DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK DAN MITRA PEMANFAATAN BMD BAB III TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN TARIF PEMANFAATAN BMD BAB IV PERJANJIAN PEMANFAATAN BMD BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANF AATAN BARANG MILIK DAERAH MEMUTUSKAN: Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan pelayanan umum di Buton Selatan perlu optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk dan Tata Cara Perhitungan Besaran Tarif Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); BUPATIBUTONSELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BENTUKDANTATACARAPERHITUNGANBESARANTARIF PEMANFAATANBARANGMILIKDERAH PERATURANBUPATIBUTONSELATAN NOMOR: 4 TAHUN2025 TENTANG BUPATIBUTONSELATAN PROVINS!SULAWESITENGGARA 'I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6.Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi BMDdengan tidak mengubah status kepemilikan.
7.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
8.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
9.Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
11.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
12.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain terse but dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
13.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
15.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMDpada saat tertentu. BABI KETENTUAN UMUM \ f ' '

Pasal 5

(1)Bentuk pemanfaatan BMDdapat berupa:
1. a.Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
2. b.KSP;
3. c.BGS atau BSG; atau
4. d.KSPI.

Pasal 4

BMDyang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Pasal 3

( 1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.

(2)Biaya persiapan pemanfaataan BMD sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan BMD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 2

(1)Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/ a tau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemanfaatan BMDdilaksanakan oleh:
1. a.Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk BMDyang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
2. b.Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/ atau bangunan.
(3)Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum.

16.Penilai Pemerintah Daerah adalah Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Bupati sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BENTUKDANMITRAPEMANFAATANBMD

Pasal 7

(1)Objek Pemanfaatan BMDmeliputi:
1. a.tanah dan/atau bangunan; dan
2. b.selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Objek pemanfaatan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
(3)Dalam hal objek pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/ a tau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan BMD adalah sebesar luas bagian tanah dan/ atau bangunan yang dimanfaatkan.

Pasal 6

(1)Mitra Pemanfaatan BMDmeliputi:
1. a.penyewa, untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk Sewa;
2. b.mitra KSP, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP;
3. c.mitra BGS/BSG, untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk BGS/BSG; dan
4. d.mitra KSPI, untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk KSPI.
(2)Mitra Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggungjawab:
1. a.melakukan pembayaran atas Pemanfaatan BMD sesuai bentuk pemanfaatan;
2. b.menyerahkan hasil pelaksanaan Pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
3. c.melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMDyang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan Pemanfaatan BMD;
4. d.mengembalikan BMDsetelah berakhimya pelaksanaan; dan
5. e.memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan BMD.
(3)Tata cara pemilihan mitra Pemanfaatan BMDberpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
(2)Bentuk Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(3)Tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.

Pasal 12

Perhitungan tarif pokok Sewa selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati atau menggunakan Penilai.

Pasal 11

(1)Perhitungan tarif pokok sewa sebagiarnan dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa tanah dan/ a tau bangunan diperoleh dari nilai wajar atas sewa.
(2)Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil Penilaian oleh Penilai. Pragraf 2 Tarif Pokok Sewa

Pasal 10

Besaran sewa BMD merupakan hasil perkalian dari:

a.tarif pokok sewa; dan
b.faktor penyesuai sewa. Pragraf 1 Um um

Pasal 9

(1)Jenis Tarif Pemanfaatan BMD, terdiri atas:
1. a.tarif spesifik; dan
2. b.tarif ad valorem.
(2)Jenis tarif spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan terhadap pemanfatan BMD dalam bentuk sewa.
(3)Jenis tarif ad valorem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan terhadap pemanfatan BMD dalam bentuk KSP, BGS/BSG dan KSPI.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…