DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok pada Peraturan Bupati ini yaitu Kedudukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi dari Dinas Kesehatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi SulawesiTenggara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5562); <,
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik BUPATI BUTON TENGAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA Mengingat Menimbang SUSUNAN ORGANISASITUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN TENTANG PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR/3 TAHUN 2025 BUPATI BUTON TENGAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Pernerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
7.Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Dinas kesehatan Kabupaten Buton Tengah. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNANORGANISASI DAN TATA KERJADINAS KESEHATAN. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Menetapkan -, •

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
c.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehata masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakai pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
e.pelaksanaan administrasi dinas; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Pasal 2

(1)Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Kepala Dinas. tu gas
(1), melaksanakan pada ayat
(1)Kepala Dinas bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
(2)Kepala Dinas dalam sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi ;
1. a.perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan;
2. b.pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan;
3. c.pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang kesehatan;

BAB II

KEDUDUKANDAN SUSUNANORGANISASI

Pasal 7

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
1. a.kepala Dinas;
2. b.sekretariat Dinas;
3. c.bidang, yang terdiri atas :
  1. 1.bidang kesehatan masyarakat;
  2. 2.bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
  3. 3.bidang pelayanan kesehatan;
  4. 4.bidang sumber daya kesehatan;
(2)Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari sub bagian dan sub koordinator
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari beberapa sub koordinator
(4)Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
(5)Jenis, tugas dan uraian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. '•.

Pasal 9

Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a.koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
b.pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
c.pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
d.fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
e.penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
f.koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
g.penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
h.pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
i.pengelolaan hubungan rnasyarakat;
j.pengelolaan data dan sistem informasi;
k.koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
1. 1.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
m.pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan.

Pasal 8

(1)Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas.
(2)Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
1. d.peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan;
2. e.pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan;
3. f.pelaksanaan pengadministrasian Dinas;
4. g.pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan di bidang kesehatan;
5. h.penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pelaksanaan di bidang kesehatan;
6. i.penyelenggaraan, pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi kinerja UPTD; dan
7. j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. ·,,
8. a.menyiapkan bahan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan sub bagian program, informasi dan humas;
9. b.membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
10. c.meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya;
11. d.melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
12. e.menyusun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Program, Informasi Dan Humas sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
13. f.menyiapkan bahan dan menyusun konsep penyusunan rencana program kerja dinas meliputi rencana strategis, rencana kerja, kerangka acuan kerja, rencana kerja operasional, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, rencana umum pengadaan, rencana aksi dinas kesehatan dan indikator kinerja utama dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
14. g.menyusun dan melaksanakan pemutakhiran data Dinas Kesehatan dengan koordinasi dan pengolahan database dari masing-masing Unit Kerja sebagai bahan informasi Dinas Kesehatan;

Pasal 10

(1)Sekretariat Dinas sebagiamana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
1. a.sub bagian program informasi dan humas
2. b.sub bagian hukum kepegawaian dan umum
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…