DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu melakukan penetapan terhadap hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah, perlu diatur suatu pedoman untuk pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Buton Tengah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 201 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 17 Tahun 2017). Mengingat Menimbang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANGHAKKEUANGANDANADMINISTRATIFPIMPINANDANANGGOTA DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBUTONTENGAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIBUTONTENGAH, TENTANG PERATURANBUPATIBUTONTENGAH NOMOR 'i TAHUNZ.0.1.( BUPATIBUTONTENGAH PROVINS!SULAWESITENGGARA ·, ,/ v

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buton Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Buton Tengah.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah.
6.Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah.
7.Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah.
8.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah.
9.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai pimpinan dan Anggota DPRD.
10.Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD.
11.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBUTON TENGAH. Menetapkan 'I ', ,f,. ~. l.\ ' ... ' ' '
13.Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat kelengkapan Lain adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lain.
14.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDuntuk peningkatan kinerja.
15.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
16.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifi.kasi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buton Tengah yang ditetapkan berdasarkan formula yang dihitung oleh tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah sesuai peraturan menteri yang mengatur tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
17.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas dan jabatannya, belanja rumah tangga dan tunjangan transportasi.
18.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD bila meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya.
19.Dana Operasional Pimpinan adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-sehari.
20.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bu ton Tengah.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buton Tengah.
22.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Tengah yang dipimpin oleh Sekretaris. •,I , . . ' ... ' . ·,.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

(1)Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk tunjangan istri/ suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/ suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran Tunjangan Istri/ Suami bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sama dengan tunjangan suami/istri bagi pegawai aparatur sipil negara dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD, sama dengan 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp210.000,00

Pasal 3

(1)Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Besaran Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
(3)Besaran Uang Representasi Wakil Ketua DPRD adalah sama dengan 80% ( delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rpl.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
(4)Besaran Uang Representasi Anggota DPRD adalah sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rpl.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.Uang Representasi;
b.Tunjangan Keluarga;
c.Tunjangan Beras;
d.Uang Paket;
e.Tunjangan Jabatan;
f.Tunjangan Alat Kelengkapan;
g.Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
h.Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
1. 1.Tunjangan Reses.

BAB II

PENGHASILAN,TUNJANGANKESEJAHTERAANDAN UANG JASA PENGABDIANPIMPINANDANANGGOTADPRD 'I I ' l~ 't ,'!.' I I •,,..

Pasal 5

(1)Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan/ Anggota DPRD yang bersangkutan beserta istri/ suami dan anak yang mendapatkan tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
(3)Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang yang besarnya sama dengan tunjangan beras pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
1. b.Wakil Ketua DPRD, sama dengan 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
2. c.Anggota DPRD, sama dengan 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Anggota DPRD sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
(3)Besaran tunjangan anak sama dengan tunjangan anak bagi pegawai aparatur sipil Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD, sama dengan 2% (dua persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
2. b.Wakil Ketua DPRD, sama dengan 2% (dua persen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp33.600,00 (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
3. c.Anggota DPRD, sama dengan 2% (dua persen) dari uang representasi Anggota DPRD sebesar Rp3 l.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
(4)Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya.
(5)Besaran umur penerima tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah. ., • l f,, ', I

Pasal 8

(1)Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawaah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat

Pasal 7

(1)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Besaran Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD sama dengan 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
2. b.Wakil Ketua DPRD sama dengan 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp2. 436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
3. c.Anggota DPRD sama dengan 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Anggota DPRD sebesar Rp2.283. 750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 6

(1)Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)besaran uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan besaran sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD sama dengan 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
2. b.Wakil Ketua DPRD sama dengan 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
3. c.Anggota DPRD sama dengan 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Anggota DPRD sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). I 1 ', I

Pasal 10

(1)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.
(2)Pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah.
(3)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2).
(4)Besaran Tunjangan Reses bagi Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 9

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
(2)Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tergolong pada kelompok sedang.
(3)Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masing-rnasing sebesar Rpl0.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan untuk jabatan sebagai berikut:
1. a.Ketua, sama dengan 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
2. b.Wakil Ketua, sama dengan 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRDsebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
3. c.Sekretaris, sama dengan 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD sebesar Rp2l .800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
4. d.Anggota,sama dengan 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD sebesar Rp9l.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
(3)Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan tata tertib DPRD. . ',, . '. ·,

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…