Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan adalah lembaga yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi seluas-luasnya, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Buton Selatan. Kehadiran lembaga ini signifikan karena bertanggung jawab langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal, termasuk pengelolaan sumber daya daerah, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui pembuatan peraturan daerah, pelayanan publik esensial seperti administrasi kependudukan dan kesehatan, serta perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Meskipun dihadapkan pada tantangan fiskal akibat ketergantungan pada dana transfer pusat, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tetap berupaya merealisasikan proyek-proyek strategis untuk mendongkrak pembangunan daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memegang mandat esensial untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi seluas-luasnya, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal, termasuk pengelolaan sumber daya daerah, infrastruktur, serta penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, lembaga ini membuat dan menegakkan peraturan daerah serta kebijakan lokal yang relevan dengan kebutuhan wilayah. Sementara itu, aspek pelayanan berfokus pada penyediaan layanan publik esensial seperti administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan pendidikan.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2026 mencakup intervensi signifikan di bidang infrastruktur dan pembangunan fisik. Pembangunan kantor Bupati Buton Selatan dan proyek jalan poros Siompu-Siompu Barat merupakan mega proyek yang diharapkan dapat mendongkrak realisasi APBD secara signifikan. Kedua proyek ini dinilai kunci untuk mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berperan dalam isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah, terutama terkait pengelolaan Dana Transfer Khusus Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (DAU SG). Mandeknya kucuran DAU SG dari pemerintah pusat, yang merupakan bagian dari kebijakan regulasi dana transfer, berdampak langsung pada kapasitas fiskal dan pembangunan di Buton Selatan. Hal ini menunjukkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat dan bagaimana kebijakan fiskal nasional mempengaruhi kapasitas fiskal dan pembangunan di daerah.
Warga negara berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam berbagai situasi, mulai dari mengurus dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga mengajukan perizinan usaha atau pembangunan di dinas terkait. Selain itu, masyarakat juga mengakses layanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit daerah, serta layanan pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Interaksi ini juga mencakup pelaporan masalah, pengajuan aspirasi terkait pembangunan dan pelayanan publik, serta pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menghadapi tantangan signifikan dalam realisasi APBD, terutama akibat ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat dan mandeknya kucuran DAU SG. Meskipun demikian, proyek-proyek strategis diharapkan dapat mendongkrak realisasi anggaran dan pembangunan. Plt Kepala BKAD Buton Selatan, Hasmin Joko, menekankan pentingnya disiplin anggaran dan tata kelola keuangan yang baik di tengah krisis fiskal untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 3 Tahun 2016
Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Obyek, dan Subyek Pajak Bab III Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Bab IV Wilayah Pemungutan dan Cara Pemungutan Pajak Bab V Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bab VI Penetapan Pajak Bab VII Tata Cara Pembayaran Bab VIII Tata Cara Penagihan Pajak Bab IX Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Bab X Keberatan dan Banding Bab XI Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bab XII Kadaluwarsa Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIV Penyidikan Bab XV Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 13 Tahun 2024
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 11 Tahun 2016
Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bab III Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bab IV Staf Ahli Bab V Kepegawaian Bab VI Ketentuan Lain-lain Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 16 Tahun 2016
Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara Pemilihan Bab III Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bab IV Masa Jabatan Kepala Desa Bab V Kepala Desa, BPD, Pegawai Negeri Sipil, dan Karyawan BUMN/BUMD yang Maju sebagai Calon Kepala Desa Bab VI Musyawarah Desa dan Pemilihan Kepala Desa antar Waktu Bab VII Pemberhentian Kepala Desa Bab VIII Pembiayaan Bab IX Pengawasan Bab X Ketentuan Pidana Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 2 Tahun 2021
Bab I Ketentuan Umum Bab III Asas dan Tujuan Bab IV Bentuk Kekerasan Bab V Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Bab VI Kewajiban dan Tanggungjawab Bab VII Kelembagaan Bab VIII Penyelenggaraan Perlindungan Bab IX Kerjasama dan Kemitraan Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Pembiayaan Bab XII Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan Nomor 3 Tahun 2023
Pasal 1 s.d Pasal 19
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 9 Tahun 2021
Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VII Wilayah Pemungutan Bab VIII Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Bab IX Pemungutan Retribusi Bab X Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XI Pemeriksaan Bab XII Insentif Pemungutan Retribusi Bab XIII Penyidikan Bab XIV Ketentuan Pidana Bab XV Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 1 Tahun 2022
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubah.an Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan