DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup pada Peraturan Bupati ini antara lain Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Wewenang, Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan, Hubungan Kerja, Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan, Kategori, Pengisian Jabatan, Pencatatan dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu melakukan penyesuaian nomenklatur unit kerja pada perangkat daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5562); BUPATI BUTON TENGAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR l'f TAHUN 2025 TENT ANG BUPATI BUTON TENGAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomo.
3.Pemerintahan Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah;
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah;
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan;
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alay yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada serseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan pro motif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
11.Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATI TENTANGSUSUNANORGANISASI DAN TATA KERJADINAS KESEHATAN. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Menetapkan perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
13.Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
14.Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang kesehatan.
15.Registrasi Puskesmas adalah pencatatan resmi Puskesmas yang telah memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Sistem Rujukan adalah penyelenggaran Pelayanan Kesehatan yang dilakukan melalui pelimpahan tugas dan tanggungjawab secara timbal balik.
17.Pos pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut P[osyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengewasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
18.Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
19.Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, impaln, reagen dan kalibrator in vitro, prangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.
20.Sistem Informasi Kesehatan adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai tahapan pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesehatan serta mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.
21.Sistem Informasi Kesehatan Nasional adalah Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan ,.. - pemerintahan di bidang kesehiatan yang mengintegrasikan dan menstandardisasi seluruh Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan.
22.Telekesehatan adalah pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat, layanan informasi kesehatan, dan t

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

(1)Puskesmas mengoordinasikan struktur jejaring Pelayanan Kesehatan Primer di wilayah kerjanya untuk menjangkau seluruh Masyarakat.
(2)Struktur jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.struktur jejaring berbasis wilayah administratif;
2. b.struktur jejaring berbasis satuan pendidikan;
3. c.struktur jejaring berbasis tempat kerja;
4. d.struktur jejaring berbasis sistem rujukan; dan
5. e.struktur jejaring lintas sektor.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas.
(2)UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)UPTD Puskesmas pada Dinas berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang kesehatan
(2)UPTD Puskesmas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dan berkedudukan di kecamatan
(3)UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4)Susunan Organisasi Puskesmas, terdiri dari:
1. a.Kepala Puskesmas; dan
2. b.Kalster.
(5)Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

23.Telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.

BAB II

KEDUDUKANDAN SUSUNANORGANISASI layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.

Pasal 5

(1)Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotive, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotive dan preventif di wilayah kerjanya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Primer di wilayah kerjanya.
(3)Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan Masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
(4)Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan :
1. a.Pemenuhan kebutuhan Kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
2. b.Perbaikan determinan Kesehatan atau factor yang mempengaruhi Kesehatan yang terdiri atas determinan social, ekonomi, komersil, dan lingkungan;dan
3. c.Penguatan Kesehatan perseorangan, keluarga dan Masyarakat.
(5)Pemenuhan kebutuhan Kesehatan dalam setiap fase kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.
(6)Perbaikan determinan Kesehatan atau factor yang mempengaruhi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melibatkan pihak terkait melalui penyusunan kebijakan dan Tindakan lintas sektor untuk mengurangi risiko dari factor yang berpengaruh terhadap Kesehatan.
(7)Perbaikan determinan Kesehatan atau factor yang mempengaruhi Kesehatan sebagaimana dimakdu pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan dukungan dan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
(8)Penguatan Kesehatan perseorangan, keluarga, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan status Kesehatan dengan membangun kemandirian hidup sehat serta menguatkan peran sebagai mitra Pembangunan Kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan fungsi, Puskesmas berperan mewujudkan wilayah kerja yang sefat dengan masyarakat yang :
1. a.berperilaku hidup sehat;
2. b.mudah mengakses pelayanan kesehatan bermutu;
3. c.hidup dalam lingkungan sehat; dan
4. d.memiliki derajat kesehatan yang setinggi- tingginya, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat.
(2)Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembudayaan gerakan masyarakat hid up sehat.
(3)Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penggerakan komunitas gaya hidup sehat.
(4)Kemudahan mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu sebagaima dimaksud pada ayat (1) hurufb dilaksanakan melalui penyediaan jaminan kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan infrastruktur pendukung dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan.
(5)Penyediaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
1. a.Kerja sama dengan padan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dlaam memberikan pelayanan bagi peserta program jaminan kesehatan; dan
2. b.Mendorng masyarakat di wilayah kerjanya agar terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan.
(6)Hidup dalam lingkungan sehat sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf c merupakan hidup dalam kondisi kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
(7)Memiliki derajat kesehatan yang setunggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup keadaan keshetan fisik, jiwa, ataupun

Pasal 6

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Puskesmas dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau wahana pendidikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, wahana program internsip, serta tempat penilitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9)Penguatan Kesehatan perseorangan, keluarga, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk memberikan layanan yang berpusat pada perseorangan, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada Masyarakat yang sesuai dengan latar be1akang social budaya.

Pasal 9

(1)Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyrakat.
(2)Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), puskesmas memiliki wewenang:
1. a.menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu yang mengintegrasikan fakros biologis, psikologis, sosial, dan buadaya dengan membina hubunngan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan pasien/klien yang erta dan setara;
2. b.menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, san/ a tau paliatif;
3. c.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelnggaraan kesehatan tradisional;
4. d.melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku;
5. e.menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatof dan kerja sama antarprofesi;
6. f.membentuk jejaring dukugan sosial dengan sektor lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang memengaruhi kondisi kesehatan perseorangan;
7. g.menyelenggarakan rekam medis;
8. h.melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
9. i.melaksanakan rujukan dan y=rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai

Pasal 8

(1)Selain peran sebagaimana dimaksud dalam 7 ayat
(1), Puskesmas juga berperan mewujudkan masyarakat yang waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyekit menular yang berpotensi menimbulkan wabah.
(2)Waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surveilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sosial yang lebih baik dari sebelumnya yang dapat dicapai sesuai dengan kemampuan maksimal dari setiap orang atau masyarakat. dengan ketentuan peraturan perundang- undanganga; adan
1. j.menerima rujukan horizontal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertamaataupun sektor lain.
(3)Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki wewenang :
1. a.melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalaha kesehatan masyarakat;
2. b.menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
3. c.menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;
4. d.melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan.atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;
5. e.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unti Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/ atau kelurahan dan Posyandu yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
6. f.melakukan komuniasi, inforrnas, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
7. g.melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
8. h.menciptakan komunitas gaya hidup sehat;
9. i.mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan, swasta, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat;
10. j.menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonorni, komersial, dan lingkungan;
11. k.memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan

Pasal 11

(1)Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat
(1)huruf b terdiri atas :
1. a.klaster manajemen;
2. b.klaster kesehatan ibu dan anak;
3. c.klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
4. d.klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
5. e.lintas klaster.
(2)Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh penanggung jawab kalster.
(3)Penanggung jawab klaster sebagaimana dimkasud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional bidang Kesehatan. ( 4) Penanggung jawab klaster memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…