1.Persentase Jumlah Penduduk Miskin Posisi nomor 4 (empat) tertinggi Fluktuatif Kurang Efektif Relevan
2.Tingkat Kedalaman Kemiskinan Rata-Rata (Menengah) Fluktuatif Efektif Relevan
3.Tingkat Keparahan Kemiskinan Rata-Rata (Menengah) Fluktuatif Efektif Relevan
4.Garis Kemiskinan Terendah Meningkat Perlahan Efektif Relevan 3.3.2. Karakteristik Kemiskinan dalam Dimensi Ketenagakerjaan 3.3.2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran terbuka adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Page | 100 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 1) Posisi Relatif Sebagaimana tersaji pada Gambar 3.53, angka pengangguran terbuka Kabupaten Buton Selatan sebagai yang tertinggi kedua di Sulawesi Tenggara, setelah Kota Kendari. Angka tersebut juga hampir sama dengan angka pengangguran terbuka di Kota Baubau yang secara administratif berbatasan langsung. Tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Kendari dan Kota Baubau tidak lepas dari fungsi layanan perkotaan yang secara umum dipersepsikan sebagai “magnet” pencari kerja, sehingga akan sangat berbeda perbandingan posisinya dengan Buton Selatan sebagai daerah ciri pedesaan. Posisi angka kemiskinan Buton Selatan diangka 4.33% sekaligus menempatkannya lebih tinggi dari rata-rata pada tingkat provinsi di angka 3,15%. Fakta ini dapat diartikan bahwa pengangguran terbuka Kabupaten Buton Selatan secara tidak langsung ikut berkontribusi terhadap angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.53. Analisis Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 2) Perkembangan Antar Waktu Angka pengangguran terbuka dalam periode 2019-2023 di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan peningkatan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2,48 3,27 3,09 3,36 3,12 1,16 2,73 2,24 1,93 2,76 2,18 1,59 2,22 2,5 4,33 5,18 4,17 3,15 Kabupaten/Kota Sultra Page | 101 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 3.54, bahwa pengangguran terbuka mengalami peningkatan sekitar 0,56% dengan peningkatan tertinggi terjadi ditahun 2022 sekitar 0,26%. Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.54. Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023 3) Efektivitas Mendasarkan pada tren pengangguran terbuka Gambar 3.54 dapat dikatakan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam hal mengurangi angka pengangguran terbuka terbilang tidak efektif. Bahkan pendekatan penanganan pengangguran terbuka 2021 hingga 2023 terbilang tidak efektif karena lebih tinggi dari tingkat peningkatan kemiskinan antara tahun 2019-2021yang masa saat itu terjadi Pandemi Covid-19. Dimana peningkatan pengangguran terbuka tahun 2019 ke 2020 hanya 0,33% dan 2022 ke 2021 diangka 0,02%. 4) Relevansi Dilihat dari model kurva pada Gambar 5.55, tren angka pengangguran terbuka terbilang kurang relavan dengan fakta yang terjadi pada tingkat provinsi dan secara nasional. Penggangguran terbuka pada tingkat provinsi dan nasional sama-sama terjadi peningkatan antara tahun 2018-2022, tetapi kemudian menunjukkan penurunan antara tahun 2021-2023. Fakta yang berbeda dengan Kabupaten Buton Selatan yang secara konsisten angka pengangguran terbuka mengalami peningkatan. 3,77 3,9 3,92 4,18 4,33 2019 2020 2021 2022 2023 Page | 102 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.55. Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023 Sebagai catatan bagi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk mengendalikan angka pengangguran terbuka, bahwa pengangguran terbuka secara konseptual dapat disebabkan oleh berbagai hal sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat. Untuk itu, perlu memperhatikan hal- hal berikut untuk mengendalikan angka pengangguran terbuka: a) Minimnya pengalaman: Pencari kerja tidak memiliki pengalaman kerja yang cukup, terutama bagi lulusan baru; b) Isu diskriminasi: Perusahaan hanya merekrut karyawan dari golongan tertentu, seperti agama, etnis, atau jenis kelamin; c) Rendahnya permintaan: Permintaan industri terhadap jenis pekerjaan tertentu rendah; d) Kondisi ekonomi: Perubahan kondisi ekonomi, terutama pada masa krisis ekonomi, dapat menyebabkan pengangguran terbuka; e) Perubahan dalam industri: Perubahan konstan dalam sebuah industri tertentu dapat menyebabkan pengangguran terbuka; f) Tidak tersedianya lapangan kerja: Tidak adanya lapangan pekerjaan di negara tersebut atau tidak adanya kerja sama dengan negara asing untuk mengirimkan tenaga kerja; g) Ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang Pendidikan; dan h) Tidak memiliki keinginan untuk bekerja. 3.3.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam suatu wilayah. TPAK dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. 3,52 3,77 3,9 3,92 4,18 4,33 3,26 3,59 4,58 3,92 3,36 3,15 5,3 5,23 7,07 6,49 5,86 5,32 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Buton Selatan Sultra Indonesia Page | 103 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 1) Posisi Relatif TPAK di Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 diangka 72,56%. Posisinya terhadap provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada Gambar 3.56. Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.56. Analisis Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Angka ini lebih baik dari rata-rata tingkat provinsi di angka 70.07%. Angka TPAK Kabupaten Buton Selatan posisinya cukup baik, menempati urutan keenam tertinggi di Sulawesi Tenggara. 2) Perkembangan Antar Waktu Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.57, angka TPAK di Kabupaten Buton Selatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni 72,66%. Terjadi tekanan pada tahun 2022 yang ditandai dengan penurunan TPAK menjadi 71,88%. Tahun 2023 kembali membaik, yang harapan juga terjadi pola yang sama di tahun mendatang. 68,49 70,77 67,93 65,22 69,93 67,75 73,0873,93 80,95 70,75 77,08 74,9376,38 67,65 72,56 66,87 70,52 70,07 Kabupaten/Kota Sultra Page | 104 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.57. Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2023 3) Efektivitas Memperhatikan data perkembang antar waktu (time series), TPAK di Kabupaten Buton Selatan dapat dikatakan efektif, meskipun ada catatan khusus yang terjadi pada tahun 2022. Namun demkinan, dikaitkan dengan fakta angka penganguran terbuka dalam periode tersebut justru menunjukkan peningkatan. Artinya ada kurva yang tidak linear antara TPAK dengan partisipasi angkatan kerja. Pada posisi ini, maka TPAK belum berkontribusi nyata pada penurunan pengangguran terbuka. 4) Relevansi Memperhatikan data perkembangnya TPAK di Kabupaten Buton Selatan terhadap provinsi dan nasional sebagaimana tersaji pada Gambar 5.58 nampak memperlihatkan kurva yang relevan khususnya yang terjadi pada 2020-2023. Bahkan di periode ini, TPAK di Kabupaten Buton Selatan lebih baik dari rata-rata provinsi dan nasional. Berangkat dari fakta ini, maka Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dapat memperhatikan hal ini untuk kepentingan pengentasan kemiskinan. Manfaat dari pemetaan TPAK ini setidaknya untuk: a) menunjukkan seberapa besar potensi penduduk untuk bekerja; b) menunjukkan seberapa besar kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja; dan c) mendorong pertumbuhan ekonomi dan menambah pasokan tenaga kerja. 64,82 72,66 73,4 71,88 72,56 2019 2020 2021 2022 2023 Page | 105 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.58. Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023 3.3.2.3. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Ketenagakerjaan Dimensi ketenagakerjaan merupakan salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan, tetapi disisi lain juga merupakan salah satu penghambat pembangunan yakni dengan munculnya permasalahan sosial di bidang ketenagakerjaan. Adanya permasalahan seperti pengangguran, menjadi bentuk pendorong peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Buton Selatan. Adapun data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2019-2023 yang terus mengalami kenaikan, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga cenderung meningkat, menunjukkan kondisi bahwa banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian juga tinggi. Berikut ini secara lebih jelas masalah dan kondisi Kabupaten Buton Selatan terhadap masing-masing aspek (Tabel 3.4). 64,04 64,82 72,66 73,4 71,88 72,56 69,78 69,07 69,83 70,09 68,82 70,07 67,31 67,53 67,77 67,8 68,63 69,48 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Buton Selatan SULTRA Nasional Page | 106 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Tabel 3.4. Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Ketenagakerjaan No Indikator Utama Aspek Yang Dianalisis Posisi Relatif Perkembangan Efektivitas Relevansi
1.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nomor 2 tertinggi Cenderung Naik Kurang Efektif Kurang Relevan
2.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Nomor 7 tertinggi (rata-rata / menengah) Cenderung Naik Efektif Relevan 3.3.3. Karakteristik Kemiskinan dalam Dimensi Kesehatan 3.3.3.1. Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu yang terjadi akibat komplikasi kehamilan atau persalinan per 100.000 kelahiran hidup. AKI merupakan indikator penting untuk mengukur kesehatan masyarakat, khususnya kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, dan pasca persalinan. AKI dihitung berdasarkan: a) Jumlah kematian perempuan yang terjadi selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan); dan b) Kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, bunuh diri, atau kasus insidentil. AKI merupakan salah satu indikator derajat kesehatan negara bersama dengan Angka Kematian Bayi (AKB). Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Berikut ini perkembangan antar waktu angka kematian ibu di Kabupaten Buton Selatan. 1) Posisi Relatif Berdasarkan data DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun 2022, menunjukkan indikator Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) di Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebesar 230 atau turun 1,80% per tahun. Meski mengalami penurunan, namun AKI masih belum mencapai target Sustainable Development Goals tahun 2030 yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup (Gambar 3.59). Page | 107 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Sumber: berkas.dpr.go.id Gambar 3.59. Perkembangan AKI (per 100.000 kelahiran hidup) Tingkat Nasional Adapun di Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2020 menunjukkan Angka Kematian Ibu (per 100.000) yaitu sebesar 214 per 100.000 (Gambar 3.42). Artinya angka kematian Ibu masih jauh dari target Sustainable Development Goals tahun 2030 yaitu kurang dari 70, namun angka tersebut berhasil dicapai pada tahun 2023 dimana Angka Kematian Ibu Kabupaten Buton Selatan adalah sebesar 52 per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 sebesar 284 per 100.000 Kelahiran Hidup. Kemudian mengalami penurunan ditahun 2022 menjadi 52 per 100.000 Kelahiran Hidup. Sementara itu, AKI di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 sebesar 67 per 100.000 Kelahiran Hidup, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 74 per 100.000 Kelahiran Hidup. 2) Perkembangan Antar Waktu AKI selama periode tahun 2018-2022 fluktuatif. Sempat mengalami penurunan di tahun 2019 mencatatkan sebesar 99 per 100.000 Kelahiran Hidup, kemudian mengalami peningkakatan di tahun 2020 dan 2021. Memasuki tahun 2022 kembali menurun, sekaligus yang terendah sepanjang 2018-2022 yakni 52 per 100.000 Kelahiran Hidup. Perkembangan angka kematian ibu di Kabupaten Buton Selatan pada periode waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. 390 334 307 228 346 359 305 230 217 205 194 183 70 70 70 70 70 70 102 102 102 102 102 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1991 1997 2002 2007 2010 2012 2015 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2030 Nasional Target SDGs Target MDGs Page | 108 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Dimana pada tahun 2018, angka kematian ibu memiliki nilai sebesar 176 (per 100.000 kelahiran hidup). Adapun pada tahun 2019, angka kematian ibu menurun hingga mencapai 99,9 (per 100.000 kelahiran hidup). Namun kecenderungan kembali meningkat pada tahun 2020-2021 dan mencapai puncaknya di tahun 2021 dengan nilai sebesar 284 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar 52. Angka kematian ibu yang cenderung mengalami penurunan menunjukkan kebijakan dan program terkait angka kematian ibu telah tercapai. Informasi tersebut disajikan pada Gambar 5.60. Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan, Diolah 2024 Gambar 3.60. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 3) Efektivitas Analisis efektivitas Angka Kematian Ibu Kabupaten Buton Selatan pada periode tahun 2018-2022 memiliki kecenderungan menurun di tahun 2017-2019 dan meningkat pada tahun 2019-2021 dan kembali menurun signifikan di tahun 2021-2022. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas karena capaian indikator kinerja peningkatan keselamatan ibu melahirkan di tahun 2022 tercapai pada kinerja AKI sebesar 52 kasus per 100.000 kelahiran hidup (Gambar 3.60). 4) Relevansi Berdasarkan Gambar 3.61 menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu di Kabupaten Buton Selatan sangat fluktuatif namun relevan dengan AKI Nasional. Hal ini dikarenakan angka kematian ibu di Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 telah naik meningkat 70 poin dibandingkan angka kematian ibu tahun 2020, namun kemudian turun 232 poin sangat signifikan di tahun 2022. 176 99,9 214 284 52 2018 2019 2020 2021 2022 Page | 109 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Fluktuasi ini mengandung arti bahwa Kabupaten Buton Selatan memberikan kontribusi positif pada penurunan Angka Kematian Ibu Nasional. Relevansi angka kematian ibu dapat dilihat pada Gambar 3.61. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2021 adalah 217 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu tahun 2022 sebesar 205 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Kasus di Kabupaten Buton Selatan juga menunjukkan menunjukkan penurunan, dari 284 di tahun 2021 menjadi 52 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2022. Artinya cukup relevan dengan kejadian pada tingkat nasional. Sumber: berkas.dpr.go.id dan Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan, Diolah 2024 Gambar 3.61. Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 3.3.3.2. Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Kematian bayi dapat dikelompokkan menjadi bayi lahir mati, kematian 0-7 hari (Perinatal), kematian 8-28 hari (Neonatal) dan kematian 1-12 bulan. 1) Posisi Relatif Berdasarkan hasil Long Form SP2020, Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 sekitar 23 bayi meninggal sebelum berusia 1 tahun di antara 1.000 bayi yang lahir hidup. AKB tertinggi di 390 334 307 228 346 359 305 230 217 205 194 183 70 70 70 70 70 70 102 102 102 102 102 214 284 52 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1991 1997 2002 2007 2010 2012 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2030 Nasional Target SDGs Target MDGs Busel Page | 110 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara berada di Kabupaten Buton Selatan, yaitu 9,9 per 1.000 kelahiran hidup, dan terendah berada di Kota Kendari. Berdasarkan data DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun 2022, menunjukkan indikator AKB di Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebesar 23. Angka tersebut belum mencapai target Sustainable Development Goals Tahun 2030 yaitu 12. Adapun di tengah situasi Covid-19, angka kematian bayi melonjak pada tahun 2019 yaitu sekitar 26.000 kasus meningkat hampir 40% menjadi 44.000 kasus pada tahun 2020. Adapun di Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2020 menunjukkan AKB yaitu 9,9 per 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut menunjukkan Kabupaten Buton Selatan telah melampaui target Sustainable Development Goals Tahun 2030 yaitu 12 (Gambar 3.62). Sumber: berkas.dpr.go.id Gambar 3.62. Perkembangan AKB (per 1.000 kelahiran hidup) di Tingkat Nasional 2) Perkembangan Antar Waktu Sementara itu, AKB selama periode tahun 2019-2022 juga fluktuatif. Sebagaimana tersaji pada Gambar 3.60, AKB tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni 9,9 per 100.000 Kelahiran Hidup. Sempat mengalami penurunan di tahun 2021 mencatatkan diangka 4,3 per 100.000 kelahiran Hidup, dan kemudian tahun 2022 kembali naik memburuk yang ditandai dengan peningkatan menjadi 8,4 per 100.000 Kelahiran Hidup. 68 57 46 35 34 32 24 20,6 19,518,6 17,6 1623 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Nasional Target MDGs Target SDGs Page | 111 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan, Diolah 2024 Gambar 3.63. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Bayi Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 3) Efektivitas Berdasarkan data perkembangnya (time series), AKB di Kabupaten Buton Selatan selama tahun 2019-2022 memiliki kecenderungan yang belum konsisten. Fluktuasi Angka Kematian Bayi Kabupaten Buton Selatan tahun 2019-2022 seluruhnya berada di bawah target angka kematian bayi dalam Sustainable Development Goals Tahun 2030 yaitu 12. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan, serta program yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Buton Selatan telah efektif. 4) Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia pada tahun 2022 adalah 18,6 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 19,5 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu, di Kabupaten Buton Selatan masih jauh berada di bawah dari angka tersebut bahkan di bawah target SDGs. Gambar 3.64 menjabarkan posisi analisis relevansi Angka Kematian Bayi pada tahun 2019 sampai dengan 2022 Kabupaten Buton Selatan dengan nasional yang menunjukkan kondisi yang relevan. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik AKB Kabupaten Buton Selatan (Busel) yang berada di bawah grafik nasional. Tren yang fluktuatif di kabupaten Buton Selatan tidak menjadi permasalahan besar dikarenakan posisinya masih jauh di bawah angka kematian bayi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program terkait penurunan AKB sudah relevan. 6,0 9,9 4,3 8,4 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 Page | 112 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Sumber: berkas.dpr.go.id dan Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan Gambar 3.64. Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 3.3.3.3. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup atau disingkat AHH adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data AHH di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. AHH menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Berikut ini menunjukkan angka harapan hidup Kabupaten Buton Selatan dalam kurun waktu tertentu. 1) Posisi Relatif Tingkat Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2023 sebesar 67,86. Capaian ini menunjukkan rata-rata lamanya hidup secara sehat penduduk Kabupaten Buton Selatan adalah selama 67-68 tahun. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian AHH Sulawesi Tenggara, yang berada pada tingkat 71,47. Dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan menduduki peringkat terendah, sedangkan AHH tetinggi terdapat di Kota Kendari dengan angka harapan hidup sebesar 74,07. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan penduduk di Kabupaten Buton Selatan pada tahun 68 57 46 35 34 32 24 20,6 19,5 18,6 17,6 16 23 12 6 9,9 4,3 8,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1991 1995 1999 2003 2007 2012 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2030 Nasional Target MDGs Target SDGs Busel Page | 113 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 2023 tergolong masih rendah. Berikut ini secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 3.65. Sumber: BPS, Prov. Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.65. Analisis Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 2) Perkembangan Antar Waktu Berdasarkan Gambar 3.66, perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Buton Selatan pada kurun waktu 2017-2023 mengalami kondisi yang cenderung naik. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, AHH tahun 2020 mengalami kenaikan 0,16 poin dibanding tahun 2019 dari 67,50 menjadi 67,66. Selanjutnya di tahun 2021-2023 terjadi peningkatan terus menerus meskipun hanya kecil sebagaimana terlihat dalam Gambar 3.66. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa program kerja di bidang kesehatan telah mampu meningkatkan angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Buton Selatan. 68,56 70,56 70,44 71,42 71,02 69,34 70,72 70,47 71,02 69,68 73,01 68,52 70,46 67,9 67,86 74,07 71,51 71,47 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Kab/Kota Sultra Page | 114 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Sumber: BPS, Prov. Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.66. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2023 3) Efektivitas Dari Gambar 3.66 di atas tentang Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2017–2023, menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan program dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan sudah cukup efektif untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup. 4) Relevansi Gambar 3.67 menunjukkan bahwa capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan berada di bawah capaian AHH Provinsi Sulawesi Tenggara dan nasional. Sedangkan capaian AHH nasional meskipun berfluktuasi namun masih di atas AHH Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buton Selatan. Berdasarkan tren grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan relevan dengan Angka Harapan Hidup tingkat nasional dan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional cukup relevan dalam meningkatkan AHH. 67,17 67,33 67,50 67,66 67,69 67,76 67,86 67,1 67,2 67,3 67,4 67,5 67,6 67,7 67,8 67,9 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Page | 115 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan, Diolah 2024 Gambar 3.67. Analisis Relevansi Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2017-2023 3.3.3.4. Stunting Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan 1) Posisi Relatif Berdasarkan Dashboard Sebaran Data Stunting yang dimuat dalam Monitoring Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah-Kementerian Dalam Negeri, angka prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 mencatatkan 22,7% sekaligus yang tertinggi yang di Provinsi Sulawesi Tenggara. Urutan kedua tertinggi ditempati Bombana dingka 19,7% dan terendah oleh Kota Kendari dingka 3%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari rerata pada tingkat provinsi dingka 10,3%. Informasi lengkapnya disajikan pada Gambar 3.68. 67,17 67,33 67,50 67,66 67,69 67,76 67,86 70,47 70,72 70,97 71,22 71,27 71,37 71,47 72,90 73,00 73,20 73,40 73,50 73,60 73,93 62 64 66 68 70 72 74 76 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Buton Selatan Sultra Nasional Page | 116 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Sumber: (https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/index/1), Diolah 2024 Gambar 3.68. Analisis Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Sedangkan Berdasarkan Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 hingga tahun 2022, Sulawesi Tenggara telah berhasil menurunkan prevalensi Stunting dari 30,2 % di tahun 2021 menjadi 27,7% pada tahun
2022.Pada Tahun 2022 terdapat 10 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan prevalensi Stunting yaitu Konawe Utara, Kota Kendari, Kolaka Utara, Kolaka, Kota Baubau, Buton Tengah dan Buton Selatan. Penurunan prevalensi Stunting tertinggi terdapat di Buton Selatan sebesar 12,6 %, dari 45,2% di tahun 2021 menjadi 32,6 % tahun 2022. Peningkatan angka prevalensi Stunting terjadi di 7 kabupaten yaitu Kabupaten Muna sebesar 0,5 %, Kolaka Timur sebesar 0,7 %, Konawe sebesar 2,1%, Muna Barat sebesar 2,7%, Wakatobi sebesar 3,9% , Buton Utara 4,4% dan peningkatan tertinggi di Bombana sebesar 8,5%. Data SSGI tahun 2022 menunjukkan Kabupaten Buton Selatan berada pada posisi ke-4 angka prevalensi stunting dengan angka sebesar 32,6%. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan angka tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Buton Tengah yakni sebesar 41,6% dan posisi angka stunting terendah dimiliki oleh Kota Kendari dengan angka stunting 19,5%. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 16,8 14,3 4,8 9,4 11,7 19,7 10,5 3,3 14,3 6 10,3 10,3 3,9 13,5 22,7 3 7,7 10,3 Page | 117 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Sumber :Prevalensi Stunting SSGI Tahun 2021- SSGI Tahun 2022 Gambar 3.69. Analisis Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 Sementara berdasarkan data aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM) prevalensi Stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat perbedaan yang cukup besar, pada tahun 2021 sebesar 16,2%, turun menjadi 11,3% tahun 2022, untuk tahun 2023 per bulan November sebesar 10,5% . Sumber :Dinas Kesehatan Prov. Sultra (e-PPBGM) Gambar 3.70. Analisis Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 Prevalensi stunting Kabupaten Buton Selatan berdasarkan data e- PPBGM menempati urutan tertinggi yaitu 29,1%, jauh di atas angka provinsi. 45,2 29,5 24 29,1 26,5 30,2 27,6 42,7 32,8 33 28,3 30,8 23 26,2 29 26 26,8 26,8 32,6 21,6 19,5 24,8 22,6 27,7 26 41,6 32,3 32,6 28 31,3 23,7 28,3 31,7 29,9 31,2 35,3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 SSGI 2021 SSGI 2022 17,7 16 4,9 13,5 26,3 18,3 11,4 4,7 20,5 6,1 12,8 25,9 5,2 15,6 29,1 2,5 8,7 10,5 0 5 10 15 20 25 30 35 Kab./Kota Sultra Page | 118 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Sedangkan Kabupaten/Kota dengan prevalensi stunting terendah diperoleh Kota Kendari, dengan angka 2,5%. 2) Perkembangan Antar Waktu Angka prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan meskipun fluktuatif, tetapi ada kenderungan penurunan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.63, sempat terjadi kenaikan selama tahun 2021, dan 2023, tetapi salama 2020 hingga 2024 terjadi penurunan dari 27% menjadi 22,7% sekaligus yang terendah. Data Kemendagri menunjukkan perkembangan stunting Kabupaten Buton Selatan tahun 2020-2024 yang berfluktuasi dan cenderung menurun. Tahun 2021, kondisi stunting Kabupaten Buton Selatan mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 sebesar 1,7 dari 27 menjadi 28,7. Tahun 2022, prevalensi stunting berhasil diturunkan sebesar 5,0 dari 28,7 menjadi 23,7. Tahun 2023 prevalensi stunting kembali mengalami kenaikan sebesar 4,4 dari 23,7 menjadi 28,1. Adapun kondisi prevalensi stunting pada pertengahan tahun 2024 telah berhasil kembali ditekan menjadi sebesar 22,7 (Gambar 3.71). Sumber: (https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/index/1 Gambar 3.71. Analisis Perkembangan Antar Waktu Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020-2024 3) Efektivitas Dengan meperhatikan fakta pada Gambar 3.71, maka kinerja penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini berdasarkan dari tren penurunan antara periode 2019- 27 28,7 23,7 28,1 22,7 0 5 10 15 20 25 30 35 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Buton Selatan Page | 119 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 2024, meskipun sempat terjadi kenaikan. Gambar 3.71 menunjukkan grafik yang berfluktuasi dan cenderung menurun. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa kenaikan terjadi pada tahun 2021 dan 2023 dengan total sebesar 6,1 sedangkan penurunan terjadi di tahun 2022 dan 2024 sebesar total sebesar 10,4 sehingga total penurunan lebih besar terjadi disbanding total kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa program daerah berupa program upaya kesehatan masyarakat cukup efektif untuk menurunkan persentase atau prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan. 4) Relevansi Bila dilihat dari rerata prevalensi Kabupaten Buton Selatan selama 2020-2023 sebagaimana tersaji pada Gambar 3.72 ada relevansi dengan rerata pada tingkat provinsi dan nasional. Pada tingkat provinsi terjadi penurunan, tahun 2020 dari angka 16,7% menjadi 10,3% di tahun 2024. Tingkat nasional, dari 10,90% tahun 2020 menjadi 6,10% tahun 2024. Sumber: (https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/index/1) Gambar 3.72. Analisis Relevansi Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023 3.3.3.5. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Kesehatan Menjaga kesehatan merupakan kewajiban setiap masyarakat sehingga upaya pencegahan terhadap suatu penyakit harus dimiliki oleh setiap individu. Walaupun merupakan tanggung jawab setiap masyarakat, namun hal itu harus mendapat dukungan dari pemerintah yang berwenang. Pemerintah tersebut mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. 27 28,7 23,7 28,1 22,7 16,7 18,5 11 10,3 10,3 10,90 9,50 8,40 7,1 6,10 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Prevalensi Stunting (%) Buton Selatan Sultra Nasional Page | 120 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Pemerintah mendukung masyarakat dengan membuat suatu kebijakan yang berpihak untuk meningkatkan derajat kesehatan. Jadi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dimulai dari masyarakat itu sendiri dan mendapat dukungan program-program yang berasal dari kebijakan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah yang berwenang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah Dinas Kesehatan. Adapun permasalahan kemiskinan dalam dimensi kesehatan dilihat dari masing- masing aspek yang dianalisis ditunjukkan pada Tabel 3.5. Tabel 3.5 Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Kesehatan No Indikator Utama Aspek Yang Dianalisis Posisi Relatif Perkembangan Efektivitas Relevansi
1.Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Di bawah Nasional Berfluktuasi Cenderung turun Efektif Relevan
2.Angka Kematian Bayi (AKB) Di bawah Provinsi dan Nasional Berfluktuasi Cenderung turun Efektif Relevan
3.Angka Harapan Hidup (AHH) Posisi terendah Meningkat/naik Cukup Efektif Cukup Relevan
4.Stunting Tertinggi Berfluktuasi cenderung turun Efektif Cukup relevan 3.3.4. Karakteristik Kemiskinan dalam Dimensi Pendidikan 3.3.4.1. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Dengan mengidentifikasi APK maka dapat mengukur daya serap penduduk usia Page | 121 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan sekolah masing-masing jenjang pendidikan. Lebih detail APK tiap jenjang pendidikan dijelaskan berikut ini: 1) Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/MI/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan tahun 2020 diangka 107,9%. Angka ini masih lebih rendah dari rerata tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 108,48%. APK terendah terjadi di Kabupaten Muna Barat yakni 105,33% dan Kota Kendari diangka 104,98%. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.73. Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.73. Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 2) Perkembangan Antar Waktu APK SD/MI/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan selama tahun 2018- 2022 cukup fluktuatif, sempat mengalami penurunan tahun 2022 diangka 106,03%, dan setelah kembali membaik, hinggga 2023 menjadi 107,9%. Gambar 3.74. menjelaskan perkembangan APK SD/MI dari tahun 2018-2022 di Kabupaten Buton Selatan yang berfluktuasi. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan angka partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan SD/MI pada tahun 2018 sebesar 104,21. Angka tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan periode waktu yang lainnya. Namun, pada tahun 2020, angka partisipasi kasar SD/MI menurun hingga 1,6% dari 113,71 109,97 108,79 114,19 105,47 111,17 107,51 105,98 106,2 110,16 109,12 111,9 105,33 105,66 107,85 104,98 109,27 108,48 APK SD/MI 2022 Page | 122 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 107,63 di tahun 2019 menjadi 106,03 paa tahun 2020 dan berangsur-angsur kembali meningkat pada tahun 2021. Meskipun di tahun 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 APK SD/MI kembali mengalami penurunan sebesar 0,09%, yang semula 107,99% menjadi 107,90% di tahun
2022.Adapun persentase APK SD/MI di Kabupaten Buton Selatan tetap berada di atas capaian nasional meskipun masih di bawaah capaian Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan di Kabupaten Buton Selatan masih berjalan dengan baik. Sumber: BPS Prov. Sultra, Diolah 2024 Gambar 3.74. Analisis Perkembangan Antar Waktu APK SD/MI Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 3) Efektivitas Dengan meperhatikan fakta pada Gambar 3.74, maka kinerja APK SD/MI/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini berdasarkan dari tren peningkatan antara periode 2018-2022, yakni 104,21% menjadi 107,9%. Meskipun beberapa kali mengalami penurunan hingga berada di bawah capaian nasional dan provinsi pada tahun 2020, namun Kabupaten Buton Selatan berhasil bangkit dan metingkatkan kembali capaian APK SD/MInya hingga di atas capaian nasional melalui perbaikan program dan kegiatan dengan tetap menargetkan Angka Partisipasi Kasar(APK) SD/MI/SDLB/Paket A tetap berada di atas 100. Meskipun belum dapat melampaui capaian provinsi dan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, peningkatan APK ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan bidang pendidikan di Kabupaten Buton Selatan telah cukup efektif berjalan. 104,21 107,63 106,03 107,99 107,9 102 103 104 105 106 107 108 109 2018 2019 2020 2021 2022 Buton Selatan Page | 123 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 4) Relevansi Gambar 3.75 menunjukkan tren APK SD/MI Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2022 yang cenderung mengalami penurunan, sementara capaian APK SD/MI Kabupaten Buton Selatan berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 capaian APK SD/MI Kabupaten Buton Selatan berada di bawah capaian APK SD/MI Provinsi maupun nasional yaitu berada pada angka 104,21 sementara provinsi berada pada angka 110,81 dan nasional berada pada angka 108,61. Pada tahun 2019 capaian APK SD/MI Nasional dan Provinsi cenderung mengalami penurunan, sementara APK SD/MI Kabupaten Buton Selatan meningkat dengan pesat hingga maampu melampaui APK SD/MI Nasional. Sementara itu di tahun 2020, dengan adanya pandemic covid-19 APK SD/MI Kabupaten Buton Selatan kembali turun di bawah capaian nasional dan provinsi. Namun pada tahun 2021 Kabupaten Buton Selatan membuktikan komitmennya untuk meningkatkan capaian APK SD/MI sehingga mampu bangkit dan kembali melampaui capaian nasional walaupun belum dapat melampaui capaian provinsi yang juga mengalami peningkatan. Peningkatan capaian ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Buton Selatan relevan dan berkontribusi positif terhadap peningkatan APK SD/MI Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.75. Analisis Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2022 104,21 107,63 106,03 107,99 107,9 110,81 109,25 107,97 108,22 108,48 108,61 107,46 106,32 106,2 106,27 2018 2019 2020 2021 2022 APK SD/MI Buton Selatan Sultra Nasional Page | 124 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 3.3.4.2. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah merupakan persentase penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah SLTP dibagi dengan jumlah penduduk usia 13- 15 tahun 1) Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 sebesar 92,25%, masih lebih baik dari rerata capaian provinsi hanya diangka 86,04%. Sementara itu, untuk yang terendah terjadi di Kota Kota Kendari diangka 74,59%. Informasi lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.76 berikut: Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.76. Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggaral Tahun 2022 2) Perkembangan Antar Waktu Perkembangan APK SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan pada periode 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 APK SMP/MTs menunjukkan angka 101,87% dan turun menjadi 92,87% pada tahun 2019. Penurunan angka ini menunjukkan penurunan partisipasi penduduk yang sedang bersekolah di jenjang SMP. Ketertinggalan partisipasi 80,08 87,03 88,51 83,63 89,3 80,65 88,07 90,66 99,67 89,98 81,58 92,81 99,05 104,8 92,25 74,59 85,0486,04 APK SMP/MTs 2022 Page | 125 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan penduduk tersebut dapat ditingkatkan kembali pada tahun 2020 menjadi sebesar 93,59%. Upaya peningkatan program pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Buton Selatan memperoleh tantangan yang sangat besar yang ditunjukkan dengan naik turunnya APK SMP/MTs pada tahun-tahun selanjutnya. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2021 angka APK SMP/MTs kembali turun dengan penurunan yang lebih besar dibandingkan capaian kenaikan APK SMP/MTs pada tahun 2022. Berita baiknya adalah meskipun terjadi penurunan namun angka capaian APK SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 masih di atas capaian provinsi dan nasional. Informasi lengkapnya dilihat pada Gambar 3.77. Sumber: BPS Prov. Sultra, Diolah 2024 Gambar 3.77. Analisis Perkembangan Antar Waktu APK SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 3) Efektivitas Analisis efektivitas dari perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 (Gambar 3.77) menunjukkan grafik yang cenderung menurun. Penurunan angka partisipasi penduduk yang bersekolah di jenjang SMP pada tahun 2019 menunjukkan masih adanya anak putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus meningkatkan upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dengan cara meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat. Kecenderungan penurunan capaian APK SMP/MTs menandakan kinerja 101,87 92,87 93,59 91,98 92,25 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 2018 2019 2020 2021 2022 Buton Selatan Page | 126 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan masih perlu diperbaiki, sehingga dapat meningkat di tahun berikutnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan pendidikan tahun 2019-2022 dapat dikatakan kurang efektif meningkatkan capaian APK SMP/MTs di Kabupaten Buton Selatan. 4) Relevansi Berbeda dengan APK SD/MI, persentase APK SMP/MTs di Kabupaten Buton Selatan dari Tahun 2018-2022 cenderung berada di atas garis capaian Provinsi dan Nasional. Pada Gambar 3.78 menunjukkan tren persentase penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SMP di Kabupaten Buton Selatan dari tahun ke tahun lebih tinggi dibandingkan capaian APK di Provinsi dan Nasional. Kecuali pada tahun 2021, nilai APK SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan berada di bawah nilai capaian nasional namun masih di atas nilai capaian provinsi. Adapun di tahun berikutnya perkembangan APK SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan kembali naik hingga di atas capaian provinsi dan nasional kembali. Upaya Kabupaten Buton Selatan untuk melakukan peningkatan APK SMP/MTs dikatakan telah relevan dan memberikan kontribusi positif pada peningkatan capaian APK SMP/MTs provinsi dan nasional. Gambar 3.78 menunjukkan analisis relevansi APK SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan dengan provinsi dan nasional. Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.78. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2022 101,87 92,87 93,59 91,98 92,25 85,23 85,34 87,1 87,54 86,04 91,52 90,57 92,06 92,8 92,11 75 80 85 90 95 100 105 2018 2019 2020 2021 2022 Buton Selatan Sultra Nasional Page | 127 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 3.3.4.3. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/Sederajat Angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA yaitu perbandingan jumlah murid pada tingkat pendidikan SLTA dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun. 1) Posisi Relatif Gambar 3.79 menunjukkan posisi relatif APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2022, APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan sebesar 69,74%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian provinsi yang sebesar 89,14%. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan menempati urutan nomor dua terendah capaian APK SMA/MA setelah Kabupaten Kolaka Utara dengan selisih nilai sekitar 5,13%. Adapun secara inter-regional, Kota Kendari memiliki capaian APK SMA/MA tertinggi, yakni 115,68%, yang jauh berada di atas capaian provinsi. Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.79. Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Capaian ini masih berada dibawah rata-rata capaian provinsi diangka 89,14%. Sementara itu yang terendah terjadi di Kabupaten Kolaka Utara yakni 64,61%. 97,0996,87 85,59 87,1 78,3579,45 87,57 64,61 69,85 85,82 88,7 82,1682,68 94,94 69,74 115,68 91,3 89,14 APK SMA/MA 2022 Page | 128 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 2) Perkembangan Antar Waktu Gambar 3.80 menunjukkan perkembangan APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2022 yang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada Tahun 2019, APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan mengalami peningkatan sebesar 8,06% dari angka 73,63% menjadi 81,69%. Namun tahun berikutnya, mengalami penurunan sebesar 10,67% menjadi 71,02% di tahun 2020. APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan mengalami penurunan kembali pada tahun berikutnya, menjadi 69,3% di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 dapat meningkatkan capaiannya sebesar 0,44% menjadi 69,74%. Meskipun selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, namun total penurunannya lebih besar daripada total kenaikan. Persentase capaian APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan cenderung rendah, hal ini mengandung arti bahwa jumlah penduduk usia 16-18 tahun di Kabupaten Buton Selatan banyak yang belum bersekolah di jenjang pendidikan SLTA. Sumber: BPS Prov. Sultra, Diolah 2024 Gambar 3.80. Analisis Perkembangan Antar Waktu APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 3) Efektivitas Perkembangan APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan tahun 2018- 2022 cenderung menurun berfluktuasi (Gambar 3.80). Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah Kabupaten Buton Selatan pada periode tahun 2018-2022 kurang efektif dalam meningkatkan APK SMA/MA. Apalagi capaian selama 5 tahun terakhir masih berada di 73,63 81,69 71,02 69,3 69,74 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 2018 2019 2020 2021 2022 Buton Selatan Page | 129 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan bawah capaian provinsi dan nasional. Tentunya, kinerja bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan perlu diperbaiki kembali agar tahun berikutnya dapat mengalami kenaikan capaian APK SMA/MA. 4) Relevansi Gambar 3.81 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018-2022 capaian APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan belum relevan dengan capaian APK SMA/MA tingkat nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Terlihat pada gambar 3.70 di atas, selama periode waktu 5 tahun Kabupaten Buton Selatan memiliki capaian APK SMA/MA di bawah capaian nasional dan capaian provinsi dengan tren berfluktuasi cenderung menurun sedangkan capaian nasional dan provinsi cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa capaian APK SMA/MA Kabupaten Buton Selatan memiliki kontribusi negatif pada capaian APK Nasional dan provinsi. Kebijakan pendidikan Kabupaten Buton Selatan dalam upaya meningkatkan APK SMA/MA belum sinkron dengan kebijakan pendidikan nasional. Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.81. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2022 3.3.4.4. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat Angka partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/SMP/SMA yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah 73,63 81,69 71,02 69,3 69,74 84,83 86,81 87,74 89,5 89,14 80,68 83,98 84,53 85,23 85,49 2018 2019 2020 2021 2022 APK SMA/MA Buton Selatan Sultra Nasional Page | 130 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Pengukuran APM dimanfaatkan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Lebih detail APM tiap jenjang pendidikan dijelaskan berikut ini: 1) Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/MI/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 sebesar 99,95%. Angka ini lebih baik dari rerata tingkat provinsi diangka 98.27%. APM Kabupaten Buton Selatan sekaligus mencatatakan tertinggi kedua di Sulawesi Tenggara, setelah Buton Utara diangka 99,99%. Informasi lengkapnya dilihat pada Gambar 3.82. Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.82. Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 2) Perkembangan Antar Waktu APM SD/MI/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan selama 2017-2022 terbilang baik karena menunjukkan angka peningkatan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.83, APM SD/MI/Sederajat tahun 2017 adalah 78% menjadi 99,95% ditahun 2022. Peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2022 berkontribusi positif meningkatkan APM SD/MI. Perkembangan APM SD/MI selama kurun waktu 6 tahun terakhir menjadi pijakan dalam membuat kebijakan ke depan dan dengan adanya peningkatan 99,3 99,56 95,2 99,67 99,9 99,66 95,26 94,22 99,96 96,82 97,48 98,98 97,98 98,08 99,95 98,25 98,2 98,27 APM SD/MI 2022 Page | 131 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan persentase APM SD/MI tahun 2022 menjadi langkah awal untuk pemerintah kembali meningkatkan jumlah anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang sekolah dasar hingga mencapai 100%. Berikut ini merupakan perkembangan APM SD/MI Kabupaten Buton Selatan (Gambar 3.83). Sumber: BPS Prov. Sultra, Diolah 2024 Gambar 3.83. Analisis Perkembangan Antar Waktu APM SD/MI Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022 3) Efektivitas Berdasarkan Gambar 3.83, tren positif capaian APM SD/MI Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program bidang pendidikan seperti program pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pemberian biaya operasional penyelenggaraan pendidikan dan biaya operasional penyelenggaraan sekolah pada jenjang sekolah dasar cukup efektif. Selain itu program peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dasar serta peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dasar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk memperbaiki indikator ketercapaian APM SD/MI agar kebijakan dapat berjalan dengan baik dan terukur. 4) Relevansi Pada periode tahun 2017-2022 APM SD/MI Kabupaten Buton Selatan meningkat perlahan dan menyamai capaian APM SD/MI tingkat nasional dan provinsi yang cenderung stabil dalam kurun waktu 6 tahun. Bahkan capaian APM SD/MI Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2022 telah mampu 78 97,95 97,95 97,98 97,96 99,95 0 20 40 60 80 100 120 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Page | 132 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan melampaui capaian nasional dan provinsi, artinya kenaikan capaian Kabupaten Buton Selatan berkontribusi positif pada capaian di tingkat nasional maupun di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai program bidang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah sesuai dengan harapan kebijakan nasional dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, capaian APM SD/MI Kabupaten Buton Selatan telah relevan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan menjunjung tinggi nilai- nilai budaya. Di bawah ini secara detail analisis relevansi APM SD/MI Kabupaten Buton Selatan (Gambar 3.84). Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.84. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2017-2022 3.3.4.5. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat Angka partisipasi murni SMP/MTs adalah perbandingan penduduk menurut usia pendidikan yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan dengan usia 13-15 tahun di SLTP, dengan jumlah penduduk usia untuk SLTP 1) Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 sebesar 86,75%. Angka ini lebih baik dari rerata tingkat provinsi diangka 77.77%. Angka tersebut menempatkan 78 97,95 97,95 97,98 97,96 99,95 96,62 97,5 97,53 97,7 98,15 98,27 97,19 97,58 97,64 97,69 97,8 97,88 2017 2018 2019 2020 2021 2022 APM SD/MI Buton Selatan Sultra Nasional Page | 133 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Kabupaten Buton Selatan sebagai yang tertinggi ketiga setelah Buton Tengah dan Konawe Kepulauan. Untuk yang terendah adalah di Konawe yakni 71,40%. Informasi lengkapnya disajikan pada Gambar 3.85. Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.85. Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 2) Perkembangan Antar Waktu Sumber: BPS Prov. Sultra, Diolah 2024 Gambar 3.86. Analisis Perkembangan Antar Waktu APM SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022 Gambar 3.86 menunjukkan bahwa APM SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan selama 2017 hingga 2022 terbilang baik karena menunjukkan angka peningkatan. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 78,91 82,01 76,06 71,4 76,0574,13 78,07 74,95 82,9181,15 74,23 87,7185,93 88,24 86,75 74,59 80,95 77,77 APM SMP/MTs 2022 77,79 87,71 87,6 87,54 87,94 86,75 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Page | 134 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 2018 yakni 87,71% yang sebelumnya 77,79% di tahun 2017. Hanya saja, tahun 2022 kembali memburuk yang ditandai dengan penurunan dibanding tahun sebelumnya menjadi 86,75%. 3) Efektivitas Memperhatikan fakta pada Gambar 3.86, Capaian APM SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan menunjukkan adanya peningkatan, terlihat jelas pada tahun 2018 capaian APM SMP/MTs meningkat cukup drastis dibanding tahun 2017 dan diikuti capaian yang cukup stabil di tahun-tahun selanjutnya kecuali tahun 2022 yang mengalami penurunan. Kabupaten Buton Selatan telah mengalami kondisi yang membaik mulai tahun 2018 dengan peningkatan persentase capaian APM SMP/MTs. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka kegiatan terkait pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dengan program wajib belajar 12 tahun telah cukup efektif meningkatkan capaian APM SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah tahun 2022. 4) Relevansi Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.87. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2017-2022 77,79 87,71 87,6 87,54 87,94 86,75 76,49 76,64 76,95 77,64 77,86 77,77 78,4 78,84 79,4 80,12 80,59 80,89 2017 2018 2019 2020 2021 2022 APM SMP/MTs Buton Selatan Sultra Nasional Page | 135 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Pada Gambar 3.87 terlihat bahwa periode tahun 2017-2022 perkembangan APM SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan berada di atas garis capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian APM SMP/MTs tingkat Nasional dan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 6 tahun, demikian juga capaian APM SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan. Capaian APM SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan dapat dikatakan relevan dan berkontribusi positif pada peningkatan APM SMP/MTs provinsi dan nasional. Di bawah ini menunjukkan analisis relevansi APM SMP/MTs Kabupaten Buton Selatan. 3.3.4.6. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA merupakan perbandingan penduduk menurut usia pendidikan yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan yang bersesuaian usia 16-18 tahun di SLTA dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun untuk SLTA. 1) Posisi Relatif Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.88. Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SMA/MA Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 70,47 73,33 62,5461,4 59,95 59,58 68,29 44,49 58,37 65,23 63,48 64,4 74,08 83,76 45,06 63,68 70,64 64,11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 APM SMA/MA 2022 Page | 136 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Gambar 3.88 memberikan informasi APM untuk SMA/MA/Sederajat di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 sebesar 45,06%. Angka ini berada dibawah dari capaian pada tingkat provinsi diangka 64.11%. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Buton Selatan terendah kedua setelah Kolaka Utara di angka 44,49%. 2) Perkembangan Antar Waktu Gambar 3.89 menunjukkan perkembangan APM SMA/MA Kabupaten Buton Selatan tahun 2017-2022 menunjukkan performa yang melengkung ke atas, dimana awalnya meningkat dan setelah mencapai puncak kemudian menurun kembali. Tahun 2019 merupakan puncak capaian APM SMA/MA Kabupaten Buton Selatan, yakni sebesar 61,52%. Tren tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu (usia 16-18 tahun) yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah tersebut mengalami peningkatan pada tiga tahun awal dan kemudian mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir, sebagaimana Gambar 3.89 berikut. Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.89. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni SMA/MA Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017- 2022 3) Efektivitas Perkembangan APM SMA/MA Kabupaten Buton Selatan cenderung mengalami tren melengkung/parabola ke atas dari tahun 2017-2022 dengan capaian puncak pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai 36,33 58,49 61,52 60,54 60 45,06 0 10 20 30 40 50 60 70 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Buton Selatan Page | 137 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam upaya peningkatan APM SMA/MA kurang efektif. Oleh karena itu, mutu pendidikan SMA perlu terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan jenjang SMA. Adapun upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Buton Selatan harus tetap ditingkatkan agar dapat berkontribusi positif dalam peningkatan capaian APM SMA/MA. 4) Relevansi Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.90. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni SMA/MA Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2017-2022 Gambar 3.90 menunjukkan capaian APM SMA/MA Kabupaten Buton Selatan kurang relevan dengan capaian APM SMA/MA provinsi maupun Nasional pada periode tahun 2017-2022. Meskipun di tahun 2019 capaian APM Kabupaten Buton Selatan telah mampu melampaui capaian nasional, namun tahun-tahun yang lainnya masih berada di bawah capaian nasional dan provinsi. Bahkan pada tahun 2022 kembali terjadi penurunan capaian APM SMA/MA Kabupaten Buton Selatan yang cukup besar sehingga jauh berada di bawah capaian provinsi dan nasional. Artinya berbagai program/kegiatan pendidikan seperti beasiswa miskin, bantuan operasional sekolah dan pemenuhan prasarana sarana penunjang pendidikan di Kabupaten Buton Selatan belum mampu meningkatkan capaian APM 36,33 58,49 61,52 60,54 60 45,06 76,95 62,87 62,71 63,41 63,7 64,11 60,37 60,67 60,84 61,25 61,65 61,97 2017 2018 2019 2020 2021 2022 APM SMA/MA Buton Selatan Sultra Nasional Page | 138 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan SMA/MA. Perlu digali kembali program dan bentuk kegiatan lainnya yang dapat mendorong peningkatan capaian APM SMA/MA di Kabupaten Buton Selatan 3.3.4.7. Angka Harapan Lama Sekolah Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan United Nations Development Programme (UNDP). Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Berikut ini kondisi angka harapan lama sekolah di Kabupaten Buton Selatan terhadap posisi relatif Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional. 1) Posisi Relatif Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.91. Analisis Posisi Relatif Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 13,7 14,02 13,04 13,03 12,78 11,9 13,52 12,17 13,17 13,12 12,7 12,54 12,62 13,2 13,26 16,91 15,52 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Angka Harapan Lama Sekolah 2023 Page | 139 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Gambar 3.91 memberikan informasi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 sebesar 13,26 tahun. Angka ini sedikit lebih rendah dari rata-rata provinsi yakni 13,70 tahun. Adapun HLS tertinggi di Sulawesi Tenggara adalah Kota Kendari yakni 16,91 tahun, sedangkan terendah adalah Bombana yakni 11,90 tahun. 2) Perkembangan Antar Waktu Angka HLS di Kabupaten Buton Selatan antara 2018-2023 terbilang baik, karena menunjukkan angka peningkatan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.92, HLS tahun 2018 mencatatakan angka 12,56 tahun naik menjadi 13,15 tahun di tahun 2023. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2019 dan 2020. Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.92. Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2023 3) Efektivitas Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2018-2023 pada Gambar 3.92 menunjukkan tren meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa program pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berjalan efektif di dalam peningkatan harapan lama sekolah Kabupaten Buton Selatan. Adapun hal ini berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar di bidang pendidikan mengenai efektivitas kegiatan dan program pengelolaan pendidikan serta program 12,56 12,94 13,23 13,24 13,25 13,26 12,2 12,4 12,6 12,8 13 13,2 13,4 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Buton Selatan Page | 140 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan pengembangan kurikulum di jenjang PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/Paket C. 4) Relevansi Capaian HLS di Kabupaten Buton Selatan nampak relevan dengan pola yang terjadi pada tingkat provinsi dan nasional. Baik pada tingkat provinsi dan nasional keduanya menunjukan pola peningkatan yang konsisten selama periode 2018-2023. Informasi lengkapnya disajikan pada Gambar 3.93. Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.93. Analisis Relevansi Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2023 3.3.4.8. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Kesehatan Berdasarkan uraian permasalahan kemiskinan dalam dimensi pendidikan, maka dihasilkan matriks masalah kemiskinan bidang pendidikan yang memuat indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) tiap jenjang pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) tiap jenjang pendidikan dan Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tabel 3.6). Sebagian besar indikator bidang pendidikan yang belum tercapai yaitu pada kategori APK dan APM SMA/MA/Paket C, hal ini dikarenakan selama kurun waktu 6 tahun, partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan SMA dan persentase anak pada kelompok usia 16-18 tahun menunjukkan angka 12,56 12,94 13,23 13,24 13,25 13,26 13,53 13,55 13,65 13,68 13,69 13,7 12,91 12,95 12,98 13,08 13,1 13,15 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Angka Harapan Lama Sekolah Buton Selatan Sultra Nasional Page | 141 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan rendah. Maka dari itu, program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Buton Selatan perlu ditingkatkan mengingat porsi anak yang bersekolah di jenjang SMA menunjukkan angka tidak tepat waktu, disamping harapan lama sekolah Kabupaten Buton Selatan telah mencapai kondisi sangat baik dengan capaian positif. Tabel 3.6 Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Pendidikan No Indikator Utama Aspek Yang Dianalisis Posisi Relatif Perkembangan Efektivitas Relevansi
1.APK SD/MI Posisi terendah keempat dan di bawah capaian provinsi Berfluktuasi Cenderung meningkat Cukup Efektif Relevan
2.APK SMP/MTs Posisi kelima tertinggi dan di atas capaian provinsi dan nasional Cenderung turun Kurang Efektif Relevan 3. APK SMA/MA Posisi terendah kedua Berfluktuasi Cenderung menurun Kurang Efektif Kurang Relevan
4.APM SD/MI Tertinggi kedua dan di atas capaian provinsi Cenderung meningkat Efektif Relevan
5.APM SMP/MTs Posisi tertinggi ketiga dan di atas capaian nasional dan provinsi Cenderung meningkat Efektif Relevan
6.APM SMA/MA Posisi terendah kedua dan di bawah capaian provinsi Meningkat kemudian Menurun Kurang Efektif Kurang Relevan
7.Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Posisi tertinggi keenam dan di atas capaian nasional Cenderung meningkat Efektif Relevan Page | 142 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 3.3.5. Karakteristik Kemiskinan dalam Dimensi Infrastruktur Dasar 3.3.5.1. Akses Terhadap Sanitasi Layak Sanitasi masih menjadi permasalahan, terutama di permukiman padat yang belum memiliki sanitasi tidak layak dan masih terdapatnya luasan kawasan kumuh perkotaan yang belum terselesaikan. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik (septic tank) atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Berikut ini dijelaskan posisi relatif, perkembangan time series, efektivitas dan relevansi Kabupaten Buton Selatan dengan Provinsi dan Nasional. 1) Posisi Relatif Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.94. Analisis Posisi Relatif Angka Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 80,33 85,31 90,5 93,56 92,36 86,24 85,03 92,89 71,64 82,74 93,37 73,71 71,66 85,49 83,7 93,77 96,99 88,99 0 20 40 60 80 100 120 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Page | 143 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Jumlah penduduk yang memiliki dan/atau dapat mengakses sanitasi layak di Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 adalah 83,70%. Angka ini masih lebih rendah dsbanding angka rata-rata pada tingkat provinsi yakni 88,99%. Adapun yang tertinggi adalah di Baubau sebesar 96,99%, sedangkan yang terendah di Buton Utara yakni 71,64%. Data tersebut selengkapnya dilihat pada Gambar 3.94. 2) Perkembangan Antar Waktu Jumlah (persentase) rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi layak di Kabupaten Buton Selatan antara 2018 ke 2021 menunjukkan peningkatan, dari 71,06% menjadi 87,22%. Tetapi kemudian persentasenya ditahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan, masing-masing menjadi 86,47% dan 83,70%. Informasi lengkapnya tersaji pada Gambar 3.95. Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.95. Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2023 3) Efektivitas Berdasarkan perkembangan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Buton Selatan pada kurun waktu 7 tahun terakhir menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak memiliki tren berfluktuasi yang cenderung menurun pada dua tahun terakhir (Gambar 3.95). Oleh karena itu program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan belum efektif untuk meningkatkan capaian akses terhadap sanitasi layak sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi 71,47 78,55 84,53 81,46 87,22 86,47 83,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Buton Selatan Page | 144 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan kepada semua pihak pemangku kebijakan dalam meningkatkan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Program urusan pekerjaan umum di tingkat Kabupaten Buton Selatan harus bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan dan permukiman penduduk. 4) Relevansi Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi layak di Kabupaten Buton Selatan nampak relevan dengan pola yang terjadi pada tingkat provinsi. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.96, ada peningkatan yang cukup signifikan antara tahun 2018-2020, dan setelah perlahan meningkat hingga 2023. Sementara itu pada tingkat nasional reval pada persentase antara tahun 2018-2021 yang mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2022 persentase tingkat nasional sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Informasi lengkapnya disajikan pada Gambar 3.96. Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.96. Analisis Relevansi Angka Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2023 3.3.5.2. Akses Terhadap Sumber Air Minum yang Layak Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak mengacu pada konsep terbaru tahun 2019 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Adapun konsep sumber air minum layak jika sumber air 71,06 65,54 81,46 87,22 86,47 83,70 69,52 70,31 82,38 85,62 87,07 88,99 69,27 77,39 79,53 81,00 69,74 82,36 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Akses Terhadap Sanitasi Layak Buton Selatan SULTRA Nasional Page | 145 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan minum utama yang digunakan meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Konsep air minum layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019. Berikut ini kondisi Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Rumah Tangga dengan sumber air minum layak 1) Posisi Relatif Jumlah penduduk (%) yang dapat mengakses air minum yang layak di Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 adalah 96,09%, lebih baik dari rerata pada tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di angka 94,80%. Data lengkapnya disajikan pada Gambar 3.97. Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.97. Analisis Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 2) Perkembangan Antar Waktu Jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air minum yang layak di Kabupaten Buton Selatan antara 2017 ke 2019 terjadi penurunan, dari 98,14 94,65 87,8 95,86 91,13 99,41 97,01 91,26 95,37 87,9 94,61 97,59 96,23 95,24 96,09 97,61 99,99 94,8 Persentase Rumah Tangga yang Dapat Mengakses Air 2023 Minum Layak Page | 146 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 79,62% menjadu 74,45%. Tahun 2020 terjadi peningkatan cukup signifikan menjadi 98,58% sekaligus yang tertinggi selama tahun 2017-2023. Tahun 2023, persentase masyarakat yang dapat mengakses air minum yang layak adalah 96,09%. Data tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.98. Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.98. Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2023 3) Efektivitas Informasi yang tersaji pada Gambar 3.98 di atas memperlihatkan tren perkembangan jumlah penduduk (rumah tangga) yang daat mengakses air minum yang layak di Kabupaten Buton Selatan selama 2017-2023 yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Meskipun mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan, namun capaian Kabupaten Buton Selatan masih berada pada kondisi baik. Program kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Buton Selatan dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase rumah tangga dengan akses air minum layak. Oleh karena itu, program tersebut telah berjalan efektif dalam meningkatkan kembali persentase capaian rumah tangga dengan air minum layak. 4) Relevansi Perkembangan jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak nampak berkesesuaian (relevan) dengan capaian yang terjadi pada 64,85 74,45 98,58 96,12 98,41 96,06 0 20 40 60 80 100 120 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Buton Selatan Page | 147 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan tingkat provinsi dan nasional. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.99, polanya juga sama yakni terjadi penurunan pada tahun 2021. Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.99. Analisis Relevansi Angka Rumah Tangga yang Dapat Mengakses Air Minum yang layak di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2017-2023 3.3.5.3. Akses Terhadap Penerangan Listrik PLN Sumber penerangan rumah tangga merupakan kebutuhan vital dari perumahan. Bahkan akses sumber penerangan berupa indikator elektrifikasi menjadi salah satu indikator kemajuan suatu wilayah. Sumber penerangan yang berkelanjutan memiliki kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas hidup penduduk. Adanya fungsi sumber penerangan tidak hanya berfungsi untuk penerangan atau pencahayaan saja, namun berkaitan dengan produktivitas perekonomian rumah tangga. Adapun berikut ini kondisi Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional terkait Rumah Tangga dengan sumber penerangan dari listrik, baik listrik PLN maupun non PLN. 1) Posisi Relatif Rumah tangga yang telah memiliki penerangan listrik PLN di Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 adalah 92,63%. Angka ini masih berada di bawah rerata tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 97,61%. Angka tersebut sekaligus menempatkan Kabupaten Buton Selatan sebagai terendah ketiga setelah Muna Barat (88,46%) dan Muna (92,55%). Data 79,62 64,85 74,45 98,58 96,12 98,41 96,09 79,83 80,95 89,66 92,49 91,94 94,64 94,8 72,04 73,68 89,27 90,21 90,78 91,05 91,72 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase Rumah Tangga terhadap Akses Sumber Air Minum Layak Buton Selatan Sultra Nasional Page | 148 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan mengenai rumah tangga yang terlayani akses Listrik PLN di Sulawesi Tenggara disajikan pada Gambar 3.100 berikut: Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.100. Analisis Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga yang Telah Memiliki Penerangan Listrik PLN di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 2) Perkembangan Antar Waktu Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.101. Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2023 99,09 92,55 99,94 100 95,64 99,42 95,9 96,6296,43 99,7699,7499,87 88,46 96,34 92,63 100 99,91 97,61 Akses Listrik PLN 96,55 95,43 98,5 98,61 99,69 99,76 93 94 95 96 97 98 99 100 101 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Buton Selatan Page | 149 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Gambar 3.101 menunjukkan jumlah rumah tangga yang dapat mengakses penerangan Listrik di Kabupaten Buton Selatan selama 2018- 2023 yang mengalami fluktuatif, dimana tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan, dan kembali membaik capaiannya di tahun 2023. Meski demikian, terjadi peningkatan rumah tangga yang mendapatkan penerangan listrik PLN antara 2018 ke 2023, dari 90,80% menjadi 92,63%. 3) Efektivitas Dengan melihat pola elektrifikasi antara 2018-2023 di Kabupaten Buton Selatan pada Gambar 3.101 dapat dikatakan belum efektif. Dinamika yang terjadi, seperti penuurnan yang konsisten antara 2018-2020, dan 2022 akan mempengaruhi persentase elektifikasi dimasa mendatang. 4) Relevansi Perkembangan elektifikasi dari rumah tangga yang dapat mengakses layanan Listrik PLN di Kabupaten Buton Selatan nampak tidak berkesesuaian dengan elektifikasi pada tingkat provinsi dan nasional. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.102, persentase pada tingkat Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2023 masih berada di bawah provinsi dan nasional. Selanjutnya, elektifikasi pada tingkat provinsi dan nasional nampak konsisten mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.102. Analisis Relevansi Rumah Tangga yang Telah Memiliki Penerangan Listrik PLN di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2018-2023 90,80 88,69 86,91 92,07 87,64 92,63 93,23 94,02 95,47 96,76 97,02 97,61 96,52 96,73 96,95 97,26 97,73 98,74 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Rumah Tangga yang Telah Memiliki Penerangan Listrik PLN Buton Selatan SULTRA Nasional Page | 150 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 3.3.5.4. Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: (1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m 2 per kapita (sufficient living space), (2) memiliki akses terhadap air minum layak, (3) memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan (4) ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/seng/kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok/plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/ vinyl/ karpet/ ubin/ tegel/ teraso/ kayu/ papan/ semen/ bata merah. Berikut ini lebih jelas persentase rumah tangga memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kabupaten Buton Selatan. 1) Posisi Relatif Rumah tangga yang telah memiliki akses atau rumah tangga miskin yang telah mendapatkan bantuan rumah layak dan terjangkau di Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 adalah 54,54% dari total penduduk miskin. Angka ini masih jauh dibawah rerata tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara diangka 72,80%. Untuk yang tertinggi berada di Kabupaten Kolaka Timur (84%), dan terendah di Buton Utara (48,06%). Informasi lengkapnya disajikan pada Gambar 3.103. Gambar 3.103. Analisis Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga Miskin yang Telah Mendapatkan Rumah Layak dan Terjangkau di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Page | 151 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 2) Perkembangan Antar Waktu Bersumber dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022, Jumlah rumah layak huni Kabupaten Buton Selatan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 dengan capaian 13.869 rumah dari 8.137 rumah pada tahun 2018, selanjutnya rumah tidak layak huni terus menurun hingga tahun 2021 dengan capaian 3.092 rumah dari jumlah seluruh rumah sebanyak 16.989 rumah dengan rasio 82%. Selanjutnya Kabupaten Buton Selatan masih memiliki backlog rumah hingga tahun 2021 sebanyak 20.244 Kepala Keluarga. Berdasarkan data di atas, grafik perkembangan antar waktu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%) Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2021 menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan, namun sayangnya tidak terdapat data untuk periode tahun 2022-202. Informasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.104. Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022, Diolah 2024 Gambar 3.104. Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2021 3) Efektivitas Berdasarkan grafik perkembangan antar waktu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%) Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa pada 48 51 54 82 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Buton Selatan Page | 152 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan periode perkembangan antar waktu tersebut mengalami kecenderungan peningkatan. Tahun 2021 persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Kabupaten Buton Selatan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yakni sebesar 28% dari 54% menjadi 82%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan hunian yang layak dan terjangkau di Kabupaten Buton Selatan sudah sangat efektif. 4) Relevansi Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2024 Gambar 3.105. Analisis Relevansi Rumah Tangga Miskin yang Telah Mendapatkan Rumah Layak dan Terjangkau di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2019-2023 Berdasarkan grafik analisis relevansi perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%) Kabupaten Buton Selatan, provinsi Sulawesi Tenggara, dan nasional tahun 2017-2023 menunjukkan kecenderungan yang relevan. Gambar 3.102. menunjukkan bahwa capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Kabupaten Buton Selatan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga capaian nasional dan provinsi setelah tahun 2019 semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program yang dilakukan oleh Kabupaten Buton Selatan bidang infrastruktur dasar khususnya rumah tangga yang memiliki akses 48 51 54 82 96,2 59,82 66,77 70,45 72,8 74,01 95,7 56,51 59,54 60,9 60,66 63,15 0 20 40 60 80 100 120 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Buton Selatan Sultra Nasional Page | 153 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan terhadap hunian yang layak dan terjangkau sudah relevan/sejalan dan sinergi dengan capaian nasional dan provinsi serta turut mendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. 3.3.5.5. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Infrastruktur Dasar Berdasarkan uraian permasalahan kemiskinan dalam dimensi infrastruktur dasar, maka dihasilkan matriks masalah kemiskinan non konsumsi bidang infrastruktur dasar yang memuat indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, air minum layak, sumber penerangan listrik, dan hunian layak (Tabel 3.8). Sebagian besar indikator bidang infrastruktur dasar telah relatif baik dilihat dari perkembangan antar waktu, efektivitas program, dan relevansinya. Namun, dari indikator tersebut, posisi relatif Kabupaten Buton Selatan masih berada di bawah kabupaten/kota lainnya. Disamping itu, indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak memiliki perkembangan waktu yang fluktuatif cenderung menurun atau ada ketidakstabilan persentase penduduk yang dapat mengakses sanitasi layak dan cenderung mengalami penurunan capaian kinerja. Untuk tetap mempertahankan kestabilan capaian indikator bidang infrastruktur dasar, pemerintah Kabupaten Buton Selatan perlu tetap meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata. Tabel 3.7 Masalah Kemiskinan Non Konsumsi Bidang Infrastruktur Dasar No Indikator Utama Aspek Yang Dianalisis Posisi Relatif Perkembangan Efektivitas Relevansi
1.Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (%) Posisi terendah keenam terletak di bawah capaian provinsi dan di atas nasional Berfluktuasi Cenderung Menurun Kurang Efektif Kurang Relevan
2.Persentase Rumah Tangga Posisi kedelapan atau rata-rata Berfluktuasi Cenderung Meningkat Efektif Relevan Page | 154 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak (%) tengah dan di atas capaian provinsi dan nasional
3.Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%) Posisi terendah kelima dan terletak di bawah capaian nasional dan provinsi Meningkat Efektif Relevan
4.Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%) Tertinggi ketiga dan di atas capaian nasional dan provinsi Meningkat Efektif Relevan 3.3.6. Karakteristik Kemiskinan dalam Dimensi Ketahanan Pangan Salah satu tolok ukur keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia adalah optimalnya status gizi masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Status gizi dapat dipengaruhi beberapa aspek seperti produksi pangan, distribusi, dan konsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2017, terdapat 5 pilar utama perbaikan gizi masyarakat, yaitu: (1) Perbaikan gizi masyarakat, (2) Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, (3) Mutu dan keamanan pangan, (4) Perilaku hidup bersih dan sehat, dan (5) Koordinasi pembangunan pangan dan gizi. 3.3.6.1. Konsumsi Beras 1) Posisi Relatif Rata-rata konsumsi beras per tahun di Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 sebesar 8.890,91 ton/tahun/orang. Bila jumlah penduduk tahun tersebut sebanyak 99.173 jiwa, maka rata-rata setiap penduduk mengkonsumis beras sekitar 89,65 kg/orang/tahun atau sekitar 255,45 gram/orang/hari. Page | 155 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.106, rerata konsumsi beras di Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 masih berada di bawah rerata konsumsi Provinsi Sulawesi Tengga (18.084,60 kg/tahun/orang). Adapun konsumsi tertinggi berada di Kota Kendari yakni 45.042,97 kg/tahun/orang. Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2022 Gambar 3.106. Analisis Posisi Relatif Jumlah Konsumsi Beras di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 (Ton/Tahun) Berdasarkan data konsumsi beras tersebut, maka dapat diketahui jumlah konsumsi beras penduduk Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 adalah 8.980,91 ton sebagaimana tersaji pada Gambar 3.106. Jumlah ini merupakan jumlah terendah keempat di Sulawesi Tenggara, sedikit di atas konsumsi beras Kabupaten Konawe Utara, Buton Utara, dan Konawe Kepulauan. Jumlah konsumsi beras tertinggi adalah Kota Kendari, disusul Kabupaten Konawe Selatan. Gambar 3.107 memberikan informasi tingkat konsumsi beras setiap penduduk di Buton Selatan tahun 2021 adalah 255,45 gram/hari. Angka ini masih berada di bawah rerata provinsi diangka 316,66 gram/hari. Meski demikian, angka tersebut terbilang baik karena berada di atas standar nasional konsumsi beras per hari per orang adalah 250 gram/orang/hari. 11.468,64 25.311,53 27.985,09 30.296,72 35.853,11 20.666,77 11.511,84 17.437,88 7.128,83 7.281,59 15.728,21 3.769,50 9.291,94 10.446,33 8.980,91 45.042,97 19.236,32 18.084,60 Buton Muna Konawe Kolaka Konawe Selatan Bombana Wakatobi Kolaka Utara Buton Utara Konawe Utara Kolaka Timur Konawe Kepulauan Muna Barat Buton Tengah Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Rerata SULTRA Jumlah Konsumsi Beras di Sulawesi Tenggara Tahun 2021 (Ton) Page | 156 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2022 Gambar 3.107. Analisis Posisi Relatif Jumlah Konsumsi Beras Setiap Pendududuk di Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 (Gram/Orang/Hari) 2) Perkembangan Antar Waktu Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2022 Gambar 3.108. Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Rata- Rata Konsumsi Beras di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2019-2021 Rerata konsumsi beras di Kabupaten Buton Selatan dapat dikatakan kurang baik, sebab terjadi penurunan besaran rerata konsumsi beras setiap 269,48 318,02 294,56 345,71 313,91 370,41 279,70 341,52 290,64 288,71 352,71 274,59 296,36 247,15 255,45 351,52 326,77 316,66 250,00 Buton Muna Konawe Kolaka Konawe Selatan Bombana Wakatobi Kolaka Utara Buton Utara Konawe Utara Kolaka Timur Konawe Kepulauan Muna Barat Buton Tengah Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Rerata SULTRA Standar Nasional Jumlah Konsumsi Beras di Sulawesi Tenggara (Gram/Orang/Hari) 308,63 261,90 255,45 2019 2020 2021 Buton Selatan Page | 157 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan orang dalam setahun. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.108, konsumsi beras tahun 2019 sekitar 308,63 gram/orang/hari, tahun 2020 turun menjadi 261,90 gram/orang/hari, dan tahun 2021 menjadi 255,45 gram/orang/hari. 3) Efektivitas Gambar 3.108 memberikan informasi penurunan jumlah konsumsi beras per orang dalam setiap tahunnya, maka dapat dikatakan bahwa pola konsumsi pangan melalui jumlah konsumsi beras setiap tahunya dapat dikatakan kurang efektif. Sebab, rerata konsumsi pangan sebagai salah satu variabel penting dalam menjelaskan derajat kemiskinan seseorang. 4) Relevansi Gambar 3.109 jelas memperlihatkan bahwa pola konsumsi beras pada setiap orang per tahun menunjukan kurva yang berlawanan dengan fakta yang terjadi pada tingkat provinsi, bahkan pada tingkat nasional. Rerata konsumsi beras per orang di Sulawesi Tenggara antara 2019-2020 menunjukkan peningkatan, dans sedikit menurun ditahun 2021. Sementara itu, pada tingkat nasional, konsisten menujukan kurva peningkatan. Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Diolah 2022 Gambar 3.109. Analisis Relevansi Jumlah Rata-Rata Konsumsi Beras di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2019-2021 308,63 261,90 255,45 307,68 320,43 316,66 196,29 197,00 207,29 250,00 250,00 250,00 2019 2020 2021 Buton Selatan SULTRA Nasional Standar Nasional Page | 158 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 3.3.6.2. Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan Pangan merupakan kondisi ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak mampu memenuhi kebutuhan. Nilai ketersediaan pangan utama diketahui dari perbandingan antara rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun dengan jumlah penduduk. 1) Perkembangan Antar Waktu Dalam kurun waktu 5 tahun capaian ketersediaan pangan utama di Kabupaten Buton Selatan cenderung fluktuatif dan cenderung menurun dari tahun 2018 yaitu 151,21 Kg/Kapita/Tahun hingga tahun 2022 hingga mencapai 86,19 Kg/Kapita/Tahun (Gambar 3.110). Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Selatan Gambar 3.110. Analisis Perkembangan Antar Waktu Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 2) Efektivitas Berdasarkan capaian ketersediaan pangan utama di Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2022 pada Gambar 3.110, terlihat bahwa capaian ketersediaan pangan pada tahun 2022 mengalami penurunan hampir separuh dari hasil capaian tahun 2021. Penurunan capaian ketersediaan pangan pada tahun 2020 juga lebih dari separuh capaian tahun sebelumnya. Besarnya penurunan ketersediaan pangan utama ini akan mempengaruhi ketercukupan pangan penduduk Kabupaten Buton Selatan. Penurunan capaian ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakatnya belum berjalan efektif. 151,21 187,00 85,50 162,14 86,19 2018 2019 2020 2021 2022 Page | 159 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 3.3.6.3. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Ketersediaan energi dan protein merupakan jumlah pangan tersedia di pasar yang dapat dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kkal/kapita/hari, protein per g/kapita/hari, serta lemak per g/kapita/hari. Angka ketersediaan ini menggambarkan energi dan protein yang dikonsumsi oleh masyarakat. 1) Perkembangan Antar Waktu Dalam beberapa tahun terakhir ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Buton Selatan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang semula 2.890 Kkal/kapita/hari di tahun 2018 menjadi 1.935 Kkal/kapita/hari pada tahun 2022 (Gambar 3.111). Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Selatan Gambar 3.111. Analisis Perkembangan Antar Waktu Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita (Kkal/Kapita/Hari) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 2) Efektivitas dan Relevansi Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Selatan Gambar 3.112. Analisis Efektivitas Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita (Kkal/Kapita/Hari) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 2890 2515 2021 2141 1935 2018 2019 2020 2021 2022 2890 2515 2021 2141 1935 2018 2019 2020 2021 2022 Page | 160 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Gambar 3.112 menunjukkan perkembangan angka ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Buton Selatan yang cenderung menurun dari tahun 2018 yaitu 2890 Kkal/Kapita/Tahun hingga tahun 2022 yaitu 1935 Kkal/Kapita/Tahun. Penurunan ini menunjukkan adanya potensi masalah dalam aksesibilitas dan distribusi pangan, yang dapat berdampak pada status gizi masyarakat di Kabupaten Buton Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa program Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2022 kurang berjalan efektif dan perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam konteks upaya meningkatkan ketahan pangan di daerah tersebut. Selain itu, menurunnya ketersediaan energi juga dapat mengindikasikan perlunya diversifikasi sumber pangan dan peningkatan produksi pangan lokal untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Tindakan korektif yang tepat sangat penting untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut terhadap kesehatan dan kesejahteraan penduduk setempat. 3.3.6.4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan kegiatan terpadu yang dilakukan sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan pangan segar yang aman dikonsumsi oleh masyarakat tanpa adanya risiko bahaya dari cemaran kimia maupun mikroba. Dengan adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dapat meminimalisir hal yang dapat mengganggu, merugikan, membawa dampak negatif bagi kesehatan, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya sehingga dapat mendukung perkembangan kesehatan serta kecerdasan masyarakat. 1) Perkembangan Antar Waktu Selama 5 tahun terakhir pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2021 menunjukkan capaian yang mengalami penurunan setelah empat tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Jumlah sampel yang diambil dari tahun 2018 meningkat dari 9 sampel hingga menjadi 28 sampel pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 pengambilan sampel hanya dilakukan pada 12 sampel saja. Telah terjadi penurunan pada akhir tahun 2022 (Gambar 3.113). Page | 161 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Selatan Gambar 3.113. Analisis Perkembangan Antar Waktu Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Sampel) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 2) Efektivitas Gambar 3.114 menunjukkan menunjukkan tren pengambilan sampel untk kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Buton Selatan yang awalnya meningkat hingga mencapai 28 jenis sampel pada tahun 2021 sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan pangan segar yang aman dikonsumsi oleh masyarakat tanpa adanya risiko bahaya dari cemaran kimia maupun mikroba. Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya komitmen pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk menyediakan jaminan keamanaan pangan bagi penduduknya. Namun pada tahun 2022 upaya pemerintah mengalami kemunduran hingga pengambilan sampel pengawasan keamanan pangannya menurun lebih dari separuh capaian tahun 2021. Ada berbagai faktor penyebab yang membuat pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah bidang ketahanaan pangan pada tahun 2022 kurang efektif, namun pemerintah menyadari bahwa dengan adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dapat meminimalisir hal-hal yang dapat mengganggu, merugikan, dan membawa dampak negatif bagi kesehatan, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya sehingga dapat mendukung perkembangan kesehatan serta kecerdasan masyarakat. 9 15 20 28 12 2018 2019 2020 2021 2022 Page | 162 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Selatan Gambar 3.114. Analisis Efektivitas Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Sampel) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 3.3.6.5. Skor Pola Pangan Harapan Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern merupakan susunan keragaman pangan berdasarkan sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan pangan serta konsumsi pangan. Skor PPH dapat digunakan sebagai instrumen dalam menilai situasi konsumsi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Selain itu, PPH juga dapat menjadi acuan dalam menentukan sasaran perencanaan dan evaluasi penyediaan, khususnya produksi pangan. 1) Perkembangan Antar Waktu Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Selatan Gambar 3.115. Analisis Perkembangan Antar Waktu Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 Gambar 3.115 memperlihatkan capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Buton Selatan selama 5 tahun terakhir yang cenderung fluktuatif dimana tahun 2019 menurun hingga 54,3% dari tahun 2018 yang di angka 9 15 20 28 12 2018 2019 2020 2021 2022 68,1 54,3 67,4 68,1 62,1 2018 2019 2020 2021 2022 Page | 163 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 68,1% selanjutnya meningkat pada tahun 2020 hingga mencapai 87,4% dan menurun kembali hingga 62,1% pada tahun 2022. 2) Efektivitas Fluktuasi capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern Kabupaten Buton Selatan (Gambar 3.116) menunjukkan bahwa susunan keragaman pangan berdasarkan sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan pangan serta konsumsi pangan di Kabupaten Buton Selatan selama periode tahun 2018-2022 kurang stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa situasi konsumsi dan ketersediaan pangan di Kabupaten Buton Selatan hingga tahun 2022 tidak stabil dan bahkan situasinya lebih buruk dari situasi pada tahun 2018. Ketidakstabilan dan memburuknya capaian skor PPH menunjukkan bahwa program pemerintah bidang ketahanan pangan belum efektif meningkatkan situasi konsumsi dan ketersediaan pangan di Kabupaten Buton Selatan. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan upaya lebih keras lagi dalam menentukan sasaran perencanaan dan evaluasi penyediaan, khususnya produksi pangan bagi Kabupaten Buton Selatan ke depannya agar terjamin situasi konsumsi dan ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk Buton Selatan. Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Selatan Gambar 3.116. Analisis Efektivitas Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2022 3.3.6.6. Produksi kelautan dan Perikanan Produksi perikanan adalah bagian dari industri yang termasuk di dalamnya kegiatan mendapatkan dan mengolah hasil laut dan air tawar di antara ikan, udang, dan hasil perikanan lain. Hasil produksi perikanan berasal dari kegiatan penangkapan di laut dan perairan umum, serta kegiatan 68,1 54,3 67,4 68,1 62,1 2018 2019 2020 2021 2022 Page | 164 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan budidaya di tambak, kolam, sawah, jaring apung maupun budidaya laut. Perikanan tidak hanya berkontribusi sebagai sumber protein masyarakat, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian. 1) Perkembangan Antar Waktu Produksi perikanan Kabupaten Buton Selatan dibagi menjadi dua yaitu produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Perkembangan produksi perikanan budidaya Kabupaten Buton Selatan terus meningkat hingga tahun 2022 yaitu dari sebesar 392,11 ton pada tahun 2019 menjadi sebesar 2.289,75 ton pada tahun 20222, sedangkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu dari sebesar 34.103,93 ton di tahun 2021 menjadi sebesar 16.787 ton pada tahun 2022 (Gambar 3.117). Sumber: BPS Kab. Buton Selatan Gambar 3.117. Analisis Perkembangan Antar Waktu Produk Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022 2) Efektivitas Berdasarkan perkembangan grafik capaian produk kelautan dan perikanan Kabupaten Buton Selatan pada Gambar 3.118 tampak produksi perikanan tangkap mengalami penurunan yang cukup besar. Permasalahan utama dari produksi perikanan tersebut adalah pemasaran yang belum jelas terhadap hasil tangkapan ikan, daya tampung cool storage dengan kapasitas 30 ton belum mampu menampung hasil produksi ikan serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa program pemerintah Kabupaten Buton Selatan belum efektif meningkatkan capaian produksi kelautan dan perikanan. 392,11 1.895,13 2.117,73 2.289,75 8.894,86 31.103,34 34.103,93 16.787,00 2019 2020 2021 2022 Produksi perikanan budidaya (ton) Produksi Perikanan tangkap (ton) Page | 165 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan Sumber: BPS Kab. Buton Selatan Gambar 3.118. Analisis Perkembangan Antar Waktu Produk Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022 3.3.6.7. Prioritas Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta peningkatan konektivitas melalui jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik, menjadi fokus utama. Pembangunan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas pasokan pangan dan akses yang lebih baik bagi masyarakat di seluruh wilayah. Secara ringkas hasil analisis terkait ketahanan pangan dapat dilihat pada Tabel 3.8. berikut. Tabel 3.8. Masalah Kemiskinan dalam Dimensi Ketahanan Pangan No Indikator Utama Aspek Yang Dianalisis Posisi Relatif Perkembangan Efektivitas Relevansi
1.Konsumsi Beras Dari sisi jumlah terendah keempat dan dari sisi konsumsi harian terendah kedua Menurun Kurang efektif Kurang relevan
2.Ketersediaan Pangan Utama - Berfluktuasi Cenderung Menurun Kurang Efektif Kurang Relevan
3.Ketersediaan Energi dan Protein - Cenderung Menurun Kurang Efektif Kurang Relevan 392,11 1.895,13 2.117,73 2.289,75 8.894,86 31.103,34 34.103,93 16.787,00 2019 2020 2021 2022 Produksi perikanan budidaya (ton) Produksi Perikanan tangkap (ton) Page | 166 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan
4.Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan - Cenderung Menurun Kurang Efektif Kurang Relevan
5.Skor Pola Pangan Harapan - Cenderung Menurun Kurang Efektif Kurang Relevan
6.Produksi Kelautan dan Perikanan - Perikanan Budidaya Meningkat namun perikanan tangkap menurun tajam Kurang Efektif Kurang Relevan Page | 167 Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kabupaten Buton Selatan 4.1. Analisis Program Prioritas Kemiskinan Analisis Theory of Change (TOC) sangat penting dalam merancang dan mengevaluasi strategi untuk pengurangan kemiskinan secara sistematik dan terstruktur. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam program penanggulangan kemiskinan berkontribusi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, serta memastikan kolaborasi yang efektif antar sektor dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam konteks ini, berbagai sektor OPD di Kabupaten Buton selatan dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan besar pengurangan kemiskinan. Melalui penggunaan analisis TOC, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan program-program yang ada, menyesuaikan intervensi berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi, dan memantau kemajuan dengan lebih efektif. Ini memungkinkan tercapainya hasil jangka panjang yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Buton Selatan secara signifikan. Dengan pendekatan yang terencana dan berbasis bukti, TOC memastikan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tujuan jangka pendek, tetapi sebuah proses transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. 4.1.1. Prioritas Intervensi Bidang Sosial