DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 21 November 2024 Nomor B/ 1697 / M.SM.02.00/ 2024, Hal: Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, maka dalam rangka penyesuaian Kelas Jabatan terhadap penentuan Basik Tambahan Penghasilan Pegawai Apratur Sipil Negara, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Euton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan BUPATI EUTON SELATAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menirnbang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHANPENGHASILAN PEGAWAI APARATURSIPIL NEGARA PERATURANBUPATI BUTON SELATAN NOMOR : tc; TAHUN 2025 TENTANG BUPATI BUTON SELATAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA •

Pasal 10

(1)Perhitungan besaran TPP ASN di peroleh dari perkalian antara Basik TPP ASNdengan persentase TPP ASN.
(2)Basik TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari perkalian antara tunjangan kinerja per Kelas Jabatan dengan Indeks TPPASN.
(3)Persentase TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan:
1. a.kemampuan keuangan daerah; dan
2. b.tingkat beban kerja OPD.
(4)Persentase TPP ASN berdasarkan tingkat beban kerja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk per kelas jabatan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Persentase TPP ASN bagi Sekretaris Daerah ditetapkan sebesar 33,08o/o(tiga puluh tiga koma nol delapan persen); Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, diubah sebagai berikut:
  1. 1.Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Menetapkan MEMUTUSKAN: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  2. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  3. 6.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan; BERITA DAER H KABUPATEN BUTON SELATANTAHUN 2025 NOMOR: ~o BUPATEN BUTON SELATAN, 2025 Diundangkan di Batauga pada tanggal :).-'!, ')U(VI Pj.SEKRETA Ditetapkan di Batauga pada tanggal .'.l'b j\AlV'I 2025 BUPATI BUTON SELATAN, Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Sela tan.
2. b.Persentase TPP ASN bagi Inspektur Daerah ditetapkan sebesar 26,99°/o (dua puluh enam koma sembilan puluh sembilan persen);
3. c.Persentase TPP ASN bagi Pegawai ASN lingkup Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah ditetapkan sebesar 26, 11°/o (dua puluh enam koma sebelas persen);
4. d.Persentase TPP ASN bagi Pegawai ASN di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan sebesar 25,24% (dua puluh lima koma dua puluh em pat persen); dan
5. e.Persentase TPP ASN bagi Pegawai ASN di lingkungan OPD selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan sebesar 21,76% (dua puluh satu koma tujuh puluh enam persen).
  1. 2.Ketentuan Perhitungan Besaran TPP ASN sesuai dengan jenis jabatan berdasarkan Kelas Jabatan, Persentase TPP ASN, Baeik TPP, Besaran Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan dan Indeks TPP ASN sebagaimana tercantum dalam lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. KE LAS TUNJANGAN INDKES TPP (%)TPP BESARANTPP KINERJA PER BASIC TPP JENIS JABATAN JABATAN KELASJABATAN ASN ASN ASN 15 29,286,000.00 0.5998076 17,565,965.37 33,08% 5,810,821,340 Sekretaris Daerah 14 22,295,000.00 0.5998076 13,372,710.44 26,99% 3.609.294,548 Inspektur Daerah Asisten Sekretaris Daerah, JF Analis Kebijakan Ahli Utama, JF Analis 26,11% Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama, JF Perancang Peraturan 3.491.614,696 Perundang-undangan Ahli Utama, JF Auditor Utama, JF Perencana Ahli Utama pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah Kepala Bappeda, Kepala BKAD, Kepala BKPSDM, JF Analis 25,24% 3.375.272, 120 Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Utama, JF Analis SDM Aparatur Ahli Utama, JF Perencana Ahli Utama, JF Analis Kebijakan Ahli Utama pada Bappeda Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Palisi Pamong Praja, Kepala OPD, JF Perencana Ahli Utama, JF Analis Kebijakan Ahli Utama, JF Analis SOM Aparatur Ahli Utama, JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama, JF Pengantar Kerja Ahli Utama, JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Utama, JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama, JF Pengendali 21,76% Dampak Lingkungan Ahli Utama, JF PeggerakSwadaya Masyarakat Ahli 2.909.901,790 Utama, JF Sandiman Ahli Utama, JF Pengawas Koperasi Ahli Utama, JF Aclyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Utama, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Utama, JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Utama, JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Uta.ma, JF Peneliti Ahli Utama, dan JF Perekayasa Ahli Utama selain pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BKAD, dan Kepala BKPSDM RINCIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUTON SELATAN NOMOR IS- TAHUN 2025 TANGGAL ;) 2, ,surv1 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LAMPI RAN 13 20,010,000.00 0.5998076 12,022, 150.08 26,11% 3.133.761,39 Staf Ahli Bupati, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama, JF Analis Hukum dan JF Pranata Komputer Ahli Utama 25,24% 3.029.342,680 JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama pada BKAD Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama, JF Pengawas Sekolah Ahli Utama, JF Apoteker Ahli Utama, JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Utama, JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama, JF Teknik Pengarian Ahli Utama, JF Penata Ruang Ahli Utama, JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Utama, JF Arsiparis Ahli Utama, JF Pranata Komputer Ahli Utama, JF Statistisi Ahli Utama, JF Manggala Informatika Ahli Utama, JF 21,76% 2.611.667,857 Penata Kelola Informatika SPBE Ahli Utama, JF Penjamin Mutu Produk Ahli Utama, JF Pranata Humas Ahli Utama, JF Pamong Budaya Ahli Utama, JF Pustakawan Ahli Utama, JF Penyuluh Perikanan Ahli Utama, JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Utama, JF Pengawas Perikanan Ahli Utama, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Utama, JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Utama, JF Medik Veteriner Ahli Utama, JF Analis Data Ilmiah Ahli Utama, JF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Utama dan JF Guru Ahli Utama Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretaris Inspektorat Daerah, JF Analis Kebijakan Ahli Madya, JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, JF Perancang Peraturan Perundang-undangan 12 16,000,000.00 0.5998076 9 ,596, 921.60 26,11% 2.505.756,23 Ahli Madya, JF Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Madya, JF Auditor Madya JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Madya, dan JF Perencana Ahli Madya pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah Sekretaris Bappeda, Sekretaris BKAD, Sekretaris BKPSDM, JF Analis 25,24% 2.422.263,01 Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya, JF Analis SOM Aparatur Ahli Madya, JF Perencana Ahli Madya, dan JF Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM Kepala Bagian DPRD, Camat, Sekretaris OPD, JF Perencana Ahli Madya, JF Analis Kebijakan Ahli Madya, JF Analis SDM Aparatur Ahli Madya, 21,76% 2,088,290.14 JF Perencana Ahli Madya, JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya, JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya, JF Pengantar Kerja Ahli Madya, JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya, JF Analis Kepala Bidang pada OPD selain Kepala Bidang pada Bappeda, BKAD, dan BKPSDM, Sekretaris Camat, Kepala Bagian/Kepala Bidang pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, JF Pengembangan Penilaian Pendidikan Ahli Madya, JF Pengembang Kurikulum Ahli Madya, JF Pengawas Sekolah Ahli Madya, JF Guru Ahli Madya, JF Administrator Kesehatan Ahli Madya, JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, JF Apoteker Ahli Madya, JF Bidan Ahli Madya, JF Penyuluh Pertanian Ahli Madya, JF Pengawas Sekolah Ahli Madya, JF Administrator Kesehatan Ahli Madya, JF Apoteker Ahli Madya, JF Bidan Ahli Madya, JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, JF Fisioterapis Ahli Madya, JF Nutrisionis Ahli Madya, JF Perawat Ahli Madya, JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya, JF Perekam Medis Ahli Madya, JF Sanitarian Ahli Madya, JF Fisioterapis Ahli Madya, JF Nutrisionis Ahli Madya, JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya, JF Penata Anestesi Ahli Madya, JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya, JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya, JF Teknik Pengairan Ahli Madya, JF Penata Ruang Ahli Madya, JF Analis Kebakaran Ahli Madya, JF Polisi Pamong Praja Ahli Madya, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, JF Penvuluh Sosial Ahli Madya, JF Pekerja Sosial Kepala Bidang pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM Ketahanan Pangan Ahli Madya, JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya, JF Sandiman Ahli Madya, JF Manggala Informatika Ahli Madya, JF PengawasKoperasi Ahli Madya, JF Penata Perizinan Ahli Madya, JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya, JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Madya, JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian Ahli Madya, JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya, JF Peneliti Ahli Madya, JF PerekayasaAhli Madya, JF Pemeriksa Pajak Ahli Madya selain Sekretaris Bappeda, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris BKAD dan Sekretaris BKPSDM 1.614.509,314 1.872.712,09 JF Analis Hukum Ahli Madya, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, JF Pranata Komputer Ahli Madya, JF Statistisi Ahli Madya, 1.937.262,785 JF Auditor Manajemen ASN Ahli Madya dan Inspektur Pembantu/ Investigasi pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah 21,76% 25,24% 26,11% 7,419,620.010.599807612,370,000.0011 Ahli Madya, JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya, JF Administrator Database Kependudukan Ahli Madya, JF Penggerak Swada Masyarakat Ahli Madya, JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya, JF Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Madya, JF Arsiparis Ahli Madya, JF Pranata Komputer, JF Statistisi Ahli Madya, JF Penata Kelola Informatika SPBE Ahli Madya, JF Pranata Hu bungan Masyarakat Ahli Madya, JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya, JF Penjamin Mutu Produk Ahli Madya, JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, JF Pamong Budaya Ahli Madya, JF Pustakawan Ahli Madya, JF Penyuluh Perikanan Ahli Madya, JF Pengawas Perikanan Ahli Mad ya, JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Madya,J F Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Utama, JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Utama, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya, JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya, JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya, JF Medik Veteriner Ahli Madya, JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya, JF Penyuluh Pertanian Ahli Madya, JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya, JF Pengawas Kemeterologian Ahli Madya, JF Analisa Data Ilmiah Ahli Madya, dan JF Analisa Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya, diluar Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD dan BKPSDM JF Analis Kebijakan Ahli Muda, JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, JF 1.685.121,066 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda, JF Auditor Muda, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda, JF Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Dae rah JF Perencana Ahli Muda, JF Analis Kebijakan Ahli Muda, JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda, JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda, JF Pengantar Kerja Ahli Muda, JF Mediator Hubungan Industria Ahli Muda, JF Analis 21,76% 1.404.375,120 Ketahanan Pangan Ahli Muda, JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, JF Penggerak Swada Masyarakat Ahli Muda, JF Sandiman Ahli Muda, JF Manggala Informatika Ahli Muda, JF Pengawas Koperasi Ahli Muda, JF Penata Perizinan Ahli Muda, JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, JF Adyatama Keoariwisataan dan Ekraf Ahli Muda, JF Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda, JF Analis SDM 25,24% 1.628.971,876 Aparatur Ahli Muda, JF Perencana Ahli Muda, dan JF Analisa Kebijakan Ahli Muda pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM 6,453,929.78 26,11%0.599807610,760,000.0010 JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian Ahli Muda, JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda, dan JF Penyuluh Pertanian Ali Muda, diluar Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKADdan BKPSDM Lurah, Kepala Sub Bagian / Seksi, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, Kepala UPTD,JF Pranata Komputer Ahli Muda, JF Statistisi Ahli Muda, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, JF Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda, JF Pengembang Kurikulum Ahli Muda, JF Pengawas Sekolah Ahli Muda, JF Guru Ahli Muda, JF Pranata Komputer Ahli Muda, JF Statistisi Ahli Muda, JF Administrator Kesehatan Ahli Muda, JF Epidemolog Kesehatan Ahli Muda, JF Apoteker Ahli Muda, JF Bidan Ahli Muda, JF Perawat Ahli Muda, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda, JF Terapis dan Mulut Ahli Muda, JF Perekam Medis Ahli Muda, JF Sanitarian Ahli Muda, JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda, JF Fisioterapis Ahli Muda, JF Nutrisionis Ahli Muda, JF Penata Anastesi Ahli Muda, JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda, JF Teknik Tata 1.221.649,73 Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, JF Teknik Pengairan Ahli Muda, JF Penata Ruang Ahli Muda, JF Analis Kebakaran Ahli Muda, JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda, JF Penyuluh Sosial Ahli Muda, JF Pekerja Sosial Ahli Muda, JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda, JF Adminisitrator Database Kependudukan Ahli Muda, JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda, JF Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Muda, JF Arsiparis Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, JF Penata Kelola Informatika SPBE Ahli Muda, JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda, JF Penjamin Mutu Produk Ahli Muda, JF Penata Kelola Penanaman Modal dan Ahli Muda, JF Pamong Budaya Ahli Muda, JF Penyuluh Perikanan Ahli Muda, JF Pengawas Perikanan Ahli Muda, JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, JF Pengawas Benih Ternak Ahli Muda, JF Medik Veteriner Ahli Muda, JF Pengawas Mutu Pakan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang, JF Pranata Hukum Ahli Muda, 1.417.023,86 JF Statistisi Ahli Muda, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, pada Bappeda, BKADdan BKPSDM Kepala Sub Bagian, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, JF Analis Hukum Ahli Muda, JF Pranata Komputer Ahli Muda, JF 1.465.867 ,40 Statistisi Ahli Muda, JF Auditor Manajemen ASN Ahli Muda,JF Auditor Penyelia, JF Pranata Komputer Ahli Muda, dan JF Statistisi Ahli Muda pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah 21,76% 25,24% 0.5998076 5.614.199,14 26,11%9,360,000.009 JF Pranata Komputer Ahli Pertama, JF Statistisi Ahli Pertama, JF Perencana Ahli Pertama, JF Analis Kebijakan Ahli Pertama, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama, JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, JF Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Pertama, JF Pengembang Kurikulum Ahli Pertama, JF Guru Ahli Pertama, JF Administrator Kesehatan Ahli Pertama, JF Epidemolog Kesehatan Ahli Pertama, JF Apoteker Ahli Pertama, JF Pranata Komputer Ahli Pertama, JF Bidan Penyelia, JF Bidan Ahli Pertama, JF Perawat Penyelia, JF Perawat Ahli Pertama, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia, JF 981.887,919 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama, JF Terapis Gigi dan Mulut Penyelia, JF Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama, JF Perekam Medis Ahli Pertama, JF Sanitarian Penyelia, JF Sanitarian Ahli Pertama, JF Asisten Apoteker Penyelia, JF Fisioterapis Penyelia, JF Fisioterapis Ahli Pertama, JF Nutrisionis Penyelia, JF Nutrisionis Ahli Pertama, JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama, JF Teknisi Gigi Penyelia, JF Penata Anastesi Ahli Pertama, JF Teknisi Elektromedis Penyelia, JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama, JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama, JF Teknik Pengairan Ahli Pertama, JF Penata Ruanz Ahli Pertama, JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, JF Penyuluh Pertanian Penyelia, JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda, JF Pengawas Kemeterologian Ahli Muda, JF Analis Data Ilmiah Ahli Muda, JF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda, JF Peneliti Ahli Muda, JF Perekayasa Ahli Muda, selain Sekretariat Darah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD dan BKPSDM 21,76% JF Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama, JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, JF Pranata Komputer Ahli Pertama, JF Statistisi 25,24% 1.138.917,789 Ahli Pertama, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah ASN Ahli Pertama, JF Perencana Ahli Pertama, JF Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM JF Analis Kebijakan Ahli Pertama, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama, JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, JF Analis Hukum Ahli Pertama, JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 3,928,721.24 26,11% 1.178.175,256 Ahli Pertama, JF Pranata Komputer Ahli Pertama, JF Statistisi Ahli Pertama, JF Perencana Ahli Pertama, JF Auditor Pertama, JF Auditor Manajemen ASN Pertama, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama, pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah 0.59980767,523,000.008 Ahli Pertama, JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama, JF Analis Kebakaran Ahli Pertama, JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, JF Polisi Pamong Praja Penyelia, JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, JF Penyuluh Sosial Ahli Pertama, JF Pekerja Sosial Ahli Pertama, JF Pengantar Kerja Ahli Pertama, JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama, JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama, JF Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama, JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Pertama, JF Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Pertama, JF Sandiman Ahli Pertama, JF Manggala Informatika Ahli Pertama, JF Penata Kelola Informasi SPBE Ahli Pertama, JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama, JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama, JF Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama, JF Pranata Humas Ahli Pertama, JF Penata Perizinan Ahli Pertama, JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, JF Pamong Budaya Ahli Pertama, JF Pustakawan Ahli Pertama, JF Penyuluh Perikanan Ahli Pertama, JF pengawas Perikanan Ahli Pertama, JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama, JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama, JF Adyatama Keparwisiataan dan Ekraf Ahli Pertama, JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian Ahli Pertama, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama, JF Analis Pasar Hasil Pertanian, JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama, JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama, JF Medik Veteriner Ahli Pertama, JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama, JF Penyuluh Pertanian Mahir, JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, JF Pengawas Kemeterologian Ahli Pertama, JF Analis Data Ilmiah Ahli Pertama, JF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama, JF Peneliti Ahli Pertama, JF Perekayasa Ahli Pertama selain Sekretariat Darah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD dan BKPSDM Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Kelola Sistem dan Teknologi 25,24% 1.004.179,410 Informasi, Penata Layanan Operasional pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Kelola Pemerintahan, Penyusun Materi Hukum dan Perundang - undangan, Penata Kelola Sistem dan 0.5998076 3,978,523.81 26,11% 1.038.792,567 Teknologi Informasi, Penata Layanan Operasional, Penata Keprotokoleran, JF Auditor Pelaksana lanjutan pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah 6,633,000.007
  2. 727.738,643 Pengadministrasi Perkantoran, Operator Layanan Operasional pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM 752.823,136 Pengadministrasi Perkantoran, Dokumentalis Hukum, Operatora Layanan Operasional pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah 25,24% 2.883.275,13 26,11% 0.59980764,807 ,000.005 Pengolah Data dan Infromasi, Pengelola Layanan Operasional, Dokumentalis Hukum, Pengelola Layanan Kesehatan, Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang, Operator Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelola Trantibum, Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan, JF Asisten Apoteker Pelaksana, JF Bidan Pelaksana, JF Fisioterapis Pelaksana, JF Nutrisionis Pelaksana, JF Perawat Terampil, JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Terampil, JF Perekam Medis Pelaksana, JF Sanitarian Pelaksana, JF Teknisi Elektromedis Terampil, JF Teknisi Gigi Pelaksana, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula pada OPD selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD dan BKPSDM 752.306,524 872_620,251 Pengelola Layanan Operasional, Pengolah Data dan Informasi pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Operasional, Pengelola 902.698,683 Keprotokoleran, JF Auditor Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah 21,76% 25,24% 0.5998076 3.457.291,01 26,11%5,764,000.006 Penelaah Teknis Kebijakan, Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan, Penata Layanan Operasional, Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Pengawas Jaringan Utilitas, Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kurator, Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Pengawas Industri, Penata Kelola Pemerintahan, JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan, JF Bidan Pelaksana Lanjutan, JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan, JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan, JF Perawat Mahir, JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Mahir, JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan, JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan, JF Teknisi Elektromedis Mahir, JF Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan, JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Utama, JF Pengawas Bibit Temak Ahli Utama, JF Penyuluh Pertanian Terampil, pada OPD selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD, dan BKPSDM 865.726,781 21,76% l . / H. MUHAMMAD ADIOS Pengadministrasi Perkantoran, Operator Layanan Operasional, JF 21,76% 627.400,668 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula, JF Polisi Pamong Praja Pemulaa diluar Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD dan BKPSDM 4 2,849,000.00 0.5998076 1,708,851.85 0 - 3 2,354,000.00 0.5998076 1,411,947.09 21,76% 307.239,687 Pengelola Umum Operasional pada Dinas Kesehatan (UPTD Rumah Sakit Umum Daerah) dan Dinas Lingkungan Hidup 2 1,947,000.00 0.5998076 1,167,825.40 0 - 1 1,540,000.00 0.5998076 923,703.70 0 -

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 21 November 2024 Nomor B/ 1697 / M.SM.02.00/ 2024, Hal: Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, maka dalam rangka penyesuaian Kelas Jabatan terhadap penentuan Basik Tambahan Penghasilan Pegawai Apratur Sipil Negara, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Euton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan BUPATI EUTON SELATAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menirnbang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHANPENGHASILAN PEGAWAI APARATURSIPIL NEGARA PERATURANBUPATI BUTON SELATAN NOMOR : tc; TAHUN 2025 TENTANG BUPATI BUTON SELATAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA •

Pasal 10

(1)Perhitungan besaran TPP ASN di peroleh dari perkalian antara Basik TPP ASNdengan persentase TPP ASN.
(2)Basik TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari perkalian antara tunjangan kinerja per Kelas Jabatan dengan Indeks TPPASN.
(3)Persentase TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan:
1. a.kemampuan keuangan daerah; dan
2. b.tingkat beban kerja OPD.
(4)Persentase TPP ASN berdasarkan tingkat beban kerja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk per kelas jabatan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Persentase TPP ASN bagi Sekretaris Daerah ditetapkan sebesar 33,08o/o(tiga puluh tiga koma nol delapan persen); Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, diubah sebagai berikut:
  1. 1.Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Menetapkan MEMUTUSKAN: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  2. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  3. 6.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan; BERITA DAER H KABUPATEN BUTON SELATANTAHUN 2025 NOMOR: ~o BUPATEN BUTON SELATAN, 2025 Diundangkan di Batauga pada tanggal :).-'!, ')U(VI Pj.SEKRETA Ditetapkan di Batauga pada tanggal .'.l'b j\AlV'I 2025 BUPATI BUTON SELATAN, Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Sela tan.
2. b.Persentase TPP ASN bagi Inspektur Daerah ditetapkan sebesar 26,99°/o (dua puluh enam koma sembilan puluh sembilan persen);
3. c.Persentase TPP ASN bagi Pegawai ASN lingkup Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah ditetapkan sebesar 26, 11°/o (dua puluh enam koma sebelas persen);
4. d.Persentase TPP ASN bagi Pegawai ASN di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan sebesar 25,24% (dua puluh lima koma dua puluh em pat persen); dan
5. e.Persentase TPP ASN bagi Pegawai ASN di lingkungan OPD selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan sebesar 21,76% (dua puluh satu koma tujuh puluh enam persen).
  1. 2.Ketentuan Perhitungan Besaran TPP ASN sesuai dengan jenis jabatan berdasarkan Kelas Jabatan, Persentase TPP ASN, Baeik TPP, Besaran Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan dan Indeks TPP ASN sebagaimana tercantum dalam lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. KE LAS TUNJANGAN INDKES TPP (%)TPP BESARANTPP KINERJA PER BASIC TPP JENIS JABATAN JABATAN KELASJABATAN ASN ASN ASN 15 29,286,000.00 0.5998076 17,565,965.37 33,08% 5,810,821,340 Sekretaris Daerah 14 22,295,000.00 0.5998076 13,372,710.44 26,99% 3.609.294,548 Inspektur Daerah Asisten Sekretaris Daerah, JF Analis Kebijakan Ahli Utama, JF Analis 26,11% Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama, JF Perancang Peraturan 3.491.614,696 Perundang-undangan Ahli Utama, JF Auditor Utama, JF Perencana Ahli Utama pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah Kepala Bappeda, Kepala BKAD, Kepala BKPSDM, JF Analis 25,24% 3.375.272, 120 Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Utama, JF Analis SDM Aparatur Ahli Utama, JF Perencana Ahli Utama, JF Analis Kebijakan Ahli Utama pada Bappeda Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Palisi Pamong Praja, Kepala OPD, JF Perencana Ahli Utama, JF Analis Kebijakan Ahli Utama, JF Analis SOM Aparatur Ahli Utama, JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama, JF Pengantar Kerja Ahli Utama, JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Utama, JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama, JF Pengendali 21,76% Dampak Lingkungan Ahli Utama, JF PeggerakSwadaya Masyarakat Ahli 2.909.901,790 Utama, JF Sandiman Ahli Utama, JF Pengawas Koperasi Ahli Utama, JF Aclyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Utama, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Utama, JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Utama, JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Uta.ma, JF Peneliti Ahli Utama, dan JF Perekayasa Ahli Utama selain pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BKAD, dan Kepala BKPSDM RINCIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUTON SELATAN NOMOR IS- TAHUN 2025 TANGGAL ;) 2, ,surv1 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LAMPI RAN 13 20,010,000.00 0.5998076 12,022, 150.08 26,11% 3.133.761,39 Staf Ahli Bupati, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama, JF Analis Hukum dan JF Pranata Komputer Ahli Utama 25,24% 3.029.342,680 JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama pada BKAD Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama, JF Pengawas Sekolah Ahli Utama, JF Apoteker Ahli Utama, JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Utama, JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama, JF Teknik Pengarian Ahli Utama, JF Penata Ruang Ahli Utama, JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Utama, JF Arsiparis Ahli Utama, JF Pranata Komputer Ahli Utama, JF Statistisi Ahli Utama, JF Manggala Informatika Ahli Utama, JF 21,76% 2.611.667,857 Penata Kelola Informatika SPBE Ahli Utama, JF Penjamin Mutu Produk Ahli Utama, JF Pranata Humas Ahli Utama, JF Pamong Budaya Ahli Utama, JF Pustakawan Ahli Utama, JF Penyuluh Perikanan Ahli Utama, JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Utama, JF Pengawas Perikanan Ahli Utama, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Utama, JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Utama, JF Medik Veteriner Ahli Utama, JF Analis Data Ilmiah Ahli Utama, JF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Utama dan JF Guru Ahli Utama Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretaris Inspektorat Daerah, JF Analis Kebijakan Ahli Madya, JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, JF Perancang Peraturan Perundang-undangan 12 16,000,000.00 0.5998076 9 ,596, 921.60 26,11% 2.505.756,23 Ahli Madya, JF Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Madya, JF Auditor Madya JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Madya, dan JF Perencana Ahli Madya pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah Sekretaris Bappeda, Sekretaris BKAD, Sekretaris BKPSDM, JF Analis 25,24% 2.422.263,01 Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya, JF Analis SOM Aparatur Ahli Madya, JF Perencana Ahli Madya, dan JF Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM Kepala Bagian DPRD, Camat, Sekretaris OPD, JF Perencana Ahli Madya, JF Analis Kebijakan Ahli Madya, JF Analis SDM Aparatur Ahli Madya, 21,76% 2,088,290.14 JF Perencana Ahli Madya, JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya, JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya, JF Pengantar Kerja Ahli Madya, JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya, JF Analis Kepala Bidang pada OPD selain Kepala Bidang pada Bappeda, BKAD, dan BKPSDM, Sekretaris Camat, Kepala Bagian/Kepala Bidang pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, JF Pengembangan Penilaian Pendidikan Ahli Madya, JF Pengembang Kurikulum Ahli Madya, JF Pengawas Sekolah Ahli Madya, JF Guru Ahli Madya, JF Administrator Kesehatan Ahli Madya, JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, JF Apoteker Ahli Madya, JF Bidan Ahli Madya, JF Penyuluh Pertanian Ahli Madya, JF Pengawas Sekolah Ahli Madya, JF Administrator Kesehatan Ahli Madya, JF Apoteker Ahli Madya, JF Bidan Ahli Madya, JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, JF Fisioterapis Ahli Madya, JF Nutrisionis Ahli Madya, JF Perawat Ahli Madya, JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya, JF Perekam Medis Ahli Madya, JF Sanitarian Ahli Madya, JF Fisioterapis Ahli Madya, JF Nutrisionis Ahli Madya, JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya, JF Penata Anestesi Ahli Madya, JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya, JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya, JF Teknik Pengairan Ahli Madya, JF Penata Ruang Ahli Madya, JF Analis Kebakaran Ahli Madya, JF Polisi Pamong Praja Ahli Madya, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, JF Penvuluh Sosial Ahli Madya, JF Pekerja Sosial Kepala Bidang pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM Ketahanan Pangan Ahli Madya, JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya, JF Sandiman Ahli Madya, JF Manggala Informatika Ahli Madya, JF PengawasKoperasi Ahli Madya, JF Penata Perizinan Ahli Madya, JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya, JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Madya, JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian Ahli Madya, JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya, JF Peneliti Ahli Madya, JF PerekayasaAhli Madya, JF Pemeriksa Pajak Ahli Madya selain Sekretaris Bappeda, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris BKAD dan Sekretaris BKPSDM 1.614.509,314 1.872.712,09 JF Analis Hukum Ahli Madya, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, JF Pranata Komputer Ahli Madya, JF Statistisi Ahli Madya, 1.937.262,785 JF Auditor Manajemen ASN Ahli Madya dan Inspektur Pembantu/ Investigasi pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah 21,76% 25,24% 26,11% 7,419,620.010.599807612,370,000.0011 Ahli Madya, JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya, JF Administrator Database Kependudukan Ahli Madya, JF Penggerak Swada Masyarakat Ahli Madya, JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya, JF Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Madya, JF Arsiparis Ahli Madya, JF Pranata Komputer, JF Statistisi Ahli Madya, JF Penata Kelola Informatika SPBE Ahli Madya, JF Pranata Hu bungan Masyarakat Ahli Madya, JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya, JF Penjamin Mutu Produk Ahli Madya, JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, JF Pamong Budaya Ahli Madya, JF Pustakawan Ahli Madya, JF Penyuluh Perikanan Ahli Madya, JF Pengawas Perikanan Ahli Mad ya, JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Madya,J F Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Utama, JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Utama, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya, JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya, JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya, JF Medik Veteriner Ahli Madya, JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya, JF Penyuluh Pertanian Ahli Madya, JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya, JF Pengawas Kemeterologian Ahli Madya, JF Analisa Data Ilmiah Ahli Madya, dan JF Analisa Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya, diluar Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD dan BKPSDM JF Analis Kebijakan Ahli Muda, JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, JF 1.685.121,066 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda, JF Auditor Muda, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda, JF Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Dae rah JF Perencana Ahli Muda, JF Analis Kebijakan Ahli Muda, JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda, JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda, JF Pengantar Kerja Ahli Muda, JF Mediator Hubungan Industria Ahli Muda, JF Analis 21,76% 1.404.375,120 Ketahanan Pangan Ahli Muda, JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, JF Penggerak Swada Masyarakat Ahli Muda, JF Sandiman Ahli Muda, JF Manggala Informatika Ahli Muda, JF Pengawas Koperasi Ahli Muda, JF Penata Perizinan Ahli Muda, JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, JF Adyatama Keoariwisataan dan Ekraf Ahli Muda, JF Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda, JF Analis SDM 25,24% 1.628.971,876 Aparatur Ahli Muda, JF Perencana Ahli Muda, dan JF Analisa Kebijakan Ahli Muda pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM 6,453,929.78 26,11%0.599807610,760,000.0010 JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian Ahli Muda, JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda, dan JF Penyuluh Pertanian Ali Muda, diluar Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKADdan BKPSDM Lurah, Kepala Sub Bagian / Seksi, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, Kepala UPTD,JF Pranata Komputer Ahli Muda, JF Statistisi Ahli Muda, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, JF Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda, JF Pengembang Kurikulum Ahli Muda, JF Pengawas Sekolah Ahli Muda, JF Guru Ahli Muda, JF Pranata Komputer Ahli Muda, JF Statistisi Ahli Muda, JF Administrator Kesehatan Ahli Muda, JF Epidemolog Kesehatan Ahli Muda, JF Apoteker Ahli Muda, JF Bidan Ahli Muda, JF Perawat Ahli Muda, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda, JF Terapis dan Mulut Ahli Muda, JF Perekam Medis Ahli Muda, JF Sanitarian Ahli Muda, JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda, JF Fisioterapis Ahli Muda, JF Nutrisionis Ahli Muda, JF Penata Anastesi Ahli Muda, JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda, JF Teknik Tata 1.221.649,73 Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, JF Teknik Pengairan Ahli Muda, JF Penata Ruang Ahli Muda, JF Analis Kebakaran Ahli Muda, JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda, JF Penyuluh Sosial Ahli Muda, JF Pekerja Sosial Ahli Muda, JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda, JF Adminisitrator Database Kependudukan Ahli Muda, JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda, JF Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Muda, JF Arsiparis Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, JF Penata Kelola Informatika SPBE Ahli Muda, JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda, JF Penjamin Mutu Produk Ahli Muda, JF Penata Kelola Penanaman Modal dan Ahli Muda, JF Pamong Budaya Ahli Muda, JF Penyuluh Perikanan Ahli Muda, JF Pengawas Perikanan Ahli Muda, JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, JF Pengawas Benih Ternak Ahli Muda, JF Medik Veteriner Ahli Muda, JF Pengawas Mutu Pakan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang, JF Pranata Hukum Ahli Muda, 1.417.023,86 JF Statistisi Ahli Muda, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, pada Bappeda, BKADdan BKPSDM Kepala Sub Bagian, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, JF Analis Hukum Ahli Muda, JF Pranata Komputer Ahli Muda, JF 1.465.867 ,40 Statistisi Ahli Muda, JF Auditor Manajemen ASN Ahli Muda,JF Auditor Penyelia, JF Pranata Komputer Ahli Muda, dan JF Statistisi Ahli Muda pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah 21,76% 25,24% 0.5998076 5.614.199,14 26,11%9,360,000.009 JF Pranata Komputer Ahli Pertama, JF Statistisi Ahli Pertama, JF Perencana Ahli Pertama, JF Analis Kebijakan Ahli Pertama, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama, JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, JF Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Pertama, JF Pengembang Kurikulum Ahli Pertama, JF Guru Ahli Pertama, JF Administrator Kesehatan Ahli Pertama, JF Epidemolog Kesehatan Ahli Pertama, JF Apoteker Ahli Pertama, JF Pranata Komputer Ahli Pertama, JF Bidan Penyelia, JF Bidan Ahli Pertama, JF Perawat Penyelia, JF Perawat Ahli Pertama, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia, JF 981.887,919 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama, JF Terapis Gigi dan Mulut Penyelia, JF Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama, JF Perekam Medis Ahli Pertama, JF Sanitarian Penyelia, JF Sanitarian Ahli Pertama, JF Asisten Apoteker Penyelia, JF Fisioterapis Penyelia, JF Fisioterapis Ahli Pertama, JF Nutrisionis Penyelia, JF Nutrisionis Ahli Pertama, JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama, JF Teknisi Gigi Penyelia, JF Penata Anastesi Ahli Pertama, JF Teknisi Elektromedis Penyelia, JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama, JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama, JF Teknik Pengairan Ahli Pertama, JF Penata Ruanz Ahli Pertama, JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, JF Penyuluh Pertanian Penyelia, JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda, JF Pengawas Kemeterologian Ahli Muda, JF Analis Data Ilmiah Ahli Muda, JF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda, JF Peneliti Ahli Muda, JF Perekayasa Ahli Muda, selain Sekretariat Darah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD dan BKPSDM 21,76% JF Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama, JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, JF Pranata Komputer Ahli Pertama, JF Statistisi 25,24% 1.138.917,789 Ahli Pertama, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah ASN Ahli Pertama, JF Perencana Ahli Pertama, JF Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM JF Analis Kebijakan Ahli Pertama, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama, JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, JF Analis Hukum Ahli Pertama, JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 3,928,721.24 26,11% 1.178.175,256 Ahli Pertama, JF Pranata Komputer Ahli Pertama, JF Statistisi Ahli Pertama, JF Perencana Ahli Pertama, JF Auditor Pertama, JF Auditor Manajemen ASN Pertama, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama, pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah 0.59980767,523,000.008 Ahli Pertama, JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama, JF Analis Kebakaran Ahli Pertama, JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, JF Polisi Pamong Praja Penyelia, JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, JF Penyuluh Sosial Ahli Pertama, JF Pekerja Sosial Ahli Pertama, JF Pengantar Kerja Ahli Pertama, JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama, JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama, JF Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama, JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Pertama, JF Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Pertama, JF Sandiman Ahli Pertama, JF Manggala Informatika Ahli Pertama, JF Penata Kelola Informasi SPBE Ahli Pertama, JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama, JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama, JF Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama, JF Pranata Humas Ahli Pertama, JF Penata Perizinan Ahli Pertama, JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, JF Pamong Budaya Ahli Pertama, JF Pustakawan Ahli Pertama, JF Penyuluh Perikanan Ahli Pertama, JF pengawas Perikanan Ahli Pertama, JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama, JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama, JF Adyatama Keparwisiataan dan Ekraf Ahli Pertama, JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian Ahli Pertama, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama, JF Analis Pasar Hasil Pertanian, JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama, JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama, JF Medik Veteriner Ahli Pertama, JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama, JF Penyuluh Pertanian Mahir, JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, JF Pengawas Kemeterologian Ahli Pertama, JF Analis Data Ilmiah Ahli Pertama, JF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama, JF Peneliti Ahli Pertama, JF Perekayasa Ahli Pertama selain Sekretariat Darah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD dan BKPSDM Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Kelola Sistem dan Teknologi 25,24% 1.004.179,410 Informasi, Penata Layanan Operasional pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Kelola Pemerintahan, Penyusun Materi Hukum dan Perundang - undangan, Penata Kelola Sistem dan 0.5998076 3,978,523.81 26,11% 1.038.792,567 Teknologi Informasi, Penata Layanan Operasional, Penata Keprotokoleran, JF Auditor Pelaksana lanjutan pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah 6,633,000.007
  2. 727.738,643 Pengadministrasi Perkantoran, Operator Layanan Operasional pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM 752.823,136 Pengadministrasi Perkantoran, Dokumentalis Hukum, Operatora Layanan Operasional pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah 25,24% 2.883.275,13 26,11% 0.59980764,807 ,000.005 Pengolah Data dan Infromasi, Pengelola Layanan Operasional, Dokumentalis Hukum, Pengelola Layanan Kesehatan, Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang, Operator Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelola Trantibum, Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan, JF Asisten Apoteker Pelaksana, JF Bidan Pelaksana, JF Fisioterapis Pelaksana, JF Nutrisionis Pelaksana, JF Perawat Terampil, JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Terampil, JF Perekam Medis Pelaksana, JF Sanitarian Pelaksana, JF Teknisi Elektromedis Terampil, JF Teknisi Gigi Pelaksana, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula pada OPD selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD dan BKPSDM 752.306,524 872_620,251 Pengelola Layanan Operasional, Pengolah Data dan Informasi pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Operasional, Pengelola 902.698,683 Keprotokoleran, JF Auditor Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah 21,76% 25,24% 0.5998076 3.457.291,01 26,11%5,764,000.006 Penelaah Teknis Kebijakan, Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan, Penata Layanan Operasional, Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Pengawas Jaringan Utilitas, Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kurator, Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Pengawas Industri, Penata Kelola Pemerintahan, JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan, JF Bidan Pelaksana Lanjutan, JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan, JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan, JF Perawat Mahir, JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Mahir, JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan, JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan, JF Teknisi Elektromedis Mahir, JF Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan, JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Utama, JF Pengawas Bibit Temak Ahli Utama, JF Penyuluh Pertanian Terampil, pada OPD selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD, dan BKPSDM 865.726,781 21,76% l . / H. MUHAMMAD ADIOS Pengadministrasi Perkantoran, Operator Layanan Operasional, JF 21,76% 627.400,668 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula, JF Polisi Pamong Praja Pemulaa diluar Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD dan BKPSDM 4 2,849,000.00 0.5998076 1,708,851.85 0 - 3 2,354,000.00 0.5998076 1,411,947.09 21,76% 307.239,687 Pengelola Umum Operasional pada Dinas Kesehatan (UPTD Rumah Sakit Umum Daerah) dan Dinas Lingkungan Hidup 2 1,947,000.00 0.5998076 1,167,825.40 0 - 1 1,540,000.00 0.5998076 923,703.70 0 -

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 15 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023