Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengemban mandat utama untuk mewujudkan pembangunan berbasis potensi wilayah, dengan visi Buton Tengah yang BERKAH (Bersih, Sejahtera, Produktif, Agamis, dan Harmonis). Lembaga ini berperan krusial sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya, serta pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayahnya. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di berbagai sektor. Hal ini meliputi penetapan kebijakan daerah, penyediaan layanan melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah, serta perencanaan dan pelaksanaan program strategis seperti pengembangan potensi perikanan kelautan, pariwisata, dan pertanian.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengemban mandat fundamental untuk mewujudkan pembangunan berbasis potensi wilayah, dengan visi Buton Tengah yang BERKAH (Bersih, Sejahtera, Produktif, Agamis, dan Harmonis). Kehadiran lembaga ini esensial sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya, serta pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Mandat ini menegaskan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal bagi seluruh warga.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang terintegrasi. Secara regulasi, pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan peraturan yang mendukung pengembangan perikanan kelautan, pariwisata, dan pertanian. Dalam aspek pelayanan, berbagai layanan publik disediakan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, serta layanan administrasi perkantoran melalui e-Office. Dari sisi program, pemerintah merencanakan dan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, peningkatan infrastruktur, pembangunan SDM, serta pemeliharaan lingkungan.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berfokus pada pengembangan potensi sumber daya lokal seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian untuk mendorong ekonomi kreatif dan pemerataan kesejahteraan. Peningkatan infrastruktur wilayah juga menjadi prioritas, sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pemerintah berkomitmen pada tata kelola yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas melalui sistem elektronik, serta penguatan nilai-nilai agamis dan harmonis dalam masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan agenda pusat. Dalam isu ketahanan pangan, dinas terkait memastikan ketersediaan dan distribusi pangan, sementara komitmen pada pemeliharaan lingkungan mendukung pembangunan berkelanjutan nasional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan juga sejalan dengan upaya peningkatan SDM nasional, serta pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata lokal turut mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk beragam keperluan esensial, mulai dari administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga pelayanan kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan RSUD. Urusan pendidikan, perizinan usaha, serta bantuan pertanian dan perikanan juga dilayani oleh dinas terkait. Selain itu, pengaduan dan informasi publik dapat diakses melalui Portal Buton Tengah atau Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, serta urusan desa melalui e-Office Desa.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah adalah entitas pemerintahan daerah yang krusial dalam mewujudkan pembangunan komprehensif dan berkelanjutan. Dengan mandat yang jelas untuk mencapai Buton Tengah yang BERKAH, pemerintah daerah ini mengelola berbagai aspek mulai dari regulasi, pelayanan publik, hingga program-program strategis di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui struktur organisasi yang terintegrasi dan pemanfaatan teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengoptimalkan potensi wilayah, dan berkontribusi secara signifikan pada agenda pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2025
Materi Pokok dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI TEMPAT REKREASI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN BAB IX PENAGIHAN RETRIBUSI BAB X KADALUARSA PENAGIHAN BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XV KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BAB VII PENETAPAN PAJAK BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BAB X KEBERATAN DAN BANDING BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN BAB XIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVI KETENTUAN KHUSUS BAB XVII PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PIDANA BAB XIX KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2018
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT BAB IV PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT BAB V JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN BAB VI PENGUMPULAN ZAKAT BAB VII PENDAYAGUNAAN ZAKAT BAB VIII PENYIDIK BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2018
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI BABV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BABVI PRI~SIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VII STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB X PEMUNGUTAN BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN BAB XII TATA CARA PENAGIHAN BAB XIII KEBERATAN BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XV KADALUWARSA BAB XVI PEMERIKSAAN BAB XVII PEMANFAATAN BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIX PENYiDIKAN BAB XX KETENTUAN PIDANA BAB XXI KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2024
Penyelenggaraan penertiban ternak bertujuan untuk: a. meningkatkan populasi hewan temak serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban umum akibat gangguan hewan temak yang berkeliaran secara bebas; dan b. kepentingan pengawasan, kelestarian lingkungan, mengatasi gangguan lalu lintas dan pencegahan penularan penyakit.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD BAB IV PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2020
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANO WILAYAH KABUPATEN BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS BAB VII ARAHAN PEMANFMTAN RUANG BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BAB IX KELEMBAGAAN BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG BAB XI PENYIDIKAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XV KETENTUAN PENUTUP