DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BRIGADE ALSINTAN BAB III STRUKTUR ORGANISASI BAB IV PERAN DAN TUGAS BAB V PEMANFAATAN DAN PEMBIAYAAN BAB VI KERJA SAMA BAB VII PENGELOLAAN BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian dalam mendukung program peningkatan produksi tanaman pangan di Kabupaten Buton, perlu strategi pengelolaan alat dan mesin pertanian;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan alat dan/atau mesin pertanian ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh menteri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); S A L I N A N MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Buton.
5.Alat dan/atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.
6.Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
7.Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
8.Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
9.Balai Penyuluhan Pertanian selanjutnya disingkat BPP adalah unit penunjang penyelenggaraan pertanian tingkat kecamatan di bawah Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN BRIGADE ALSINTAN

Pasal 2

(1)Brigade Alsintan dibentuk sebagai suatu organisasi pemanfaatan bantuan Alsintan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Dinas.
(2)Brigade Alsintan paling sedikit memiliki 2 (dua) jenis alat dan berjumlah minimal 3 (tiga) unit.
(3)Jenis Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.traktor roda empat;
2. b.traktor roda dua;
3. c.cultivator;
4. d.rice transplanter/alat tanam padi;
5. e.alat tanam jagung;
6. f.combine harvester;
7. g.pompa air;
8. h.corn sheller;
9. i.pemotong rumput; dan
10. j.power thresher.
(4)Pembentukan, keanggotaan, peran dan tugas Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

(1)Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)terdiri atas:
1. a.pembina;
2. b.penanggung jawab;
3. c.sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.administrasi; dan
  2. 2.bendahara.
4. d.koordinator lapangan, terdiri dari:
  1. 1.divisi operasional; dan
  2. 2.divisi pemeliharaan.
(2)Bagan struktur organisasi Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERAN DAN TUGAS

Pasal 4

Brigade Alsintan berperan:

a.mengembangkan Alsintan dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian; dan
b.mendukung percepatan kegiatan pra-tanam, tanam sampai dengan panen dan pasca panen pada wilayah yang kekurangan Alsintan.

Pasal 5

Brigade Alsintan bertugas:

a.memfasilitasi Alsintan untuk kegiatan pra-tanam, tanam sampai dengan panen; dan
b.mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan bantuan pemerintah pusat maupun Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1)Untuk memanfaatkan layanan Brigade Alsintan, masyarakat/petani mengajukan permohonan kepada pengelola Brigade Alsintan di BPP sesuai dengan wilayah tugasnya.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengelola Brigade Alsintan menerbitkan surat pernyataan pemanfaatan layanan Alsintan yang ditandatangani oleh pengguna layanan dan pengelola Brigade Alsintan.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, pengelola Brigade Alsintan menyampaikan secara tertulis alasan tidak disetujuinya permohonan.

Pasal 7

(1)Pembiyaan terhadap layanan operasional Alsintan dibebankan kepada pengguna layanan.
(2)Komposisi pembiayaan layanan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bahan bakar berkisar 20% (dua puluh persen);
2. b.upah operator berkisar 30% (tiga puluh persen);
3. c.mobilisasi Alsintan berkisar 20% (dua puluh persen); dan
4. d.perawatan dan pemeliharaan Alsintan berkisar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan layanan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 9

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan, Brigade Alsintan dapat menjalin kerja sama dengan:

a.Brigade Alsintan Dinas Pertanian Provinsi;
b.Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara;
c.usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
d.kelompok tani;
e.gabungan kelompok tani;
f.perkumpulan petani pemakai air;
g.gabungan perkumpulan petani pemakai air; dan/atau
h.klaster.

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 10

(1)Pengelolaan Brigade Alsintan dilaksanakan oleh Dinas dan BPP.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip untuk memberikan layanan kepada masyarakat/petani yang membutuhkan Alsintan untuk proses pra-tanam, tanam, panen sampai dengan pasca panen.
(3)Dalam pengelolaan Brigade Alsintan, Dinas berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi.
(4)Dalam pengelolaan Brigade Alsintan, BPP berkoordinasi dengan Dinas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…