DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III PENDANAAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan .Belanja Daerah Kabupaten Bu ton Sela tan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); BUPATI BUTON SELATAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARl RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENBUTON SELATAN TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR : S"" TAHUN 2025 BUPATI BUTON SELATAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HAR! RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Menetapkan MEMUTUSKAN :
5.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

Pasal 3

{l) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a,dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dihitung sebesar penghasilan yang terdiri atas komponen:
1. 1.gaji pokok;
2. 2.tunjangan keluarga;
3. 3.tunjangan pangan;
4. 4.tunjangan jabatan a tau tunjangan umum; dan
5. 5.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
b.Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS dihitung sebesar penghasilan yang terdiri atas komponen:
1. 1.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. 2.tunjangan keluarga;

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.PPPK;
3. c.Bupati dan Wakil Bupati;
4. d.Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. e.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. f.Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGANHARI RAYA DANGAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufayat (1) huruf d, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD.
(2)Akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dihitung sebesar penghasilan yang terdiri atas, komponen:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan; dan
d.tunjangan jabatan a tau tunjangan umum.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan secara proposional dengan mengacu pada besaran penghasilan gaji 1 (satu) bulan yang diterima.
(2)Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), tidak diberikan kepada:
1. a.PPPK yang masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025; dan
2. b.PPPK yang masa kerja kurang dan 1 (satu) bulan kalender sebelurn tanggal 1 Juni Tahun 2025.
  1. 3.tunjangan pangan;
  2. 4.tunjangan umum; dan
  3. 5.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterirna dalam 1 (satu) bulan.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan pengahasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a nomor 5, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterirna dalam 1 (satu) bulan.
(3)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

BAB III

PENDANAAN

Pasal 10

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(3)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 8

(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara. KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2025 NOMOR : eo S DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,Pj.SEKR Diundangkan di Batauga pada tanggal lg MAm 2025 H. MUHAMMAD ADIOS Ditetapkan di Batauga pada tanggal 1, MAl\f'f 2025

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Sela tan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…