DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR PENGENAAN BAB III PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB V SINERGI PEMUNGUTAN BAB VI REKONSILIASI PAJAK BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi antara Daerah dan Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logamdan Batuan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); BUPATIBUTON SELATAN, DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEMUNGUTAN OPSEN PAJAKMINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUKSINERGI ANTARADAERAH DAN PROVINS!DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YANG BERDAMPAKPADA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSENPAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2025 BUPATI BUTON SELATAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ a tau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
3.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batu bara.
4.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
5.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
9.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
10.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
11.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
12.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI ANTARA DAERAH DAN PROVINS! DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YANG BERDAMPAK PADA PEMUNGUTANPAJAK MINERAL BUKANLOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERALBUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

(1)Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
(2)Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi dalam SSPD Pajak MBLB.
(3)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati rnelakukan Penagihan.
(4)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
(5)Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB III

PENGHITUNGAN,PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
(2)Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang telah dilakukandengan menggunakan formular atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15.Surat Pemberitahuaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ a tau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

DASAR PENGENAAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka optimalisasi penenmaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pertukaran dan/ atau pemanfaatan data dan/ atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada rnasyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
4. d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
5. e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
(4)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati Bersama sesuai ketentuan perundang-undangan. BABV SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 4

(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
(3)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
(6)Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan Daerah.
(7)Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak MBLB.
(8)Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak Daerah. BERITA D RAH KABUPATENBUTON SELATANTAHUN2025 NOMOR: t« Diundangkan di Batauga pada tanggal 17 MAfleT 2025 Ditetapkan di Batauga pada tanggal \7 M~~er 2025 TON SELATAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

BAB IV

PENGEMBALIANKELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 6

( 1) Bupati melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB dan penerimaan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.

(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bersama gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
(3)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
1. a.surat pemberitahuan pajak daerah;
2. b.surat setoran pajak daerah;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
(4)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…