Seluruh Stakeholder Pada Praktik Yang Dilakukan Secara Berulang. Pemerintah Kabupaten Buton Seringkai Melakukan Kampanye Riset Dan Inovasi, Utamanya Yang Berkaitan Dengan Pemenuhan Indek Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah. Untuk Mendukung Terwujudnya Budaya Riset Dan Inovasi Di Pemerintah Kabupaten Buton Dapat Dilakukan Sebagai Berikut: a) Promosi Dan Kampanye Inovasi Daerah Yang Secara Berkala b) Apresiasi Prestasi Inovasi Baik Bagi Individu, Kelompok Komunitas, Pelaku Budaya Dan Pemerintah Desa/Kelurahan c) Pengembangan UMKM Lokal Pemula Berbasis Potensi Lokal d) Mendorong Adanya Inventarisasi, Pengembangan Dan Perlindungan IPTEK Masyarakat E. Keterpaduan Riset Dan Inovasi Di Daerah Salah Satu Upaya Menggerakkan Ekonomi Daerah Adalah Melalui Optimalisasi Produk Unggulan Daerah, Yang Tidak Saja Hasil Inventarisasi Yang Dilakukan Akan Tetapi Sekaligus Juga Dengan Penciptaan Strategi Pemajuan Usaha Dan Pembangunan Pasar Produk Yang Kompetitif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomo 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Produk Unggulan Daerah (PUD) Merupakan Produk, Baik Berupa Barang Maupun Jasa, Yang Dihasilkan Oleh Koperasi, Usaha Skala Kecil Dan Menengah Yang Potensil Untuk Dikembangkan Dengan Memanfaatkan Semua Sumber Daya Yang Dimiliki Oleh Daerah Baik Sumber Data Alam, Sumber Daya Manusia Dan Budaya Lokal, Serta Mampu Mendatangkan Pendapatan Bagi Masyarakat Maupun Pemerintahh Yang Dapat Diharapkan Menjadi Kekuatan Ekonomi Bagi Darah Dan Masyarakat Setempat Sebagai Produk Potensial Memiliki Daya Saing, Daya Jual Dan Daya Dorong Menuju Dan Mampu Memasuki Pasar Global. Untuk Mengoptimalkan Adanya Keterpaduan Riset Dan Inovasi Didaerah, Sejatinya Dapat Dilakukan Dengan Mendefinisikan Ulang Apa Yang Menjadi Muatan Dalam PERMENDAGRI No 9 Tahun 2014 Tersebut, Kedalam Produk-Produk Lokal Yang Dapat Ditingkatkan Menjadi Produk Unggulan Yang Ekonomis Dan Berdaya Saing. Adapan Strategi Yang Diharapkan Bagi Tumbuhnya Keterpaduan Riset Dan Inovasi Di Daerah Adalah Sebagai Berikut: a) Pengembangan Riset Dan Inovasi Daerah Untuk Promosi Produk Unggulan Daerah b) Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah Berdasarkan Kewilayanan Di Kabupaten Buton c) Kesesuaian Kebijakan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Telah Disesuaikan Dengan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Buton F. Penyelarasan Dengan Perkembangan Global Terdapat Tiga Issue Besar Yang Menjadi Tantangan Dunia Internasional, Yakni Pandemi, Global Warming Dan Peperangan. Ketiga Issue Tersebut Ikut Mempengaruhi Ketidakstabilan Ekonomi Politik Internasional Yang Berimbas Pada Perkembangan Global Saat Ini. Akan Tetapi Keadaan Tersebut Akan Mendatangkan Kesempatan Bagi Daerah Untuk Meninjau Ulang Potensi Lokal Yang Memiliki Nilai Pasar Global. Pemanfaatan Peluang Tersebut Memerlukan Penilaian Yang Jujur Dan Komprehensif Terkait Peran Dan Posisi Daerah Kabupaten Buton, Yang Diperkuat Melalui Rangkaian Kerjasama Dalam Bidang Yang Menjadi Perhatian Khusus Daerah. a) Pengembangan Riset Dan Inovasi Berbasis Percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) b) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Dinamic Governance c) Tata Kelola Kebutuhan Masyarakat Daerah Berbasis Mitigasi Resiko Yang Handal d) Penguatan Kerjasama Internasional Yang Lebih Inklusi. Tabel 11. Tema Prioritas Riset Dan Inovasi Saat Ini Di Daerah Tema Prioritas Ekosistem Riset Dan Inovasi Saat Ini Di Daerah Tema Prioritas Riset Dan Inovasi Kab.Buton Adalah “Riset Dan Inovasi Untuk Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah”. Tema Prioritas Ini Ditetapkan Untuk Mendukung Salah Satu Misi Jangka Panjang Pembangunan Kabupaten Buton Yaitu: “Mewujudkan Kualitas Kehidupan Ekonomi Masyarakat Serta Misi Pembangunan Jangka Menengah, Yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Daerah, Dan Membuka Peluang Investasi Untuk Mengurangi Pengangguran Dan Kemiskinan.” Tabel 12. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas A. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Hasil Identifikasi Tantangan Yang Dihadapi Daerah Hasil Identifikasi Peluang Yang Dihadapi Daerah Kondisi Yang Diharapkan 1 Reformasi Kebijakan Riset Dan Inovasi Melalui Konvergensi Program OPD Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil Riset Dalam Proses Perumusan Kebijakan Daerah (Policy Based Research) Adanya Regulasi Yang Dikeluarkan Oleh BRIN Terkait Pemanfaatan Hasil Riset Dan Inovasi. Tersedianya Kebijakan Spesifik Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Riset Dan Inovasi Daerah Berupa Regulasi Dalam Bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton. Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas A. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Hasil Identifikasi Tantangan Yang Dihadapi Daerah Hasil Identifikasi Peluang Yang Dihadapi Daerah Kondisi Yang Diharapkan 2 Penataan Basis Data Riset Dan Inovasi Berbasis Teknologi Informasi Belum Adanya Pemahaman Lingkup OPD Kabupaten Buton Tentang Peran Dan Fungsi BRIDA Kab. Buton, Sehingga Dibutuhkan Kebijakan Yang Dapat Mengatur Keterlibatan Dari Para Pemangku Kepentingan Terkait, Serta Bentuk Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan. Adanya Regulasi Yang Dikeluarkan Oleh BRIN Terkait Pemanfaatan Hasil Riset Dan Inovasi Terintegrasinya Data Hasil Riset Dan Inovasi Melalui Website Satu Data Kabupaten Buton Atau Teknologi Digital Oleh BRIDA Kabupaten Buton. 3 Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset Dan Inovasi Belum Terintegrasinya Penataan Data Riset Dan Inovasi Berbasis Teknologi Informasi Yang Mudah Diakses. Berkembangnya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Memungkinkan Masyarakat Untuk Mengakses Informasi Melalui Website Satu Data Kabupaten Buton Dengan Mudah. Tersedianya Infrastruktur Yang Mendukung Dan Dapat Dimanfaatkan Bagi Implementasi Kebijakan Dan Penyelenggaraan Program Riset Dan Inovasi Di Kabupaten Buton. 4 Pengelolaan Sektor Industri Unggulan Daerah Berbasis Kewilayahan Belum Optimalnya Pemanfaatan Beberapa Produk Unggulan Daerah Yang Tersebar Dibeberapa Wilayah. Adanya Penetapan Sektor Industri Unggulan Di Kabupaten Buton. Pengimplementasian Kebijakan One Village One Product (OVOP) Di Kabupaten Buton. 5 Penyediaan Anggaran Riset Dan Inovasi Belum Optimalnya Ketersediaan Anggaran Dan Skema Penganggaran Riset Yang Disusun Berdasarkan Prioritas Program Pembangunan Di Daerah. Adanya Dukungan Kepala Daerah Dan TAPD Dalam Menyediakan Sumber Penganggaran Riset Dan Inovasi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Berbasis Bukti. Pemerintah Daerah Memprioritaskan Ketersediaan Sumber Penganggaran Riset Dan Inovasi Daerah, Dan/Atau Skema Penganggaran Lainnya Yang Berasal Dari Swasta Dan Lembaga Riset Lainnya. Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas A. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Hasil Identifikasi Tantangan Yang Dihadapi Daerah Hasil Identifikasi Peluang Yang Dihadapi Daerah Kondisi Yang Diharapkan 6 Peningkatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Belum Berjalannya Fungsi BRIDA Kab. Buton Untuk Memfasilitasi Pengarsipan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Daerah. Ketersediaan Teknologi Informasi Yang Dapat Membantu Pendokumentasian Kekayaan Intelektual Di Daerah Kab. Buton' BRIDA Kab. Buton Memfasilitasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Di Daerah. Tabel 13. Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas B. Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Hasil Identifikasi Tantangan Yang Dihadapi Daerah Hasil Identifikasi Peluang Yang Dihadapi Daerah Kondisi Yang Diharapkan 1 Penguatan Kolaborasi Riset Dan Inovasi Di Daerah Berbasis Pentahelix Belum Optimalnya Peran BRIDA Sebagai Lembaga Yang Mengintegrasikan Riset Dan Inovasi Didaerah Belum Optimalnya Jejaring Pentahelix Dalam Wadah Kolaborasi Yang Berdasarkan Prinsip- Prinsip Partisipatif Menyusun Kebijakan Penguatan BALITBANG Menjadi BRIDA Kab. Buton, Serta Menginisiasi Jejaring Pentahelix Yang Berkala Dan Berkelanjutan BRIDA Kab. Buton Menjadi Lembaga Yang Bisa Mengintegrasikan Seluruh Program Riset Dan Inovasi, Sekaligus Terbangunya Jejaring Akses Kolaborasi Yang Lebih Luas Disertai Kejelasan SOP Tentang Tupoksi Peran Masing-Masing Stakeholder. 2 Penyediaan Sarana Pendukung Riset Dan Inovasi Di Daerah Kabupaten Buton Telah Menyusun Dokumen Produk Unggulan Daerah Yang Menjadi Basis Data Produk Lokal Yang Bernilai Bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dan PAD Kabupaten Buton Memiliki Industri Berbasis Potensi Lokal. Contoh: Desa Ngkaongke Ongkea Yakni Sentra Produksi Air Nira Untuk Gula Merah, Kecamatan Lasalimu Untuk Pengembangan Kelapa Terpadu, Dan Desa Boneatiro Sebagai Sentra Industri Pengembangan Ikan Asap. Tersedianya Kebijakan Yang Dapat Menjamin Ketersediaan Sarana Pendukung Riset Dan Inovasi Didaerah, Dan Turut Serta Untuk Meningkatkan Potensi PAD Bagi Kabupaten Buton Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas B. Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Hasil Identifikasi Tantangan Yang Dihadapi Daerah Hasil Identifikasi Peluang Yang Dihadapi Daerah Kondisi Yang Diharapkan 3 Penguatan BUMDES Sebagai Inkubator Riset Dan Inovasi Di Tingkat Desa Bumdes Belum Menjadi Badan Usaha Yang Dikelola Secara Professional Dan Berkelanjutan. Kinerja Bumdes Sangat Tergantung Kepada Kualitas Kepemimpinan Kepala Desa, Dan Kualitas SDM Pengelolanya, Sehingga Apabila Terjadi Perubahan Kepemimpinan Kepala Desa Dapat Menurunkan Kinerja Bumdes. Peran Dan Potensi BUMDES Sebagai Inkubator Bisnis Di Tingkat Desa, Dapat Menjadi Fasilitator Bagi Penyebarluasaran Potensi Dan Produk Inovasi Yang Ada Di Desa Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Bumdes Sebagai Badan Usaha Yang Memiliki Strategi Dan Rencana Bisnis Yang Sifatnya Berkelanjutan, Sehingga Tetap Dapat Menjaga Profesionalitas Ketika Terjadi Pergantian Kepala Daerah. 4 Penentuan Dan Inventarisasi Produk Unggulan Daerah Berbasis Riset Dan Inovasi Kapasitas SDM BRIDA Kab. Buton Yang Terbatas, Dan Belum Memiliki Kompetensi Dalam Melakukan Inventarisasi Dan Penentuan PUD. Peningkatan Jumlah SDM BRIDA Kab. Buton, Sekaligus Melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi SDM Melalui Ikut Serta Dalam Pelatihan Tersertifikasi. Tersedianya Basis Data PUD Yang Dapat Diakses Dengan Mudah, Serta Mendukung Prioritas Pembangunan Di Daerah. Tabel 14. Kemitraan Riset Dan Inovasi Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas C. Kemitraan Riset Dan Inovasi No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Hasil Identifikasi Tantangan Yang Dihadapi Daerah Hasil Identifikasi Peluang Yang Dihadapi Daerah Kondisi Yang Diharapkan 1 Penguatan Kemitraan Antar Kelembagaan Lingkup Kabupaten Buton Keterbatasan Sumber Daya Riset Dan Inovasi Yang Dimiliki Oleh Daerah Untuk Penguatan Sektor Pertanian, Mengharuskan Pemerintah Daerah Untuk Bermitra Dengan Berbagai Pihak,Baik Akademisi, Pelaku Usaha Maupun Komunitas Masyarakat. Berkembangnya Kemitraan Antara Pemerintah Daerah Dengan Pelaku Usaha, Akademisi, Dan Komunitas Masyarakat Untuk Penguatan Sektor Unggulan. Tersedianya Penerapan Model Kemitraan Yang Fleksibel Dan Saling Menguntungkan Antara Pemerintah Daerah Dengan Pelaku Usaha, Akademisi, Dan Komunitas Masyarakat Untuk Penguatan Sektor Unggulan Daerah. 2 Peningkatan Difusi Dan Inovasi Berbasis Sumberdaya Lokal Keterbatasan Jumlah Kajian Yang Dilakukan Oleh BALITBANG (BRIDA) Kab. Buton Yang Berorientasi Pada Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Tingginya Permintaan Akan Produk Olahan Sektor Pertanian Dan Perikanan Kab. Buton Pada Event Pameran Produk Pertanian Yang Diikuti Oleh Para Pelaku Usaha. Terlaksananya Model Kemitraan Antar Stakeholders Yang Memungkinkan Pemda, Pelaku Usaha Dan Pihak Akademisi Untuk Berkontribusi Secara Optimal Dalam Mewujudkan Difusi Dan Inovasi Di Daerah 3 Peningkatan Praktik Diseminasi Hasil Riset Dan Inovasi Melalui HUT Daerah, Expo, Festival Dan Kegiatan Lain Sejenisnya. Belum Optimalnya Realisasi Diseminasi Hasil-Hasil Riset Yang Telah Dilakukan, Disisi Lain Ikut Serta Pada Program- Program Yang Dapat Menjadi Sarana Diseminasi Masih Tergolong Minim Disebabkan Akses Dan Anggaran Yang Terbatas Beberapa Produk Industri Seperti Anyaman Nentu, Sarung Tenun Pewarna Alam, Ikan Asap Merupakan Produk Yang Memiliki Prospek Yang Bagus Di Pasar Domestik, Nasional Bahkan Internasional Tersedianya Dokumentasi Hasil-Hasil Riset Dan Inovasi Yang Memiliki Daya Saing Untuk Dapat Diikutsertakan Pada Sejumlah Kegiatan Dalam Rangka Promosi. Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas C. Kemitraan Riset Dan Inovasi No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Hasil Identifikasi Tantangan Yang Dihadapi Daerah Hasil Identifikasi Peluang Yang Dihadapi Daerah Kondisi Yang Diharapkan 4 Kemitraan Riset Dan Inovasi Sektor Industri Dan UMKM Belum Adanya Kemitraan Riset Dan Inovasi Pada Bidang Khusus Yakni Industri Dan UMKM Yang Dapat Menunjang Pengembangan Industri Dan UMKM Di Kabupaten Buton Sektor Industri Dan UMKM Menjadi Sektor Ketahanan Ekonomi Daerah Yang Terbukti Memiliki Prospek Pengembangan Yang Baik Guna Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tersedianya Komunitas Industri Dan UMKM Daerah Yang Dapat Mewujud Sebagai Sarana Pengembangan Kompetensi, Sharing Knowledge, Serta Promosi Dan Pemasaran Produk Yang Handal Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas D. Budaya Riset Dan Inovasi No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Hasil Identifikasi Tantangan Yang Dihadapi Daerah Hasil Identifikasi Peluang Yang Dihadapi Daerah Kondisi Yang Diharapkan 1 Promosi Dan Kampanye Inovasi Daerah Secara Berkala Belum Terciptanya Regulasi Yang Didasarkan Atas Evidence Based Policy Berbasis Data Presisi Adanya Kebijakan Pimpinan Daerah Yang Mengarahkan Pengambilan Kebijakan Berbasis Data Presisi Terbentuknya Regulasi Yang Didasarkan Pada Kebijakan Evidence Based Policy Berbasis Data Presisi 2 Apresiasi Prestasi Inovasi Baik Bagi Individu, Kelompok Komunitas, Pelaku Budaya Dan Pemerintah Desa/Kelurahan Belum Membudayanya Apresiasi Prestasi Inovasi Bagi Pelaku Riset Dan Inovasi, Serta Pemanfaatan Hasil Inovasi Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Kab. Buton Adanya Alokasi Insentif Bagi Pelaku Riset Dan Inovasi Daerah, Serta Bagi Pengguna Hasil-Hasil Riset Dan Inovasi Terbentuknya Budaya Apresiasi Daerah Terhadap Pelaku Inovasi Oleh Masyarakat, Yang Dapat Ikut Menstimulus Adanya Penemuan-Penemuan Inovasi Lainnya. 3 Pengembangan UMKM Lokal Pemula Berbasis Potensi Lokal Belum Optimalnya Kajian Produk Unggulan Daerah Yang Dapat Menstimulus Pertumbuhan Sektor Usaha Bidang Industri Dan UMKM Di Kabupaten Buton UMKM Merupakan Sektor Yang Dapat Bertahan Pada Masa Pandemi, Dan Membantu Pemulihan Ekonomi Daerah, Dengan Trend Jumlah UMKM Yang Terus Bertumbuh Dan Disertai Dengan Tumbuhnya Budaya Kreatif Dan Inovatif Yang Sangat Potensial Bagi Peningkatan Nilai Tambah Bisnis. Ptersedianya Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) Bukan Saja Meningkatkan Jumlah Wirausaha Baru Namun Juga Dapat Menghasilkan Wirausaha Baru Berbasis Riset Dan Inovasi, Serta Meningkatkan Kemitraan UMKM Dengan Lembaga Riset Dan Inovasi. 4 Mendorong Adanya Inventarisasi, Pengembangan Dan Perlindungan IPTEK Masyarakat Belum Terlaksanya Inventarisasi Perlindungan Pengetahuan Dan/Atau Teknologi Masyarakat Oleh BRIDA Adanya Sistem Satu Data Kabupaten Buton Yang Berbasis Teknologi Informasi Untuk Melakukan Perlindungan Pengetahuan Dan/Atau Teknologi Masyarakat BRIDA Menjadi Fasilitator Untuk Perlindungan Pengetahuan Dan/Atau Teknologi Masyarakat Tabel 15. Keterpaduan Riset Dan Inovasi Di Daerah Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi E. Keterpaduan Riset Dan Inovasi Di Daerah Hasil Identifikasi Tantangan Yang Dihadapi Hasil Identifikasi Peluang Daerah Yang Dihadapi Daerah Kondisi Yang Diharapkan 1 Pengembangan Riset Belum Terlaksananya Implementasi Inovasi Di Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Buton Pengembangan Dan Promosi Produk Unggulan Daerah Kabupaten Buton Sangat Potensial Karena Memiliki Keunikan Yang Khas Implementasi Inovasi Didaerah Didasarkan Pada Hasil Karya Masyarakat Ataupun Potensi Daerah, Yang Dikembangkan Berdasarkan Klaster Kebutuhan Produk Unggulan Daerah Dan Inovasi Daerah Untuk Promosi Produk Unggulan Daerah 2 Pengembangan Klaster Belum Tersedianya Kesesuaian Kebijakan Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berdasarkan Hasil Identifikasi Klaster Inovasi Pada Masing-Masing Wilayah Di Kabupaten Buton Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Telah Menetapkan Dan Memiliki Beberapa Program Prioritas Pembangunan Yang Diarahkan Pada Upaya Pengembangan Produk Unggulan Daerah Yang Potensial Dan Berdaya Saing Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Didasarkan Pada Potensi Pengembangan Produk Unggulan Dan Berdaya Saing Pada Potensi Yang Dimiliki Oleh Masing- Masing Wilayah Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah Berdasarkan Kewilayanan Di Kabupaten Buton 3 Kesesuaian Kebijakan Lambatnya Transformasi Kebijakan Disebabkan Oleh Belum Optimalnya Singkronisasi Kebijakan Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah Khususnya Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Produk Unggulan Yang Ada Di Daerah Kabupaten Buton. Adanya Mandat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Singkronisasi Program Prioritas Pembangunan Secara Bertingkat Mulai Dari Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Melalui Dokumen Arah Kebijakan Riset Nasional Dan Arah Kebijakan Riset Daerah Melakukan Singkronisasi Kebijakan Daerah Kabupaten Buton Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Provinsi, Dalam Rangka Mendukung Relevansi Program Nasional Dengan Program Pembangunan Di Daerah Kabupaten Buton Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Telah Disesuaikan Dengan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tabel 16. Penyelarasan Dengan Perkembangan Global Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas F. Penyelarasan Dengan Perkembangan Global No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Hasil Identifikasi Tantangan Yang Dihadapi Daerah Hasil Identifikasi Peluang Yang Dihadapi Daerah Kondisi Yang Diharapkan 1 Pengembangan Riset Dan Inovasi Berbasis Percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Belum Terarahnya Perhatian Daerah Dalam Merespon Issue-Issue Global Kedalam Produk Riset Daerah, Sekaligus Melakukan Adopsi Dalam Program Inovasi Pembangunan Daerah Implementasi Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Menjadi Issue Prioritas Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Adanya Dokumen Kebijakan Daerah Yang Menempatkan Beberapa Agenda Sdgs Dalam Prioritas Pembangunan Daerah, Khusnya Berkaitan Dengan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah 2 Tata Kelola Pemerintahahan Daerah Berbasis Dinamic Governance Tata Kelola Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Buton Belum Dapat Menunjukkan Adanya Responsivitasnya Terhadap Perubahan Yang Cepat Dan Unpredictable. Pimpinan Daerah Dan SDM Daerah Memiliki Keinginan Yang Cukup Kuat Untuk Terus Mengembangkan Kompetensinya Dalam Manajemen Pemerintahan Adanya Roadmap Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Yang Terstruktur, Sistematis Dan Dapat Diaplikasikan 3 Tata Kelola Kebutuhan Masyarakat Daerah Berbasis Mitigasi Resiko Yang Handal Belum Adanya Bukti Penetapan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Manajemen Pemerintahan Daerah BRIDA Kabupaten Buton Memiliki Jejaring Kerjasama Yang Dapat Mendukung Penyusunan Dokumen Mitigasi Resiko, Sekaligus Analisis Potensi Penerapannya Adanya Dokumen Mitigasi Resiko Khususnya Dalam Siklus Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas F. Penyelarasan Dengan Perkembangan Global No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Hasil Identifikasi Tantangan Yang Dihadapi Daerah Hasil Identifikasi Peluang Yang Dihadapi Daerah Kondisi Yang Diharapkan 4 Penguatan Kerjasama Internasional Yang Lebih Inklusif Belum Terbangunnya Akses Dan Ruang Kerjasama Lingkup Internasional Yang Lebih Luas Dan Terbuka Bagi Daerah Terbukanya Kesempatan Dalam Melakukan Perluasan Jejaring Kolaborasi Dan Adopsi Teknologi, Serta Program Inovasi Yang Dapat Menunjang Pengembangan Daya Saing Daerah Melalui Program Sister City Adanya Kerjasama Riset Dan Inovasi Dalam Lingkup Internasional Dengan Memperhatikan Pada Upaya Penyelesaian Permasalah Di Daerah Pada Bab IV Ini, Akan Menelusuri Basis Data Yang Dimiliki Oleh Daerah Sebagai Acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Data Tersebut Digunakan Untuk Menganalisis Permasalahan Daerah Dan Kebijakan Yang Telah Sebelumnya Ditetapkan Dan Dilaksanakan. Selanjutnya Informasi Tersebut Dianalisis Melalui Hasil Kajian Akademik Untuk Menemukenali Kesenjangan (Gap Analysis) Kemampuan Kemampuan Daerah Kabupaten Buton Untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) Dan Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Data Ini Dan Kondisi Yang Diharapkan. Kesenjangan Dapat Diartikan Sebagai Sebuah Perbedaan, Ketimpangan, Ketidakmerataan, Ketidak Sesuain, Ketidakadilan Yang Kesemuanya Bisa Menghambat Pembangunan Suatu Daerah. Pembahasan Pada BAB Ini, Juga Digunakan Untuk Dapat Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti Untuk Merespon Ketidaktepatan Dalam Menentukan Kebijakan di Daerah. Pada Beberapa Kasus Masih Ditemukan Kebijakan Yang Pada Implementasinya Seringkali Bersinggungan Dengan Berbagai Bidang Kehidupan Seperti Sosial, Budaya, Pendidikan, Politik, Ekonomi, Kesehatan Dan Lain Sebagainya, Sehingga Memerlukan Sebuah Pola Data Sebagai Input Kebijakan Berbasis Riset Yang Berorientasi Penyelesaian Masalah Di Masyarakat. Adapun Kesenjangan (Evidence-Based Policy) Dapat Diamati Pada Tabel Berikut: Tabel 17. Tema Prioritas Ekosistem Riset Daerah Saat Ini Tema Prioritas Ekosistem Riset Dan Inovasi Saat Ini Di Daerah Tema Prioritas Riset Dan Inovasi Kab.Buton Adalah “Riset Dan Inovasi Untuk Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah”. Tema Prioritas Ini Ditetapkan Untuk Mendukung Salah Satu Misi Jangka Panjang Pembangunan Kabupaten Buton Yaitu: “Mewujudkan Kualitas Kehidupan Ekonomi Masyarakat Serta Misi Pembangunan Jangka Menengah, Yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Daerah, Dan Membuka Peluang Investasi Untuk Mengurangi Pengangguran Dan Kemiskinan.” Tabel 18. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Daerah Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas A. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi di Daerah No Area Penguatan Analisis Terhadap Kondisi Saat Ini Di Daerah Kondisi Yang Diharapkan Analisis Kebutuhan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Ekosistem Riset Dan Inovasi 1 Reformasi Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil Riset Dalam Proses Perumusan Kebijakan Daerah (Policy Based Research) Tersedianya Kebijakan Spesifik Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Riset Dan Inovasi Daerah Berupa Regulasi Dalam Bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton. Dengan Tidak Adanya Kebijakan Berupa Pergub Dan Perda Tentang Pengaturan Implementasi Pelaksanaan Riset Satu Pintu Melalui BRIDA Menyebabkan Pelaksanaan Riset Di Daerah Dilakukan Secara Terpisah, Dimana Masing- Masing Perangkat Daerah Memiliki Kebijakan Kajian/Riset Sendiri. Hal Ini Ikut Mempengaruhi Pengelolaan Hasil-Hasil Riset Bagi Kebijakan Daerah Yang Tidak Optimal Dapat Dilakukan. Kebijakan Riset Dan Inovasi Melalui Konvergensi Program OPD Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas A. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi di Daerah No Area Penguatan Analisis Terhadap Kondisi Saat Ini Di Daerah Kondisi Yang Diharapkan Analisis Kebutuhan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Ekosistem Riset Dan Inovasi 2 Penataan Basis Belum Adanya Pemahaman Lingkup OPD Kabupaten Buton Tentang Peran Dan Fungsi BRIDA Kab. Buton, Sehingga Dibutuhkan Kebijakan Yang Dapat Mengatur Keterlibatan Dari Para Pemangku Kepentingan Terkait, Serta Bentuk Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan. Terintegrasinya Data Hasil Riset Dan Inovasi Melalui Website Satu Data Kabupaten Buton Atau Teknologi Digital Oleh BRIDA Kabupaten Buton. Meskipun Kabupaten Buton Telah Memiliki Aplikasi Satu Data Pemerintah, Namun Belum Dapat Dimanfaatkan Sebagai Basis Data Riset Dan Inovasi Di Daerah. Keberadaan BRIDA Kabupaten Buton, Juga Belum Optimal Pasca Perubahan Nomenklatur Dari BALITBANG, Menyebabkan Belum Berjalannya Peran Dan Fungsinya Sebagai Penyedia Data Dan Akses Pada Hasil-Hasil Riset Dan Inovasi. Disisi Lain, BRIDA Kabupaten Buton Juga Kesulitan Menetapkan Kebijakan Internal Kedepan Karena Belum Memiliki Basis Data Yang Handal Dalam Menetapkan Kebijakannya. Data Riset Dan Inovasi Berbasis Teknologi Informasi 3 Pengembangan Belum Terintegrasinya Penataan Data Riset Dan Inovasi Berbasis Teknologi Informasi Yang Mudah Diakses. Tersedianya Infrastruktur Yang Mendukung Dan Dapat Dimanfaatkan Bagi Implementasi Kebijakan Dan Penyelenggaraan Program Riset Dan Inovasi di Kabupaten Buton. Belum Tersedianya Infrastruktur Yang Secara Khusus Dapat Digunakan Sebagai Pusat Pemajuan IPTEK Dan Inkubasi Bisnis Daerah, Serta Laboratorium Dasar Riset Membuat Implementasi Pelaksanaan Riset Dan Inovasi di Daerah Kabupaten Buton Berjalan Lambat, Dan Masih Jauh Tertinggal Dengan Daerah-Daerah Lainnya Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Disisi Lain, Upaya Membuka Kolaborasi Bersama Penggunaan Infrastruktur Dasar Riset Dan Inovasi Dengan Perguruan Tinggi Membutuhkan Kebijakan Anggaran Yang Juga Belum Dimiliki Oleh Pemerintah Kabupaten Buton. Infrastruktur DasarRiset Dan Inovasi Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas A. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi di Daerah No Area Penguatan Analisis Terhadap Kondisi Saat Ini Di Daerah Kondisi Yang Diharapkan Analisis Kebutuhan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Ekosistem Riset Dan Inovasi 4 Pengelolaan Belum Optimalnya Pemanfaatan Beberapa Produk Unggulan Daerah Yang Tersebar Dibeberapa Wilayah. Pengimplementasian Kebijakan One Village One Product (OVOP) Di Kabupaten Buton. Implementasi Kebijakan One Village One Product (OVOP) Belum Berjalan Dengan Optimal. Saat Ini Melalui Dinas Perindustrian, Kabupaten Buton Menginisiasi Adanya Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Kewilayahan Seperti Ikan Asap, Jambu Mete, Tenun Pewarna Alam Dan Anyaman Nentu Telah Berjalan. Akan Tetapi Belum Memberikan Pengaruh Yang Signifikan Baik Bagi Daerah Dalam Bentuk PAD Maupun Bagi Masyarakat Sebagai Pelaku Usaha Tersebut. Sektor Industri Unggulan Daerah Berbasis Kewilayahan Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas A. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi di Daerah No Area Penguatan Analisis Terhadap Kondisi Saat Ini Di Daerah Kondisi Yang Diharapkan Analisis Kebutuhan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Ekosistem Riset Dan Inovasi 5 Penyediaan Belum Optimalnya Ketersediaan Anggaran Dan Skema Penganggaran Riset Yang Disusun Berdasarkan Prioritas Program Pembangunan Di Daerah. Pemerintah Daerah Memprioritaskan Ketersediaan Sumber Penganggaran Riset Dan Inovasi Daerah, Dan/Atau Skema Penganggaran Lainnya Yang Berasal Dari Swasta Dan Lembaga Riset Lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Belum Memiliki Regulasi Untuk Mengatur Jumlah Anggaran Riset Di Daerah Yang Dapat Mengikat Setiap Perangkat Daerah Yang Memiliki Program Tersebut, Sehingga Dalam Implementasinya Anggaran Riset Selama Ini Hanya Menggunakan APBD Yang Persentasenya Sangat Terbatas. Terbatasnya Sumber Pengaggaran Riset Tersebut Menyebabkan Akses Pada Hasil Riset Berkualitas Yang Sangat Terbatas, Yang Pada Gilirannya Berefek Pada Produk Inovasi Yang Dapat Dihasilkan, Olehnya Itu Perlu Didoring Skema Penganggaran Riset Yang Berasal Dari Swasta/ Mitra Atau Dana Padanan Dengan Perguruan Tinggi. Anggaran Riset Dan Inovasi Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas A. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi di Daerah No Area Penguatan Analisis Terhadap Kondisi Saat Ini Di Daerah Kondisi Yang Diharapkan Analisis Kebutuhan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Ekosistem Riset Dan Inovasi 6 Peningkatan Belum Berjalannya Fungsi BRIDA Kab. Buton Untuk Memfasilitasi Pengarsipan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah. BRIDA Kab. Buton Memfasilitasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Daerah. Kebijakan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Merupakan Tupoksi Dari Kantor Kemenkumham, Akan Tetapi Seriring Dengan Keberadaan BRIDA, Maka Salah Satu Tupoksinya Dalam Membantu Dalam Memfasilitasi Pengajuan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Daerah. Belum Optimalnya Peran BRIDA Saat Ini Menyebabkan Belum Tersedianya Data Potensi Kekayaan Intelektual Yang Dapat Diajukan Sebagai Kekayaan Intelektual Daerah Yang Perlu Mendapat Perlindungan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Tabel 19. Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas B. Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Analisis Terhadap Kondisi Saat Ini Di Daerah Kondisi Yang Diharapkan Analisis Kebutuhan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi 1 Penguatan Belum Optimalnya Peran BRIDA Sebagai Lembaga Yang Mengintegrasikan Riset Dan Inovasi Didaerah Belum Optimalnya Jejaring Pentahelix Dalam Wadah Kolaborasi Yang Berdasarkan Prinsip-Prinsip Partisipatif BRIDA Kab. Buton Menjadi Lembaga Yang Bisa Mengintegrasikan Seluruh Program Riset Dan Inovasi, Sekaligus Terbangunya Jejaring Akses Kolaborasi Yang Lebih Luas Disertai Kejelasan SOP Tentang Tupoksi Peran Masing-Masing Stakeholder. Jejaring Kolaborasi Yang Masih Bersifat Seremonial Dan Terbatas, Menyebabkan Akses Untuk Menghasilkan Produk Penelitian Yang Berkualitas Dan Dapat Menjadi Solusi Bagi Permasalah Daerah Juga Menjadi Terbatas. Daya Jangkau Daerah Pada Informasi Dan Wawasan Terbaru Yang Berkaitan Dengan Riset Dan Inovasi Menjadi Tidak Optimal.Kolaborasi Riset Dan Inovasi di Daerah Berbasis Pentahelix Olehnya Itu, Diharapkan Adanya Upaya Optimalisasi Kerjasama Multistakeholder Yang Dapat Diinisiasi Oleh BRIDA Kabupaten Buton, Mulai Dari BRIN (Nasional), BRIDA (Daerah Lain), Bappeda, Perguruan Tinggi, Maupun Stakeholder Lainnya Tidak Sekedar Pelaksanaan Konsultasi, Namun Secara Berkelanjutan Menjadi Komitmen Bersama Dalam Rangka Pemanfaatan Hasil Riset Dan Inovasi Menjadi Dasar Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton. Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas B. Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Analisis Terhadap Kondisi Saat Ini Di Daerah Kondisi Yang Diharapkan Analisis Kebutuhan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi 2 Penyediaan Sarana Kabupaten Buton Telah Menyusun Dokumen Produk Unggulan Daerah Yang Menjadi Basis Data Produk Lokal Yang Bernilai Bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dan PAD Tersedianya Kebijakan Yang Dapat Menjamin Ketersediaan Sarana Pendukung Riset Dan Inovasi Didaerah, Dan Turut Serta Untuk Meningkatkan Potensi PAD Bagi Kabupaten Buton BRIDA Kabupaten Buton Memiliki Keterbatasan Dalam Mengakses Sarana Dan Prasaran Pendukung Riset Berupa Pemanfaatan Saran Teknologi Dan Digitalisasi Yang Berpengaruh Terhadap Ketersediaan Media Sebagai Basis Data, Publikasi Dan Sarana Diseminasi Hasil- Hasil Riset Yang Pernah Dilakukan. Pendukung Riset Untuk Itu, Diperlukan Adanya Penyediaan Sarana Dan Inovasi di Daerah Pendukung Dan Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Mengelola Sarana Dan Prasarana Pendukung Riset, Disisi Lain Diperlukan Adanya Sarana Yang Dapat Dijadikan Inkubator Bisnis Masyarakat, Dimana Didalamnya Memiliki Prasarana Yang Didukung Teknologi Informasi Yang Handal Dan Mudah Diakses, Contohnya Adalah Pembangunan PLUT Di Daerah. Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas B. Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Analisis Terhadap Kondisi Saat Ini Di Daerah Kondisi Yang Diharapkan Analisis Kebutuhan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi 3 Penguatan Bumdes Belum Menjadi Badan Usaha Yang Dikelola Secara Professional Dan Berkelanjutan. Kinerja Bumdes Sangat Tergantung Kepada Kualitas Kepemimpinan Kepala Desa, Dan Kualitas SDM Pengelolanya, Sehingga Apabila Terjadi Perubahan Kepemimpinan Kepala Desa Dapat Menurunkan Kinerja Bumdes. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Bumdes Sebagai Badan Usaha Yang Memiliki Strategi Dan Rencana Bisnis Yang Sifatnya Berkelanjutan, Sehingga Tetap Dapat Menjaga Profesionalitas Ketika Terjadi Pergantian Kepala Daerah. Buruknya Tata Kelola BUMDES Masih Menjadi Salah Satu Indikator Belum Mandirinya Usaha Masyarakat Di Desa. Disisi Lain, Belum Optimalknya Tupoksi BRIDA Untuk Mendukung Upaya Tata Kelola BUMDES Yang Lebih Baik, Disertai Pengembangan Inovasi Desa Yang Optimal Membuat BUMDES Belum Mampu Memberikan Tambahan PAD Bagi Desa Dan Daerah. BUMDES Sebagai Untuk Itu, Kedepan Diharapkan Melalui Peran BRIDAInkubator Riset Dan Inovasi Di Tingkat Desa Dalam Memfasilitasi Pengelolaan Riset Dan Inovasi Didaerah, Dapat Memperjelas Proses Bisnis Pemanfaatan Hasil Riset Dan Inovasi Bagi Pengembangan BUMDES Di Kabupaten Buton. Dari Sisi Regulasi, Pemerintah Daerah Perlu Membuat Aturan Yang Jelas Dan Spesifik Bagi Pengelolaan BUMDES, Sehingga Fluktuasi Pengelolaan BUMDES Tidak Terpengaruh Periodisasi Pergantian Kepada Daerah Maupun Kepala Desa. Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas B. Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Analisis Terhadap Kondisi Saat Ini Di Daerah Kondisi Yang Diharapkan Analisis Kebutuhan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi 4 Penentuan Dan Inventarisasi Produk Unggulan Daerah Berbasis Riset Dan Inovasi Kapasitas SDM BRIDA Kab. Buton Yang Terbatas, Dan Belum Memiliki Kompetensi Dalam Melakukan Inventarisasi Dan Penentuan PUD. Tersedianya Basis Data PUD Yang Dapat Diakses Dengan Mudah, Serta Mendukung Prioritas Pembangunan di Daerah. Terbatasnya SDM Daerah Yang Dapat Mengelola Basis Data PUD Menjadikan Tidak Optimalnya Pemanfaatan PUD Sebagai Branding Dan PAD Daerah. Untuk Itu, Selain Penyiapan SDM Terampil Juga Diperlukan Adanya Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Dapat Menyediakan Informasi Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat Dengan Mudah, Cepat Dan Handal. Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas C. Kemitraan Riset Dan Inovasi No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Analisis Terhadap Kondisi Saat Ini Di Daerah Kondisi Yang Diharapkan Analisis Kebutuhan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi 1 Penguatan Keterbatasan Sumber Daya Riset Dan Inovasi Yang Dimiliki Oleh Daerah Untuk Penguatan Sektor Pertanian, Mengharuskan Pemerintah Daerah Untuk Bermitra Dengan Berbagai Pihak, Baik Akademisi, Pelaku Usaha Maupun Komunitas Masyarakat. Tersedianya Penerapan Model Kemitraan Yang Fleksibel Dan Saling Menguntungkan Antara Pemerintah Daerah Dengan Pelaku Usaha, Akademisi, Dan Komunitas Masyarakat Untuk Penguatan Sektor Unggulan Daerah. Pola Kemitraan Riset Dan Inovasi di Daerah Kabupaten Buton Masih Terbangun Dengan Komitmen Yang Lemah Dan Berjalan Satu Arah. Hal Ini Menyebabkan Program Riset Hanya Dilakukan Sebagai Pemenuhan Syarat Administrasi Kebijakan Daerah, Disisi Lain Tidak Terjadi Hubungan Timbal Balik Yang Berkelanjutan Antara Dua Pihak. BRIDA Kabupaten Buton Sebagai Penyedia Anggaran Riset Hanya Memperoleh Hasil Riset, Sekaligus Menyebarluaskannya Pada Perangkat Daerah Relevan, Akan Tetapi Belum Dapat Melakukan Evaluasi Keterlaksanaanya di Lapangan Disisi Lain, Kemitraan Dengan Perguruan Tinggi Hanya Sebatas Jasa Konsultasi Riset Dan Inovasi. Sedangkan Manfaat Timbal Balik, Seperti Pemanfaatan Produk Riset Mandiri Perguruan Tinggi Oleh Daerah Belum Dapat Digunakan Sebagai Solusi Permasalahan Daerah. Kemitraan Antar Kelembagaan Lingkup Kabupaten Buton Tabel 20. Kemitraan Riset Dan Inovasi Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas C. Kemitraan Riset Dan Inovasi No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Analisis Terhadap Kondisi Saat Ini Di Daerah Kondisi Yang Diharapkan Analisis Kebutuhan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi 2 Peningkatan Difusi Dan Inovasi Berbasis Sumberdaya Lokal Keterbatasan Jumlah Kajian Yang Dilakukan Oleh BALITBANG (BRIDA) Kab. Buton Yang Berorientasi Pada Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Terlaksananya Model Kemitraan Antar Stakeholders Yang Memungkinkan Pemda, Pelaku Usaha Dan Pihak Akademisi Untuk Berkontribusi Secara Optimal Dalam Mewujudkan Difusi Dan Inovasi Di Daerah Keterlibatan BRIDA, Pelaku Usaha Dan Akademisi Dalam Mewujudkan Terjadinya Difusi Pengetahuan Dan Pengembangan Inovasi Di Daerah Belum Berjalan Optimal. Untuk Itu, Melalui BRIDA Kabupaten Buton Pemerintah Daerah Dapat Ikut Melibatkan Pelaku Usaha Dan Akademisi Sebagai Mitra Strategis, Bagi Pengembangan Inovasi Daerah Yang Lebih Berkualitas Dan Berdaya Saing. Selain Itu, Diperlukan Kebijakan Yang Inklusif Bagi Para Pelaku Usaha Di Daerah Untuk Dapat Mengembangkan Produk, Maupun Mempromosikannya Dalam Program Yang Difasilitasi Oleh Daerah Dalam Bentuk Festival, Expo Dan Kegiatan Sejenis Lainnya. 3 Peningkatan Praktik Diseminasi Hasil Riset Dan Inovasi Melalui HUT Daerah, Expo, Festival Dan Kegiatan Lain Sejenisnya. Belum Optimalnya Realisasi Diseminasi Hasil-Hasil Riset Yang Telah Dilakukan, Disisi Lain Ikut Serta Pada Program- Program Yang Dapat Menjadi Sarana Diseminasi Masih Tergolong Minim Disebabkan Akses Dan Anggaran Yang Terbatas Tersedianya Dokumentasi Hasil- Hasil Riset Dan Inovasi Yang Memiliki Daya Saing Untuk Dapat Diikutsertakan Pada Sejumlah Kegiatan Dalam Rangka Promosi. Keterbatasan Daerah Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Khususnya Bagi Promosi Hasil-Hasil Inovasi Masyarakat, Membuat Sulitnya Penyebarluasan Informasi Inovasi Daerah Dapat Dilakukan. Untuk Itu, Diperlukan Adanya Daya Dukung Program Kebijakan Daerah Yang Memungkinkan Terfasilitasinya Ruang Promosi Bagi Produk-Produk Inovasi Daerah. Hal Ini Dapat Dilakukan Melalui Kegiatan Berkala Yang Dilakukan Oleh Daerah, Turut Melibatkan Pelaku UMKM Dan IKM Untuk Mempromosikan Produk Hasil Inovasi Mereka Secara Terbuka Dan Berkelanjutan. Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas C. Kemitraan Riset Dan Inovasi No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Analisis Terhadap Kondisi Saat Ini Di Daerah Kondisi Yang Diharapkan Analisis Kebutuhan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi 4 Kemitraan Riset Dan Inovasi Sektor Industri Dan UMKM Belum Adanya Kemitraan Riset Dan Inovasi Pada Bidang Khusus Yakni Industri Dan UMKM Yang Dapat Menunjang Pengembangan Industri Dan UMKM Di Kabupaten Buton Tersedianya Komunitas Industri Dan UMKM Daerah Yang Dapat Mewujud Sebagai Sarana Pengembangan Kompetensi, Sharing Knowledge, Serta Promosi Dan Pemasaran Produk Yang Handal Salah Satu Bentuk Daya Dukung Bagi Pengembangan Kompetensi IKM Dan UMKM Daerah Adalah Terfasilitasinya Komunitasnya. Pelaku Usaha Di Kabupaten Buton Belum Memiliki Komunitas, Yang Dapat Memfasilitasi Adanya Sharing Knowledge Antar Pelaku Usaha. Untuk Itu, Melalui Regulasi Pemerintah Daerah Hal Ini Dapat Dilakukan Dengan Memberikan Fasilitasi Pengembangan Kelompok Usaha, Baik Berbasis Pada Kewilayahan, Produk Maupun Jenis Usaha Mereka. Tabel 21. Budaya Riset Dan Inovasi Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas D. Budaya Riset Dan Inovasi No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Analisis Terhadap Kondisi Saat Ini Di Daerah Kondisi Yang Diharapkan Analisis Kebutuhan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi 1 Promosi Dan Belum Terciptanya Regulasi Yang Didasarkan Atas Evidence Based Policy Berbasis Data Presisi Terbentuknya Regulasi Yang Didasarkan Pada Kebijakan Evidence Based Policy Berbasis Data Presisi Belum Adanya Regulasi Yang Secara Spesifik Mengatur Tentang Pembentukan Kebijakan Berbasis Evidence Based Policy, Membuat Sejumlah Kebijakan Daerah Kabupaten Buton Tidak Didasarkan Pada Kebijakan Riset. Implikasinya, Sejumlah Kebijakan Belum Mampu Memenuhi Unsur Tepat Prioritas Dan Tepat Sasaran. Oleh Karena Ini, Diperlukan Regulasi Yang Legal Seperti Kampanye Inovasi Perda Atau Perbup Sebagai Ruang Lingkup PerangkatDaerah Secara Daerah Dalam Menyusunan Dan Menentukan ProgramBerkala Kebijakannya. Peran Dan Fungsi BRIDA Juga Diperkuat Melalui Kejelasan Posisinya Sebagai Pelaksana Dan Penyebarluasan Hasil Riset, Serta Memfasilitasi Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Didaerah Kabupaten Buton. 2 Apresiasi Prestasi Inovasi Baik Bagi Individu, Kelompok Komunitas, Pelaku Budaya Dan Pemerintah Desa/Kelurahan Belum Membudayanya Apresiasi Prestasi Inovasi Bagi Pelaku Riset Dan Inovasi, Serta Pemanfaatan Hasil Inovasi Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Kab. Buton Terbentuknya Budaya Apresiasi Daerah Terhadap Pelaku Inovasi Oleh Masyarakat, Yang Dapat Ikut Menstimulus Adanya Penemuan- Penemuan Inovasi Lainnya. Belum Optimalnya Apresiasi Dan Pemberian Penghargaan Terhadap Produk Inovasi Dan Kepada Pelaku Inovasi, Menyebabkan Perhatian Masyarakat Terhadap Ide-Ide Inovasi Masih Sangat Kurang. Inovasi Hanya Dilakukan Secara Mandiri, Yang Biasanya Berasal Dari Para Pelaku Usaha Yang Menginginkan Pengembangan Usahanya Lebih Baik Lagi, Bukan Karena Adanya Ruang Apresiasi Bagi Produk Inovasinya. Untuk Itu, Guna Menstimulus Inovasi Masyarakat Yang Hanya Sebatas Ide Dan Gagasan Tanpa Implementasi Memerlukan Adanya Kejelasan Regulasi Daerah Terhadap Apresiasi Inovasi Daerah, Minimal Dilakukan Dengan Mewajibkan Perangkat Daerah Menggunakan Inovasi Masyarakat Yang Relevan Dengan Programnya. 3 Pengembangan Belum Optimalnya Kajian Produk Unggulan Daerah Yang Dapat Menstimulus Pertumbuhan Sektor Usaha Bidang Industri Dan UMKM Di Kabupaten Buton Tersedianya Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) Yang Berkelanjutan, Bukan Saja Dilakukan Guna Meningkatkan Jumlah Wirausaha Baru Namun Juga Dapat Menghasilkan Wirausaha Baru Berbasis Riset Dan Inovasi, Serta Meningkatkan Kemitraan UMKM Dengan Lembaga Riset Dan Inovasi. Fakta Bahwa UMKM Memiliki Ketangguhan Dalam Menghadapi Krisis, Belum Menjadi Tolak Ukur Daerah Dalam Upaya Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Buton. Sehingga Upaya Pemberdayaan UMKM Masih Dilakukan Secara Parsial Melalui OPD Terkait, Dan Belum Terlihat Adanya Kovergensi Program Dalam Pengembangan UMKM UMKM Lokal Pemula Berbasis Potensi Lokal Permasalahan Daerah Yang Berasal Dari Upaya Penguatan Usaha Kecil Juga Kurang Diperhatikan, Padahal Sejumlah Inovasi Daerah Berasal Dari Usaha Kecil Tersebut. Olehnya Itu, Program Pemberdayaan UMKM Perlu Dilakukan Melalui Kolaborasi Pentahelix Yang Diperjelas Melalui Regulasi Yang Dibuat Oleh Pemerintah Daerah, Dan Dapat Menjadi Pedoman Bagi Pengembangan Sektor Usaha Ini. 4 Mendorong Adanya Belum Terlaksanya Inventarisasi Perlindungan Pengetahuan Dan/Atau Teknologi Masyarakat Oleh BRIDA BRIDA Menjadi Fasilitator Untuk Perlindungan Pengetahuan Dan/Atau Teknologi Masyarakat Tidak Tersedianya Data Inventarisasi Perlindungan Pengetahuan/ Teknologi Di Masyarakat Menyebabkan Belum Maksimalnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Melibatkan Unsur-Unsur Stakeholder Terkait Dalam Koordinasi Inventarisasi, Pengembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Dan/Atau Teknologi Di Masyarakat Kabupaten Buton. Inventarisasi, Pengembangan Dan Perlindungan IPTEK Masyarakat Tabel 22. Keterpaduan Riset Dan Inovasi Daerah Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas E. Keterpaduan Riset Dan Inovasi Di Daerah No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Analisis Terhadap Kondisi Saat Ini Di Daerah Kondisi Yang Diharapkan Analisis Kebutuhan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi 1 Pengembangan Riset Belum Terlaksananya Implementasi Inovasi di Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Buton Implementasi Inovasi Didaerah Didasarkan Pada Hasil Karya Masyarakat Ataupun Potensi Daerah, Yang Dikembangkan Berdasarkan Klaster Kebutuhan Produk Unggulan Daerah Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Buton Belum Dilakukan Berbasis Riset, Inovasi Dan Teknologi Sehingga Produktivitas Dan Kualitas Mutu Produk Belum Memiliki Daya Saing Yang Memungkinkan Produk Tersebut Memiliki Pasar Yang Luas. Dan Inovasi Daerah Untuk Promosi Produk Unggulan Daerah Disisi Lain, Perlu Diakui Bahwa Produk Unggulan Daerah Belum Dapat Menjadi Objek Bagi Perubahan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Buton. 2 Pengembangan Belum Tersedianya Kesesuaian Kebijakan Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berdasarkan Hasil Identifikasi Klaster Inovasi Pada Masing- Masing Wilayah Di Kabupaten Buton Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Didasarkan Pada Potensi Pengembangan Produk Unggulan Dan Berdaya Saing Pada Potensi Yang Dimiliki Oleh Masing-Masing Wilayah Belum Tersedianya Basis Data Yang Jelas Tentang Produk Unggulan Daerah, Membuat Prioritas Pembangunan Daerah Belum Didasarkan Pada Upaya Untuk Mengembangan Produk Unggulan Sebagai Objek Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah Berdasarkan Disisi Lain, Belum Terjalinnya Database Produk Kewilayanan Di Berdasarkan Kewilayahan Membuat Sulitanya Kabupaten Buton Mengidentifikasi Potensi Kewilayahan di Kabupaten Buton Bedasarkan Produk Unggulan Yang Ada Diwilayah (Desa/Kelurahan) Tersebut. 3 Kesesuaian Kebijakan Lambatnya Transformasi Kebijakan Disebabkan Oleh Belum Optimalnya Singkronisasi Kebijakan Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah Khususnya Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Produk Unggulan Yang Ada Di Daerah Kabupaten Buton. Melakukan Singkronisasi Kebijakan Daerah Kabupaten Buton Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Provinsi, Dalam Rangka Mendukung Relevansi Program Nasional Dengan Program Pembangunan Di Daerah Kabupaten Buton Implementasi Kebijakan Dan Program Pembangunan Di Daerah Kabupaten Buton Belum Sepenuhnya Diarahkan Untuk Mendukung Sasaran Dan Prioritas Program Dan Kebijakan Pemerintah Pusat, Hal Ini Antara Pemerintah Menyebabkan Daerah Hanya Mampu Berkontribusi Pusat Dan Daerah Yang Telah Disesuaikan Dengan Minimal Dan Turut Berpengaruh Para Jumlah Nominal Transfer Pusat Yang Dapat Diperoleh. Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Olehnya Itu Diperlukan Adanya Rencana Aksi Daerah Yang Menurunkan Prioritas Kebijakan Nasional, Menjadi Rencana Aksi Daerah Yang Telah Disesuaikan Dengan Potensi Dan Kemampuan Infrastruktur Kebijakan Di Daerah Kabupaten Buton. Tabel 23. Penyelerasan Dengan Perkembangan Global Kondisi Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas F. Penyelarasan Dengan Perkembangan Global No Area Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Analisis Terhadap Kondisi Saat Ini Di Daerah Kondisi Yang Diharapkan Analisis Kebutuhan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi 1 Pengembangan Riset Dan Inovasi Berbasis Percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Belum Terarahnya Perhatian Daerah Dalam Merespon Issue- Issue Global Kedalam Produk Riset Daerah, Sekaligus Melakukan Adopsi Dalam Program Inovasi Pembangunan Daerah Adanya Dokumen Kebijakan Daerah Yang Menempatkan Beberapa Agenda Sdgs Dalam Prioritas Pembangunan Daerah, Khusnya Berkaitan Dengan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Penyesuaian Fokus Tema/ Issue Riset Dan Inovasi Daerah Dengan Tema/ Issue Riset Dan Inovasi Global Belum Searah Menyebabkan Kebijakan Daerah Kabupaten Buton Belum Menyesuaikan Dan Mengarah Pada Tema/Issue Riset Dan Inovas Nasional Dan Global. 2 Tata Kelola Pemerintahahan Daerah Berbasis Dinamic Governance Tata Kelola Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Buton Belum Dapat Menunjukkan Adanya Responsivitasnya Terhadap Perubahan Yang Cepat Dan Unpredictable. Adanya Roadmap Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Yang Terstruktur, Sistematis Dan Dapat Diaplikasikan Kebutuhan Daerah Untuk Dapat Merespon Issue Global, Utamanya Dalam Tata Kelola Pemerintahan Belum Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Salah Satu Elemen Yang Mempengaruhi Kondisi Ini Adalah Keterbatasan SDM Daerah, Anggaran Dan Kompetensi Yang Ada Dalam Memanfaatkan Dan Mengimplementasikan Model Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Adaptif, Transparan Dan Akuntabel. 3 Tata Kelola Kebutuhan Masyarakat Daerah Berbasis Mitigasi Resiko Yang Handal Belum Adanya Bukti Penetapan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Manajemen Pemerintahan Daerah Adanya Dokumen Mitigasi Resiko Khususnya Dalam Siklus Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Salah Satu Pengembangan Modern Dalam Tata Kelola Pemerintahan Adalah Adanya Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Memiliki Kemampuan Mengantisipasi Kondisi-Kondisi Tertentu, Semisal Bencana Alam, Pandemi Atau Kondisi Krisis Lainnya Yang Sejenis. 4 Penguatan Kerjasama Internasional Yang Lebih Inklusif Belum Terbangunnya Akses Dan Ruang Kerjasama Lingkup Internasional Yang Lebih Luas Dan Terbuka Bagi Daerah Adanya Kerjasama Riset Dan Inovasi Dalam Lingkup Internasional Dengan Memperhatikan Pada Upaya Penyelesaian Permasalah Di Daerah Pola Kerjasama Antara Lembaga Riset Dan Inovasi Daerah Dengan Lembaga Riset Dan Inovasi Internasional Yang Belum Terbangun Menyebabkan Tidak Kuatnya Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Untuk Menjalin Kerjasama Internasional Dalam Bidang Riset Dan Inovasi. Data Yang Terkumpul Dianalisis Secara Mendalam Untuk Mengidentifikasi Kesenjangan (Gaps) Antara Kebijakan Yang Ada Dan Kebutuhan Lapangan. Misalnya, Analisis Dapat Mengungkap Kurangnya Konektivitas Antara Lembaga Penelitian Lokal Dengan Sektor Industri Di Kabupaten Buton. Analisis Ini Membantu Memastikan Bahwa Kebijakan Yang Diusulkan Dapat Menjawab Masalah Spesifik. Strategi Pengembangan Ekosistem Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Daerah. Kabupaten Buton Merujuk Kepada Hasil Data Penelitian Pada Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti Dan Ekosistem Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton Yang Disesuaikan Dengan Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah, Sebagai Berikut :
1.Strategi Kebijakan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Daerah

a.Reformasi Kebijakan Riset Dan Inovasi Di Kabupaten Buton Strategis Yang Perlu Di Lakukan Adalah Adanya Kebijakan Berupa Peraturan Gubernur Dan Peraturan Daerah Tentang Pengaturan Implementasi Pelaksanaan Riset Satu Pintu Melalui BRIDA.Kabupaten Buton. Integrasi Dengan RPJMD, Menjadikan Reformasi Riset Bagian Integral Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyediaan Insentif: Memberikan Penghargaan Kepada Pelaku Riset Yang Menghasilkan Inovasi Berdampak Pada Peningkatan Kesejahreaan Masyarakat .
b.Penataan Basis Data Riset Dan Inovasi Adapun Strategi Pada Penataan Basis Data Riset Dan Inovasi Berupa : (1). Pengembangan Infrastruktur Teknologi, Dengan Membangun System Data Warehouse Terpusat Untuk Mengintegrasikan Data Riset Dari Berbagai Sumber Serta Menggunakan Teknologi Berbasis Cloud Untuk Memastikan Skalabilitas Dan Keamanan.(2). Penataan Dan Standarisasi Data:Dengan Menentukan Format Standar Untuk Data Riset Dan Inovasi Agar Mudah Dikelola..(3). Kolaborasi Lintas Sektor; Dengan Menfasilitasi Pertemuan Rutin Antar Pemangku Kepentingan Untuk Memastikan Sinergi.Serta Melibatkan Universitas, Industri, Dan Komunitas Dalam Pengumpulan Dan Pemanfaatan Data (4). Penguatan Regulasi Perlunya Kebijakan Berupa Peraturan Daerah Tentng Penggunaan APLIKASI SATU DATA Sebagai Basis Data Dari Seluruh OPD Dalam Rangka Pelaksanaan Riset Yang Hasilnya Di Gunakan Untuk Merumuskan Kebijakan Pemerintah Berbasis Kepada Data Yang Berkaitan Pengambilan Keputusan Sebaia Solusi Terhadap Permasalahan Yang Ada Pada Masyarakat Kabupaten Buton.(5) Peningkatan Kapasitas SDM Dengan Mel Akukan Pelatihan Untuk Pengelola Data Dan Pemangku Kepentingan
c.Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset Dan Inovasi Perlu Adanya Pengadaan Infrastruktur Dasar Riset Dan Inovasi Di Setiap OPD Kemudian Selanjutnya Di Kembangkan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat, Oleh Karenanya Di Perlukan Kebijakan Yang Mengatur Tata Kelola Berkaitan Dengan Kebijakan Yang Mengatur Keuangan Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset Dan Inovasi Di Kabupaten Buton. Perlu Adanya Pemetaan Kebutuhan Infrastruktur Yang Terdiri Dari : (1). Pusat Riset Terpadu Yang Meliputi Fasilitas Laboratorium Untuk Bidang Unggulan Seperti Perikanan, Kelautan Dan Agribisnis. ( 2). Digitalisasi Infrastruktur: Pengembangan Akses Internet Yang Luas Dan Cepat Untuk Mendukung Riset Berbasis Teknologi Digital.. (3). Fasilitas Pendukung Inovasi Seperti (I).Ruang Kerja Kolaboratif ( Maker Space) Yang Menyediakan Alat, Mesin, Dan Sumber Daya Untuk Individu Atau Kelompok Agar Dapat Membuat, Merancang, Dan Bereksperimen Dengan Berbagai Proyek.(Ii). Ruang Kerja Bersama (Coworking Space) Yang Dirancang Untuk Mendukung Para Profesional Independen, Startup, Atau Perusahaan Kecil. Tempat Ini Menyediakan Fasilitas Kantor Seperti Meja, Internet Cepat, Dan Ruang Rapat Dalam Lingkungan Yang Fleksibel Dan Kolaboratif.(Iii). Taman Teknologi (Technopark) Adalah Kawasan Yang Dirancang Untuk Mendorong Pengembangan Inovasi Teknologi, Penelitian, Dan Kolaborasi Antara Akademisi, Industri, Dan Pemerintah. Kawasan Ini Biasanya Mendukung Startup Berbasis Teknologi Atau Perusahaan Riset.
d.Pengelolaan Sektor Industri Unggulan Daerah Berbasis Kewilayahan Peningkatan Pengelolaan Sektor Industri Unggulan Daerah Berbasis Kewilayahan Dengan Jalan : (1) Analisis Lingkungan Strategis, Dengan Jalan Identifikasi Potensi Wilayah Dengan Membuat Peta Sektor Industri Unggulan Seperti Perikanan,Pariwisata, Pertanian, Dan Pertambangan (Terutama Aspal Buton), Analisis Keunggulan Komparatif Dan Kompetitif Setiap Sektor Analisis Kesenjangan IPTEK, Dengan Jalan Identifikasi Infrastruktur IPTEK Yang Ada; (2) Penyusunan Pilar Strategi Berdasarkan Analisis, Susun Strategi Berbasis Pentahelix Collaboration (Pemerintah, Akademisi, Dan Dunia Usaha) Dengan Jalan Penguatan Infrastruktur IPTEK, Penguatan SDM Dan Pendidikan IPTEK Serta Pengembangan Inovasi Lokal Dengan Mencanangkan Kebijakan One Village One Product (OVOP) Di Kabupaten Buton (Dinas Perindustrian) Seperti Ikan Asap, Jambu Mete, Tenun Pewarna Alam Dan Anyaman Nentu,
e.Penyediaan Anggaran Riset Dan Inovasi, Strategi Yang Dilakukamn Adalah Optimalisasi Anggaran APBD,Adanya Peraturan Yang Mengatur Besarnya Alokasi Anggaran Untuk Riset Dan Inovasi Sesuai Amanat Nasional Serta Memprioritaskan Program Riset Yang Mendukung Ekonomi Daerah, Seperti Teknologi Pengolahan Hasil Laut, Pertanian Lokal, Dan Pariwisata Di Kabupaten Buton Serta Pencarian Sumber Pendanaan Alternatif Baik Dari Dana Dari Pemerintah Pusat:, Hibah Dan Lembaga Donor, Pendanaan Berbasis Masyarakat Serta Efisiensi Pengelolaan Anggaran. Strategi Ini Menekankan Pengelolaan Anggaran Yang Berkelanjutan, Kolaborasi Lintas Sektor, Dan Penguatan Ekosistem Inovasi Berbasis Potensi Lokal. Langkah-Langkah Ini Dapat Menjadikan Kabupaten Buton Sebagai Daerah Yang Unggul Dalam Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Sekaligus Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Secara Signifikan.
f.Peningkatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) Strategi Yang Dilakukan Adalah Mengintegrasikan Perlindungan KI Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Serta Membentuk Peraturan Daerah (Perda) Yang Mendukung Perlindungan KI, Khususnya Terkait Kekayaan Budaya Buton, Seperti Seni, Kerajinan, Dan Produk Khas Lainnya. Sosialisasi Dan Literasi Kekayaan Intelektual Tujuannya Untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat, UMKM, Dan Lembaga Pendidikan Tentang Pentingnya Perlindungan Dan Pemanfaatan KI.Serta Membuat Fasilitas Pendaftaran Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual ( KI) Dengan Mendirikan Helpdesk Kekayaan Intelektual Di Dinas Terkait Untuk Memberikan Layanan Informasi Dan Konsultasi Gratis.Serta Kolaborasi Dengan Lembaga Penelitian Dan Pendidikan Dengan Tujuan Meningkatkan Kapasitas Inovasi Berbasis IPTEK Di Kabupaten Buton.
1. 2.Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi
a.Penguatan Kolaborasi Riset Dan Inovasi Di Daerah Dengan Pemangku Kepentingan. Hal Ini Dilakukan Dengan; (1). Membangun Kolaborasi Yang Efektif , Yaitu Menciptakan Forum Komunikasi Rutin (Misalnya, Innovation Hub), Perjanjian Kerja Sama (Mou) Serta Pemetaan Dan Sinkronisasi Program (2). Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dengan Jalan Memberikan Pelatihan Dan Sertifikasi, Penguatan Unit Riset Daerah, Peningkatan Anggaran Risetstrategis Yang Dilakukan Adalah Dengan Jalan Penguatan Kolaborasi Multisektor (3). Mendorong Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi . (4). Melibatkan Masyarakat Dan Industri
b.Penyediaan Sarana Pendukung Riset Dan Inovasi Di Daerah. Program Ini Yang Disesuaikan Dengan Kemampuan Daerah, Dengan Langkah- Langkah Strategi Sebagai Berikut; (1) Menganalisis Kondisi Dan Potensi Daerah , Focus Pada Sektor Unggulan Kabupaten Buton Seperti Perikanan, Kelautan, Pariwisata, Atau Pengelolaan Sumber Daya Alam (Misalnya Aspal Buton), Evaluasi Kemampuan Daerah: Analisis Anggaran, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Yang Tersedia, Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan Riset Dan Inovasi Serta Tinjau Regulasi Yang Sejalan Dengan Kebijakan Nasional Dan Daerah, Seperti RPJMD Dan Visi Misi Kepala Daerah; (2) Tentukan Prioritas Bidang Riset Dan Inovasi Dengan Fokus Pada Pengembangan Riset Yang Mendukung Sektor Unggulan Seperti Teknologi Pengolahan Aspal, Pengembangan Wisata Berbasis Budaya Lokal, Atau Inovasi Perikanan.
1. 3.Kemitraan Riset Dan Inovasi
a.Penguatan Kemitraan Antar Kelembagaan Tahapan Penguatan Dilakukan Dengan Cara Yaitu; (1) Identifikasi Kelembagaan Yang Relevan: Daftar Instansi Pemerintah, Akademisi (Universitas), Pelaku Usaha, Dan Lembaga Non-Pemerintah Yang Terlibat Atau Berpotensi Mendukung Riset Dan Inovasi Di Kabupaten Buton. (2). Tinjau Kebijakan Dan Regulasi: Analisis Kebijakan Nasional Atau Daerah Yang Mendorong Kolaborasi Riset Dan Inovasi, Seperti Peraturan Presiden Tentang Sistem Nasional Inovasi (Sinas). (3). Pemetaan Kebutuhan Dan Potensi: Identifikasi Kebutuhan Riset Di Sektor-Sektor Strategis Kabupaten Buton, Misalnya Perikanan, Pariwisata, Atau Pertanian.
b.Peningkatan Difusi Inovasi Strategi Pengembangan Kemitraan Riset Dan Inovasi Yang Difokuskan Pada Peningkatan Difusi Inovasi Untuk Pemerintahan Kabupaten Buton Dapat Dirancang Melalui Pendekatan Sistematis Yang Melibatkan Analisis Kebutuhan, Pemetaan Potensi Mitra, Serta Penyusunan Rencana Implementasi Berbasis Inovasi Lokal. Berikut Adalah Langkah-Langkah Strategisnya; (1) Kemitraan Triple Helix: Mengintegrasikan Pemerintah (Pemkab Buton), Akademisi, Dan Industri Untuk Menghasilkan Solusi Inovatif; (2) Inkubasi Inovasi Lokal: Dengan Membentuk Pusat Inovasi Daerah Yang Mendukung Prototipe Teknologi Dan Inovasi Tradisional; (3) Peningkatan Praktik Baik Dan Diseminasi Hasil Riset Dan Inovasi Kepada Pelaku Inovasi; (4). Difusi Teknologi Dengan Menyediakan Platform Digital Untuk Berbagi Informasi Inovasi; (5). Penguatan Kapasitas SDM Dengan Melakukan Pelatihan Teknis Untuk Pegawai Pemerintah Dan Masyarakat.
1. 4.Budaya Riset Dan Inovasi Membuat Strategi Pengembangan Budaya Riset Dan Inovasi Di Pemerintahan Kabupaten Buton Memerlukan Pendekatan Yang Terstruktur, Berorientasi Pada Isu Lokal, Dan Melibatkan Semua Pemangku Kepentingan. Berikut Adalah Langkah-Langkah Strategis Yang Dapat Diambil:
a.Budaya Riset Dan Inovasi Strategi Pengembangan Budaya Riset Dan Inovasii Di Lakukan Dengan

(1). Pengembangan SDM Melalui Pelatihan Dan Pendidikan , Kepada ASN Tentang Metodologi Riset Dan Inovasi, Penghargaan Kepada OPD Atau Individu Yang Menghasilkan Inovasi Terbaik.
1. b.Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Riset; Membuat Strategi Pengembangan Budaya Riset Dan Inovasi Dalam Konteks Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Riset (Research-Based Startup) Di Kabupaten Buton Memerlukan Pendekatan Terintegrasi. Berikut Adalah Langkah- Langkah Strategis Yang Bisa Dilakukan: (1). Membangun Infrastruktur Atau Kembangkan Innovation Hub Atau Co-Working Space Yang Dilengkapi Dengan Fasilitas Riset. (2). Memberikan Pelatihan Kepada Generasi Muda Dan Pelaku Usaha Terkait Riset Dan Inovasi. (3). Memberikan Insentif Berupa Hibah Riset, Dana Inovasi, Atau Pembebasan Pajak Bagi Perusahaan Pemula Berbasis Riset.. (4). Kerja Sama Dengan BUMDES Atau Perbankan Lokal Untuk Menyediakan Akses Pendanaan Mikro.
2. c.Inventarisasi, Pengembangan, Dan Perlindungan Pengetahuan Dan/Atau Teknologi Masyarakat.
  1. 5.Keterpaduan Riset Dan Inovasi Di Daerah
3. a.Prakarsa Pengembangan Riset Dan Inovasi Di Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah Untuk Promosi Produk Unggulan Daerah Dan/Atau Mengatasi Permasalahan Daerah; Strategi Inventarisasi, Pengembangan, Dan Perlindungan Pengetahuan Dan/Atau Teknologi Masyarakat Yang Dapat Diterapkan Untuk Memastikan Bahwa Pengetahuan Tradisional Dan Teknologi Lokal Dapat Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan:Dengan Langkah-Langkah Sebagai Berikut ; (1). Berkolaborasi Dengan Lembaga Riset Dan Universitas Untuk Meneliti Potensi Komersial Dan Keberlanjutan Pengetahuan Masyarakat.. (2). Memberikan Pelatihan Kepada Masyarakat Untuk Mengembangkan Pengetahuan Dan Teknologi Lokal Agar Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Atau Lingkungan. (3). Mendorong Masyarakat Untuk Menciptakan Produk Baru Yang Berbasis Pada Pengetahuan Lokal, Seperti Obat Herbal, Makanan Organik, Atau Kerajinan Unik. (4). Menghubungkan Komunitas Dengan Sektor Swasta Untuk Mengembangkan Produk Berbasis Pengetahuan Lokal, Dengan Tetap Menjaga Prinsip Keberlanjutan Dan Keadilan. Strategi Ini Bertujuan Untuk Memastikan Pengetahuan Dan Teknologi Masyarakat Tidak Hanya Terdokumentasi Dan Berkembang, Tetapi Juga Terlindungi Dari Eksploitasi Yang Merugikan. Upaya Ini Membutuhkan Kerja Sama Antara Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Riset, Dan Sektor Swasta Untuk Mencapai Hasil Yang Berkelanjutan.
4. b.Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah Strategi Untuk Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah Di Kabupaten Buton; (1) Identifikasi Produk Unggulan Daerah Dengan Melakukan Pemetaan Komoditas Unggulan Di Kabupaten Buton, Seperti Sektor Perikanan, Hasil Kelautan (Rumput Laut, Ikan), Kerajinan Lokal, Dan Produk Turunan Aspal Buton; (2) Pembentukan Kelompok Klaster Inovasi Dengan Membentuk Kelompok Kerja Yang Melibatkan Pelaku Usaha Lokal (UMKM), Pemerintah Daerah, Akademisi, Dan Komunitas Masyarakat Untuk Mendukung Sinergi Inovasi; (3) Fasilitasi Inovasi Teknologi Dan Kapasitas Produksi, Yaitu Dengan Meningkatkan Akses Pelaku Usaha Kepada Teknologi Modern Yang Relevan Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Produk Unggulan Daerah; (4) Penguatan Konektivitas Dan Kerjasama Antar-Pelaku Klaster Dengan Membentuk Forum Komunikasi Reguler Antar-Pelaku Dalam Klaster Inovasi Untuk Memfasilitasi Kolaborasi Dan Transfer Pengetahuan; (5) Pengembangan Pasar Dan Ekosistem Digital Dengan Meningkatkan Akses Ke Pasar Nasional Dan Internasional Melalui E-Commerce Dan Marketplace; (6). Penyediaan Insentif Untuk Mendukung Klaster Inovasi Dengan Memberikan Insentif Fiskal (Misalnya, Pengurangan Pajak) Kepada Pelaku Usaha Yang Aktif Mengadopsi Inovasi; (7) Monitoring Dan Evaluasi Berkala Dengan Melakukan Evaluasi Tahunan Terhadap Kinerja Klaster Inovasi, Termasuk Aspek Produksi, Pemasaran, Dan Adopsi Teknologi; (8) Pengembangan Kebijakan Dan Peraturan Pendukung Dengan Melakukan Pengembangan Kebijakan Daerah Yang Mendorong Iklim Inovasi, Termasuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Atas Produk Unggulan Daerah; (9) Promosi Dan Kampanye Kesadaran Publik Dengan Mengadakan Pameran Atau Festival Produk Unggulan Daerah Secara Rutin, Baik Di Tingkat Regional Maupun Nasional; (10) Peningkatan Keberlanjutan Lingkungan Dengan Mendorong Inovasi Yang Berbasis Pada Prinsip Keberlanjutan Lingkungan, Seperti Pengolahan Limbah Dan Penggunaan Energi Terbarukan Dalam Proses Produksi.
5. c.Kesesuaian Kebijakan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Berikut Adalah Strategi Untuk Meningkatkan Kesesuaian Kebijakan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Buton; (1) Membangun Kerangka Koordinasi Yang Kuat, Dengan Mengadakan Rapat Koordinasi Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten Buton Untuk Menyelaraskan Kebijakan Strategis; (2) Pemanfaatan Data Dan Informasi Terintegrasi Dengan Membuat Sistem Informasi Berbasis Digital Yang Mengintegrasikan Data Nasional Dengan Data Lokal Untuk Mendukung Perencanaan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based); (3) Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.Dengan Melakukan Audit Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Untuk Memastikan Tidak Bertentangan Dengan Kebijakan Nasional; (4) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
  1. 6.Penyelarasan Dengan Issue Nasional Dan Tantangan Global
(1)Prakarsa Pengembangan Riset Dan Inovasi Di Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah Untuk Promosi Produk Unggulan Daerah Dan/Atau Mengatasi Permasalahan Daerah Strategi Prakarsa Pengembangan Riset Dan Inovasi Di Kabupaten Buton, Dengan Tujuan Untuk Mempromosikan Produk Unggulan Daerah Dan Mengatasi Permasalahan Yang Ada Adalah Sebagai Berikut : (1). Identifikasi Kebutuhan Daerahkabupaten Buton Dengan Melakukan Identifikasi Produk Unggulan Daerah Seperti Aspal Buton, Hasil Perikanan, Produk Pertanian Lokal, Dan Potensi Pariwisata.,Serta Melakukan Survei Dan Diskusi Dengan Masyarakat Serta Pemangku Kepentingan Untuk Memahami Tantangan Utama Seperti Keterbatasan Teknologi, Pemasaran, Atau Kendala Infrastruktur.. (2). Pembentukan Ekosistem Riset Dan Inovasi Dengan Melakukan Kolaborasi Dengan Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian: Alokasikan Anggaran Khusus Untuk Mendukung Riset Inovasi, Termasuk Hibah Kompetitif Untuk Peneliti Atau Pelaku Usaha Kecil Yang Berinovasi.(3). Fasilitasi Dan Pendampingan UMKM Lokal Melalui Pemberian Pelatihan Kepada Pelaku UMKM Tentang Teknologi Produksi, Pengemasan, Dan Pemasaran Berbasis Digital.Serta Mendirikan Pusat Inkubasi Bisnis (Untuk Membantu Inovator Lokal Mengembangkan Ide Menjadi Produk Komersial. 4). Teknologi Dan Digitalisasi
(2)Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah Strategi Penyelarasan Dengan Isu Nasional Dan Tantangan Global Pada Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah Dengan Melakukan Beberapa Hal Sebagai Berikut : (1). Pemahaman Mendalam Terhadap Isu Nasional Dan Tantangan Global Dengan Melakukan Kajian Mendalam Untuk Mengidentifikasi Keterkaitan Produk Unggulan Daerah Dengan Isu Dan Tantangan Dampak Globalisasi, Ketidakpastian Ekonomi, Perubahan Iklim, Revolusi Industri 4.0, Dan Integrasi Rantai Pasok Global. Sebagai Basis Pengembangan Klaster. (2). Sinkronisasi Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kebijakan Ekonomi Kreatif, Dan Agenda 2030 Untuk Pembangunan Berkelanjutan.(3). Pemetaan Potensi Dan Keunggulan Daerah Dengan Melakukan Identifikasi Produk Unggulan Daerah Yang Memiliki Potensi Pasar Nasional Dan Internasional.(4) Pengembangan Klaster Yang Adaptif Terhadap Tantangan Global Dengan Mengadopsi Praktik Terbaik Internasional Sambil Tetap Mempertahankan Identitas Lokal.(5). Peningkatan Kapasitas Dan Kemampuan SDM Dengan Mengalokasikan Dana Khusus Untuk Program Pengembangan SDM Dalam Klaster Inovasi.(6) Kemitraan Strategis Lokal Dan Internasional Dengan Membentuk Pusat Inovasi Daerah Yang Menjadi Hub Kolaborasi Bagi Berbagai Pihak.
(3)Kesesuaian Kebijakan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Strategi Penyelarasan Kebijakan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, Dengan Mempertimbangkan Isu Nasional Dan Tantangan Global, Dapat Dirumuskan Dalam Beberapa Langkah Berikut: (1). Fokus Pada Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Menjadi Komitmen Global, Seperti Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengelolaan Lingkungan., Penyesuaian Terhadap Era Revolusi Industri 4.0, Termasuk Penerapan Teknologi Dalam Layanan Publik Dan Ekonomi Lokal.(2). Penguatan Koordinasi Antarlevel Pemerintahan Dengan Melakukan Pembentukan Forum Berkala Untuk Sinkronisasi Kebijakan Antara Kementerian Terkait Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.(3). Penyesuaian Kebijakan Dengan Prioritas Lokal Dengan F Okus Pada Sektor Unggulan Daerah Seperti Perikanan, Kelautan, Dan Pariwisata Berbasis Budaya Untuk Mendukung Ekonomi Lokal.(4). Integrasi Program Nasional Dan Lokal Dengan Mengintegrasikan Program Nasional Untuk Membuka Lapangan Kerja Di Buton, Terutama Di Sektor Konstruksi Dan Infrastruktur., Kolaborasi Dengan Kementerian Pariwisata Untuk Menjadikan Kabupaten Buton Sebagai Destinasi Wisata Unggulan., Optimalisasi Dana Desa Untuk Mendukung Program Prioritas Nasional, Seperti Pengentasan Kemiskinan Dan Pengembangan Desa Inklusif. B. Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Dan/Atau Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah.
(1)Penerapan Budaya Praktik Baik Pada Hasil Riset Dan Inovasi Daerah. Kabupaten Buton Memiliki Potensi Strategis Dalam Pengembangan Riset Dan Inovasi Yang Relevan Dengan Kebutuhan Masyarakat Setempat. Budaya Praktik Baik Menjadi Salah Satu Pendekatan Yang Penting Dalam Memastikan Keberhasilan Hasil Riset Dan Inovasi Tersebut Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Secara Berkelanjutan.
(2)Konsep Budaya Praktik Baik Budaya Praktik Baik (Best Practices Culture) Mencakup Nilai-Nilai, Kebiasaan, Dan Sistem Kerja Yang Mendukung Kolaborasi, Inovasi, Dan Keberlanjutan. Penerapan Budaya Ini Pada Konteks Riset Dan Inovasi Di Daerah Dapat Menciptakan Lingkungan Yang Produktif, Inovatif, Dan Mampu Menghasilkan Dampak Yang Nyata Bagi Masyarakat. .( Peraturan Daerah Kabupaten Buton No. 4 Tahun 2024 Tentang Kolaborasi Riset Dan Inovasi Daerah (Halaman 12-15).
(3)Penerapan Budaya Praktik Baik Di Kabupaten Buton Pada Tahun 2024 Penerapan Budaya Praktik Baik Di Kabupaten Buton Difokuskan Pada Beberapa Aspek Berikut: a) Kolaborasi Multi-Stakeholder Penerapan Budaya Praktik Baik Dilakukan Melalui Kolaborasi Antara Pemerintah Daerah, Akademisi, Pelaku Industri, Dan Masyarakat. Contoh Implementasi: Pelibatan Universitas Halu Oleo Dalam Memberikan Pendampingan Riset Lokal. Serta, Pelibatan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Dan Universitas Muhamadiyah Buton. b) Penerapan Fokus Tema/Isu Riset Dan Inovasi Daerah Yang Berorientasi Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Sdgs). c) Pembangunan Pola Kemitraan/Kolaborasi Riset Dan Inovasi Skala Nasional Dan Internasional Untuk Mengukur Dampak Kebijakan, Maka Sangat Penting Untuk Menjadi Ukuran Adalah Output Kebijakan Yang Dihasilkan Harus Dapat Membawa Manfaat Yang Bekelanjutan Bagi Publik. Kebijakan Yang Tepak Akan Berpengaruh Pada Kesejahteraan Masyarakat, Demikian Pula Sebaliknya. Kebijakan Berbasis Bukti Belum Menjadi Dasar Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah, Implementasi Program Seringkali Tidak Didasarkan Pada Hasil Kajian/Penelitian Yang Berdasarkan Fakta Sebenarnya. Oleh Karena Itu Untuk Mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Daerah Berbasis Bukti, Maka Perlu Didukung Oleh Perbaikan Ekosistem Riset Dan Inovasi Yang Memadai Di Daerah. Pada Baian Ini Akan Membahas Matriks Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Untuk Mengatasi Kesenjangan Ekosistem Riset Dan Inovasi Di Daerah. Secara Rinci Dapat Dilihat Pada Tabel Sasaran Strategis & Fokus Tahun Ke-1 Tahun Ke-2 Tahun Ke-3 Tahun Ke-4 Tahun Ke-5 Penguatan Perumusan: Implementasi Evaluasi: Penguatan: Diseminasi Kelembagaan Merumuskan : Menganalisis Menjadikan Lanjutan: Regulasi Menerapkan Hasil Hasil Mengintegras Infrastruktur Terkait Regulasi Penerapan Evaluasi ikan Hasil Riset Di Kelembagaan Terkait Regulasi Sebagai Penelitian Daerah Dan Kelembagaan Terkait Upaya Untuk Dan Dan Kelembagaan Penguatan Mengintegras Infrastruktur Dan Kelembagaan ikannya Pada Di Daerah Infrastruktur Riset Dan Setiap Aspek Riset Di Outputnya Di Prioritas Daerah Daerah Pembanguan Didaerah B. Sasaran Strategis Dan Fokus Pengembangan Produk Unggulan Daerah Setiap Daerah Memiliki Potensi Unggulan Yang Dapat Berdampak Pada Pengembangan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. Potensi Unggulan Daerah Adalah Sumberdaya Yang Dimiliki Oleh Daerah Yang Dapat Bernilai Dan Bermanfaat Untuk Pembangunan Daerah. Pengembangan Produk Berdasarkan Kebutuhan Penyusunan Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Riset Dan Inovasi Kabupaten Buton Tahun 2024-2029, Maka Disusunlah Peta Jalan Yang Berisi Sasaran Strategis Riset Dan Inovasi Daerah Yang Disusun Berdasarkan Prioritas Permasalah Pembangunan Daerah Yang Tercantum Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026. Berdasarkan Pada Prioritas Tersebut, Lalu Peta Jalan Ini Menetapkan Sasaran Strategis Yang Dapat Dicapai Oleh Daerah Sampai Dengan Akhir Periode RPD Dan Basis Data Bagi Penyusunan RPJMD Kabupaten Buton Selanjutnya Di Tahun 2030. Adapun Penjabaran Peta Jalan Riset Dan Inovasi Tersbeut Adalah Sebagai Berikut: C. Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas Tabel 24. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas A. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029

1.Reformasi Tersedianya Di Tetapkannya Tersusunnya Terlaksananya Terlaksananya Penguatan Mengintegrasikan Kebijakan Riset Kebijakan Spesifik Kebijakan Berupa Kajian Implementasi Implementasi Dan Kolaborasi Penta- Pembelajaran DariDan Inovasi Berkaitan Dengan Pergub Dan Perda Dan Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Helix, Dengan Program Pilot Ke Melalui Penyelenggaraan Tentang Kebijakan Kebijakan Dengan Kegiatan: Seluruh OPD, Konvergensi Riset Dan Inovasi Pengaturan Pengembangan Jalan: (1) Pengembanga Dengan Kegiatan: Program OPD Daerah Berupa Implementasi Sejumlah Industri

(1)Implementasi n Forum (1) Evaluasi Regulasi Dalam Pelaksanaan Yang Pilot Project Kolaborasi Menyeluruh Bentuk Peraturan Riset Satu Pintu Mengoptimalkan Berbasis Riset Riset Daerah. Atas Daerah Melalui BRIDA Produk Unggulan Di Sektor (2) Penyusunan Implementasi Kabupaten Buton. Daerah Di Sektor Unggulan Model Bisnis Konvergensi Perikanan Dan (Contoh: Inovasi Riset. UMKM Inovasi Berbasis (2) Penyusunan Pengelolaan Potensi Lokal. Kebijakan Sumber Daya (3) Sosialisasi Dan Induk Riset Laut). Edukasi Dan Inovasi
(2)Monitoring Kebijakan Kabupaten Dan Evaluasi Riset Kepada Buton. (M&E) Masyarakat. (3) Replikasi Kolaboratif Skala Luas Antar-OPD. Program Konvergensi Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas A. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapka n Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029
(3)Penilaian Riset Di Awal Dampak Seluruh Kebijakan Sektor. Inovasi.

2.Penataan Basis Terintegrasinya Penataan Dan Persiapan Dan Pengembangan Implementasi Dan Ekspansi Dan Ekspansi Dan Data Riset Dan Inovasi Berbasis Data Hasil Riset Dan Inovasi Standarisasi Data Dengan Perencanaan, System Basis Sistem Basis Data Melalui Kegiatan: Penyempurnaan Melalui Kegiatan: Kolaborasi Dengan Lembaga Riset Kolaborasi Melalui Kegiatan: Teknologi Melalui Website Menentukan Data, Melalui (1) Pembangunan (1) Peluncuran Dan Industri (1) Pemeliharaan Informasi Satu Data Format Standar (1) Analisis Infrastruktur TI Sistem Basis Akses Publik Dan Dan Kabupaten Buton Untuk Data Riset Kebutuhan (2) Integrasi Data Data Riset Dan Penggunaan Data Pembaruan Atau Teknologi Dan Inovasi Agar Sistem Basis Dan Inovasi Data Digital Oleh Mudah Dikelola Data Pengembanga (2) Pemantauan (2) Evaluasi BRIDA Kabupaten

(2)Perancangan n Platform Dan Evaluasi Dampak Buton Sistem Basis (3) Pengujian Dan Sistem Terhadap Data Uji Coba (3) Penyempurnaa Pembangunan
(3)Penyusunan Sistem n Dan Daerah Kebijakan Pembaruan (3) Penguatan Dan Regulasi Sistem Kapasitas Dan Keberlanjutan Sistem Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas A. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029

3.Pengembangan Tersedianya Tersedianya Identifikasi Pengembangan Meningkatkan Diversifikasi Dan Penguatan Dan Infrastruktur Dasar Infrastruktur Yang Infrastruktur Yang Kebutuhan Dan Fasilitas Fisik Kapasitas Dan Ekspansi, Melalui Pengembangan Riset Dan Inovasi Mendukung Dan Secara Khusus Perencanaan Dasar, Melalui: Sinergi Antar Menginisiasi Kerja Berkelanjutan Dapat Dapat Digunakan Strategis, Melalui:

(1)Pembangunan Pemangku Sama Dengan Melalui Kegiatan: Dimanfaatkan Sebagai Pusat (1) Analisis Fasilitas Riset Kepentingan. Universitas (1) Pengembang Bagi Implementasi Pemajuan IPTEK Kebutuhan Dan Inovasi Melalui Kegiatan: Nasional Dan an Ekosistem Kebijakan Dan Dan Inkubasi Infrastruktur. Kabupaten (1) Membangun Internasional. Inovasi Penyelenggaraan Bisnis Daerah, (2) Perancangan Buton Laboratorium Meningkatkan Berbasis Program Riset Serta Sistem Basis (2) Penguatan Riset Terpadu Kapasitas SDM Klaster Dan Inovasi Di Laboratorium Data Kapasitas Untuk Melalui Pelatihan Industri Kabupaten Buton. Dasar Riset (3) Penyusunan Sumber Daya Pertambangan, Dan Studi Lanjut. Unggulan. Membuat Kebijakan Manusia Perikanan, Dan (2) Peningkatan Implementasi Dan Regulasi (3) Penguatan Agrikultur. Adopsi Pelaksanaan Kolaborasi (2) Pusat Pelatihan Teknologi Riset Dan Inovasi Dengan Inovasi Berbasis Riset Perguruan Teknologi Bagi Oleh UMKM. Tinggi Dan Pelaku UMKM Industri Dan Industri Kecil.
(3)Pengembangan Platform Digital Riset Dan Inovasi Daerah. Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas A. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapka n Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029
(4)Sistem BasisData Terintegrasi Untuk Mendukung Penelitian DanAnalisis DataBesar. 4 Pengelolaan Pengimplementas i Menginisiasi Analisis Awal Dan Penyusunan Implementasi Dan Evaluasi Dan Pengembangan Sektor Industri an Kebijakan One Adanya Pusat Identifikasi Strategi Penguatan Penyempurnaan Lanjutan Dan Unggulan Daerah Village One Pengembangan Potensi Dengan Pengelolaan Dan Infrastruktur, Strategi Dengan Peningkatan Berbasis Product (OVOP) Produk Unggulan Kegiatan: Pengembangan Dengan Kegiatan: Kegiatan: Daya Saing, Kewilayahan Di Kabupaten Daerah Berbasis (1) Kajian Dengan Kegiatan: (1) Pilot Project (1) Penilaian Dengan Kegiatan: Buton. Kewilayahan Potensi (1) Analisis Pengembangan Kinerja Industri (1) Penelitian Seperti Ikan Asap, Sumber Daya SWOT Dan Industri Unggulan Pengembang Jambu Mete, Alam Dan PESTEL Unggulan Di Berbasis an Produk Tenun Pewarna Manusia Di Sektor Industri Wilayah Indikator Inovatif Alam Dan Setiap Unggulan. Tertentu Keberlanjutan. Berbasis Anyaman Nentu Wilayah. (2) Penyusunan (2) Penelitian (2) Studi Teknologi.
(2)Identifikasi Strategi Efektivitas Kepuasan (2) Studi Tren Industri Berbasis VRIO Infrastruktur Masyarakat Pasar Global Unggulan Framework. Seperti Dan Pelaku Terkait Sektor Yang Ada, (3) Studi Banding Transportasi, Usaha. Unggulan. Seperti Dengan Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas A. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapka n Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Pengolahan Wilayah Lain Teknologi, Dan (3) Revisi Strategi Pengelolaan Berdasarkan Temuan.
(3)Peningkatan Aspal, Yang Memiliki Logistik. Kapasitas Perikanan, Karakteristik (3) Penguatan SDM Melalui Dan Serupa. Kolaborasi Pelatihan DanPariwisata Dengan Sektor Pendidikan Berbasis Swasta Dan Vokasi. Budaya. Pemerintah Pusat. 5 Penyediaan Pemerintah Regulasi Untuk Perencanaan Dan Implementasi Pengembangan Optimalisasi Dan Evaluasi Dan Anggaran Riset Daerah Mengatur Jumlah Penyiapan Dasar Awal Dengan Infrastruktur Riset Kolaborasi Dengan Keberlanjutan Dan Inovasi Memprioritaskan Anggaran Riset Di Dengan Kegiatan: Kegiatan: Dengan Kegiatan: Kegiatan: Dengan Kegiatan:Ketersediaan Daerah Yang Menyusun (1) Menjalin Kerja
(1)Mengintegrasik (1) Memperluas (1) Melakukan Sumber Dapat Mengikat Peraturan Daerah Sama Dengan an Riset Dan Kerja Sama Evaluasi Penganggaran Setiap Perangkat (Perda) Atau Perguruan Inovasi Dalam Riset Dengan Dampak Riset Dan Inovasi Daerah Yang Peraturan Bupati Tinggi Dan Proyek Sektor Swasta Anggaran Daerah, Dan/Atau Memiliki Program Terkait Alokasi Lembaga Strategis Dan Riset Skema Tersebut, Anggaran Riset Riset Nasional Daerah. Internasional. Terhadap Penganggaran Dan Inovasi. (2) Meningkatkan (2) Alokasi (2) Alokasi Pembangun Lainnya Yang Menetapkan Alokasi Anggaran Anggaran an Daerah. Berasal Dari Prioritas Bidang Anggaran Ditingkatkan Meningkat (2) Menyusun Swasta Dan Riset Dan Inovasi Hingga 0,75% Menjadi 1% Menjadi 1,25% Roadmap Lembaga Riset Sesuai RPJMD Dari APBD. Dari APBD. Dari APBD. Jangka Lainnya. Kabupaten Buton. (3) Menyelenggar akan Ategis Daerah. (3) Meningkatkan Panjang Pelatihan Pendanaan Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas A. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapka n Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Penyusunan (3) Membangun Riset Untuk TahunProposal Riset Pusat Inovasi Kolaboratif 2030-2040. Bagi OPD Dan Daerah Dan Berbasis (3) Alokasi Masyarakat. Inkubator Kebutuhan Anggaran Bisnis. Daerah. Stabil Di 1,5% Dari APBD.
(4)Mengadakan Buton Innovation Summit Untuk Menampilka n Hasil Riset Dan Inovasi. 6 Peningkatan BRIDA Kab. Buton Memfasilitasi Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Di Daerah. Mengoptimalkan Penguatan Penguatan Pengembangan Optimalisasi Perlindungan Dan Peran BRIDA Kesadaran Dan Regulasi Dan Ekosistem Inovasi: Pemanfaatan Pemanfaatan Terhadap Kapasitas, Infrastruktur: (1) Mendirikan Kekayaan Kekayaan Tersedianya Data Dengan Kegiatan: (1) Menyusun Inkubator Intelektual: Intelektual Potensi Kekayaan (1) Melaksanaka Peraturan Bisnis Dan (1) Membentuk Intelektual Yang n Program Daerah Inovasi Pusat Dapat Diajukan Sosialisasi (Perda) Berbasis Pemasaran Sebagai Tentang Terkait Kekayaan Produk Kekayaan Kekayaan Perlindungan Intelektual. Berbasis Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas A. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Intelektual Daerah Intelektual Di Dan (2) Membangun Kekayaan Yang Perlu Kalangan Pemanfaatan Kemitraan Intelektual. Mendapat Masyarakat, Kekayaan Dengan (2) Menyediakan Perlindungan Pelaku Intelektual. Universitas, Insentif Bagi UMKM, Dan (2) Membentuk Lembaga Pelaku Usaha Institusi Unit Khusus Di Riset, Dan Yang Pendidikan. Bawah Dinas Sektor Memanfaatka
(2)Mengadakan Perindustrian Swasta. n Kekayaan Pelatihan Dan (3) Memfasilitasi Intelektual. Untuk Pejabat Perdagangan Pelatihan (3) 3. Daerah Untuk Teknis Mengadakan Tentang Pendampinga Tentang Pameran Dan Pengelolaan n Pengajuan Penciptaan Promosi Kekayaan Hak Kekayaan Dan Produk Intelektual. Intelektual. Pengelolaan Berbasis
(3)Membentuk (3) Mengembangk Kekayaan Kekayaan Pusat an Platform Intelektual. Intelektual Informasi Digital Untuk Lokal. Kekayaan Pendaftaran Intelektual Di Kekayaan Tingkat Intelektual Kabupaten. Lokal. Tabel 25. Kapasitas Kelembagaan Daya Riset Dan Inovasi Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas B. Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Riset Dan Inovasi No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapka n Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Penguatan BRIDA Kab. Buton Menjadi Lembaga Yang Bisa Mengintegrasika n Seluruh Program Riset Dan Inovasi, Sekaligus Terbangunya Jejaring Akses Kolaborasi Yang Lebih Luas Disertai Kejelasan SOP Tentang Tupoksi Peran Masing- Masing Stakeholder Upaya Persiapan Dan Implementasi Konsolidasi Dan Optimalisasi. Ekspansi Melalui Kolaborasi Riset Optimalisasi Fondasi: Awal Dan Pilot Skalabilitas: (1) Pengembanga Kolaborasi Ke Dan Inovasi Di Kerjasama (1) Pemetaan Project: (1) Penguatan n Sistem Level Regional Daerah Multistakeholder Aktor (1) Implementasi Jaringan Dan Informasi Riset Dan Nasional Berbasis Yang Dapat Pentahelix Pilot Project Kerja Sama Terintegrasi Penguatan Pentahelix Diinisiasi Oleh (2) Penyusunan Kolaborasi (2) Skalabilitas (2) Mendorong Branding BRIDA Kabupaten Kebijakan Pentahelix Pilot Project Inovasi Kabupaten Buton Buton, Mulai Dari
(3)Awareness (2) Pengembang (3) Integrasi Berbasis BRIN (Nasional), Building Wal an Kebijakan Teknologi BRIDA (Daerah Infrastruktur Riset Lokal (3) Evaluasi Dan Lain), Bappeda, Peningkatan Penyesuaian Perguruan Tinggi, Kapasitas Strategi Maupun Stakeholder Stakeholder Lainnya Tidak Sekedar Pelaksanaan Konsultasi Riset:

2.Penyediaan Tersedianya Penyediaan Analisis Dan (1) Penyusunan (1) Penyediaan (1) Monitoring, Peningkatan Sarana Kebijakan Yang Sarana Perencanaan Roadmap Laboratorium Evaluasi, Dan Kualitas Riset Pendukung Dapat Menjamin Pendukung Dan Awal: Kebijakan Riset Riset Pengembanga Lokal Dan Riset Dan Ketersediaan Peningkatan (1) Studi Literatur Daerah Unggulan n Lanjutan: Pengakuan Inovasi Di Sarana Kapasitas SDM Terkait (Integrasi Berbasis (2) Evaluasi Kolaborasi Riset Daerah Pendukung Riset Dalam Mengelola Kebijakan Dengan Potensi Lokal Pemanfaatan Di Tingkat Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas B. Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Riset Dan Inovasi No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Dan Inovasi Sarana Dan Nasional Dan Rencana (Contoh: Sarana Riset Nasional/Interna siDidaerah, Dan Prasarana Daerah Pembangunan Laboratorium Dan Inovasi onal. Turut Serta Untuk Pendukung Riset, Tentang Riset Jangka Maritim Dan (Melalui Survei Meningkatkan Disisi Lain Dan Inovasi. Menengah Lingkungan). Dan Data Potensi PAD Bagi Diperlukan (2) Survei Daerah/ (2) Pembangunan Pemanfaatan). Kabupaten Buton Adanya Sarana Kebutuhan RPJMD). Ruang Inovasi (3) Pengembanga Yang Dapat Sarana Riset (2) Pengembanga Kolaboratif n Kolaborasi Dijadikan Di Sektor n Sistem Data (Co-Working Nasional Dan Inkubator Bisnis Unggulan Digital Untuk Space) Untuk Internasional Masyarakat Kabupaten Pengelolaan Startup Lokal. Dalam Bidang Buton Sarana Riset (3) Peluncuran Riset Dan (Misalnya, Dan Inovasi. Program Inovasi. Perikanan, (3) Workshop Beasiswa Dan (4) Perluasan Pariwisata, Bersama Pelatihan Fasilitas Riset Dan Tambang Stakeholder Riset Berbasis Berbasis Hasil Aspal). Untuk Finalisasi Kebijakan.

(4)Penyusunan Regulasi Daerah Terkait Riset Dan Inovasi (Peraturan Daerah Atau Keputusan Bupati). Teknologi. Evaluasi. Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas B. Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Riset Dan Inovasi No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapka n Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029

3.Penguatan Penguatan Peningkatan Identifikasi Dan Peningkatan Implementasi Dan Replikasi Dan Kolaborasi Dan BUMDES Kapasitas Peran BRIDA Fondasi Awal Kapasitas Dan Pilot Project: Penguatan Pengembangan Sebagai Kelembagaan Dan Dalam (1) Pemetaan Penyusunan (1) Uji Coba Sistem: Berkelanjutan: Inkubator Riset SDM Bumdes Memfasilitasi Bumdes Aktif Model Inkubasi: Model (1) Replikasi (1) Pembentukan Dan Inovasi Di Sebagai Badan Pengelolaan Riset Di Kabupaten (1) Pelatihan Inkubasi Di 5- Model Inkubasi Forum Tingkat Desa Usaha Yang Dan Inovasi Buton. Pengelolaan 10 Bumdes Di Seluruh Kolaborasi Memiliki Strategi Didaerah, Dapat (2) Evaluasi Riset Dan Percontohan. Bumdes Di Antar BumdesDan Rencana Memperjelas Kapasitas Inovasi Bagi (2) Evaluasi Kabupaten Di Tingkat Bisnis Yang Proses Bisnis Kelembagaan Pengurus Dampak Buton. Kabupaten Sifatnya Pemanfaatan Dan Sumber Bumdes. Model (2) Penyempurnaa Untuk BerbagiBerkelanjutan, Hasil Riset Dan Daya Bumdes (2) Penyusunan Inkubasi n Sistem Hasil Riset Sehingga Tetap Inovasi Bagi Sebagai Model Terhadap Manajemen Dan Inovasi. Dapat Menjaga Pengembangan Platform Riset Operasional Peningkatan Riset Dan (2) Integrasi Profesionalitas BUMDES Di Dan Inovasi. Bumdes Inovasi Dan Inovasi Di Program Riset Ketika Terjadi Kabupaten Buton (3) Analisis Sebagai Ekonomi Tingkat Desa Dengan Pergantian Kepala Regulasi Yang Inkubator Desa. Bumdes. Kebijakan Daerah Mendukung Riset (3) Pengembanga (3) Identifikasi Dan Kabupaten Bumdes Berbasis n Produk Optimalisasi Dan Provinsi. Sebagai Potensi Lokal Unggulan Sumber (3) Peningkatan Inkubator Riset (Pertanian, Berbasis Riset Pendanaan Skala Dan Inovasi. Perikanan, Yang Untuk Inovasi Produksi Dan Budaya). Didukung Oleh Desa, Pemasaran

(3)Penjalinan Bumdes. Termasuk CSR Produk Kerja Sama Dan Hibah Inovasi Dengan Riset. Berbasis RisetPerguruan Tinggi, Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas B. Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Riset Dan Inovasi No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Lembaga Riset, Dan Dunia Usaha. 4 Penentuan Dan Tersedianya Basis Penyiapan SDM Persiapan Dan Analisis Potensi Pengembangan Implementasi Dan Evaluasi Dan Inventarisasi Data PUD Yang Terampil Juga Pengumpulan Dan Penentuan Prototipe Dan Komersialisasi: Penguatan Produk Dapat Diakses Diperlukan Data: Kriteria Produk Model Inovasi: (1)Pelatihan Kebijakan: Unggulan Dengan Mudah, Adanya (1) Membentuk Unggulan: (1) Kolaborasi Kewirausahaa (1) Monitoring Daerah Serta Mendukung Pemanfaatan Tim Riset (1) Analisis SWOT Dengan n Bagi UMKM Dan Evaluasi Berbasis Riset Prioritas Teknologi Multidisiplin. Pada Sektor Lembaga Lokal. Kinerja Dan Inovasi Pembangunan Di Informasi Untuk (2) Melakukan Unggulan. Riset, (2)Strategi Produk Daerah. Dapat Pemetaan (2) Penilaian Perguruan Branding Dan Unggulan. Menyediakan Potensi Produk Tinggi, Dan Pemasaran (2) Penyusunan Informasi Yang Wilayah Berdasarkan UMKM Lokal. Produk Rekomendasi Dapat Diakses Berbasis Kriteria Inovasi,
(2)Uji Coba Unggulan. Kebijakan Oleh Masyarakat Geospasial. Keberlanjutan, Prototipe (3)Pengembanga Berbasis Data Dengan Mudah, (3) Menggali Data Dan Potensi Produk Di n Saluran Hasil Riset. Cepat Dan Historis, Ekspor. Pasar Lokal Distribusi (3) Penyebarluas Handal. Sosial, Dan (3) Diskusi Publik Dan Regional. Berbasis an Hasil Ekonomi Dengan (3) Penyusunan Omnichannel. Penelitian Ke Melalui Survei Pemangku Model Bisnis Tingkat Dan Kepentingan Berbasis Nasional. Wawancara Lokal. Teknologi. Tokoh Lokal Tabel 26. Kemitraan Riset Dan Inovasi Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas C. Kemitraan Riset Dan Inovasi No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Penguatan Tersedianya (1) Memperkuat Identifikasi Dan Pengembangan Implementasi Dan
(1)Penentuan Penguatan Kemitraan Antar Penerapan Model Koordinasi Pemetaan Kerangka Uji Coba Model Proyek Kebijakan Dan Kelembagaan Kemitraan Yang Antar Kemitraan Kemitraan Kemitraan: Percontohan Di Mekanisme Lingkup Fleksibel Dan Kelembagaan Eksisting: Strategis: (1) Penentuan Sektor Prioritas Kemitraan: Kabupaten Saling Untuk (1) Pemetaan (1) Penelitian Proyek (Misalnya, (1) Penyusunan Buton Menguntungkan Meningkatkan Kelembagaan Tentang Percontohan Pendidikan, Draft Antara Efisiensi Di Kabupaten Peran Dan Di Sektor Pariwisata, Kebijakan Pemerintah Layanan Buton. Kontribusi Prioritas Atau Ekonomi). Berbasis HasilDaerah Dengan Publik. (2) Analisis SWOT Setiap (Misalnya, (2) Studi Evaluasi Penelitian. Pelaku Usaha, (2) Membangun Terhadap Kelembagaan. Pendidikan, Dampak (2) Forum DiskusiAkademisi, Dan Mekanisme Kemitraan (2) Pengembang Pariwisata, Sosial, Dengan Komunitas Kemitraan Eksisting. an Indikator Atau Ekonomi, Dan Pemangku Masyarakat Untuk Strategis (3) Studi Kasus Keberhasilan Ekonomi). Lingkungan. Kepentingan Penguatan Sektor Antara Keberhasilan Kemitraan. (2) Pendampingn (3) Penyusunan Terkait Unggulan Daerah. Pemerintah, Dan (3) Workshop Implementasi Rekomendasi Regulasi. Swasta, Dan Kegagalan Lintas Kemitraan Untuk (3) Integrasi Masyarakat. Kemitraan Kelembagaan Pada Proyek Replikasi Mekanisme
(3)Mengembang Untuk Percontohan. Model Kemitraan kan Model Menyusun (3) Monitoring Kemitraan. Dalam Kemitraan Kerangka Dan Evaluasi (4) Diseminasi Rencana Inovatif Strategis. Awal. Hasil Penelitian Pembanguna nBerbasis Kepada Para Daerah. Kearifan Pemangku Lokal. Kepentingan. Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas C. Kemitraan Riset Dan Inovasi No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasara n Strategis 202 5 Sasara n Strategi s 202 6 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029
(4)Mengukur Dan Meningkatkan Dampak Kolaborasi Kelembagaan Terhadap Pembangunan Daerah. Peningkatan Terlaksananya (1) Meningkatkan Penguatan Implementasi Skalabilitas Dan Difusi Dan Model Kemitraan Kapasitas Fondasi Inovasi: Inovasi: Keberlanjutan: Inovasi Berbasis Antar Riset Dan (1) Pemetaan (1) Pengembang (1) Ekspansi Sumberdaya Stakeholders’ Pengembangan Sumberdaya an Produk Pasar Dengan Lokal Yang (R&D) Lokal Melalui Unggulan Melakukan Memungkinkan Berbasis Identifikasi Dengan Promosi Pemda, Pelaku Sumber Daya Sumber Daya Melakukan Produk InovasiUsaha Dan Pihak Lokal. Unggulan: (2) Hilirisasi Ke Pasar Akademisi Untuk (2) Mendorong Hasil Laut, Produk Internasional. Berkontribusi Difusi Inovasi Pertanian, Dan Berbasis (2) Sertifikasi DanSecara Optimal Melalui Bahan Baku Sumber Daya Penguatan Dalam Kolaborasi Alami Seperti Lokal, Seperti Branding Mewujudkan Antara Aspal Buton. Bioenergi Dari Produk Lokal. Difusi Dan Inovasi Pemerintah, (2) Pengembanga Limbah (3) Ekosistem di Daerah Akademisi, n Infrastruktur Pertanian Inovasi Pelaku Usaha, Riset Dengan Atau Inovasi Dengan Dan Pembanguna n Teknologi Melakukan Masyarakat. Pusat Riset Pengolahan Evaluasi Lokal Dan Aspal Buton. Dampak Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas C. Kemitraan Riset Dan Inovasi No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029
(3)Memperkuat Laboratorium (3) Peningkatan Sosial, Ekosistem Inovasi Difusi Ekonomi, Dan Inovasi Yang Daerah. Teknologi: Lingkungan Mendukung (3) Peningkatan Melalui Dari Inovasi, Keberlanjutan Kapasitas Adopsi (4) Pengembanga Dan SDM: Dengan Teknologi n Kebijakan Kemandirian Melakukan Digital Untuk Daerah Yang Daerah. Pelatihan Bagi Produksi, Mendukung Peneliti Lokal Pemasaran, Investasi Riset Tentang Dan Dan Inovasi. Teknologi Baru Manajemen Dan Metode Usaha Riset Berbasis Partisipatif. Lokal.
(4)Kemitraan Strategis Dengan Melakukan Kerjasama Dengan Lembaga Penelitian Nasional Untuk Akselerasi Teknologi. Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas C. Kemitraan Riset Dan Inovasi No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasara n Strategis 202 6 Sasa ran Strat egis 2 0 2 7 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029
(1)Meningkatkan Penguatan Implementasi Skalabilitas Dan Kapasitas Fondasi Inovasi: Inovasi: Keberlanjutan: Riset Dan (1) Pemetaan (1) Pengembanga (1) Ekspansi Pengembangan Sumberdaya Produk Pasar: (R&D) Lokal Melalui Unggulan Dengan Terlaksananya Berbasis Identifikasi Dengan Melakukan Model Sumber Daya Sumber Daya Melakukan Promosi Kemitraan Antar Lokal. Unggulan: (2) Hilirisasi Produk Stakeholders’ (2) Mendorong Hasil Laut, Produk Inovasi Ke Yang Difusi Inovasi Pertanian, Berbasis Pasar Memungkinkan Melalui Dan Bahan Sumber Daya Internasional ,Pemda, Pelaku Kolaborasi Baku Alami Lokal, Seperti Sertifikasi DanUsaha Dan Antara Seperti Aspal Bioenergi Dari Penguatan Pihak Akademisi Pemerintah, Buton. Limbah Branding Untuk Akademisi, (2) Pengembangan Pertanian Atau Produk Lokal. Berkontribusi Pelaku Usaha, Infrastruktur Inovasi (2) Ekosistem Secara Optimal Dan Riset Dengan Teknologi Inovasi Dalam Masyarakat. Pembangunan Pengolahan Dengan Mewujudkan (3) Memperkuat Pusat Riset Aspal Buton. Melakukan Difusi Dan Ekosistem Lokal Dan (3) Peningkatan Evaluasi Inovasi Di Inovasi Yang Laboratorium Difusi Dampak Daerah Mendukung Inovasi Teknologi Sosial, Keberlanjutan Daerah. Melalui Adopsi Ekonomi, DanDan (3) Peningkatan Teknologi Lingkungan Kemandirian Kapasitas Digital Untuk Dari Inovasi, Daerah. SDM Dengan Produksi, Serta Melakukan Pemasaran, Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas C. Kemitraan Riset Dan Inovasi No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Pelatihan Bagi Dan (3) Pengembang Peneliti Lokal Manajemen an Kebijakan Tentang Usaha Daerah Yang Teknologi Berbasis Mendukung Baru Dan Lokal. Investasi Metode Riset (4) Kemitraan Riset Dan Partisipatif. Strategis Inovasi. Dengan Melakukan Kerjasama Dengan Lembaga Penelitian Nasional UntukAkselerasi Teknologi. Peningkatan Tersedianya Tahap Persiapan Tahap Pelaksanaan Evaluasi Dan Praktik Dokumentasi Dengan Cara: Perencanaan Kegiatan Uji Coba Pengembangan Diseminasi Hasil Hasil-Hasil Riset Melakukan Survei Agenda Kegiatan: Dengan Dengan Menilai Riset Dan Dan Inovasi Yang Potensi Riset Dan Dengan Melakukan Pencapaian Kpis Inovasi Melalui Memiliki Daya Inovasi Unggulan Menyusun Mengintegrasikan Berdasarkan DataHUT Daerah, Saing Untuk Di Kabupaten Rencana Integrasi Hasil Riset Dan Yang Terkumpul. Expo, Festival Dapat Buton. Studi Hasil Riset Dan Inovasi Dalam Dan Kegiatan Diikutsertakan Literatur Dan Inovasi Dalam Rangkaian HUT Lain Sejenisnya. Pada Sejumlah Kegiatan Dalam Rangka Promosi Wawancara Dengan Instansi Terkait, Termasuk HUT Daerah, Expo, Festival, Kabupaten Buton 2025. Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas C. Kemitraan Riset Dan Inovasi No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Dinas Riset Dan Inovasi, Dinas Pendidikan, Dan UMKM. Dan Kegiatan Lainnya Kemitraan Riset Tersedianya (1) Meningkatkan
(1)Penguatan Pelaksanaan Ekspansi Evaluasi Dan Dan Inovasi Komunitas Industri Kapasitas Dasar Proyek Kemitraan Dan Konsolidasi: Sektor Industri Dan UMKM Riset Berbasis Kemitraan: Percontohan: Inovasi Teknologi (1) Evaluasi Dan UMKM Daerah Yang Kebutuhan (2) Pemetaan (1) Pelaksanaan Dengan Cara: Dampak Dapat Mewujud Lokal. Potensi Dan Proyek Riset (1) Penyebaran Kemitraan Sebagai Sarana (2) Membangun Tantangan Terapan Di Teknologi Riset TerhadapPengembangan Kemitraan Sektor Industri Sektor Hasil Riset Ke Sektor IndustriKompetensi, Strategis Dan UMKM Di Prioritas UMKM Di Dan UMKM. Sharing Antara Sektor Kabupaten (Misalnya: Berbagai (2) Penyusunan Knowledge, Serta Industri, Buton. Pengolahan Kecamatan Di Rekomendasi Promosi Dan UMKM, Dan (3) Pembentukan Hasil Kabupaten Kebijakan Pemasaran Lembaga Forum Tambang Dan Buton. Untuk Fase Produk Yang Riset. Kemitraan Produk (2) Penyelenggar Berikutnya. Handal (3) Mendorong Riset Antara Kelautan). aan Lokakarya
(3)Pengintegrasia Adopsi Pemerintah, (2) Kolaborasi Dan Pelatihan n Hasil Riset Teknologi Dan Akademisi, Dengan Berbasis Dan Inovasi KeInovasi Untuk Dan Pelaku Lembaga Kebutuhan Dalam Meningkatkan Usaha. Penelitian UMKM. Rencana Produktivitas (4) Penyusunan Nasional (3) Penguatan Pembangunan Dan Efisiensi Kebijakan Untuk Jaringan Jangka UMKM. Awal Yang Mengakses Pemasaran Menengah
(4)Mengintegrasi Mendukung Teknologi Digital Untuk Daerah kan Hasil Terbaru. UMKM. (RPJMD). Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas C. Kemitraan Riset Dan Inovasi No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Riset Ke Program Riset (3) Penyediaan (4) Pengembanga (4) Penganugerah Dalam Dan Inovasi. Pendanaan n Pusat an Kebijakan (5) Pelatihan Dan Awal Melalui Inovasi Penghargaan Daerah Yang Peningkatan APBD Dan Daerah Bagi Inovator Mendukung Kapasitas Kemitraan Sebagai Lokal Dan Sektor Industri Pelaku UMKM Publik-Swast Wadah Mitra Riset Dan UMKM. Dalam Kolaborasi Terbaik. Manajemen Inovasi. Riset. Tabel 27. Budaya Riset Dan Inovasi Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas D. Budaya Riset Dan Inovasi No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029

1.Promosi Dan Terbentuknya Penelitian Awal Implementasi Optimalisasi Dan (1) Evaluasi Ekspansi Kampanye Regulasi Yang Dan Penyusunan Awal Kampanye Pengembangan Kinerja Pusat Internasional Dan Inovasi Daerah Didasarkan Pada Strategi: Dan Pengukuran Jaringan: Inovasi Daerah Pemanfaatan Secara Berkala Kebijakan (1) Pemetaan Dampak Melalui: (1) Membentuk Dan Program Teknologi Evidence-Based Inovasi (1) Peluncuran "Pusat Inovasi Kampanye. Lanjutan Dengan Policy Berbasis Daerah Kampanye Daerah Buton"

(2)Promosi Kegiatan: Data Presisi Unggulan Inovasi Sebagai Hub Inovasi Daerah (1) Partisipasi Berdasarkan Daerah Koordinasi. Di Tingkat Dalam Sektor Melalui Media (2) Menjalin Nasional Pameran Strategis Lokal Dan Kemitraan Melalui Event Inovasi (Pariwisata, Digital. Dengan Sektor Besar (Contoh: Internasional. Perikanan, (2) Program Swasta Dan Pekan Inovasi (2) Pengembangan Budaya). "Inovasi Expo Investor Nasional). Sistem
(2)Survei Buton" Nasional/Inte r
(3)Penerbitan Informasi Persepsi Tahunan nasional. Buku Putih Berbasis Masyarakat Untuk (3) Penguatan Tentang Model Teknologi Dan Pelaku Memperkenal Platform Kampanye Seperti AI Dan Usaha kan Hasil Digital Untuk Inovasi Di Iot Untuk Terhadap Inovasi. Promosi Buton. Promosi Inovasi (3) Kolaborasi (Aplikasi Dan (4) Penelitian Inovasi. Daerah. Dengan Media Sosial). Pengaruh (3) Peluncuran
(3)Penyusunan Sekolah, (4) Penelitian Inovasi Daerah Program Roadmap Universitas, Dampak Terhadap Daya “Branding Promosi Dan Inovasi Saing Buton. Buton” Untuk Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas D. Budaya Riset Dan Inovasi No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Inovasi Komunitas Terhadap Menarik Berbasis Lokal Untuk Kesejahteraan Investasi Data Lokal. Edukasi Masyarakat. Internasional
(4)Workshop Inovasi. (4) Penelitian Pelatihan (4) Survei Kolaboratif Stakeholder Dampak Dengan Untuk Kampanye Institusi Global Penyusunan Terhadap Untuk Inovasi Kampanye Masyarakat Berkelanjutan. Inovasi. Dan Ekonomi Daerah.

2.Apresiasi Terbentuknya (1) Mengidentifika Perencanaan Dan Penyusunan Implementasi Implementasi Penguatan Dan Prestasi Inovasi Budaya Apresiasi si Potensi Penggalian Data Model Dan Pilot Penuh Dan Penuh Dan Publikasi Dengan Baik Bagi Daerah Terhadap Inovasi Dan Dengan Kegiatan: Program Pemantauan Pemantauan Kegiatan : Individu, Pelaku Inovasi Prestasi Di (1) Studi Literatur Dengan Kegiatan: Dengan Kegiatan: Kelompok Oleh Masyarakat, Berbagai Dan (1) Penyusunan (1) Implementasi (1) Monitoring Dan

(1)Penyusunan Komunitas, Yang Dapat Ikut Sektor Benchmarking Model Penuh Model Evaluasi Dokumen Best Pelaku Budaya Menstimulus Masyarakat Program Apresiasi Apresiasi Program Practices Dari Dan Pemerintah Adanya Kabupaten Serupa Di Inovasi Inovasi. Secara Program Desa/Keluraha n Penemuan- Buton. Daerah Lain. (Kategori (2) Pelatihan Bagi Berkala. Apresiasi Penemuan Inovasi
(2)Menerapkan (2) Survei Dan Individu, Perangkat (2) Penyesuaian Inovasi. Lainnya. Program Wawancara Komunitas, Desa/Kelurah a Berdasarkan (2) Publikasi Apresiasi Dengan Pelaku n Dan Hasil Evaluasi Ilmiah Dan Inovasi Di Pemangku Budaya, Komunitas Dan Masukan Populer Untuk Seluruh Kepentingan: Pemerintah Lokal Tentang Masyarakat. Memperkenalkan Wilayah Individu, Desa/Kelurah Proses Seleksi Keberhasilan Komunitas, an). Dan Penilaian. Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas D. Budaya Riset Dan Inovasi No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Kabupaten Pelaku (2) Pelaksanaan (3) Dokumentasi Kabupaten Buton Budaya, Dan Pilot Program Inovasi Yang Buton.
(3)Memperkuat Perangkat Di 3 Muncul (3) Penyelenggar Keberlanjutan Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan an. Sebagai aan Forum Program Dan Bagian Dari Diskusi Dan Menyebarluas (3) Penyusunan (3) Evaluasi Penghargaan. Lokakarya kan Hasil Kerangka Efektivitas Untuk Penelitian Kerja Apresiasi Program Pilot. Pengembangan Serta Program Inovasi Inovasi Berbasis Lokal. Lokal. (4) Kerjasama Dengan Lembaga Nasional/Inter nasional Untuk Pengembangan Lanjutan.

3.Pengembangan Tersedianya Membangun Penguatan Dasar Peningkatan Digitalisasi Dan Penguatan Pengembangan UMKM Lokal Program Fondasi Untuk (Awareness Dan Kapasitas Dan Akses Pasar: Ekosistem Skala Usaha Dan Pemula Pemberdayaan Pengembangan Pemetaan): Inovasi Produk: (1) Pelatihan Pendukung: Ekspor Berbasis Usaha Menengah, UMKM Berbasis (1) Pemetaan (1) Pelatihan Digital (1) Pembentukan Potensi Lokal Usaha Kecil Dan Potensi Lokal. Potensi Lokal Kewirausahaan Marketing Dan Koperasi (1) Pendampinga Usaha Mikro (Produk Dan E-Commerce. UMKM n Legalitas (UMKM) Yang Unggulan, Manajemen (2) Pembuatan Berbasis Usaha Berkelanjutan, Sumber Daya Bisnis Untuk Platform Potensi (Sertifikasi Bukan Saja UMKM. Marketplace Lokal. Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas D. Budaya Riset Dan Inovasi No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Dilakukan Guna Manusia, Dan (2) Pengembang Lokal Untuk (2) Kemitraan Halal, BPOM, Meningkatkan Pasar). an Produk Produk UMKM Dengan Dll.). Jumlah Wirausaha

(2)Identifikasi Berbasis Buton. Bumdes Dan (2) Pelatihan Baru Namun Juga UMKM Pemula Potensi Lokal (3) Kerjasama Investor Lokal Ekspor Dan Dapat Dan (Branding Dan Dengan Untuk Strategi Menghasilkan Kebutuhan Packaging). Perusahaan Pendanaan. Pemasaran Wirausaha Baru Mereka (3) Pendampinga Logistik Untuk
(3)Penambahan Global. Berbasis Riset (Pelatihan, n Inovasi Distribusi. Pusat (3) Kolaborasi Dan Inovasi, Serta Modal, Produk Agar (4) Penyediaan Layanan Dengan Atase Meningkatkan Infrastruktur). Lebih Internet Murah UMKM Di Perdagangan Kemitraan UMKM (3) Penyusunan Kompetitif. Bagi Pelaku Kecamatan. Untuk PromosiDengan Lembaga Regulasi (4) Pengadaan UMKM Di (4) Festival Produk. Riset Dan Inovasi Daerah Untuk Alat Produksi Wilayah Tahunan (4) Insentif Bagi Mendukung Bersama Bagi Terpencil. Produk UMKM UMKM. UMKM Skala UMKM Lokal. Berorientasi
(4)Kampanye Kecil. Ekspor. Edukasi UMKM Melalui Media Lokal Dan Digital. 4 Mendorong BRIDA Menjadi Identifikasi Potensi Pengembangan . Perlindungan DanAdanya Fasilitator Untuk Dan Penyusunan IPTEK Berbasis Hak Kekayaan Inventarisasi, Perlindungan Basis Data, Lokal Dengan Intelektual Pengembangan Pengetahuan Dengan Kegiatan: Kegiatan: Dengan Kegiatan: Dan Dan/Atau (1) Survey (1) Peningkatan (1) Registrasi Perlindungan Teknologi Lapangan: Kapasitas Kekayaan Masyarakat Identifikasi Masyarakat: Intelektual: Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas D. Budaya Riset Dan Inovasi No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 IPTEK Teknologi Pelatihan Dan Proses Masyarakat Lokal Workshop Pendaftaran (Pertanian, Pengembangan IPTEK Lokal Perikanan, Teknologi Ke Direktorat Dan Lokal. Jenderal Kerajinan). (2) Riset Dan Kekayaan
(2)Wawancara Pengembanga Intelektual Mendalam: n: Kolaborasi (DJKI). Bersama Dengan (2) Advokasi Tokoh Adat, Perguruan Kebijakan Masyarakat, Tinggi Untuk Perlindungan: Dan Akademisi Mengintegrasik Penyusunan Lokal Untuk an Teknologi Peraturan Mendokument Tradisional Daerah (Perda) asikan IPTEK Dengan Terkait Tradisional. Metode Perlindungan
(3)Penyusunan Modern. IPTEK Database: (3) Pilot Project: Masyarakat. Digitalisasi Implementasi (3) Kampanye Hasil Teknologi Hasil Kesadaran Inventarisasi Pengembangan Masyarakat: Untuk Pada Beberapa Edukasi Kemudahan Sektor Utama Tentang Akses Dan (Contoh: Pentingnya Analisis. Pengolahan Perlindungan Rumput Laut, Teknologi Pertanian Organik Lokal Tabel 28 Keterpaduan Riset Dan Inovasi Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas E. Keterpaduan Riset Dan Inovasi Di Daerah No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029

1.Pengembangan Implementasi Persiapan Dan Penelitian Dan Implementasi DanRiset Dan Inovasi Didaerah Perencanaan, Pengembangan Promosi, Terdiri Inovasi Daerah Didasarkan Pada Yang Terdiri Dari: Produk Unggulan, Dari: Untuk Promosi Hasil Karya (1) Pemetaan Dengan Aktivitas: (1) Implementasi Produk Masyarakat Potensi Produk

(1)Riset Program Unggulan Ataupun Potensi Unggulan Pengembangan Promosi Daerah Daerah, Yang Daerah. Produk Produk Dikembangkan (2) Identifikasi Unggulan Unggulan Berdasarkan Sumber Daya
(2)Inovasi Dalam (2) Evaluasi Klaster Kebutuhan Untuk Riset Pemasaran Dampak Riset Produk Unggulan Dan Inovasi Dan Branding Dan Inovasi Daerah (3) Penyusunan Produk Pada EkonomiKebijakan (3) Pengembangan Daerah Riset Dan Infrastruktur (3) Pengembanga Inovasi Dan Teknologi n Kebijakan Berkelanjutan

2.Pengembangan Kebijakan (1) Mengidentifika Tahap Awal - Tahap Tahap Akselerasi Klaster Inovasi Program Prioritas si Potensi Identifikasi Dan Pengembangan Teknologi Dan Berbasis Produk Pembangunan Produk Pemetaan Klaster Inovasi, Inovasi, Dengan Unggulan Kabupaten Buton Unggulan Kegiatan: Kegiatan: Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas E. Keterpaduan Riset Dan Inovasi Di Daerah No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Daerah Didasarkan Pada Daerah Potensi, Dengan (1) Penyusunan (1) Riset Berdasarkan Potensi Berbasis Kegiatan: Model Klaster Teknologi Kewilayanan Di Pengembangan Kewilayahan. (1) Survei Dan Inovasi Tepat Guna Kabupaten Produk Unggulan (2) Membangun Analisis Sesuai Untuk Buton Dan Berdaya Klaster Inovasi Potensi Produk Kebutuhan Peningkatan Saing Pada Berbasis Unggulan Daerah. Nilai Tambah Potensi Yang Ekosistem Berbasis (2) Workshop Produk. Dimiliki Oleh Kolaboratif. Kewilayahan. Penguatan (2) Pilot Project Masing-Masing (3) Meningkatkan (2) Studi Literatur Kapasitas Penerapan Wilayah Nilai Tambah Dan Aktor Lokal Teknologi Produk Benchmark Dalam Pada Klaster Melalui Pengembanga Mendukung Produk Teknologi n Klaster Inovasi. Unggulan. Inovasi. Inovasi Di (3) Penyediaan (3) Pengembanga

(4)Memperkuat Daerah Lain. Infrastruktur n Jejaring Infrastruktur (3) Pemetaan Dasar Untuk Riset Daerah Dan Kebijakan Aktor Dan Mendukung Dengan Riset Daerah Pemangku Riset Dan Universitas Yang Kepentingan Inovasi Dan Lembaga Mendukung Lokal Produk Riset Inovasi. (Pemerintah, Unggulan. Nasional. Akademisi, Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas E. Keterpaduan Riset Dan Inovasi Di Daerah No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Swasta, Masyarakat).

3.Kesesuaian Melakukan (1) Mengidentifika Kebijakan Singkronisasi si Antara Kebijakan Daerah Kesenjangan Pemerintah Kabupaten Buton Kebijakan Pusat Dan Dengan Kebijakan Pusat Dan Daerah Yang Pemerintah Pusat Daerah. Telah Dan Provinsi, (2) Merancang Disesuaikan Dalam Rangka Strategi Dengan Mendukung Penyesuaian Kapasitas Relevansi Kebijakan Pemerintah Program Nasional Berdasarkan Daerah Dengan Program Kapasitas Kabupaten Pembangunan Di Daerah. Buton Daerah (3) Menyusun Kabupaten Buton Rekomendasi Berbasis Data Untuk Kolaborasi Yang Efektif Tabel 29 Penyelarasan Dengan Perkembangan Global Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas G. Penyelarasan Dengan Perkembangan Global No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029
1.Pengembangan Adanya Dokumen (1) Mendorong (1) Riset Potensi Tahap Tahap Ekspansi Riset Dan Kebijakan Daerah Penguatan Sumber Daya Implementasi Dan Dan Skalabilitas, Inovasi Berbasis Yang Riset Berbasis Alam Dan Inovasi Awal, Dengan Program: Percepatan Menempatkan Kebutuhan Manusia. Program Utama: (1) Skala Penuh Tujuan Beberapa Agenda Lokal Yang (2) Penyusunan (1) Pengembang Inovasi Pembangunan Sdgs Dalam Selaras Dokumen an Teknologi Sektor Berkelanjutan Prioritas Dengan Strategi Tepat Guna Strategis Di (Sdgs) Pembangunan Prioritas Sdgs. Percepatan Di Sektor Seluruh Daerah, Khusnya (2) Memfasilitasi Riset Daerah. Perikanan Kecamatan. Berkaitan Dengan Transfer (3) Pelatihan Awal Dan Energi. (2) Pengembang Indikator Kinerja Teknologi Dan Untuk Peneliti (2) Implementasi an Platform Utama Inovasi Untuk Lokal Dan Praktik Digital Untuk Pemerintah Meningkatkan Pembentukan Terbaik Kolaborasi Daerah Kesejahteraan Tim Riset Pengelolaan Riset Dan Masyarakat. Kabupaten. Lingkungan Inovasi.

(3)Meningkatkan Berbasis (3) Peningkatan Kapasitas Sdgs. Kapasitas Sumber Daya (3) Monitoring Sumber Daya Manusia Dan Evaluasi Manusia Dalam Riset Progres Riset Untuk Dan Inovasi. Berbasis Keberlanjutan
(4)Membentuk Indikator Inovasi. Kolaborasi Sdgs. Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas G. Penyelarasan Dengan Perkembangan Global No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasar an Strateg is 20 25 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasara n Strategis 202 9 Aktif Antara Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Dan Masyarakat.

2.Tata Kelola Adanya Roadmap (1) Mengidentifika Kajian Awal Dan Identifikasi Masalah: Analisis Situasi Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Buton. Pengembangan Implementasi Penguatan Evaluasi Pemerintahahan Pengembangan si Tantangan Framework Awal Dan Kapasitas SDM Menyeluruh Dan Daerah Tata Kelola Dan Peluang Dynamic Evaluasi Pilot Dan Sistem Perbaikan Berbasis Pemerintahan Dalam Governance: Project: Teknologi Sistem: Penilaian Dinamic Daerah Penerapan Studi Penerapan Di Informasi: Efektivitas Governance Kabupaten Buton Dynamic Implementasi Dan Sektor Strategis Pelatihan Pegawai Program. Yang Terstruktur, Governance. Adaptasi Pada (Misalnya, Dan Sistematis Dan (2) Membangun Kebijakan Daerah. Pendidikan Atau Pengembangan Dapat Kerangka Kesehatan). Infrastruktur Diaplikasikan Kerja Tata Digital. Kelola Yang Adaptif Dan Inovatif Di Tingkat Daerah.

(3)Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Pemerintahan. Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas G. Penyelarasan Dengan Perkembangan Global No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029

3.Tata Kelola Adanya Dokumen (1) Mengidentifika Penyusunan Pengembangan Replikasi Dan Monitoring Dan Penyempurnaan Kebutuhan Mitigasi Resiko si Kebutuhan Dasar Penelitian, Sistem Tata Penguatan Evaluasi Jangka Dan Masyarakat Khususnya Dalam Masyarakat Dengan Kegiatan: Kelola, Kegiatan Kapasitas, Panjang, Dengan Pengembangan Daerah Siklus Tata Kelola Berdasarkan (1) Pemetaan Utama: Dengan Kegiatan: Kegiatan: Berkelanjutan, Berbasis Pemerintahan Potensi Lokal Kebutuhan (1) Penyusunan (1) Replikasi (1) Monitoring Dengan Kegiatan: Mitigasi Resiko Daerah Dan Masyarakat Di Strategi Model Tata Implementasi (1) Penyempurna Yang Handal Kabupaten Buton Tantangan Seluruh Mitigasi Risiko Kelola Ke Model Tata an Tata Kelola Lingkungan. Wilayah Berbasis Data Seluruh Kelola Dan Berdasarkan

(2)Meningkatkan Kabupaten Lokal. Wilayah Strategi Hasil Evaluasi. Kapasitas Buton. (2) Pengembang Kabupaten Mitigasi (2) Integrasi Tata Tata Kelola (2) Analisis Risiko an Sistem Buton. Risiko. Kelola Berbasis Data Utama Yang Informasi (2) Workshop (2) Evaluasi Berbasis Dan Teknologi Memengaruhi Kebutuhan Untuk Dampak Mitigasi Risiko Informasi. Kebutuhan Masyarakat Meningkatkan Terhadap Ke Dalam
(3)Mengintegrasi Masyarakat Berbasis Kapasitas Kesejahteraa Perencanaan kan (Bencana Digital. Pemangku n Masyarakat Jangka Pendekatan Alam, Sosial- (3) Pelatihan Kepentingan. Dan Panjang Mitigasi Risiko Ekonomi, Untuk (3) Penyusunan Keberlanjutan Daerah. Dalam Lingkungan, Aparatur Kebijakan Daerah. (3) Publikasi Hasil Perencanaan Dll.). Pemerintah Daerah (3) Penyusunan Penelitian Di Dan (3) Identifikasi Dan Berbasis Rekomendasi Forum Pelaksanaan Kapasitas Tata Masyarakat Mitigasi Risiko. Untuk Nasional Dan Program Kelola Saat Ini Terkait Penguatan Internasional. Daerah. Melalui Survei Mitigasi Model Ke
(4)Mendorong Dan Diskusi Risiko. Depan. Kolaborasi Kelompok Antar- Terarah Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas G. Penyelarasan Dengan Perkembangan Global No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Stakeholder (Focus Group Untuk Discussion/FG Penguatan D). Tata Kelola Yang Adaptif Dan Tangguh. 4 Penguatan Adanya (1) Memperluas Persiapan Dan Implementasi Evaluasi DanKerjasama Kerjasama Riset Akses Daerah Analisis Awal, Awal Dan Penguatan Internasional Dan Inovasi Terhadap Dengan Kegiatan: Kapasitas Lokal, Strategi, Dengan Yang Lebih Dalam Lingkup Jaringan (1) Pemetaan Dengan Kegiatan: Kegiatan: Inklusif Internasional Kerjasama Sektor (1) Pelatihan Bagi (1) Evaluasi Dengan Internasional. Potensial Pelaku Lokal Keberhasilan Memperhatikan (2) Meningkatkan Untuk (Pemerintah, Proyek Pada Upaya Kapasitas Kerjasama UMKM, Kerjasama Penyelesaian Lokal Untuk Internasional Organisasi Internasional Permasalah Di Berpartisipasi (Misalnya: Masyarakat) Di Daerah Daerah Dalam Proyek Pendidikan, Tentang (Indikator Kerjasama Teknologi, Kerjasama Ekonomi, Internasional. Pariwisata, Internasional. Sosial, Dan
(3)Mendorong Dan (2) Pengembang Lingkungan). Transfer Lingkungan). an Program (2) Penelitian Teknologi, (2) Analisis Inklusi Dalam Dampak Pengetahuan, Kebijakan Proyek Inklusivitas Dan Praktik Daerah Terkait Kerjasama Terhadap Terbaik Kerjasama Internasional Keberhasilan Melalui Internasional (Misalnya, Proyek Program Internasional. Kondisi Ekosistem Dan Inovasi Yang Mendukung Penguatan Tema Prioritas G. Penyelarasan Dengan Perkembangan Global No Rumusan Program Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Kondisi Yang Diharapkan Kegiatan Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Sasaran Strategis 2025 Sasaran Strategis 2026 Sasaran Strategis 2027 Sasaran Strategis 2028 Sasaran Strategis 2029 Kolaborasi Dan Untuk (3) Diskusi Internasional. Inklusivitas. Kelompok Multistakehol
(4)Mengarusuta (3) Kajian Rentan: der Untuk makan Prinsip Terhadap Perempuan, Menyusun Inklusivitas Kerangka Penyandang Strategi Dalam Hukum Dan Disabilitas, Jangka Kerjasama Peraturan Dan Pemuda). Panjang. Internasional. Internasional (3) Penyusunan (4) Penguatan Yang Relevan. Kebijakan Jaringan
(4)Identifikasi Insentif Bagi Internasional Mitra Mitra Dengan Internasional Internasional Memperkenal Potensial Untuk kan Inovasi (Negara, Melibatkan Lokal. Organisasi Komunitas Internasional, Lokal. Dan LSM). (4) Studi Kasus
(5)Penelitian Kolaborasi Dampak Sosial Daerah Lain Dan Ekonomi Yang Berhasil Dari Dalam Kerjasama Kerjasama Internasional Internasional Yang Sudah Inklusif. Ada. Penyusunan dokumen strategis seperti Rencana Induk, Peta Jalan, dan Program Pemajuan Riset dan Inovasi Daerah merupakan langkah krusial untuk memastikan riset dan inovasi berkontribusi nyata terhadap pembangunan. Dokumen-dokumen ini menjadi panduan dalam mengarahkan sumber daya dan aktivitas riset untuk menjawab kebutuhan dan potensi lokal, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Implementasi riset dan inovasi di tingkat daerah didorong oleh beberapa hal berikut:

1.Kebijakan Nasional: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) mendorong sinergi antara riset dan inovasi dalam pembangunan.
2.Tantangan Daerah: Banyak daerah menghadapi masalah spesifik seperti pengangguran, ketimpangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan rendahnya kualitas layanan publik.
3.Potensi Lokal: Daerah memiliki kekayaan sumber daya alam, kearifan lokal, dan potensi ekonomi yang memerlukan pendekatan inovatif untuk optimalisasi.
4.Percepatan Transformasi Digital: Teknologi menjadi alat yang penting dalam menciptakan efisiensi dan keberlanjutan pembangunan. Dalam bagian rencana aksi tahunan riset dan inivasi daerah membahas rencana riset dan inovasi yang akan dilakukan dalam 5 tahun terakhir 2025-2029, sebagai upaya mendukung penetapan kebijakan berkaitan dengan program - program yang akan menyelesaikan berbagai permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton. Rencana aksi tahunan riset dan inovasi daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 disusun sebagai bagian integral dari Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Bab ini menjadi panduan strategis bagi pengembangan dan implementasi riset serta inovasi untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Peta Jalan Dan Pemajuan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton, mengacu pada permasalahan dan arah Pedoman Rencana Pembangunan yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Permasalahan strategis daerah yang terdapat dalam dokumen RPD Tahun 2023-2026 meliputi:
1.Tingginya Angka Kemiskinan a) Kurangnya lapangan kerja yang memadai. b) Akses permodalan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang belum optimal.
2.Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) a) Angka partisipasi pendidikan dan kualitas tenaga kerja masih perlu ditingkatkan. b) Kurangnya pelatihan keterampilan dan program vokasi yang mendukung kebutuhan pasar kerja.
3.Kurangnya Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah a) Pengelolaan potensi unggulan seperti sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian yang belum maksimal. b) Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk unggulan lokal.
4.Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan a) Kurangnya penerapan sistem digitalisasi dalam pelayanan publik. b) Perlu penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
5.Rendahnya Daya Saing Daerah a) Minimnya inovasi di berbagai sektor. b) Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.
6.Kerentanan Lingkungan dan Sumber Daya Alam a) Penurunan kualitas lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam. b) Belum optimalnya mitigasi risiko bencana alam.
7.Kesehatan dan Gizi a) Tingginya angka stunting dan kurang gizi. b) Akses layanan kesehatan yang belum merata. BAB ini mengulas rencana aksi yang berupa rencana riset dan inovasi yang akan dilakukan 5 (lima) tahu ke depan 2025-2029, dalam rangka mendukung penetapan kebijakan dengan tujuh (7) program permasalahan strategis daerah diatas, yang memerlukan solusi berupa kajian berbasis bukti/data. Potensi keunggulan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton mengarah pada tiga sektor andalah yakni:
1.Sektor Kelautan dan Perikanan. Kabupaten Buton memiliki garis pantai yang panjang dan akses langsung ke laut, memberikan potensi besar untuk perikanan tangkap dan budidaya. Kontribusi sektor kelautan signifikan terhadap ekonomi lokal, terutama melalui ekspor hasil laut seperti ikan, udang, dan rumput laut. Potensi pengembangan industri pengolahan hasil laut yang berorientasi ekspor, seperti ikan beku, olahan hasil laut, dan produk berbasis rumput laut. Produksi perikanan tangkap dan budidaya menunjukkan tren peningkatan tahunan. Lokasi strategis di jalur perdagangan laut mendukung pemasaran hasil kelautan.
2.Sektor Pariwisata. Kabupaten Buton memiliki daya tarik wisata bahari, budaya, dan sejarah, termasuk pulau-pulau kecil, pantai, dan warisan budaya. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat meningkatkan ekonomi kreatif melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Potensi besar untuk menarik wisatawan domestik dan internasional, khususnya dengan fokus pada ekowisata dan wisata budaya. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Tersedianya infrastruktur.
3.Pariwisata dasar yang mendukung pengembangan sektor ini, seperti pelabuhan dan hotel.
4.Sektor Aspal Buton dan Industri Pendukung. Aspal Buton merupakan salah satu sumber daya alam yang unik di dunia dan menjadi komoditas unggulan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Potensi pengembangan industri pengolahan aspal untuk mendukung kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Aspal Buton juga mendukung proyek pembangunan infrastruktur nasional dan regional. Cadangan aspal yang melimpah di wilayah Kabupaten Buton. Permintaan tinggi untuk aspal Buton baik di pasar domestik maupun internasional. Ketiga sektor ini dipilih berdasarkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah, potensi pengembangan yang besar, dan ketersediaan sumber daya alam atau budaya yang mendukung. Dengan fokus pada sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, serta aspal Buton dan industri pendukung, Kabupaten Buton dapat mengoptimalkan potensi unggulannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis keunggulan lokal. Fokus pengembangan akan diarahkan pada peningkatan nilai tambah masing- masing produk unggulan yang berbasis riset dan inovasi untuk peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat. Adapun Rencana Aksi Tahunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton dilihat pada Matriks 7.1. Tabel 30. Rencana Aksi Tahunan No. Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Tahun Sasaran Akhir Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 1 Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dalam kebijakan daerah Indikator: Persentase kebijakan berbasis riset meningkat. Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi Penyusunan regulasi riset berbasis data Tersedianya Perda tentang riset dan inovasi ! ! Kebijakan berbasis bukti terintegrasi dalam pembangunan daerah BRIDA, Bappeda, DPRD 2 Tidak terintegrasinya data riset Indikator: Tingkat ketersediaan sistem basis data terpusat. Penataan Basis Data Riset Pembuatan platform digital riset Sistem basis data berbasis cloud tersedia ! ! Data riset terintegrasi dan digunakan dalam perencanaan pembangunan BRIDA, Diskominfo, OPD terkait 3 Kekurangan infrastruktur riset Indikator: Persentase laboratorium riset yang tersedia dan operasional. Pengembang an Infrastruktur Riset Pengadaan laboratoriu m untuk sektor unggulan Fasilitas riset dasar tersedia ! ! ! Infrastruktur riset yang mendukung sektor unggulan seperti kelautan, pertanian Dinas Perindustrian, Bappeda, BRIDA 4 Pemanfaatan produk unggulan daerah minim Pengelolaan Industri Unggulan Implementasi One Village One Product (OVOP) Kebijakan OVOP diterapkan di semua ! ! Setiap wilayah memiliki produk unggulan Dinas Perindustrian, UMKM, BRIDA No. Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Su b Kegiatan Indikator Tahun Sasaran Akhir Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator: Jumlah klaster produk unggulan yang aktif. Berbasis Wilayah kecamatan berbasis inovasi 5 Minimnya anggaran riset Indikator: Persentase alokasi anggaran riset terhadap APBD. Penyediaan Anggaran Riset Peningkatan alokasi anggaran riset dalam APBD Alokasi riset mencapai 1,5% APBD ! ! ! ! ! Keberlanjutan anggaran riset dan inovasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bappeda, DPRD 6 Perlindungan kekayaan intelektual belum optimal Indikator: Jumlah kekayaan intelektual yang dilindungi. Perlindungan Kekayaan Intelektual Pembentukan Helpdesk Kekayaan Intelektual Helpdesk tersedia dan berjalan ! Kekayaan intelektual masyarakat terlindungi Dinas Perindustrian , BRIDA 7 Kurangnya inovasi daerah. Indikator: Peningkatan indeks inovasi daerah. Peningkatan Inovasi Daerah Fasilitasi program inovasi berbasis teknologi Nilai indeks inovasi meningkat ! ! Daerah inovatif dengan pemanfaatan teknologi BRIDA, Dinas terkait 8 Minimnya publikasi penelitian. Indikator: Jumlah penelitian yang dipublikasikan. Optimalisasi Publikasi Penelitian Seminar dan publikasi hasil penelitian Jumlah seminar dan publikasi ! Penelitian yang diketahui publik untuk mendorong partisipasi masyarakat BRIDA, Perguruan Tinggi No. Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Tahu n Sasaran Akhir Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 9 Kurangnya dukungan riset untuk sektor unggulan lokal. Indikator: Jumlah penelitian di sektor kelautan, pariwisata, dan pertanian. Riset Sektor Unggulan Penelitian dan pengembangan inovasi di sektor kelautan, pariwisata, dan pertanian Jumlah riset unggulan per tahu ! Terciptanya solusi berbasis riset untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan lokal BRIDA, Perguruan Tinggi, OPD Terkait 10 Belum optimalnya kolaborasi riset pentahelix. Indikator: Jumlah kemitraan riset antara pemerintah, akademisi, masyarakat, bisnis, dan media. Kolaborasi Pentahelix Pelaksanaan forum riset Pentahelix Jumlah forum dan MoU kolaborasi yang terjalin ! ! ! Terjalinnya sinergi riset antara pihak pemerintah, akademisi, dan masyarakat BRIDA, Dinas Kominfo, Media Lokal 11 Minimnya inovasi teknologi tepat guna. Indikator: Jumlah teknologi tepat guna yang diterapkan. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pelatihan dan penerapan teknologi tepat guna untuk masyarakat dan UMKM Jumlah teknologi tepat guna yang diadopsi ! ! Teknologi tepat guna mendukung produktivitas masyarakat dan efisiensi usaha BRIDA, UMKM, Dinas Teknologi 12 Rendahnya tingkat literasi teknologi dan inovasi di masyarakat. Indikator: Peningkatan Literasi Teknologi Sosialisasi, workshop, dan pelatihan teknologi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ! ! Masyarakat memiliki kemampuan adaptasi terhadap teknologi inovatif BRIDA, Dinas Pendidikan No. Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Tahun Sasaran Akhir Pelaksana 2025 2026 2027 2028 202 9Peningkatan indeks literasi teknologi masyarakat.13 Kurangnya publikasi hasil riset. Indikator: Jumlah publikasi riset di jurnal nasional dan internasional. Publikasi Hasil Penelitian Dukungan penerbitan dan seminar hasil riset Jumlah publikasi nasional dan internasional ! ! Meningkatkan visibilitas dan kredibilitas hasil riset daerah BRIDA, Universitas Lokal, OPD terkait 14 Minimnya insentif bagi inovator lokal. Indikator: Jumlah penghargaan atau insentif yang diberikan. Penghargaan dan Insentif Inovator Pemberian penghargaan bagi inovator lokal Jumlah penghargaan yang diberikan ! ! Mendorong budaya inovasi melalui penghargaan bagi inovator lokal BRIDA, Dinas Koperasi, Pemkab Buton 15 Kurangnya jejaring internasional untuk riset dan inovasi. Indikator: Jumlah kerjasama internasional untuk riset dan inovasi. Kerjasama Internasional Penjajakan dan pelaksanaan Program Sister City Jumlah MoU dengan mitra internasional ! Terjalinnya jejaring global untuk meningkatkan riset dan inovasi BRIDA, Pemda, Kemenlu 16 Tingginya angka stunting di masyarakat. Indikator: Kajian Riset Isu Stunting

(1)Penelitian faktor penyebab utama stunting di Jumlah penelitian yang dilakukan ! Tersedianya data berbasis bukti untuk mendukung kebijakan BRIDA, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi No. Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Tahun Sasaran Akhir Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Penurunan angka stunting pada balita. Kabupaten Buton.
(2)Pengembang an intervensi berbasis teknologi dan inovasi lokal. pengurangan stunting di Kabupaten Buton 17 Minimnya riset tentang intervensi gizi berbasis lokal. Indikator: Jumlah inovasi untuk intervensi gizi lokal. Pengembangan Intervensi Gizi Berbasis Lokal
(1)Riset diversifikasi pangan lokal untuk pemenuhan gizi.
(2)Pilot project pemberian makanan tambahan bergizi berbasis pangan lokal. Jumlah inovasi intervensi gizi ! ! Penyediaan solusi inovatif untuk mendukung intervensi gizi berbasis potensi lokal BRIDA, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan 18 Minimnya kesiapan menghadapi risiko global seperti pandemi. Indikator: Jumlah riset tentang kesiapan dan respons terhadap pandemi. Kajian Risiko Kesehatan Global
(1)Penelitian tentang pola penyebaran penyakit menular di wilayah Buton.
(2)Pengembang an strategi pencegahan berbasis teknologi. Jumlah strategi berbasis riset yang diterapkan ! Tersedianya sistem kesiapsiagaan dan mitigasi berbasis riset untuk risiko kesehatan global BRIDA, Dinas Kesehatan, Pemkab Buton No. Priorit as Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Tahun Sasaran Akhir Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 19 Kurangnya riset terkait mitigasi perubahan iklim. Indikator: Jumlah riset tentang dampak dan mitigasi perubahan iklim. Kajian Mitigasi Perubahan Iklim
(1)Penelitian dampak perubahan iklim pada sektor kelautan, pertanian, dan pariwisata.
(2)Pengembang an strategi mitigasi berbasis inovasi teknologi. Jumlah riset mitigasi perubahan iklim ! Tersedianya data berbasis bukti untuk mendukung kebijakan mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Buton BRIDA, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi 20 Tingginya angka kemiskinan di masyarakat. Indikator: Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Buton. Kajian Strategis tentang Kemiskinan
(1)Penelitian faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Buton.
(2)Studi tentang efektivitas program pemberdayaa n ekonomi masyarakat. Jumlah penelitian yang dilakukan ! Tersedianya data dan rekomendasi berbasis riset untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Buton BRIDA, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi 21 Kurangnya inovasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Pengembangan Inovasi Pemberdayaan Ekonomi
(1)Program pengembang an usaha berbasis teknologi Jumlah program pemberdayaan berbasis inovasi ! Peningkatan keterampilan dan akses ekonomi bagi masyarakat BRIDA, Dinas UMKM, Pemkab Buton No. Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Tahun Sasaran Akhir Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator: Jumlah inovasi yang diterapkan dalam pemberdayaan ekonomi. untuk masyarakat miskin.
(2)Pelatihan keterampilan berbasis inovasi. miskin melalui inovasi 22 Kurangnya inovasi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Indikator: Jumlah inovasi yang diterapkan pada sektor perikanan. Riset dan Inovasi Sektor Kelautan dan Perikanan
(1)Penelitian tentang diversifikasi produk perikanan.
(2)Pengembang an teknologi budidaya ikan dan rumput laut. Jumlah inovasi sektor perikanan ! Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk kelautan dan perikanan berbasis inovasi BRIDA, Dinas Perikanan, Perguruan Tinggi 23 Kurangnya promosi berbasis inovasi di sektor pariwisata. Indikator: Jumlah inovasi dalam promosi pariwisata. Inovasi dan Promosi Pariwisata Berbasis Digital
(1)Pengembang an platform digital untuk promosi pariwisata.
(2)Penggunaan teknologi VR/AR untuk pengalaman wisata. Jumlah aplikasi dan teknologi promosi ! Meningkatkan jumlah kunjungan wisata melalui promosi berbasis teknologi digital BRIDA, Dinas Pariwisata, Diskominfo 24 Kurangnya inovasi dalam pengolahan aspal Buton. Indikato : Pengembangan Teknologi Aspal Buton
(1)Penelitian tentang teknologi pemurnian dan Jumlah proyek dan riset terkait aspal Buton ! Meningkatkan efisiensi dan kualitas produk aspal Buton untuk pasar BRIDA, Dinas PU, Perguruan Tinggi No. Prioritas Permasalahan Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Tahun Sasaran Akhir Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah riset dan teknologi pengolahan aspal. pengolahan aspal.
(2)Studi penerapan aspal Buton dalam proyek infrastruktur strategis. domestik dan internasional 25 Kurangnya inovasi di sektor pertanian. Indikator: Jumlah inovasi pertanian berbasis teknologi. Riset dan Inovasi Pertanian
(1)Penelitian tentang pengembang an varietas unggul lokal.
(2)Inovasi teknologi pascapanen untuk meningkatkan nilai tambah. Jumlah teknologi dan varietas unggul yang diterapkan ! Peningkatan hasil produksi dan efisiensi sektor pertanian berbasis inovasi BRIDA, Dinas Pertanian, Perguruan Tinggi Dokumen ini dibuat dalam rangka mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Buton dalam Dokumen RPJPD 2025-2045, yaitu: Terwujudnya Masyarakat Industri Dan Berbudaya di Kabupaten Buton Tahun 2025”. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi ini juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran Ilmu Pengetahuan dan teknologi, atau melalui Riset dan Inovasi didalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun sesuai RPJMD atau disesuaikan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan dokumen mengacu pada potensi unggulan daerah dan permasalah utama daerah untuk dapat menjadi pedoman, arah dan strategi riset dan inovasi di Kabupaten Buton. Diharapkan melalui proses tersebut perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dapat berlangsung dan berkelanjutan didalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Buton. Rencana Induk dan Peta Jalan ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Aksi disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana periodisasi capaian tema riset dan inovasi yang tercantum dalam dokumen RIPJPID tahun 2025-2029 ini. Olehnya itu, melalui dokumen ini perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh elemen perangkat daerah, termasuk perencana pada tiap jenjang struktur pemerintahan di Kabupaten Buton, sekaligus juga seluruh stakeholder daerah sebagai upaya mempekuat ekosistem Riset dan Inovasi di Kabupaten Buton yang dilakukan dalam koridor kebijakan berbasis bukti. Selain itu, seluruh komponen pemerintah, swasta dan komunitas masyarakat perlu berkolaborasi dalam skema pentahelix, dan harus memiliki komitmen bersama untuk secara konsisten melaksanakannya, sehingga Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah ditetapkan ini dapat dilaksanakan sebaik- baiknya, dan mencapai tujuan yang diharapkan bagi kemajuan daerah Kabupaten Buton yang maju dan berdaya saing. BUPATI BUTON, ALVIN AKAWIJAYA PUTRA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Fakharudin M. Satu, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP 196810051994011002 ttd.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…