DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN, BAB IV LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN, BAB V SATUAN TUGAS, BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan;
2.Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan Kabupaten Buton Selatan;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Bupati adalah Bupati Buton Selatan;
5.Penyelenggara Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6.Pengendalian kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi;
7.Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko kecurangan;
8.Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan;
9.Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi;
10.Edukatif yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku anti kecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran;
11.Preemtif yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan;
12.Penangkalan yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi berbuat kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif;
13.Penggentaran atau deterensi yaitu upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat;
14.Inspeksi Mendadak yang selanjutnya disingkat Sidak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan;
15.Probity Audit adalah penjaminan/assurance yang diberikan oleh auditor probity untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (probity requirement), yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa;
16.Reviu PBJ adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
17.Pengawasan Berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini Inspektorat, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan;
18.Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan;
19.Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi;
20.Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independent untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
21.Asset recovery adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian asset hasil kecurangan;
22.Reframing budaya merupakan tindakan menggeser budaya dari budaya negatif ke budaya positif;
23.Red Flags adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa atau suatu penyimpangan dan merupakan tanda-tanda bahwa kecurangan terjadi;
24.Penilaian Risiko Kecurangan merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan;
25.Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi;
26.Daftar dan peta risiko kecurangan adalah dokumen yang dihasilkan oleh proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan;
27.Pihak ketiga adalah individu, organisasi dan entitas lain yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual;
28.Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para stakeholder dan pihak lainnya/masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara di Daerah tentang kecurangan;
b.meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
c.menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
d.membangun integritas negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
e.meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
f.mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

BAB III

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 4

(1)Pemerintah daerah melakukan pengendalian kecurangan melalui strategi pengendalian kecurangan.
(2)Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pencegahan;
2. b.deteksi, dan
3. c.respon.

BAB IV

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

(1)Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan dilaksanakan di lingkungan pengendalian kecurangan.
(2)Lingkungan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.komitmen jajaran pimpinan;
2. b.budaya anti kecurangan;
3. c.kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan;
4. d.penilaian risiko kecurangan;
5. e.manajemen pihak ketiga; dan
6. f.sistem pelaporan pelanggaran.

Pasal 6

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dapat diwujudkan dalam bentuk:

a.sikap dan perilaku yang sesuai kode etik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
b.deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal pemerintahan daerah kemudian dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintahan daerah;
c.mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
d.menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
e.melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

a.penuangan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
b.penetapan kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku kecurangan; atau
c.pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 8

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat berupa:

a.petunjuk teknis;
b.petunjuk pelaksanaan;
c.panduan;
d.prosedur kegiatan baku;
e.Standar operasional prosedur; dan/atau
f.dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

Pasal 9

(1)Penilaian risiko kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilaksanakan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada Pemerintahan daerah.
(2)Daftar dan peta risiko kecurangan harus menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

Pasal 10

Manajemen pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan melalui proses pemilihan pihak ketiga yang memiliki komitmen anti kecurangan dan ditindak lanjuti dengan kerja sama.

Pasal 11

(1)Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf f harus mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas.
(2)Penanganan pengaduan melalui sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…