DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN KIM BAB III PENDANAAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong efektivitas penyebaran informasi kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang mandiri, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Informasi Masyarakat;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Re[ublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 1822);
2. 3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT. S A L I N A N

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton.
5.Komunitas Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah salah satu jenis lembaga komunikasi perdesaan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

BAB II

PEMBENTUKAN KIM

Pasal 2

KIM di Daerah terdiri dari:

a.KIM desa/kelurahan;
b.forum KIM kecamatan; dan
c.forum KIM kabupaten.

Pasal 3

KIM mempunyai tugas antara lain:

a.mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli dan peka terhadap arus informasi;
b.memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih dab memilah informasi; dan
c.mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya, sehingga tercipta kerja sama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa.

Pasal 4

KIM mempunyai fungsi sebagai:

a.sarana untuk penerimaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat;
b.sarana interaksi dan berkomunikasi antar masyarakat/anggota KIM, antara masyarakat, anggota KIM dengan Pemerintah Daerah;
c.sarana antar anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah untuk memperkokoh kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

Pasal 5

Tahapan pembentukan KIM desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas sebagai fasilitator dan dinamisator pembentukan KIM;
b.pembentukan KIM oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri; dan
c.pengesahan/pengukuhan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 6

Tahapan pembetukan forum KIM kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas sebagai fasilitator dan dinamisator pembentukan KIM;
b.pembentukan forum KIM kecamatan yang keanggotaannya dari perwakilan dari KIM desa/kelurahan di kecamatan bersangkutan; dan
c.pengesahan/pengukuhan dengan Surat Keputusan Camat.

Pasal 7

Tahapan pembentukan forum KIM kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a.sosialiasi yang dilaksanakan oleh Dinas sebagai fasilitator dan dinamistor pembentukan KIM;
b.pembentukan forum KIM kabupaten yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan dari forum KIM kecamatan yang ada di Daerah; dan
c.pengesahan/pengukuhan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 8

(1)Pendanaan kegiatan KIM dapat diperoleh dari:
1. a.anggota;
2. b.bantuan pemerintah;
3. c.kegiatan usaha produktif; dan
4. d.sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 23 Mei 2025 BUPATI BUTON, ttd. ALVIN AKAWIJAYA PUTRA Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 23 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, ttd. ASNAWI JAMALUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 546 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Fakharudin M. Satu, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP 196810051994011002

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…